Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko klinis dan non-klinis di rumah sakit. Dokumen menjelaskan tentang pemetaan risiko menggunakan heat map, termasuk contoh peta risiko, skala risiko, dan contoh rencana penanganan risiko untuk dua risiko klinis yang dinilai ekstriem.
TERM OF REFERENCE Pelatihan Sorong - Maret 2022.pdfvence gerrits
Dokumen ini merupakan Term of Reference (ToR) pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa di Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-5 Agustus 2022. Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa khususnya bendahara terkait pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dari 7 kabupaten di Pap
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab PNS dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan profesional. PNS diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan negara. Dokumen tersebut juga menyinggung tentang perlunya perbaikan kualitas dan distribusi PNS agar dapat memberikan layanan yang merata dan memenuhi harapan
analisi jabatan dalam manajemen sumber daya manusia.Immawan Awaluddin
Analisis jabatan merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai tugas, tanggung jawab, dan persyaratan seseorang untuk menduduki suatu jabatan agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Informasi ini diperlukan untuk menyusun deskripsi dan spesifikasi jabatan serta menentukan program pelatihan dan kompensasi karyawan. Metode pengumpulan informasi jabatan meliputi wawancara, kuesioner,
Dokumen tersebut menjelaskan tentang tata tertib kerja yang berlaku bagi seluruh karyawan PT Madya Muda Madani dan PT Panji Buana Madani. Tata tertib tersebut membahas tentang kehadiran karyawan, peraturan lingkungan kerja, dan pengelolaan inventaris kantor.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif bagi PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
TERM OF REFERENCE Pelatihan Sorong - Maret 2022.pdfvence gerrits
Dokumen ini merupakan Term of Reference (ToR) pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa di Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-5 Agustus 2022. Bimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa khususnya bendahara terkait pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diikuti oleh 25 peserta dari 7 kabupaten di Pap
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab PNS dalam membangun karakter bangsa Indonesia yang berintegritas dan profesional. PNS diharapkan dapat menunjukkan sikap peduli, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tujuan negara. Dokumen tersebut juga menyinggung tentang perlunya perbaikan kualitas dan distribusi PNS agar dapat memberikan layanan yang merata dan memenuhi harapan
analisi jabatan dalam manajemen sumber daya manusia.Immawan Awaluddin
Analisis jabatan merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai tugas, tanggung jawab, dan persyaratan seseorang untuk menduduki suatu jabatan agar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Informasi ini diperlukan untuk menyusun deskripsi dan spesifikasi jabatan serta menentukan program pelatihan dan kompensasi karyawan. Metode pengumpulan informasi jabatan meliputi wawancara, kuesioner,
Dokumen tersebut menjelaskan tentang tata tertib kerja yang berlaku bagi seluruh karyawan PT Madya Muda Madani dan PT Panji Buana Madani. Tata tertib tersebut membahas tentang kehadiran karyawan, peraturan lingkungan kerja, dan pengelolaan inventaris kantor.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif bagi PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 183 Tahun 2016 menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk aktivitas administrasi profesional. Standar ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja bidang administrasi agar sesuai dengan perkembangan industri dan tuntutan masyarakat. Standar ini juga menyesuaikan standar sebelumnya dengan melibatkan berbagai praktisi dan pihak terkait.
Bagi Para Peminat CONTOH/Template Perjanjian Kerja ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
(1) Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Perusahaan dengan Nama Karyawan untuk bekerja selama jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. (2) Mengatur hak dan kewajiban para pihak, larangan bagi karyawan, dan penyelesaian perselisihan. (3) Ditandatangani kedua belah pihak untuk memberlakukan perjanjian ini.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...atambua
UU 15 Tahun 2004 mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU ini menetapkan ruang lingkup audit BPK untuk semua elemen keuangan negara kecuali yang diatur oleh undang-undang lain. UU ini juga mengatur standar pemeriksaan, independensi BPK, hasil pemeriksaan, dan kewajiban tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK. Pelanggaran ketentuan dalam UU ini dapat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan good governance di sektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga publik. Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum guna meningkatkan kinerja lembaga publik."
MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DI FKTP KAKP 2021.pdfIswarno1
Dokumen tersebut berisi tentang profil dr. Arjaty W. Daud, MARS sebagai direktur Institut Manajemen Risiko Klinis (IMRK) yang menjelaskan latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam bidang manajemen risiko klinik serta alat-alat manajemen risiko yang digunakan seperti daftar risiko, ICRA, FMEA, dan HVA.
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 183 Tahun 2016 menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk aktivitas administrasi profesional. Standar ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja bidang administrasi agar sesuai dengan perkembangan industri dan tuntutan masyarakat. Standar ini juga menyesuaikan standar sebelumnya dengan melibatkan berbagai praktisi dan pihak terkait.
Bagi Para Peminat CONTOH/Template Perjanjian Kerja ini, Template dijual dengan harga hanya Rp 500 Ribu. Hubungi : 0878-7063-5053 (HARD-Hi SMART CONSULTING) untuk Pemesanannya. Terimakasih
(1) Perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Perusahaan dengan Nama Karyawan untuk bekerja selama jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. (2) Mengatur hak dan kewajiban para pihak, larangan bagi karyawan, dan penyelesaian perselisihan. (3) Ditandatangani kedua belah pihak untuk memberlakukan perjanjian ini.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang Hukum Administrasi Negara, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian Hukum Administrasi Negara, letak kedudukannya dalam tata hukum Indonesia, dan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara seperti fungsi normatif, instrumental, dan jaminan.
UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban K...atambua
UU 15 Tahun 2004 mengatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU ini menetapkan ruang lingkup audit BPK untuk semua elemen keuangan negara kecuali yang diatur oleh undang-undang lain. UU ini juga mengatur standar pemeriksaan, independensi BPK, hasil pemeriksaan, dan kewajiban tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi BPK. Pelanggaran ketentuan dalam UU ini dapat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas K...Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan good governance di sektor publik untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga publik. Good governance mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum guna meningkatkan kinerja lembaga publik."
MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DI FKTP KAKP 2021.pdfIswarno1
Dokumen tersebut berisi tentang profil dr. Arjaty W. Daud, MARS sebagai direktur Institut Manajemen Risiko Klinis (IMRK) yang menjelaskan latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam bidang manajemen risiko klinik serta alat-alat manajemen risiko yang digunakan seperti daftar risiko, ICRA, FMEA, dan HVA.
Dokumen tersebut membahas tentang Risk and Control Self Assessment (RCSA) yang merupakan proses pengelolaan dan pengendalian risiko di unit tertentu secara mandiri. Tahapan RCSA meliputi identifikasi risiko, pengukuran level risiko, penyusunan rencana mitigasi, pengendalian program mitigasi, dan pemantauan register risiko. Contoh identifikasi risiko dan pengukuran level risiko dengan menggunakan risk map juga dijelaskan.
FINAL .PENYUSUNAN PROFIL RESIKO RUMAH SAKIT SESUAI STANDAR AKREDITASI.pptxFerry Faisal
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan profil risiko rumah sakit sesuai standar akreditasi rumah sakit Kementerian Kesehatan tahun 2022. Proses penyusunan profil risiko meliputi identifikasi risiko berdasarkan kategori, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, dan pemantauan risiko. Profil risiko digunakan sebagai bahan dalam penyusunan program manajemen risiko rumah sakit.
Penyelenggaraan SPIP (di lingkungan KEMENDAGRI)Adi Setiabudi
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan strategi implementasi SPIP, termasuk pengembangan SPIP secara bertahap mulai dari pengenalan, pemetaan, pembentukan, pelaksanaan, hingga pemantauan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses identifikasi risiko yang mencakup penent
REVISI_Action Plan HSE CV. MPT 2023.pptxFeniPerdana
Dokumen tersebut merupakan laporan kinerja Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) serta rencana program kerja K3L PT. Multindo Primatehnik untuk tahun 2022 dan 2023. Laporan tersebut menyajikan data kinerja K3L tahun 2022 beserta target-target perbaikan untuk tahun 2023, serta program-program kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai target-target tersebut.
55 Lampiran PEDOMAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KABUPA...iadiputro
Dokumen tersebut merupakan formulir analisis resiko dan rencana pengendalian yang diisi oleh kepala bidang atau pejabat pelaksana kegiatan. Formulir tersebut digunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kegiatan dan merencanakan tindakan pengendalian.
Makalah CRGP 124 Star BPKP - Ali Yudhi BPOM.pdfaliyudhi_h
Dokumen tersebut membahas proses manajemen risiko di BPOM yang meliputi penetapan selera risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan rencana tindakan pengendalian risiko. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi beberapa risiko strategis dan operasional serta menganalisis tingkat risikonya.
5. 3/24/2021
5
INSTITUT MANAJEMEN RISIKO KLINIS
Selera risiko
5 5 10 15 20 25 SANGATTINGGI
4 4 8 12 16 20 TINGGI
3 3 6 9 12 15 SEDANG
2 2 4 6 8 10 RENDAH
1 1 2 3 4 5 -------=SELERARISIKO
1 2 3 4 5
SELERARISIKO
D
A
M
P
A
K
PROBABILITAS
R
5 5 10 15 20 25 SANGATTINGGI
4 4 8 12 16 20 TINGGI
3 3 6 9 12 15 SEDANG
2 2 4 6 8 10 RENDAH
1 1 2 3 4 5 -------=SELERARISIKO
1 2 3 4 5
SELERARISIKO
D
A
M
PAK
PROBABILITAS
R
INSTITUT MANAJEMEN RISIKO KLINIS
Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
6. 3/24/2021
6
INSTITUT MANAJEMEN RISIKO KLINIS
1
2
3 PETA PANAS
INSTITUT MANAJEMEN RISIKO KLINIS
N
o
PERNYATAAN RISIKO KATEGORI
RISIKO
PERINGKAT
RISIKO
1 Karena kekurangan APD, mungkin Petugas
Kesehatan tertular Covid 19 sehingga angka
mortalitas Nakesakibat covid meningkat
Operasional
(Klinis)
Ekstrim
2 Karena belum ada skrining dan triage di IGD untuk
pasien penyakit menular (covid 19), mungkin saja
pasien covid dan non covid terjadi penularan di IGD,
sehingga angka mortalitas covid meningkat
Operasional
(Klinis)
Ekstrim
3 Karena belum alur pelayanan yang memisahkan
pasien covid 19 dan non covid, mungkin saja pasien
dan tenaga Kesehatan tertular sehingga angka
mortalitas covid 19 meningkat
Operasional
(Klinis)
Ekstrim
4 Karena Covid 19 merupakan penyakit baru,
mungkin saja petugas Kesehatan belum paham
pengisian claim penagihan sehingga klaim di tolak
Keuangan Tinggi
PRIORITAS RISIKO
7. 3/24/2021
7
INSTITUT MANAJEMEN RISIKO KLINIS
• Kategori risiko : Operasional (Klinis)
• Peringkat risiko : Ekstrim
Rencana Penanganan risiko
1. Penentuan Zonasi
2. Penghitungan dan perencanaan
kebutuhan APD sesuai Zonasi
3. Pengadaan APD sesuai kebutuhan
4. Penggunaan APD sesuai standard
5. Pelaporan penggunaan dan stock
APD secara periodik
Pemantauan & pengendalian risiko
1. Supervisi ketersediaan APD di
bagian Logistik
2. Pemantauan kepatuhan pemakaian
APD setiap unit
3. Pemantauaan cara penggunaan
APD yang benar sesuai standar
1. Pernyataan risiko : Karena kekurangan APD, mungkin Petugas
Kesehatan tertular Covid 19 sehingga angka mortalitas
Nakesakibat covid meningkat
INSTITUT MANAJEMEN RISIKO KLINIS
• Kategori risiko : Operasional (Klinis)
• Peringkat risiko : Ekstrim
Rencana Penanganan risiko
1. Membentuk Tim untuk Menyusun
proses skrining dan triage di IGD
2. Menyusun Regulasi dan dokumen
terkait (SPO, Form dll)
3. Pemenuhan sarana prasarana
4. Sosialisasi dan simulasi
5. Pelaksanaan skrining dan triage
Pemantauan & pengendalian risiko
1. Pemantauan proses skrining dan
triage di IGD
2. Evaluasi pelaksanaan
2. Karena belum ada skrining dan triage di IGD untuk pasien
penyakit menular (covid 19), mungkin saja pasien covid dan
non covid terjadi penularan di IGD, sehingga angka mortalitas
covid meningkat
8. 3/24/2021
8
INSTITUT MANAJEMEN RISIKO KLINIS
• Kategori risiko : Operasional (Klinis)
• Peringkat risiko : Ekstrim
Rencana Penanganan risiko
1. Membentuk Tim untuk Menyusun
Alur pelayanan pasien covid dan
non covid
2. Menyusun Regulasi dan dokumen
terkait (SPO, Form dll)
3. Pemenuhan sarana prasarana
4. Sosialisasi dan simulasi
5. Pelaksanaan pelayanan pasien
sesuai alur yang di tetapkan
Pemantauan & pengendalian risiko
1. Supervisi pelaksanaan pelayanan
pada pasien
2. Pemantauan proses pelayanan
secara periodic dari bagian medik,
keperawatan dan PPI
3. Evaluasi pelaksanaan
3. Karena belum alur pelayanan yang memisahkan pasien covid
19 dan non covid, mungkin saja pasien dan tenaga Kesehatan
tertular sehingga angka mortalitas covid 19 meningkat
INSTITUT MANAJEMEN RISIKO KLINIS
• Kategori risiko : Operasional (Klinis)
• Peringkat risiko : Tinggi
Rencana Penanganan risiko
1. Mencari informasi tentang
regulasi tata cara penagihan klaim
pasien covid 19
2. Membentuk Tim terintegrasi
untuk menyusun tata cara
penagihan klaim pasien covid 19
3. Menyusun Regulasi dan dokumen
terkait (SPO, Form dll)
4. Pelaksanaan penagihan sesuai
tata cara yang di tetapkan
5. verifikasi
Pemantauan & pengendalian risiko
1. Supervisi pelaksanaan penagihan
klaim
2. Pemantauan proses penagihan
secara periodik, keperawatan dan
PPI
3. Evaluasi pelaksanaan
4. Karena Covid 19 merupakan penyakit baru, mungkin saja petugas
Kesehatan belum paham pengisian klaim penagihan sehingga klaim di
tolak