Pembentukan dan Perubahan terhadap Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945

2. Kebijakan umum penguasa perang Jepang:
1. Masa depan serta kedudukan wilayah-wilayah yang
diduduki akan ditentukan kemudian;
2. Suatu perkembangan gerakan kemerdekaan yang tidak
diinginkan harus ditekan.
Pada permulaan 1943, PM Hideki Tojo melalui Marsekal Hisaichi
Terauchi memerintahkan kepada Panglima Kesatuan Daerah VII
(berkedudukan di Singapura), untuk menyelidikan kemungkinan
pemberian kemerdekaan kepada Indonesia. Kesatuan daerah ini
membawahi 4 Kesatuan Daerah, yaitu:
◦ Kesatuan daerah XIX: Malaka;
◦ Kesatuan daerah XXV: Sumatera;
◦ Kesatuan daerah XXXVII: Borneo;
◦ Kesatuan daerah XVI: Jawa.

3.  Kesatuan Daerah XVI dipimpin oleh Mayor Jenderal Moichiro
Yamamoto. Penguasa berpendapat untuk mewujudkan hal tsb perlu:
◦ Pembentukan sebuah lembaga penyelidikan dan penasehat (Shimon
Kikan atau Chuoo Sangi-in)  BPUPK;
◦ Penyerahan secara gradual bidang pemerintahan dalam negeri kepada
Bangsa Indonesia;
◦ Pengakuan terhadap kekuasaan pada raja di daerah-daerah swapraja
Surakarta dan Yogyakarta.
 Janji tinggal Janji, hanya Birma dan Philippine yang diberi
kemerdekaan berdasarkan pertemuan 4 Januari dan 31 Mei 1943.
 Pertimbangan Indonesia tidak diberi kemerdekaan:
◦ Ditolak oleh Staf Angkatan Umum Perang Jepang.
◦ Jika sudah janji harus dilaksanakan.
◦ Mempersulit posisi jepang jika berunding dengan US, dan sekutunya.

4.  Setelah Jepang terdesak, maka diberi izin kepada
penguasa di Jawa untuk memberikan kemerdekaan
pada Indonesia pada tahun 1945. Untuk itu
dibentuklah BPUPK yang beranggotakan 62 orang
biasa yang diketuai oleh Dr. Radjiman
Wediodiningrat.
 Sidang I BPUPK (29 Mei-1 Juni 1945):
◦ Pidato Soekarno ttg dasar negara  Pancasila.
◦ Negara “Semua untuk Semua”.
◦ Dibentuk Panitia Kecil (8 org) yang diketuai Soekarno. Panitia
ini bertugas menyusun dan addressing semua ide untuk
menyusunnya. Disamping itu ada juga Panitia 9 yang juga
diketuai Seokarno dengan hasil “rancangan pembukaan” or
“Jakarta Charter (Yamin), Gentlemen Agreement (Soekiman).

5.  Sidang II BPUPK (10-16 Juli 1945):
Pelaporan hasil panitia kecil:
◦ Permintaan Indonesia Merdeka;
◦ Dasar negara;
◦ Unifikasi dan federasi;
◦ Bentuk pemerintahan dan kepala negara;
◦ Warga negara;
◦ Pemerintahan di Daerah;
◦ Agama dan hubungannya dengan negara;
◦ Pembelaan;
◦ Keuangan.

6.  Dibentuk panitia:
◦ Panitia Perancang UUD:
◦ Panitia Pembelaan Tanah Air;
◦ Panitia Perekonomian.
 Pada tanggal 16 Juli 45 dalam sidang paripurna BPUPK
diterima hasil rancangan UUD secara bulat.
 Kemudian, karena Jepang lebih terdesak lagi maka Menlu
Jepang mempercepat rencana pemberian kemerdekaan.
Untuk daerah Jawa dibentuk PPKI; sedangkan daerah lainnya
yang belum siap berada di bawah kekuasaan Jepang. PPKI ini
yang harusnya mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia.
Namun karena peristiwa Bom Atom (7-9 Agustus), hal
tersebut tidak terlaksana dan inisiatif merdeka dinyatakan
oleh Indonesia sendiri. Padahal delegasi indonesia telah
sampai di Dalat (Saigon).

7.  Ketidakjelasan ini dan ditambah lagi dengan
peristiwa Bom Atom, kemudian berinisiatif
pemimpin Indonesia untuk menyatakan
kemerdekaannnya.
 Karena sempitnya waktu, meskipun ada
rancangan pernyataan kemerdekaan, maka
rancangan tsb tidak dipakai karena adanya
“ganjalan” terhadap 7 kata dalam Piagam
Jakarta. Kemudian penculikan dilakukan dan
digunakanlah pernyataan proklamasi.

8. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA MPR
PRESIDEN BPK MA
DPR
DPA
LEMBAGA TINGGI NEGARA

9. PEMERINTAHAN
FEDERAL
PRESIDEN
MENTERI-
MENTERI
SENAT DPR
DEWAN
PENGAWAS
KEUANGAN
MA

10. UUDS 1950
PRESIDEN &
WAPRES
MENTERI-
MENTERI
DPR
DEWAN
PENGAWAS
KEUANGAN
MA

11. • Amandemen UUD 1945
• Penghapusan doktrin
Dwi Fungsi ABRI
• Penegakan hukum, HAM,
dan pemberantasan KKN
• Otonomi Daerah
• Kebebasan Pers
• Mewujudkan kehidupan
demokrasi
Tuntutan Reformasi
Jumlah:
• 16 bab
• 37 pasal
• 49 ayat
• 4 pasal A.P
• 2 ayat A.T
• Penjelasan
Sebelum Perubahan
• Kekuasaan tertinggi di
tangan MPR
• Kekuasaan yang sangat
besar kepada Presiden
• Pasal-pasal multitafsir
• Pengaturan lembaga
negara oleh Presiden
melalui pengajuan UU
• Praktek ketatanegaraan
tidak sesuai dengan UUD
1945
Dasar Pemikiran
Perubahan
Menyempurnakan aturan
dasar:
• Tatanan negara
• Kedaulatan Rakyat
• HAM
• Pembagian kekuasaan
• Kesejahteraan Sosial
• Eksistensi negara
demokrasi dan negara
hukum
• Sesuai dengan aspirasi
dan kebutuhan bangsa
Tujuan Perubahan
• Pasal 3 UUD 1945
• Pasal 37 UUD 1945
• TAP MPR
No.IX/MPR/1999
• TAP MPR 9
No.IX/MPR/2000
• TAP MPR XI/2001
Dasar Yuridis
• Tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945
• Tetap mempertahankan
NKRI
• Mempertegas sistim
presidensial
• Penjelasan UUD 1945
ditiadakan, hal-hal
normatif masuk pasal-
pasal
• Perubahan dilakukan
dengan cara “adendum”
Kesepakatan Dasar
• Sidang Umum MPR, 1999
Tgl.14-21 Okt 1999
• Sidang tahunan MPR,2000
Tgl.7-18 Agt 2000
• Sidang tahunan MPR,2001
Tgl.1-9 Nov 2001
• Sidang tahunan MPR,2002
Tgl.1-11 Agt 2002
Sidang MPR
Jumlah:
• 21 bab
• 73 pasal
• 170 ayat
• 3 pasal A.P.
• 2 Pasal A.T.
• Tanpa Penjelasan
Hasil Perubahan
1 PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

12. Bank
Sentral
23D
UUD 1945
MPR
2-3
BPK
23E-23G
Lembaga
Kepresidenan
4-6
Mahkamah
Konstitusi
24C
Mahkamah
Agung
24, 24 A
Komisi
Yudisial
24 B
TNI
10, 30
KPU
22E (5)
POLRI
30
Kementerian
Negara
17
DPD
22C-22D
DPR
19-22B
andi.sandi@ugm.ac.id
PEMDA
18-18B
UU/Keppres
Komnas
HAM
KKI
KPI
KHN
KPPU
KPK KON KPAI
State Auxiliary Institutions Alat Negara
LPND
PERPRES

13. BENTUK DAN KEDAULATAN
(Pasal 1)
2
Negara Kesatuan
Negara Hukum
Berbentuk Republik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD

14. Pasal 24 (1)
memegang kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan
keadilan
MA
MK
Pasal 4 (1)
memegang
kekuasaan
pemerintahan
Presiden
Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD
Pasal 20 (1)
memegang
kekuasaan
membentuk UU
DPR
4

15. MPR
Pasal 2 (1)
ANGGOTA
DPR
dipilih melalui pemilu
ANGGOTA
DPD
dipilih melalui pemilu
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar [Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 ];
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal
3 ayat (2) ];
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)];
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang
diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi
kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)];
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan
kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai
berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil
Presiden mangkat, berhenti, diberhen-tikan, atau
tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa
jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)];
Wewenang
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
5

16. Presiden/
Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)]
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Presiden/Wakil Presiden
1. memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 4 (1)];
2. memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
3. menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
[Pasal 11 (1)];
4. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 11 (2)];
5. menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12);
6. mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (2)];
7. menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 13 (3)];
8. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung [Pasal 14 (1)];
9. memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 14 (2)];
10. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15);
11. membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16);
12. mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri [Pasal 17 (2)].
6
Calon Presiden dan calon Wakil
Presiden harus seorang warga
negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya
sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta
mampu secara rohani dan
jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden.
[Pasal 6 (1)]

17. MPR
KPU
2
diusulkan
sebelum pemilu
[Pasal 6A (2)]
4
memperoleh
jumlah suara
>50% dalam
pemilu dengan
sedikitnya 20% di
setiap Prov. yang
tersebar di lebih
dari 1/2 jml Prov.
[Pasal 6A (3)]
4a
dalam hal tidak ada
pasangan calon terpilih,
dua pasangan calon yang
mendapat suara terbanyak
1 dan 2 dlm pemilu dipilih
oleh rakyat secara langsung
dan yg memperoleh suara
terbanyak dilantik
[Pasal 6A (4)]
5
melantik
[Pasal 3 (2)]
sebelum
memangku
jabatan,
bersumpah di
hadapan
[Pasal 9 (1)]
Calon
Presiden
dan
Wapres
Presiden/
Wapres
Parpol/ Gab. Parpol
Peserta Pemilu
3
Pemilu
1
Presiden dan Wakil
Presiden dipilih
dalam satu
pasangan secara
langsung oleh
rakyat
[Pasal 6A ayat (1)]
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
RAKYAT
7

18. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
DPR
MK MPR
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden terus
menjabat
Presiden
dan/atau Wakil
Presiden
diberhentikan
Pasal 7A
1
Pasal 7B (1)
2
Pasal 7B (2)
3
Pasal 7B (3)
4
Pasal 7B (4)
5 Pasal 7B (5)
6
Pasal 7B (6)
Pasal 7B (7)
7
8
Usul tidak
diterima
Usul
diterima
1. usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A);
2. usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus
pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat [Pasal 7B (1)];
3. pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)];
4. pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang
paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)];
5. wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)];
6. bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)];
7. wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)];
8. keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan
penjelasan [Pasal 7B (7)];
8

19. DPR
1
Mengangkat
Duta dan
Konsul
[Pasal 13 (1)]
3
menerima
penempatan
duta negara
lain
[Pasal 13 (3)]
5
grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)]
7
amnesti dan abolisi
[Pasal 14 (2)]
MA
6
pertimbangan
8
pertimbangan
Presiden
2
Pertimbangan
Duta
[Pasal 13 (2)]
4
pertimbangan
9
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda
kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15)
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Mengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan
rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa
9

20. Presiden
1
memegang kekuasaan
pemerintahan menurut UUD
[Pasal 4 (1)]
2
dalam melakukan
kewajiban dibantu oleh
satu orang Wapres
[Pasal 4 (2)]
4
dibantu
menteri negara [Pasal 17 (1)]
yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
[Pasal 17 (2)]
membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan
[Pasal 17 (3)]
3
membentuk
dewan pertimbangan *)
(Pasal 16)
*) DPA dihapus
KEKUASAAN PEMERINTAHAN DAN KEMENTERIAN NEGARA
Presiden, Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan dan Kementerian Negara
1
0

21. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
[Pasal 18 (2)]
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5)]
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan [Pasal 18 (6)]
Anggota DPRD
dipilih melalui
pemilu
[Pasal 18 (3)]
Gubernur,
Bupati, Walikota
dipilih secara
demokratis
[Pasal 18 (4)]
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-
tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang [Pasal 18 (1)]
PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA PEMERINTAH
DAERAH
DPRD
PEMERINTAHAN DAERAH
1
1

22. DPR
Anggota DPR dipilih
melalui pemilihan
umum
[Pasal 19(1)]
Anggota DPR dapat
diberhentikan dari
jabatannya, yang
syarat-syarat dan
tata caranya diatur
dalam undang-
undang
(Pasal 22B)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Fungsi, Wewenang, dan Hak
1. Pasal 20 (1)
2. Pasal 20A (1)
3. Pasal 20A (2)
4. Pasal 7B (1)
5. Pasal 11 (1)
6. Pasal 13 (2)
7. Pasal 13 (3)
8. Pasal 14 (2)
9. Pasal 22 (2)
10.Pasal 23 (2) dan (3)
11.Pasal 23F (1)
12.Pasal 24A (3)
13.Pasal 24B (3)
14.Pasal 24C (3)
1
2

23. YA
DPR
UU
Presiden
3
dibahas bersama
[Pasal 20 (2)]
RUU
4b
mengesahkan
[Pasal 20 (4)]
4c
dalam hal RUU
tidak disahkan,
dalam waktu 30
hari, RUU tersebut
sah menjadi UU
dan wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)]
1a
memegang kekuasaan
membentuk UU
[Pasal 20 (1)]
anggota berhak
mengajukan usul RUU
(Pasal 21)
4a
tidak boleh
diajukan lagi
dalam persi-
dangan masa itu
[Pasal 20 (3)]
4
persetujuan
bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pembentukan UU
1b
berhak mengajukan
RUU
[Pasal 5 (1)]
2
RUU
tertentu
ikut
membahas
memberi
pertimbangan
DPD
TIDAK
1
3

24. DPR
Presiden
3b
harus dicabut
[Pasal 22 (3)]
1
dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang
[Pasal 22 (1)]
2
peraturan pemerintah
pengganti UU itu harus
mendapat persetujuan
[Pasal 22 (2)]
3a
menjadi
UU
3
persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah pengganti UU
TIDAK
YA
1
4

25. Anggota DPD dapat
diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-
syarat dan tata caranya
diatur dalam undang-
undang
[Pasal 22D (4)]
DPD
Anggota DPD dipilih dari
setiap provinsi melalui
Pemilu.
Anggota DPD dari setiap
provinsi jumlahnya sama
dan jumlah seluruh
anggota DPD itu tidak lebih
1/3 jumlah anggota DPR.
[Pasal 22C (1) dan (2)]
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Wewenang
1. dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)];
2. ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)];
3. memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, agama dan
RAPBN [Pasal 22D (2)];
4. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F (1)];
5. melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan,
dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D (3)];
1
5

26. DPR
UU
tertentu
3
membahas
bersama
4
persetujuan
bersama
4b
mengesahkan
[Pasal 20 (4)]
4c
dalam hal RUU tidak
sahkan, dalam
waktu 30 hari, RUU
tersebut sah
menjadi UU dan
wajib diundangkan
[Pasal 20 (5)]
4a
tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan masa itu
[Pasal 20 (3)]
1
dapat
mengajukan
[Pasal 22 D (1)]
RUU
tertentu
Presiden
2
membahas RUU
tertentu
[Pasal 22 D (2)]
DPD
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Pembentukan UU tertentu
YA
TIDAK
1
6

27. Anggota
DPRD
Anggota
DPR
Presiden/
Wapres
Anggota
DPD
3
dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)]
diusulkan oleh parpol atau
gabungan parpol peserta
pemilu [Pasal 6A (2)]
5
Peserta dari
Perseorangan
[Pasal 22E (4)]
4
Peserta dari
Partai Politik
[Pasal 22E (3)]
2
‘luber jurdil’ setiap 5 tahun
[Pasal 22E (1)]
untuk memilih
[Pasal 22E (2)]a
1
diselenggarakan
oleh
komisi pemilihan
umum
yang bersifat
nasional tetap dan
mandiri
[Pasal 22E (5)]
PEMILIHAN UMUM
PEMILU
1
7

28. DPR
Presiden
1
mengajukan
[Pasal 23 (2)]
RAPBN
4
persetujuan
DPD
4b
Pemerintah
menjalankan
Tahun lalu
[Pasal 23 (3)]
APBN
4a
Pemerintah
menjalankan
APBN
2
memberi
pertimbangan
[Pasal 23 (2)]
HAL KEUANGAN
Penyusunan APBN
3
membahas
bersama
[Pasal 20 (2)]
RAPBN
YA
TIDAK
18

29. susunan kedudukan kewenangan tanggungjawab independensi
HAL KEUANGAN
bank sentral
diatur dengan undang-undang
bank sentral
Pasal 23D
19

30. BPK
Anggota dipilih oleh
DPR dengan
memperhatikan
pertimbangan DPD dan
diresmikan oleh
Presiden
[Pasal 23F (1)]
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Keanggotaan Tugas dan Wewenang
Untuk memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara diadakan
satu Badan Pemeriksa Keuangan
[Pasal 23E (1)]
menyerahkan hasil
pemeriksaan keuangan
negara kepada DPR,
DPD, dan DPRD sesuai
dengan
kewenangannya
[Pasal 23E (2)]
BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan
memiliki perwakilan di setiap provinsi
[Pasal 23G (1)]
20

31. BPK
2
hasil
pemeriksaan
diserahkan
[Pasal 23E (2)]
3
hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh
lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai
dengan undang-undang
[Pasal 23E (3)]
DPD DPRD
1
memeriksa pengelolaan
dan tanggungjawab
keuangan negara
[Pasal 23E (1)]
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pemeriksaan Keuangan Negara
DPR
21

32. Anggota BPK
terpilih
DPR Presiden
DPD
2
memberikan
pertimbangan
1
memilih calon
3
diresmikan
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)]
22

33. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Agung
Hakim agung harus
memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela, adil,
profesional, dan
berpengalaman di
bidang hukum
[Pasal 24A (2)]
Calon hakim agung
diusulkan oleh Komisi
Yudisial kepada DPR
untuk mendapat per-
setujuan dan ditetap-
kan sebagai hakim
agung oleh Presiden
[Pasal 24A (3)]
TUN
Militer
Agama
Umum
MA
Pasal 24A
Wewenang
1.berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)];
2.mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)];
3.memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
[Pasal 14 (1)];
23

34. mempunyai sembilan orang
anggota hakim konstitusi
yang ditetapkan oleh
Presiden, yang diajukan
masing-masing tiga orang
oleh MA, tiga orang oleh
DPR dan tiga orang oleh
Presiden
[Pasal 24C (3)]
Hakim konstitusi harus
memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela, adil, negarawan
yang menguasai konstitusi
dan ketatanegaraan, serta
tidak merangkap sebagai
pejabat negara
[Pasal 24C (5)]
KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Konstitusi
MK
Pasal 24C
Wewenang
1.berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)];
2.wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar [Pasal 24C (2)];
24

35. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Komisi Yudisial
KY
Pasal 24B
Anggota Komisi Yudisial
harus mempunyai
pengetahuan dan
pengalaman di bidang
hukum serta memiliki
integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela
[Pasal 24B (2)]
Anggota Komisi Yudisial
diangkat dan
diberhentikan oleh
Presiden dengan
persetujuan DPR
[Pasal 24B (3)]
Wewenang
1.mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)];
2.mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)];
25

36. WILAYAH NEGARA
26
WILAYAH NEGARA
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A)

37. WARGA
NEGARA DAN
PENDUDUK
ialah orang-orang
bangsa Indonesia
asli dan orang-orang
bangsa lain yang
disahkan dengan
undang-undang
sebagai warga
negara [Pasal 26
(1)]
WARGA NEGARA
Warga Negara dan Penduduk
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]
warga negara
Indonesia dan orang
asing yang
bertempat tinggal di
Indonesia
[Pasal 26 (2)]
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 (2)]
27
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang (Pasal 28)
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara [Pasal 27 (3)]

38. HAK
ASASI
MANUSIA
membentuk keluarga, keturunan
dan perlindungan anak dari
kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B)
mengembangkan dan memajukan
diri, serta mendapat pendidikan
dan manfaat dari IPTEK
(Pasal 28C)
kebebasan beragama, meyakini
kepercayaan, memilih
kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal, kebebasan
berserikat, berkumpul dan
berpendapat (Pasal 28E)
berkomunikasi dan
memperoleh informasi
(Pasal 28F)
pengakuan yang sama di hadapan
hukum, hak untuk bekerja dan
kesempatan yg sama dalam
pemerintahan
(Pasal 28D)
hidup sejahtera lahir dan batin,
memperoleh pelayanan
kesehatan, mendapat perlakuan
khusus (Pasal 28H)
tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut dan bebas dari
perlakuan diskriminatif
(Pasal 28I)
berkewajiban menghargai
hak orang dan pihak lain
serta tunduk kepada
pembatasan UU
(Pasal 28J)
mempertahankan
hidup dan
kehidupan
(Pasal 28A)
HAK ASASI MANUSIA
perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta
benda serta bebas dari
penyiksaan
(Pasal 28G)
28

39. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)]
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)]
AGAMA
29
A G A M A

40. Usaha hankamneg
dilaksanakan melalui
sishankamrata oleh
TNI dan POLRI sbg
kekuatan utama, dan
rakyat sbg kekuatan
pendukung
[Pasal 30 (2)]
Tiap-tiap warga
negara berhak dan
wajib ikut serta
dalam usaha
pertahanan dan
keamanan negara
[Pasal 30 (1)]
sebagai alat negara
bertugas
mempertahankan,
melindungi, dan
memelihara keutuhan
dan kedaulatan
negara
[Pasal 30 (3)]
sebagai alat negara
yang menjaga
keamanan dan
ketertiban masyarakat
bertugas melindungi,
mengayomi, melayani
masyarakat, serta
menegakkan hukum
[Pasal 30 (4)]
Pertahanan dan
Keamanan Negara
TNI (AD, AL, AU) POLRI
Tugas dan Wewenang
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
30

41. PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN
negara memprioritaskan anggaran
pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
APBN dan APBD untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional [Pasal 31 (4)]
negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan
budaya Nasional [Pasal 32 (2)]
Pemerintah memajukan ilmu penge-
tahuan dan teknologi dengan men-
junjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat
manusia [Pasal 31 (5)]
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur
dengan undang-undang [Pasal 31 (3)]
negara memajukan kebudayaan
Nasional Indonesia di tengah
peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan
nilai-nilai budayanya [Pasal 32 (1)]
Setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan
[Pasal 31 (1)]
Setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar
dan pemerintah wajib
membiayainya [Pasal 31 (2)]
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
31

42. PEREKONOMIAN
NASIONAL
PEREKONOMIAN NASIONAL
disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan
[Pasal 33 (1)]
Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan
menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara
[Pasal 33 (2)]
Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran
rakyat [Pasal 33 (3)]
diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional [Pasal 33 (4)]
32

43. KESEJAHTERAAN
SOSIAL
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Fakir miskin dan
anak-anak yang
terlantar dipelihara
oleh negara
[Pasal 34 (1)]
Negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat dan mem-
berdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan
martabat kemanusiaan
[Pasal 34 (2)]
Negara bertanggung
jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang
layak
[Pasal 34 (3)]
33

44. no more!!!

45. BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
34
ATRIBUT KENEGARAAN
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A)
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B)

46. MPR
berwenang mengubah
dan menetapkan
[Pasal 3 (1)]
Pasal-pasal
Perubahan
UUD
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat
diagendakan dalam sidang MPR apabila
diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari
jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)]
Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan
secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas
bagian yang diusulkan untuk diubah beserta
alasannya [Pasal 37 (2)]
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)]
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD
dilakukan dengan persetujuan sekurang-
kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh
anggota MPR [Pasal 37 (4)]
Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat
dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)]
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
35

47. Pasal I
Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih
tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-Undang Dasar ini.
Pasal II
Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-
Undang Dasar ini.
Pasal III
Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17
Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya
dilakukan oleh Mahkamah Agung.
ATURAN PERALIHAN
36
ATURAN PERALIHAN

48. Pasal I
Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003
Pasal II
Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal
ATURAN TAMBAHAN
37
ATURAN TAMBAHAN

49. KABINET, LPND, & STATE
AUXILIARY INSTITUTIONS

50. KABINET
• UUD 1945  PRESIDENSIIL
• MAKLUMAT WAPRES  PARLEMENTER
• KONSTITUSI RIS  PARLEMENTER
• UUDS 1950  PARLEMENTER
• UUD 1945 (DEKRIT PRESIDEN) 
PRESIDENSIIL
• UUD NEGARA RI TAHUN 1945  PRESIDENSIIL
INDONESIA.

51. KABINET
• Pasal 17 UUD 1945:
1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara.
2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.
• Pasal 17 UUD Negara RI Tahun 1945:
1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden.(*)
3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan. (*)
4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian negara diatur dalam undang-undang. (***)

52. KABINET
• Pouvoir executif : tugas sehari-hari presiden sebagai kepala pemerintahan.
• Pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan susunan
kabinetnya pada tanggal 20 Oktober 2004 melalui Keppres
No.187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu,
dilakukan pembentukan kembali terhadap Departemen Sosial. Namun
belum dilakukan berdasarkan persetujuan DPR. Kebijakan ini diambil
berdasarkan kebijakan yang dilakukan pendahulunya, yaitu Presiden
Megawati melalui Keppres No.102 Tahun 2001 yang ditetapkan pada
tanggal 13 September 2001. Ini disebabkan karena pada saat itu belum
ada undang-undang yang mengatur tentang pembentukan,
penggabungan, dan pembubaran kementerian negara sebagai undang-
undang organik yang diperintahkan oleh Pasal 17 ayat (4) UUD Negara RI
Tahun 1945 meskipun Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 telah dihasilkan dan
berlaku sejak 18 Agustus 2001.
• Apakah kemudian kondisi ini menunjukan bahwa presiden telah
melanggar UUD Negara RI Tahun 1945? (Clue: Lihat Aturan Peralihan UUD
Negara RI Tahun 1945).

53. PRODUK HUKUM PEMBENTUKAN KABINET
• Keppres pada masa pemerintahan Presiden Soeharto:
• Keppres No.15 Tahun 1974
• Keppres No. 45 Tahun 1974
• Keppres No. 27 Tahun 1992
• Keppres No. 61 Tahun 1998
• Keppres pada masa pemerintahan Presiden Habibie:
• Keppres No. 115 Tahun 1999 (27 september 1999)
• Keppres pada masa pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid:
• Keppres No.136 Tahun 1999 (10 November 1999)
• Keppres No. 165 Tahun 2000
• Keppres No. 177 Tahun 2000
• Keppres No. 38 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres No.177 Tahun 2000.
• Keppres pada masa pemerintahan Presiden Megawati:
• Keppres No.102 Tahun 2001
• Perpres pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono:
• Perpres No.9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah sebanyak 3 (tiga) dengan:
– Perpres No. 62 Tahun 2005,
– Perpres No. 90 Tahun 2006, dan
– Perpres No. 94 Tahun 2006.

54. KABINET INDONESIA BERSATU
PADA MASA SBY
• Kementrian Negara:
• Kementerian Negara Koordinator;
• Kementerian yang berbentuk Departemen;
• Kementerian Negara.
• Kementerian Negara Koordinator mempunyai tugas membantu
Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan
kebijakan, serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di
bidangnya.
• Kementerian yang berbentuk Departemen mempunyai tugas untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas
pemerintahan.
• Kementerian Negara mempunyai tugas untuk membantu Presiden
dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang tertentu
dalam kegiatan pemeritahan negara.

55. KEMENTERIAN KOORDINATOR
Kementerian Negara Koodinator terdiri atas:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
dan
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat.

56. KEMENTERIAN BERBENTUK DEPARTEMEN
Kementerian ini terdiri atas 20 kementerian yang berbentuk departemen, yaitu:
1. Departemen Dalam Negeri;
2. Departemen Luar Negeri;
3. Departemen Pertahanan;
4. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Departemen Keuangan;
6. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Departemen Perindustrian;
8. Departemen Perdagangan;
9. Departemen Pertanian;
10. Departemen Kehutanan;
11. Departemen Perhubungan;
12. Departemen Kelautan dan Perikanan;
13. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Departemen Pekerjaan Umum;
15. Departemen Kesehatan;
16. Departemen Pendidikan nasional;
17. Departemen Sosial;
18. Departemen Agama;
19. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Departemen Komunikasi dan Informatika.

57. KEMENTERIAN NEGARA
Kementerian Negara ini terdiri atas 10 (sepuluh)
Kementerian Negara, yaitu:
• Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
• Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;
• Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
• Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan;
• Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
• Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
• Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan;
• Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
• Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
• Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga.

58. LEMBAGA PEMERINTAH NONDEPARTEMEN
• Di samping wakil presiden dan kementerian negara,
presiden juga dapat dibantu oleh lembaga pemerintah
yang lain, seperti Lembaga Pemerintah Non-
Departemen (selanjutnya LPND), dalam melaksanakan
kewenangannya.
• LPND didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan
tugas khusus yang didelegasikan kepadanya oleh
presiden yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1)
Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah diubah terakhir kalinya
dengan Perpres No.11 Tahun 2005 .

59. LEMBAGA PEMERINTAH NONDEPARTEMEN
Saat ini terdapat 22 LPND, yaitu:
1. Lembaga Administrasi Negara (LAN);
2. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI);
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN);
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS);
5. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
6. Badan Pusat Statistik (BPS);
7. Badan Standardisasi Nasional (BSN);
8. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional (BAPETEN);
9. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
10. Badan Intelijen Negara (BIN);
11. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG);
12. Badan Koordinasi Kelurga Berencana Nasional (BKKBN);
13. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN);
14. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL);
15. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
16. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
17. Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
18. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
19. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
20. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
21. Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS);
22. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).

60. LEMBAGA PEMERINTAH NONDEPARTEMEN
• Sebagai sebuah LPND tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari
sebuah departemen atau pun sebagai bawahan dari departemen
tertentu;
• LPND diberikan tugas khusus oleh kepala pemerintahan: presiden.
Presiden, sebagai pendiri LPND, mempertimbangkan bahwa tugas
yang diemban LPND tidak dapat dikategorikan dan diberikan kepada
sebuah departemen tertentu: untuk melaksanakan tugas khusus itu
diperlukan sebuah institusi khusus. Sebagai contoh, untuk
menjamin keamanan, mutu, dan kandungan gizi dari makanan
diperlukan beberapa departemen untuk mengaturnya, seperti
Departemen Pertanian, Departemen Perikanan, Departemen
Kehutanan, Departemen Perindustrian, dan Departemen
Kesehatan.
• Di samping itu, akan sangat banyak kementerian yang akan terlibat
dalam pengaturan permasalahan ini, peraturan-peraturan, yang
mengatur permasalahan itu, pun akan menjadi rumit dan sangat
banyak. Hal ini juga akan mengakibatkan adanya peluang sengketa
antar departemen.

61. LEMBAGA PEMERINTAH NONDEPARTEMEN
• Berdasarkan kenyataan ini, secara teoritis
LPND dapat dikategorikan sebagai sebuah
agensi eksekutif karena dikepalai oleh
pimpinan tunggal yang dapat diberhentikan
hanya berdasarkan keinginan presiden
semata, tanpa membutuhkan persetujuan dari
lembaga negara lainnya.

62. STATE AUXILIARY INSTITUTIONS
• Pasca dilakukannya amandemen, banyak sekali lembaga
“independen” yang dilahirkan. Lembaga-lembaga ini
mengambil peran berbagai lembaga pemerintahan yang
sudah ada sebelumnya. Hal ini, salah satunya, didorong oleh
ketidakpercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan
formal yang telah ada karena tidak dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya secara maksimal. Selain itu, lembaga ini pun
diberi trademark sebagai lembaga independen. Namun dalam
kenyataan sehari-hari, lembaga ini hanya independen dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya saja dan tidak independen
secara absolute.
• State Auxiliary Institution: lembaga negara yang dibentuk
diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu
pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif,
dan Yudikatif).

63. STATE AUXILIARY INSTITUTIONS
Lembaga-lembaga ini, antara lain:
1.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
HAM)
2.Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK)
3.Komisi Ombudsman Nasional (KON)
4.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
5.Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
6.Komisi Hukum Nasional (KHN)
7.Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

64. matur tengkyu