semester 6. ini adalah tugas matkul perumahan dan permukiman.
Ini tugasnya intinya nyariin desain perumahan yang layak buat masyarakat yang belum punya rumah sendiri. Lokasi dimana (udah dipatok maksimal 10 km dari UNDIP), rumahnya tipe berapa, denahnya (siteplan) gimana, buat bayarnya nyicil berapa tahun dan sebulannya berapa. Disini jumlah yang harus dibayarin per bulan itu harus tidak lebih dari 30% dari pemasukan perbulannya. Kalo sama biaya transport, ga boleh lebih dari 40%, gitu-gitu.
Perkim Kelompok 4:
Mazaya Ghaizani Nadiantika
Dhanna Prasetya Nusantara
Muhammad Hafidz Satria Pratama
Reksa Istiana
Yonika Evidonta Meilala Boru Sembiring
Aku.
semester 6. ini adalah tugas matkul perumahan dan permukiman.
Ini tugasnya intinya nyariin desain perumahan yang layak buat masyarakat yang belum punya rumah sendiri. Lokasi dimana (udah dipatok maksimal 10 km dari UNDIP), rumahnya tipe berapa, denahnya (siteplan) gimana, buat bayarnya nyicil berapa tahun dan sebulannya berapa. Disini jumlah yang harus dibayarin per bulan itu harus tidak lebih dari 30% dari pemasukan perbulannya. Kalo sama biaya transport, ga boleh lebih dari 40%, gitu-gitu.
Perkim Kelompok 4:
Mazaya Ghaizani Nadiantika
Dhanna Prasetya Nusantara
Muhammad Hafidz Satria Pratama
Reksa Istiana
Yonika Evidonta Meilala Boru Sembiring
Aku.
LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10/SE/M/2018
TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR DOKUMEN
PEMILIHAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DALAM RANGKA LELANG DINI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019
Standar Dokumen Pemilihan Secara Elektronik
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
A. Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfBrigittaBelva
Berada dalam kerangka Mata Kuliah Riset Periklanan, tim peneliti menganalisis penggunaan pendekatan "fear appeal" atau memicu rasa takut dalam kampanye #TogetherPossible yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF) untuk mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan.
Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, meliputi analisis konten media sosial WWF, observasi, dan analisis naratif. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan strategi nyata untuk meningkatkan keterlibatan dan dampak kampanye serupa di masa depan.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
1. D O K U M E N P E N G A D A A N
Nomor: 295/POKJA/Kr-PPLPS.38.17/III/2017
Tanggal: 21 Maret 2017
untuk
Pengadaan
PEMBANGUNAN IPL TPPAS NAMBO
(Kr-PPLPS.38.17)
Kelompok Kerja (Pokja)
Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis
ULP Pusat
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahun Anggaran : 2017
JDIH Kementerian PUPR
2. i
DAFTAR ISI
BAB I.................................................................................................................................................1
UMUM...............................................................................................................................................1
BAB II ...............................................................................................................................................5
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)..................................................................................5
A. UMUM..........................................................................................................................................5
1. LINGKUP PEKERJAAN ...............................................................................................................5
2. SUMBER DANA ..........................................................................................................................5
3. PESERTA .....................................................................................................................................5
4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAH-GUNAAN
WEWENANG SERTA PENIPUAN................................................................................................6
5. LARANGAN PERTENTANG-AN KEPENTINGAN .......................................................................7
6. PENDAYA-GUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ..................................................................8
7. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA .........................................................................................9
B. DOKUMEN PENGADAAN......................................................................................................9
8. PENGAMBIL-AN DOKUMEN PENGADAAN ..............................................................................9
9. ISI DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI................................................... 10
10. BAHASA DOKUMEN PENGADAAN ........................................................................................ 11
11. PEMBERIANPENJELASAN...................................................................................................... 11
12. PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN ................................................................................ 13
13. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN............................................ 13
C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN .........................................................................13
14. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN ............................................................................. 13
15. BAHASA PENAWARAN ............................................................................................................ 13
16. DOKUMEN PENAWARAN........................................................................................................ 14
17. HARGA PENAWARAN.............................................................................................................. 14
18. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYAR-AN ..................................................... 14
19. MASA BERLAKU PENAWARAN.............................................................................................. 15
20. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN ....................................................................................... 15
21. PAKTA INTEGRITAS................................................................................................................. 15
22. PENGISIAN DOKUMENISIAN KUALIFIKASI ......................................................................... 15
23. JAMINAN PENAWARAN........................................................................................................... 17
D. DOKUMEN PENAWARAN...................................................................................................19
24. PEMASUKAN DAN CARA PENYAMPAI-AN DOKUMEN PENAWARAN................................ 19
25. BATAS AKHIR PEMASUKAN PENAWARAN........................................................................... 19
E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN .............................................................19
26. PEMBUKAAN PENAWARAN .................................................................................................... 19
27. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN ................................................................... 21
28. HAK MENOLAK ATAU MENERIMA PENAWARAN................................................................ 21
29. EVALUASI PENAWARAN......................................................................................................... 21
30. EVALUASI KUALIFIKASI ......................................................................................................... 34
31. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI ................................................................................................... 34
F. PENETAPAN PEMENANG ..................................................................................................35
32. PENETAPAN PEMENANG........................................................................................................ 35
33. PENGUMUM-AN PEMENANG................................................................................................. 37
34. SANGGAHAN ............................................................................................................................ 37
G. PENUNJUKAN PEMENANG PENGADAAN ...................................................................38
35. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA .......................................................................... 38
36. KERAHASIAAN PROSES ......................................................................................................... 40
H.PELELANGAN GAGAL.........................................................................................................40
37. PELELANGAN GAGAL ............................................................................................................. 40
I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN .................................................................................42
38. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN.......................................................................................... 42
J. PENANDATANGANAN KONTRAK...................................................................................43
39. PENANDA-TANGANAN KONTRAK.......................................................................................... 43
BAB III............................................................................................................................................45
LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)......................................................................................45
A. PENERAPAN IKP DAN LDP................................................................................................... 45
B. LINGKUP PEKERJAAN ............................................................................................................ 45
C. SUMBER DANA ....................................................................................................................... 45
JDIH Kementerian PUPR
3. ii
D. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI ................................................................. 45
E. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN.... 46
F. DOKUMEN PENAWARAN........................................................................................................ 46
G. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN....................................................... 47
H. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN....................................................................................... 47
I. JAMINAN PENAWARAN........................................................................................................... 47
J. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN ............................................................................. 47
K. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN............................................................ 47
L. PEMBUKAAN PENAWARAN .................................................................................................... 47
M. AMBANG BATAS...................................................................................................................... 48
N. SANGGAHAN ............................................................................................................................ 48
BAB IV............................................................................................................................................49
LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK) .................................................................................49
A. LINGKUP KUALIFIKASI ........................................................................................................... 49
B. PERSYARATAN KUALIFIKASI ................................................................................................. 49
BAB V .............................................................................................................................................50
BENTUK DOKUMEN PENAWARAN.....................................................................................50
A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTABADAN USAHA/KEMITRAAN
(KSO) ....................................................................................................................................... 51
B. BENTUK SURAT KUASA.................................................................................................. 52
C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO)............ 54
D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS............................................................ 56
E. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN
DALAM NEGERI (TKDN) .................................................................................................. 57
F. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR .......................................................... 59
G. BENTUK RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KONSTRUKSI (RK3K)........................................................................................................ 60
H. BENTUK RINCIAN/URAIAN HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)................. 71
I. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK....................................................... 72
J. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/ PERUSAHAAN
PENJAMINAN (HANYA UNTUK BADAN USAHA KECIL)................................................ 74
K. BENTUK PAKTA INTEGRITAS....................................................................................... 75
L. BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI................................................................ 77
BAB VI............................................................................................................................................82
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI .....................................................82
A. DATA ADMINISTRASI.............................................................................................................. 82
B. IZIN USAHA.............................................................................................................................. 82
C. SERTIFIKAT BADAN USAHA.................................................................................................. 82
D. IZIN LAINNYA (APABILA DIPERSYARATKAN, YANG SESUAI DENGAN PEKERJAAN YANG
DILELANGKAN) ........................................................................................................................ 82
E. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA ............................................................... 82
F. PENGELOLA BADAN USAHA (PENGAWAS/PENGURUS) .................................................. 82
G. DATA KEUANGAN ................................................................................................................... 82
H. DATA PERSONIL INTI ............................................................................................................. 82
I. DATA PERALATAN................................................................................................................... 83
J. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN ..................................................................................... 83
K. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR ................................... 83
L. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN ......................................................... 83
M. MODAL KERJA........................................................................................................................ 83
N. KEMITRAAN/KSO.................................................................................................................. 83
BAB VII ..........................................................................................................................................84
TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI ..............................................................................84
BAB VIII.........................................................................................................................................87
BENTUK RANCANGAN KONTRAK......................................................................................87
SURAT PERJANJIAN .................................................................................................................. 87
SURAT PERJANJIAN .................................................................................................................. 91
BAB IX............................................................................................................................................95
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK .................................................................................95
A. KETENTUAN UMUM ............................................................................................................95
1. DEFINISI................................................................................................................................... 95
2. PENERAPAN ............................................................................................................................. 99
JDIH Kementerian PUPR
4. iii
3. BAHASA DAN HUKUM............................................................................................................ 99
4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAAN
WEWENANG SERTA PENIPUAN............................................................................................. 99
5. ASAL MATERIAL/ BAHAN ................................................................................................... 100
6. KORESPONDENSI.................................................................................................................. 100
7. WAKIL SAH PARA PIHAK..................................................................................................... 100
8. PEMBUKUAN.......................................................................................................................... 100
9. PERPAJAKAN ......................................................................................................................... 100
10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK ........................................................................... 101
11. PENGABAIAN.......................................................................................................................... 101
12. PENYEDIA MANDIRI ............................................................................................................. 101
13. KEMITRAAN/ KSO............................................................................................................... 101
14. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN...................................................................... 101
15. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN DARI PENGAWAS
PEKERJAAN ........................................................................................................................... 102
16. PERINTAH............................................................................................................................... 102
17. PENEMUAN-PENEMUAN....................................................................................................... 102
18. AKSES KE LOKASI KERJA................................................................................................... 102
B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK
.................................................................................................................................................. 103
19. MASA PELAKSANAAN (JANGKA WAKTU PELAKSANAAN) PEKERJAAN ........................ 103
B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAN................................................................................ 103
20. PENYERAHAN LOKASI KERJA............................................................................................. 103
21. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)....................................................................... 104
22. PROGRAM MUTU .................................................................................................................. 104
23. RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONSTRUKSI (RK3K) .............. 104
24. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK.................................................................. 105
25. MOBILISASI............................................................................................................................ 105
26. PEMERIKSAAN BERSAMA.................................................................................................... 106
27. PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI...................................................................... 106
B.2 PENGENDALIAN WAKTU ........................................................................................ 106
28. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN ................................................................................ 106
29. PERPANJANGAN WAKTU ..................................................................................................... 107
30. PENUNDAAN OLEH PENGAWAS PEKERJAAN ................................................................... 107
31. RAPAT PEMANTAUAN ........................................................................................................... 107
32. PERINGATAN DINI................................................................................................................. 108
B.3 PENYELESAIAN KONTRAK ................................................................................... 108
33. SERAH TERIMA PEKERJAAN .............................................................................................. 108
34. PENGAMBILALIHAN .............................................................................................................. 109
35. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/ PEMELIHARAAN............................... 109
B.4 ADENDUM..................................................................................................................... 109
36. PERUBAHAN KONTRAK........................................................................................................ 110
37. PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN................................................................................... 110
38. PERUBAHAN KUANTITAS DAN HARGA.............................................................................. 111
39. PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN ........................................................ 111
40. PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI/DE-ESKALASI)......................................................... 112
B.5 KEADAAN KAHAR..................................................................................................... 113
41. KEADAAN KAHAR ................................................................................................................. 113
B.6 PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK............................................... 113
42. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK.................................................................... 113
43. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS....................... 115
44. PENINGGALAN ....................................................................................................................... 117
C. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK........................................................................ 117
45. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK ................................................................................. 118
46. PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI.............................. 119
47. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL........................................................................................... 119
48. PENANGGUNGAN DAN RISIKO............................................................................................ 119
49. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA....................................................................................... 120
50. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN ........................................................................................... 120
51. ASURANSI............................................................................................................................... 120
52. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS
PEKERJAAN ........................................................................................................................... 121
JDIH Kementerian PUPR
5. iv
53. LAPORAN HASIL PEKERJAAN ............................................................................................. 121
54. KEPEMILIKAN DOKUMEN.................................................................................................... 122
55. KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA .................................................. 122
56. USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL .................................................. 123
57. PENYEDIA LAIN..................................................................................................................... 123
58. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA......................................................................... 124
59. PEMBAYARAN DENDA.......................................................................................................... 124
60. JAMINAN................................................................................................................................. 124
D. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA ........................................ 125
61. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN............................................................................ 126
E. KEWAJIBAN PPK............................................................................................................... 126
62. FASILITAS............................................................................................................................... 126
63. PERISTIWA KOMPENSASI .................................................................................................... 126
F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA........................................................................... 127
64. HARGA KONTRAK ................................................................................................................. 127
65. PEMBAYARAN ........................................................................................................................ 128
66. HARI KERJA .......................................................................................................................... 131
67. PERHITUNGAN AKHIR .......................................................................................................... 131
68. PENANGGUHAN..................................................................................................................... 132
G. PENGAWASAN MUTU....................................................................................................... 132
69. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN.................................................................................... 132
70. PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA OLEH PPK ........................................................... 132
71. CACAT MUTU ........................................................................................................................ 132
72. PENGUJIAN ............................................................................................................................ 133
73. PERBAIKAN CACAT MUTU .................................................................................................. 133
74. KEGAGALAN KONSTRUKSI DAN KEGAGALAN BANGUNAN............................................ 133
H.PENYELESAIAN PERSELISIHAN................................................................................. 134
75. PENYELESAIAN PERSELISIHAN .......................................................................................... 134
76. ITIKAD BAIK........................................................................................................................... 134
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)........................................................... 136
A. KORESPONDENSI.................................................................................................................. 136
B. WAKIL SAH PARA PIHAK..................................................................................................... 136
C. JENIS KONTRAK ................................................................................................................... 136
D. TANGGAL BERLAKU KONTRAK........................................................................................... 136
E. MASA PELAKSANAAN ........................................................................................................... 136
F. MASA PEMELIHARAAN......................................................................................................... 136
G. PERBAIKAN CACAT MUTU .................................................................................................. 136
H. UMUR KONSTRUKSI............................................................................................................. 136
I. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/PEMELIHARAAN................................ 137
J. PEMBAYARAN TAGIHAN....................................................................................................... 137
K. PENCAIRAN JAMINAN........................................................................................................... 137
L. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS
PEKERJAAN ........................................................................................................................... 137
M. KEPEMILIKAN DOKUMEN.................................................................................................... 137
N. FASILITAS............................................................................................................................... 137
O. PERISTIWA KOMPENSASI .................................................................................................... 137
P. SUMBER PEMBIAYAAN ........................................................................................................ 138
Q. PEMBAYARAN UANG MUKA................................................................................................ 138
R. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA......................................................................... 138
S. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN............................................................................... 138
T. PEMBAYARAN PERALATAN DAN/ATAU BAHAN ............................................................... 138
U. SERAH TERIMA SEBAGIAN PEKERJAAN............................................................................ 138
V. PENYESUAIAN HARGA (ESKALASI/DE-ESKALASI)......................................................... 138
W. DENDA.................................................................................................................................... 139
X. USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL .................................................. 139
Y. PENYELESAIAN PERSELISIHAN /SENGKETA................................................................... 140
LAMPIRAN A – SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK............................................................... 141
BAB XI......................................................................................................................................... 142
SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR............................................................................. 142
A. URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS .......................................................................................... 142
B. KETERANGAN GAMBAR ..................................................................................................... 145
BAB XII....................................................................................................................................... 146
JDIH Kementerian PUPR
6. v
DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA................................................................................. 146
KETERANGAN.................................................................................................................................. 146
BAB XIII ..................................................................................................................................... 151
BENTUK DOKUMEN LAIN................................................................................................... 151
A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)........ 151
B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) .......................................... 152
C. BENTUK SURAT JAMINAN........................................................................................... 152
D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK .... 158
E. PENGUMUMAN [PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG] DENGAN
PASCAKUALIFIKASI........................................................................................................ 159
JDIH Kementerian PUPR
7. 1
BAB I
UMUM
A. Dalam hal pemilihan metode evaluasi apabila ada pertentangan
ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan
Instruksi Kepada Peserta (IKP) maka yang digunakan adalah ketentuan
pada Lembar Data Pemilihan (LDP).
B. Dokumen Pengadaan ini disusun untuk membantu peserta dalam
menyiapkan dokumen penawaran.
C. Dalam dokumen pengadaan digunakan pengertian, istilah, dan
singkatan sebagai berikut:
Pekerjaan
Konstruksi
: adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan
atau pembuatan wujud fisik lainnya;
Kontrak
Harga Satuan
: adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas
penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas
waktu tertentu, berdasarkan harga satuan
yang pasti dan tetap untuk setiap
satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi
teknis tertentu, yang volume pekerjaannya
masih bersifat perkiraan sementara,
sedangkan pembayarannya didasarkan pada
hasil pengukuran bersama atas volume
pekerjaan yang benar-benar telah
dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
HEA : adalah Harga Evaluasi Akhir yang merupakan
penyesuaian atau normalisasi harga terhadap
harga penawaran dalam proses pengadaan
dimana unsur preferensi harga telah
diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN
dan status perusahaan;
LDP : adalah Lembar Data Pemilihan yang memuat
ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai
dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi
penyiapan, penyampaian, pembukaan,
kriteria dan tata cara penilaian dokumen
penawaran, pengumuman pemenang, dan
sanggahan;
LDK : adalah Lembar Data Kualifikasi yang memuat
ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai
dengan kualifikasi yang diperlukan penyedia
barang/jasa antara lain dalam menyiapkan,
mengisi formulir isian kualifikasi, dan
melengkapi pakta integritas;
APIP : adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP) yang selanjutnya disebut Inspektorat
K/L/D/I bertugas melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan
dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
JDIH Kementerian PUPR
8. 2
Penyedia : adalah badan usaha yang
menyediakan/melaksanakan Pekerjaan
Konstruksi;
Subpenyedia : adalah penyedia yang mengadakan perjanjian
kerja dengan penyedia penanggung jawab
kontrak, untuk melaksanakan sebagian
pekerjaan (subkontrak);
Kemitraan/
Kerja Sama
Operasi
(KSO)
: adalah kerja sama usaha antar penyedia baik
penyedia nasional maupun penyedia asing,
yang masing-masing pihak mempunyai hak,
kewajiban dan tanggung jawab yang jelas
berdasarkan perjanjian tertulis;
Surat
Jaminan
: adalah jaminan tertulis yang selanjutnya
disebut Jaminan, bersifat mudah dicairkan
dan tidak bersyarat (unconditional), yang
diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan
Penjaminan, Perusahaan Asuransi, atau
konsorsium perusahaan asuransi umum/
lembaga penjaminan/ perusahaan
penjaminan yang mempunyai program
asuransi kerugian (suretyship), dimana
konsorsium tersebut telah
ditetapkan/mendapat rekomendasi dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diserahkan
oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk
menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia;
Hari : adalah hari kalender untuk pelaksanaan
kontrak dan proses pemilihan secara
elektronik dan batas akhir setiap tahapan
adalah hari kerja;
Daftar
kuantitas dan
harga
: adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga
satuan dan jumlah biaya keseluruhannya
yang merupakan bagian dari penawaran;
Harga
Perkiraan
Sendiri (HPS)
: adalah perhitungan perkiraan biaya seluruh
volume pekerjaan dikalikan dengan Harga
Satuan yang disusun dan ditetapkan oleh
PPK, dikalkulasikan secara keahlian
berdasarkan data yang dapat dipertanggung
jawabkan sudah termasuk biaya umum,
keuntungan pekerjaan, dan beban pajak,
serta digunakan oleh Pokja ULP untuk
menilai kewajaran penawaran termasuk
rinciannya;
Pekerjaan
Utama
: adalah jenis pekerjaan yang secara langsung
menunjang terwujudnya dan berfungsinya
suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pengadaan;
Mata
Pembayaran
Utama
: adalah mata pembayaran yang pokok dan
penting yang nilai bobot kumulatifnya
minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari
seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari
mata pembayaran yang nilai bobotnya
terbesar yang ditetapkan oleh Pokja ULP
dalam Dokumen Pengadaan;
Harga Satuan
Pekerjaan
(HSP)
: adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per
satu satuan tertentu;
JDIH Kementerian PUPR
9. 3
Harga Satuan
Dasar (HSD)
: adalah harga satuan komponen dari harga
satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan
tertentu, misalnya:
a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari)
b. Bahan (per m, per m2, per m3, per kg,
per ton)
c. Peralatan (per jam, per hari)
Metode
pelaksanaan
pekerjaan
: adalah metode yang menggambarkan
penguasaan penyelesaian pekerjaan yang
sistematis dari awal sampai akhir meliputi
tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan
uraian/cara kerja dari masing-masing jenis
kegiatan pekerjaan utama dan penunjang
pekerjaan utama yang dapat dipertanggung
jawabkan secara teknis;
Personil inti : adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang
ditempatkan sesuai penugasan pada
organisasi pelaksanaan pekerjaan;
Bagian
pekerjaan
yang
disubkontrak
an
: adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan
utama, atau pekerjaan spesialis yang
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya
diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan
disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
Masa
Pelaksanaan
(jangka waktu
pelaksanaan)
: adalah jangka waktu untuk melaksanakan
pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai
dengan serah terima pertama pekerjaan;
K/L/D/I : adalah Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Institusi yang
menggunakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
PA : adalah Pengguna Anggaran yang merupakan
pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang
disamakan pada Institusi Pengguna
APBN/APBD;
KPA : adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang
merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA
untuk menggunakan APBN atau ditetapkan
oleh Kepala Daerah untuk menggunakan
APBD;
ULP : adalah Unit Layanan Pengadaan yang
dibentuk oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barang/jasa yang bersifat permanen. ULP
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit
yang sudah ada;
Pokja ULP : adalah Kelompok Kerja ULP perangkat dari
ULP yang dibentuk dan ditetapkan oleh
Kepala ULP atas usulan KPA yang
penugasannya diatur oleh Kepala ULP untuk
melaksanakan Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;
JDIH Kementerian PUPR
10. 4
PPK : adalah Pejabat Pembuat Komitmenyang
bertanggung jawab atas pelaksanaan
pekerjaan;
SPPBJ : adalah Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasayang diterbitkan oleh PPK
kepada penyedia barang/jasa untuk
melaksanakan pekerjaan;
TKDN : adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri yaitu
besarnya komponen dalam negeri pada
barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa;
RK3K : adalah Rencana Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3) Konstruksi, merupakan dokumen
lengkap rencana penyelenggaraan SMK3
Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu
kesatuan dengan dokumen kontrak suatu
pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh
Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna
Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai
sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan
Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3
Konstruksi Bidang PU;
LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah
unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk
menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaanbarang/jasa secara elektronik;
Aplikasi SPSE : aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang
terpasang di server LPSE yang dapat di akses
melalui website LPSE;
Form Isian
Elektronik
: Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk
grafis berisi komponen isian yang dapat
diinput oleh pengguna aplikasi;
Form Isian
Elektronik
Data
Kualifikasi
: Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang
digunakan penyedia barang/jasa untuk
menginputkan dan mengirimkan data
kualifikasi.
D. [dipilih:Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] dengan pascakualifikasi ini
dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
E. [dipilih:Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] ini terbuka dan dapat diikuti
oleh semua peserta yang berbentuk badan usahatunggal atau
kemitraan/KSO
F. Apabila lokasi/lahan belum siap dikarenakan suatu hal diluar kuasa
pemberi pekerjaan, maka Pengadaan Jasa Konstruksi ini dapat dibatalkan
dan Penyedia Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
G. Apabila dana dalam Dokumen Anggaran yang telah disahkan tidak
tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2017,
maka Pengadaan Jasa Konstruksi ini dapat dibatalkan dan Penyedia
Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
JDIH Kementerian PUPR
11. 5
BAB II
INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. Umum
1. Lingkup
Pekerjaan
1.1 Nama paket dan lingkup pekerjaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.
1.2 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban
untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu sebagaimana tercantum
dalam LDP, berdasarkan syarat umum
dan syarat khusus kontrak dengan mutu
sesuai spesifikasi teknis dan hargayang
tercantum dalam kontrak.
2. Sumber
Dana
Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan
sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Peserta 3.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para
peserta untuk menyampaikan penawaran
atas paket pekerjaan konstruksi
sebagaimana tercantum dalam LDP.
3.2 [dipilih:Pelelangan Umum/Pemilihan
Langsung] pekerjaan konstruksi ini
terbuka dan dapat diikuti oleh semua
peserta penyedia pelaksana konstruksi
tunggal atau kemitraan/KSO yang
memenuhi kualifikasi.
3.3 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi
dengan nilai diatas Rp.2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah) dipersyaratkan
hanya untuk pelaksana konstruksi
dengan kualifikasi Usaha Menengah yang
kemampuan dasarnya (KD) memenuhi
syarat.
3.4 Pelelangan paket pekerjaan konstruksi
sebagaimana dimaksud pada 3.3 dapat
dikerjakan oleh penyedia jasa dengan
kualifikasi besar apabila:
a. pelelangan gagal karena tidak ada
penyedia jasa dengan kualifikasi
menengah yang mendaftar; dan/atau
b. peralatan utama dan tingkat kesulitan
pekerjaan yang akan dilelangkan tidak
dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh
penyedia jasa dengan kualifikasi
menengah.
3.5 Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
(BUJKA) dapat mengikuti paket pekerjaan
di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah) dan harus melakukan kerja
sama usaha dengan perusahaan nasional
dalam bentuk kemitraan, dalam hal
terdapat perusahaan nasional yang
JDIH Kementerian PUPR
12. 6
memiliki kemampuan dibidang yang
bersangkutan.
3.6 Kemitraan/KSO dilakukan sebelum
memasukkan dokumen penawaran, antar
badan usaha pelaksana konstruksi
swasta dan/atau milik pemerintah,
dan/atau salah satu pesertanya BUJKA.
3.7 Dalam hal peserta melakukan
kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan
nasional maupun asing maka peserta
harus memiliki Perjanjian
Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang
memuat persentase kemitraan/KSO dan
perusahaan yang mewakili
kemitraan/KSO tersebut.
3.8 Kemitraan/KSOharus terdiri dari
perusahaan nasional untuk nilai
pekerjaan di bawah
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah)
3.9 Peserta kemitraan/KSO dilarang
mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja
Sama Operasi selama proses pelelangan.
3.10 Penyedia jasa yang bermitra/KSO untuk
memenuhi jenis pekerjaan yang
dilelangkan dapat terdiri dari penyedia
jasa konstruksi umum (general), spesialis,
mekanikal/elektrikal, dan/atau
keterampilan tertentu.
3.11 Bagi BUJKA yang mengikuti pelelangan
harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa
Konstruksi Asing dan melakukan kerja
sama usaha dengan perusahaan nasional
dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan
lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan
nasional yang memiliki kemampuan di
bidang yang bersangkutan.
4. Larangan
Korupsi,
Kolusi, dan
Nepotisme
(KKN),
Penyalah-
gunaan
Wewenang
serta
Penipuan
4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan
pengadaan ini berkewajiban untuk
mematuhi etika pengadaan dengan tidak
melakukan tindakan sebagai berikut:
a. berusaha mempengaruhi anggota
Pokja ULP dalam bentuk dan cara
apapun, untuk memenuhi keinginan
peserta yang bertentangan dengan
Dokumen Pengadaan, dan/atau
peraturan perundang-undangan.;
b. melakukan persekongkolan dengan
peserta lain untuk mengatur hasil
[dipilihPelelangan Umum/Pemilihan
Langsung], sehingga
mengurangi/menghambat/memperke
cil/meniadakan persaingan yang sehat
dan/atau merugikan pihak lain
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
JDIH Kementerian PUPR
13. 7
Indikasi persekongkolan antar peserta
memenuhi sekurang-kurangnya 2
(dua) indikasi di bawah ini:
1) terdapat kesamaan dalam
Dokumen Penawaran, antara lain
pada: metode kerja, bahan, alat,
analisa pendekatan teknis,
koefisien, harga satuan dasar
upah, bahan dan alat, harga
satuan pekerjaan, dan/ atau
spesifkasi teknis/ barang yang
ditawarkan (merk/ tipe/ jenis)
dan/ atau dukungan teknis;
2) seluruh penawaran dari peserta
mendekati HPS;
3) adanya keikutsertaan beberapa
Penyedia Barang/Jasa yang
berada dalam 1 (satu) kendali;
4) adanya kesamaan/kesalahan isi
dokumen penawaran, antara lain
kesamaan/ kesalahan pengetikan,
susunan, dan format penulisan;
atau
5) jaminan penawaran dikeluarkan
dari penjamin yang sama dengan
nomor seri yang berurutan.
a. membuat dan/atau menyampaikan
dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen
Pengadaan ini.
4.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja
ULP terbukti melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1
dikenakan sanksi sebagai berikut:
b. sanksi administratif, seperti
digugurkan dari proses
[dipilih:Pelelangan Umum/Pemilihan
Langsung] atau pembatalan penetapan
pemenang;
c. sanksi pencantuman dalam Daftar
Hitam;
d. gugatan secara perdata; dan/atau
e. pelaporan secara pidana kepada pihak
berwenang.
5. Larangan
Pertentang-
an
Kepentingan
5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas,
fungsi dan perannya,dilarang
memiliki/melakukan peran ganda atau
terafiliasi.
5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud
pasal 5.1 antara lain meliputi:
a. Seorang anggota Direksi atau Dewan
Komisaris suatu Badan Usaha
merangkap sebagai anggota Direksi
atau Dewan Komisaris pada Badan
JDIH Kementerian PUPR
14. 8
Usaha lainnya yang menjadi peserta
pada Pelelangan pekerjaan yang sama;
b. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai
konsultan manajemen konstruksi
berperan sebagai konsultan perencana
dan/atau konsultan pengawas;
c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagai
konsultan perencana/ pengawas
bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan
Konstruksi yang
direncanakannya/diawasinya;
d. pengurus koperasi pegawai dalam
suatu
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi atau anak
perusahaan pada BUMN/BUMD yang
mengikuti Pengadaan dan bersaing
dengan perusahaan lainnya,
merangkap sebagai anggota Pokja ULP
atau pejabat yang berwenang
menetapkanpemenang Pelelangan.
e. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baik
langsung maupun tidak langsung
mengendalikan atau menjalankan
perusahaan peserta;
f. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan
yang dikendalikan, baik langsung
maupun tidak langsung oleh pihak
yang sama yaitu lebih dari 50% (lima
puluh per seratus) pemegang saham.
6. Alih
Pengalaman
dan
Pendaya-
gunaan
Produksi
Dalam
Negeri
6.1 Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan
konstruksi dengan nilai kontrak di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) penyedia jasa pelaksana
konstruksi diwajibkan memberikan alih
pengalaman/keahlian kepada peserta
didik bidang konstruksi melalui sistem
kerja praktek/magang sesuai dengan
jumlah peserta didik yang diusulkan
dalam dokumen penawaran.
6.2 Peserta berkewajiban untuk
menyampaikan penawaran yang
mengutamakan pekerjaan konstruksi
yang dilaksanakan di Indonesia oleh
tenaga Indonesia (produksi dalam negeri).
6.3 Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
dimungkinkan menggunakan bahan
baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak
yang tidak berasal dari dalam negeri
(impor) dengan ketentuan:
a. pemilahan atau pembagian komponen
harus benar-benar mencerminkan
bagian atau komponen yang telah
dapat diproduksi di dalam negeri dan
bagian atau komponen yang masih
harus diimpor;
JDIH Kementerian PUPR
15. 9
b. komponen berupa bahan baku belum
diproduksi di dalam negeri dan/atau
spesifikasi teknis bahan baku yang
diproduksi di dalam negeri belum
memenuhi persyaratan;
c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi,
pengujian dan lainnya sedapat
mungkin dilakukan di dalam negeri;
d. semaksimal mungkin menggunakan
jasa pelayanan yang ada di dalam
negeri, seperti jasa asuransi,
angkutan, ekspedisi, perbankan, dan
pemeliharaan;
e. penggunaan tenaga ahli asing
dilakukan semata-mata untuk
mencukupi kebutuhan jenis keahlian
yang belum dapat diperoleh di
Indonesia, disusun berdasarkan
keperluan yang nyata, dan diusahakan
secara terencana untuk semaksimal
mungkin terjadinya alih
pengalaman/keahlian dari tenaga ahli
asing tersebut ke tenaga Indonesia;
dan
f. peserta diwajibkan membuat daftar
Barang yang diimpor yang dilengkapi
dengan spesifikasi teknis, jumlah dan
harga yang dilampirkan pada
Dokumen Penawaran.
6.4 Pemberian preferensi harga terhadap
penawaran peserta atas penggunaan
produksi dalam negeri ditetapkan dalam
LDP.
7. Satu
Penawaran
Tiap Peserta
7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri
maupun sebagai anggota kemitraan/KSO
hanya boleh memasukkan satu
penawaran untuk satu paket pekerjaan.
7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam
kemitraan/KSO DILARANG menjadi
peserta baik secara sendiri maupun
sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain
pada paket pekerjaan yang sama.
B. Dokumen Pengadaan
8. Pengambil-
an Dokumen
Pengadaan
8.1 Semua peserta wajib melakukan
pendaftaran sebelum mengambil
Dokumen Pengadaan.
8.2 Peserta dapat mengambil Dokumen
Pengadaan sesuai hari, tanggal, waktu
dan tempat pengambilan yang ditentukan
dalam pengumuman.
8.3 Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1
(satu) perusahaan dalam pendaftaran dan
pengambilan dokumen.
JDIH Kementerian PUPR
16. 10
9. Isi Dokumen
Pengadaan
Pekerjaan
Konstruksi
9.1 Dokumen Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi terdiri dari Dokumen
Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.
9.2 Dokumen Pemilihan terdiri atas:
a. Umum
b. Instruksi Kepada Peserta;
c. Lembar Data Pemilihan;
d. Contoh Bentuk Dokumen Penawaran
meliputi:
1) Surat Penawaran;
2) Surat Kuasa;
3) Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja
Sama Operasi (KSO);
4) DokumenPenawaranTeknis;
5) Formulir Rekapitulasi Perhitungan
TKDN;
6) Jaminan Penawaran
(dipersyaratkan untuk paket
pekerjaan dengan nilai di atas
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah));
7) Analisa Harga Satuan dan Analisa
Teknik Satuan Pekerjaan pada saat
klarifikasi kewajaran harga
terhadap penawaran di bawah 80%
HPS akan diminta, untuk
kepentingan evaluasi dan tidak
menjadi bagian dari ketentuan
kontrak.
e. Contoh Bentuk Rancangan Kontrak
meliputi:
1) Surat Perjanjian/Pokok Perjanjian;
2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
f. Daftar Kuantitas dan Harga;
g. Formulir RK3K; dan
h. Contoh Bentuk Dokumen Lain
meliputi:
1) Pengumuman Pelelangan;
2) SPPBJ;
3) SPMK;
4) Jaminan Pelaksanaan;
5) Jaminan Uang Muka;
6) Jaminan Pemeliharaan;
7) Daftar Barang yang diimpor.
9.3 Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:
a. Lembar Data Kualifikasi;
b. Pakta Integritas;
c. Formulir Isian Kualifikasi;
JDIH Kementerian PUPR
17. 11
d. Petunjuk Pengisian Formulir Isian
Kualifikasi;
e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
9.4 Peserta berkewajiban memeriksa
keseluruhan isi Dokumen Pengadaan.
Kelalaian menyampaikan Dokumen
Penawaran yang tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaansepenuhnya
merupakan risiko peserta.
9.5 Peserta dapat meminta penjelasan secara
tertulis mengenai isi Dokumen Pengadaan
kepada Pokja ULP sebelum batas akhir
pemasukan penawaran.
9.6 Pokja ULP wajib menanggapi setiap
permintaan penjelasan yang diajukan
peserta secara tertulis.
10.Bahasa
Dokumen
Pengadaan
Dokumen Pengadaan beserta seluruh
korespondensi tertulis dalam proses Pengadaan
menggunakan Bahasa Indonesia.
11.Pemberian
Penjelasan
11.1 Pemberian penjelasan dilakukan pada
waktu dan tempat sebagaimana
tercantum dalam LDP serta dapat dihadiri
oleh peserta yang terdaftar.
11.2 Ketidakhadiran peserta pada saat
pemberian penjelasan tidak dapat
dijadikan dasar untuk
menolak/menggugurkan penawaran.
11.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saat
pemberian penjelasan menunjukkan
tanda pengenal dan surat tugas kepada
Pokja ULP.
11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP
menjelaskan kepada peserta mengenai:
a. lingkup pekerjaan;
b. metode pemilihan;
c. metode pemasukan Dokumen
Penawaran;
d. kelengkapan yang harus dilampirkan
bersama Dokumen Penawaran;
e. jadwal batas akhir pemasukan
Dokumen Penawaran dan pembukaan
Dokumen Penawaran;
f. tatacara pembukaan Dokumen
Penawaran;
g. metode evaluasi;
h. hal-hal yang menggugurkan
penawaran;
i. jenis kontrak yang akan digunakan;
j. ketentuan dan cara evaluasi
berkenaan dengan preferensi harga
atas penggunaan produksi dalam
negeri;
k. ketentuan tentang penyesuaian harga;
JDIH Kementerian PUPR
18. 12
l. risiko K3 yang mungkin timbul akibat
pekerjaan termasuk kondisi dan
bahaya;
m. ketentuan dan cara sub kontrak
sebagian pekerjaan kepada Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi
kecil;
n. besaran, masa berlaku dan penjamin
yang dapat menerbitkan jaminan; dan
o. ketentuan tentang asuransi.
11.5 Apabila diperlukan, Pokja ULP dapat
memberikan penjelasan lanjutan dengan
cara melakukan peninjauan lapangan.
Biaya peninjauan lapangan dan
keperluan peserta ditanggung masing-
masing peserta.
11.6 Pemberian penjelasan mengenai isi
Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari
peserta, jawaban dari Pokja ULP,
perubahan substansi dokumen, hasil
peninjauan lapangan, serta keterangan
lainnya harus dituangkan dalam Berita
Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang
ditandatangani oleh anggota Pokja ULP
dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta
yang hadir.
11.7 Apabila tidak ada satupun peserta yang
hadir atau yang bersedia
menandatangani BAPP, maka BAPP
cukup ditandatangani oleh anggota Pokja
ULP yang hadir.
11.8 Apabila dalam BAPP sebagaimana
dimaksud pada 11.6terdapat hal-
hal/ketentuan baru atau perubahan
penting yang perlu ditampung, maka
Pokja ULP menuangkan ke dalam
Adendum Dokumen Pengadaanyang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari
Dokumen Pengadaan.
11.9 Perubahan rancangan kontrak,
spesifikasi teknis, gambar, dan/atau nilai
total HPS, harus mendapatkan
persetujuan PPK sebelum dituangkan
dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
11.10 Apabila ketentuan baru atau perubahan
penting tersebut tidak dituangkan dalam
Adendum Dokumen Pengadaan, maka
ketentuan baru atau perubahan tersebut
dianggap tidak ada dan ketentuan yang
berlaku adalah ketentuan dalam
Dokumen Pengadaan awal.
11.11 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk
mengambil salinan BAPP dan/atau
Adendum Dokumen Pengadaan(apabila
ada).
11.12 Peserta dapat mengambil salinan BAPP
dan/atau Adendum Dokumen
Pengadaanyang disediakan oleh Pokja
JDIH Kementerian PUPR
19. 13
ULP atau mengunduhmelalui aplikasi
sistem pengadaan secara elektronik
(SPSE)sebagaimana tercantum dalam
LDP.
11.13 Sangat dianjurkan kepada peserta untuk
menghadiri pemberian penjelasan
pekerjaan di kantor dan peninjauan
lapangan agar dapat menyiapkan
penawarannya dengan baik.
11.14 Dalam hal pemberian penjelasan secara
elektronik dilakukan sesuai dengan
petunjuk penggunaan aplikasi SPSE pada
website LPSE.
12.Perubahan
Dokumen
Pengadaan
12.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan
sebelum batas akhir pemasukan
penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan
Adendum Dokumen Pengadaan,
berdasarkan informasi baru yang
mempengaruhi ketentuan pemilihan
maupun substansi Dokumen Pengadaan.
12.2 Setiap Adendum yang ditetapkan
merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
12.3 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untuk
mengambil salinan Adendum Dokumen
Pengadaan.
12.4 Peserta dapat mengambil salinan
Adendum Dokumen Pengadaan yang
disediakan oleh Pokja ULP atau
mengunduhnya melalui aplikasi sistem
pengadaan secara elektronik
(SPSE)sebagaimana tercantum dalam
LDP.
13.Tambahan
Waktu
Pemasukan
Dokumen
Penawaran
Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja
ULP dapat memberikan tambahan waktu untuk
memasukkan Dokumen Penawaran.
C. Penyiapan Dokumen Penawaran
14.Biaya
dalam
Penyiapan
Penawaran
14.1 Peserta menanggung semua biaya dalam
penyiapan dan penyampaian penawaran.
14.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas
kerugian apapun yang ditanggung oleh
peserta.
15.Bahasa
Penawaran
15.1 Semua Dokumen Penawaran harus
menggunakan Bahasa Indonesia.
15.2 Dokumen pendukung yang terkait dengan
Dokumen Penawaran dapat menggunakan
Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
15.3 Dokumen pendukung yang berbahasa
asing perlu disertai penjelasan dalam
Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat
perbedaan penafsiran, maka yang berlaku
JDIH Kementerian PUPR
20. 14
adalah penjelasan dalam Bahasa
Indonesia.
16.Dokumen
Penawaran
16.1 Dokumen Penawaran pokok/utama paling
kurang terdiri atas:
a. Penawaran Administrasi;
b. Penawaran Teknis;
c. Penawaran Harga; dan
d. Data Kualifikasi.
16.2 Dokumen Penawaran, meliputi:
a. surat penawaran;
b. Jaminan Penawaran asli (untuk paket
pekerjaan di atas Rp.2.500.000.000,00
(dua miliar lima ratus juta rupiah));
c. daftar kuantitas dan harga;
d. surat kuasa dari direktur
utama/pimpinan perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya
tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan);
e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama
operasi (apabila bermitra);
f. dokumen penawaran teknis.
g. RK3K;
h. rekapitulasi perhitungan TKDN;
i. data kualifikasi; dan
j. Daftar Barang yang diimpor (apabila
impor).
17.Harga
Penawaran
17.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas
dalam angka dan huruf.
17.2 Peserta mencantumkan harga
kegiatan/keluarandan harga total untuk
setiap kegiatan pekerjaan
dalamkebutuhan biaya (daftar kegiatan
dan harga) dapat dalam setiap mata
pembayaran yang pokok (milestone) atau
dalam rincian. Jika harga
kegiatan/keluaran ditulis “nol” atau tidak
dicantumkan, maka pekerjaan tersebut
tetap harus dilaksanakan. Harga
penawaran yang mengikat adalah harga
total penawaran terkoreksi.
17.3 Biaya overhead termasuk untuk
penyelenggaraan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), keuntungan, semua
pajak, bea, retribusi, tenaga kerja
praktek/magang, biaya asuransi, dan
biaya lain yang harus dibayar oleh
penyedia untuk pelaksanaan paket
pekerjaan konstruksi ini telah
diperhitungkan dalam total harga
penawaran.
18.Mata Uang
Penawaran
dan Cara
Pembayar-
an
18.1 Semua harga dalam penawaran harus
dalam bentuk mata uang sebagaimana
tercantum dalam LDP.
18.2 Pembayaran atas pelaksanaan
pekerjaandilakukan sesuai dengan cara
sebagaimana tercantum dalam LDP dan
JDIH Kementerian PUPR
21. 15
diuraikan dalam Syarat-Syarat
Umum/Khusus Kontrak.
19.Masa
Berlaku
Penawaran
19.1 Masa berlaku penawaran sebagaimana
tercantum dalam LDP.
19.2 Apabila evaluasi belum selesai
dilaksanakan, sebelum akhir masa
berlakunya penawaran, Pokja ULP dapat
meminta kepada seluruh peserta secara
tertulis untuk memperpanjang masa
berlakunya penawaran tersebut dalam
jangka waktu tertentudan diperhitungkan
paling kurang sampai perkiraan tanggal
penandatanganan kontrak.
19.3 Berkaitan dengan 19.2, maka peserta
dapat:
a. menyetujui permintaan tersebut tanpa
mengubah penawaran; atau
b. Tidak bersedia memperpanjang sesuai
permintaan tersebut dan dianggap
mengundurkan diri, serta tidak
dikenakan sanksi.
20.Bentuk
Dokumen
Penawaran
Dokumen Penawaran disampaikansecara
elektronik, dan penyerahan dokumen
penawaran asli hanya dilakukan terhadap
penawaran yang akan diusulkan sebagai calon
pemenang dan calon pemenang cadangan
(apabila ada).
21.Pakta
Integritas
21.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan dan akan
melaporkan terjadinya kolusi, korupsi,
dan nepotisme (KKN) termasuk
penyalahgunaan wewenang dalam
pengadaan pekerjaan konstruksi serta
akan mengikuti proses pengadaan secara
bersih, transparan, dan profesional.
21.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang
pada suatu paket pekerjaan melalui
aplikasi SPSE, maka peserta telah
menandatangani Pakta Integritas, kecuali
untuk penyedia barang/jasa yang
melakukan Kemitraan/Kerja Sama
Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk
mewakili Kemitraan/ Kerja Sama Operasi
(KSO) wajib menyampaikan pakta
integritas melalui fasilitas unggahan
lainnya pada form isian elektronik data
kualifikasi di aplikasi SPSE.
22.Pengisian
Data
Kualifikasi
22.1 Pengisian Data Kualifikasi
a. Data kualifikasi disampaikan melalui
form isian elektronik kualifikasi yang
tersedia pada aplikasi SPSE;
b. Jika form isian elektronik kualifikasi
yang tersedia pada aplikasi SPSE belum
mengakomodir data kualifikasi yang
disyaratkan Pokja ULP, maka data
kualifikasi tersebut diunggah (upload)
pada fasilitas pengunggahan lain yang
tersedia pada aplikasi SPSE;
JDIH Kementerian PUPR
22. 16
c. Dengan mengirimkan data kualifikasi
secara elektronik, peserta menyetujui
pernyataan sebagai berikut:
1) yang bersangkutan dan
manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak
pailit, dan kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan;
2) yang bersangkutan berikut
pengurus badan usaha tidak masuk
dalam daftar hitam;
3) yang bertindak untuk dan atas
nama badan usaha tidak sedang
dalam menjalani sanksi pidana;
4) data kualifikasi yang diisikan benar,
dan jika dikemudian hari
ditemukan bahwa data/dokumen
yang disampaikan tidak benar dan
ada pemalsuan, maka direktur
utama/pimpinan perusahaan, atau
kepala cabang, atau pejabat yang
menurut perjanjian kerja sama
berhak mewakili badan usaha yang
bekerja sama dan badan usaha
yang diwakili bersedia dikenakan
sanksi administratif, sanksi
pencantuman dalam daftar hitam,
gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan secara pidana kepada
pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang
undangan;
5) pimpinan dan pengurus badan
usaha bukan sebagai pegawai
K/L/D/I atau pimpinan dan
pengurus badan usaha sebagai
pegawai K/L/D/I yang sedang
mengambil cuti diluar tanggungan
K/L/D/I; dan
6) pernyataan lain yang menjadi
syarat kualifikasi yang tercantum
dalam dokumen pengadaan.
d. Untuk peserta yang berbentuk
konsorsium/ kemitraan/bentuk
kerjasama lain, pemasukan kualifikasi
dilakukan oleh badan usaha yang
ditunjuk mewakili konsorsium/
kemitraan/ bentuk kerjasama lain.
22.2 Peserta berkewajiban untuk menyetujui
Pakta Integritas dan mengisi form isian
elektronik data kualifikasi dalam aplikasi
SPSE.
22.3 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi
dianggap telah disetujui dan
ditandatangani oleh peserta pengadaan,
kecuali untuk peserta yang melakukan
Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)
Pakta Integritas dan dan Data Kualifikasi
JDIH Kementerian PUPR
23. 17
ditandatangani oleh pejabat yang menurut
perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi
berhak mewakili Kemitraan/KSO.
22.4 Peserta mengirimkan Data Kualifikasi
melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP
sesuai jadwal yang ditetapkan.
22.5 Peserta dapat mengirimkan kekurangan
data kualifikasi melalui fasilitas
pengiriman data kualifikasi yang tersedia
pada aplikasi SPSE sebelum batas akhir
pemasukan data kualifikasi.
22.6 Data Kualifikasi harus disampaikan
melalui aplikasi SPSE kepada Pokja ULP
paling lambat pada waktu yang ditentukan
oleh Pokja ULP.
22.7 Aplikasi SPSE menolak setiap file
penawaran yang dikirimkan setelah batas
akhir waktu pemasukan penawaran.
22.8 Data Kualifikasi dapat dibuka pada saat
Data Kualifikasi diterima Pokja ULP pada
aplikasi SPSE.
23.Jaminan
Penawaran
23.1 Penggunaan jaminan penawaran:
a. Paket pekerjaan sampai dengan
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) tidak diperlukan
surat jaminan penawaran;
b. surat jaminan penawaran untuk paket
pekerjaan di atas
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) dapat diterbitkan oleh
Bank Umum, Perusahaan Asuransi,
Perusahaan Penjaminan, konsorsium
perusahaan asuransi umum/lembaga
penjaminan/perusahaan penjaminan
yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship), bersifat mudah
dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditional) dimana konsorsium
tersebut telah ditetapkan/mendapat
rekomendasi dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh
Penyedia Jasa kepada Kelompok Kerja
ULP; atau
c. surat jaminan penawaran untuk paket
pekerjaan di atas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) diterbitkan oleh Bank
Umum, konsorsium perusahaan
asuransi umum/lembaga
penjaminan/perusahaan penjaminan
yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship), bersifat mudah
dicairkan dan tidak bersyarat
(unconditional) dimana konsorsium
tersebut telah ditetapkan/mendapat
rekomendasi dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh
JDIH Kementerian PUPR
24. 18
Penyedia Jasa kepada Kelompok Kerja
ULP.
23.2 Jaminan penawaran asli bagi penyedia
jasa yang mengikuti pengadaan secara
elektronik wajib diterima Pokja ULP
sebelum batas akhir pemasukan
penawaran.
23.3 Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran
dalam mata uang penawaran sebagaimana
tercantum dalam LDP.
23.4 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. diterbitkan sesuai dengan nilai
peruntukannya pada pasal 23.1.
b. Jaminan Penawaran dimulai sejak
tanggal terakhir pemasukan
penawaran dan masa berlakunya tidak
kurang dari waktu sebagaimana
tercantum dalam LDP;
c. nama peserta sama dengan nama yang
tercantum dalam Jaminan Penawaran;
d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak
kurang dari nilai nominal sebagaimana
tercantum dalam LDP;
e. besaran nilai Jaminan Penawaran
dicantumkan dalam angka dan huruf;
f. nama Pokja ULP yang menerima
Jaminan Penawaran sama dengan
nama Pokja ULP yang mengadakan
pelelangan;
g. paket pekerjaan yang dijamin sama
dengan paket pekerjaan yang
dilelangkan;
h. Jaminan Penawaran harus dapat
dicairkan tanpa syarat (unconditional)
sebesar nilai Jaminan dalam waktu
paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja, setelah surat pernyataan
wanprestasi dari Pokja ULP diterima
oleh Penerbit Jaminan; dan
i. Jaminan Penawaran atas nama
perusahaan kemitraan (Kerja Sama
Operasi/KSO) harus ditulis atas nama
perusahaan kemitraan/KSO.
23.5 Jaminan Penawaran dari pemenang lelang
dan pemenang cadangan akan
dikembalikan setelah pemenang lelang
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan
menandatangani kontrak.
23.6 Jaminan Penawaran dari peserta yang
tidak ditetapkan sebagai pemenang
pelelangan dan pemenang cadangan akan
dikembalikan setelah penandatanganan
kontrak.
23.7 Jaminan Penawaran akan disita dan
dicairkan apabila:
a. peserta terlibat KKN;
JDIH Kementerian PUPR
25. 19
b. peserta menarik kembali
penawarannya selama
dilaksanakannya pelelangan;
c. tidak bersedia menambah nilai
Jaminan Pelaksanaan dalam hal
sebagai calon pemenang dan calon
pemenang cadangan 1 dan 2 harga
penawarannya di bawah 80% HPS;
d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau
verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai
calon pemenang dan calon pemenang
cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang
tidak dapat diterima; atau
e. mengundurkan diri atau gagal tanda
tangan kontrak.
D. Dokumen Penawaran
24.Pemasukan
dan Cara
Penyampai-
an
Dokumen
Penawaran
24.1 Pemasukan Dokumen Penawaran dengan
menggunakan metode 1 (satu) sampul.
24.2 Peserta menyampaikan dokumen
penawaran dengan cara mengunggah
melalui aplikasi sistem pengadaan secara
elektronik (SPSE) melalui pada website
LPSE sesuai ketentuan dalam LDP.
24.3 Jika terdapat penarikan/pembatalan/
penggantian Dokumen Penawaran, dapat
dilakukan dengan cara mengupload
kembali dokumen surat pengunduran
diri/pembatalan/penggantian.
24.4 Tata cara penyampaian dokumen
penawaran sesuai petunjuk penggunaan
aplikasi SPSE pada website LPSE.
25.Batas Akhir
Pemasukan
Penawaran
Penawaran harus disampaikan kepada Pokja
ULP melalui aplikasi sistem pengadaan secara
elektronik (SPSE) pada melalui website LPSE
paling lambat pada waktu yang ditentukan
dalam LDP.
E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran
26.Pembukaan
Penawaran
26.1 Dokumen Penawaran dibuka di hadapan
peserta pada waktu dan tempat
sebagaimana tercantum dalam LDP yang
dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta
sebagai saksi.
26.2 Perwakilan peserta yang hadir pada saat
pembukaan Dokumen Penawaran
menunjukkan tanda pengenal dan surat
tugas kepada Pokja ULP.
26.3 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1
(satu) peserta sebagai saksi, maka Pokja ULP
menunda pembukaan Dokumen Penawaran
selama 2 (dua) jam.
26.4 Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam,
hanya ada 1 (satu) atau tidak ada peserta
sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen
JDIH Kementerian PUPR
26. 20
Penawaran tetap dilanjutkan dengan
menunjuk saksi tambahan di luar Pokja ULP
yang ditunjuk oleh Pokja ULP.
26.5 Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk
apabila dokumen penawaran pokok/utama
sebagaimana dimaksud pada 16.1
terpenuhi. Surat pengunduran diri
(misalnya) tidak termasuk sebagai
penawaran.
26.6 Apabila jumlah penawaran yang masuk
kurang dari 3 (tiga) maka dilanjutkan
dengan klarifikasi teknis dan negosisasi
harga/biaya terhadap penawaran yang
masuk.
26.7 Pokja ULP membuka Dokumen Penawaran
dihadapan peserta (apabila ada).
26.8 Pokja ULP memeriksa kelengkapan/
pemenuhan Dokumen Penawaran yang
meliputi:
a. surat penawaran yang didalamnya
tercantum masa berlaku penawaran dan
harga penawaran;
b. surat kuasa dari direktur
utama/pimpinan perusahaan kepada
penerima kuasa (apabila dikuasakan);
c. Jaminan Penawaran asli (untuk paket
pekerjaan dengan nilai diatas
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah));
d. daftar kuantitas dan harga;
e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama
operasi (apabila bermitra);
f. dokumen penawaran teknis;
g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
h. RK3K;
i. data kualifikasi; dan
j. Daftar barang yang diimpor (apabila
impor).
26.9 Pokja ULP tidak boleh menggugurkan
penawaran pada waktu pembukaan
penawaran.
26.10 Pokja ULP membuat Berita Acara
Pembukaan Penawaran yang paling kurang
memuat:
a. jumlah Dokumen Penawaran yang
masuk;
b. jumlah Dokumen Penawaran yang
lengkap dan tidak lengkap;
c. harga penawaran masing-masing peserta;
d. kelainan-kelainan yang dijumpai dalam
Dokumen Penawaran (apabila ada);
e. keterangan lain yang dijumpai dalam
pembukaan Dokumen Penawaran
(apabila ada);
f. tanggal pembuatan Berita Acara; dan
JDIH Kementerian PUPR
27. 21
g. tanda tangan anggota Pokja ULP dan
wakil peserta yang hadir atau saksi yang
ditunjuk oleh Pokja ULP apabila tidak ada
saksi dari peserta.
26.11 Dalam hal terjadi penundaan waktu
pembukaan penawaran, maka penyebab
penundaan tersebut harus dimuat dengan
jelas dalam Berita Acara.
26.12 Setelah dibacakan dengan jelas, Berita
Acara ditandatangani oleh anggota Pokja
ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
26.13 Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran
dalam bentuk file elektronik.
26.14 Salinan Berita Acara dibagikan kepada
peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen
Penawaran dan Pokja ULP dapat
mengunggah salinan tersebut melalui
aplikasi sistem pengadaan secara elektronik
(SPSE) sebagaimana tercantum dalam LDP
yang dapat diunduh oleh masing-masing
peserta.
26.15 Tata cara pembukaan dokumen penawaran
sesuai petunjuk penggunaan aplikasi SPSE
pada website LPSE.
27.Klarifikasi
Dan
Konfirmasi
Penawaran
27.1 Dalam mengevaluasi dokumen penawaran,
Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi
terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam
dokumen penawaran. Peserta harus
memberikan tanggapan atas klarifikasi.
Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi
dan harga penawaran. Klarifikasi dan
tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan
secara tertulis.
27.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan
dengan dokumen penawaran, Pokja ULP
dapat melakukan konfirmasikebenarannya
termasuk peninjauan lapangankepada
pihak-pihak/instansi terkait.
27.3 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat
menggugurkan penawaran.
28.Hak
Menolak
atau
Menerima
Penawaran
Dalam keadaan khusus, Pokja ULP berhak
membatalkan proses pelelangan, menerima atau
menolak penawaran atau semua penawaran setiap
saat sebelum penandatanganan kontrak, dan
tidak dapat diminta bertanggung jawab apapun
kepada penawar atau berkewajiban untuk
menginformasikan kepada penawar alasan dari
tindakan tersebut. Dalam hal pembatalan, semua
penawaran khususnya jaminan penawaran segera
dikembalikan kepada penawar.
29.Evaluasi
Penawaran
29.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan
sistem gugur.
29.2 Data yang digunakan Pokja ULP dalam
evaluasi dokumen penawaran adalah data
yang diunggah (upload) pada aplikasi sistem
pengadaan secara elektronik, sesuai dengan
data syarat-syarat yang tertulis dalam
dokumen pengadaan.
JDIH Kementerian PUPR
28. 22
29.3 Dalam hal terdapat lebih dari satu data
dokumen elektronik berbeda isi dan tidak
saling melengkapi serta tidak ada
keterangan penarikan, penggantian,
pengubahan, atau penambahan dokumen,
maka dokumen yang digunakan untuk
evaluasi adalah dokumen yang diupload
paling akhir. Tetapi jika waktu uploadnya
sama maka yang digunakan adalah
dokumen yang waktu modifikasinya paling
akhir.
29.4 Data dokumen elektronik yang rusak
(sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE)
akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh
Penyedia Jasa, yang mengakibatkan
dokumen tersebut tidak dapat dilakukan
evaluasi oleh Pokja ULP, maka dokumen
elektronik tersebut dinyatakan tidak
memenuhi syarat.
29.5 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan
koreksi aritmatik dengan ketentuan:
a. volume1 pekerjaan yang tercantum dalam
daftar kuantitas dan harga disesuaikan
dengan yang tercantum dalam Dokumen
Pengadaan;
b. apabila terjadi kesalahan hasil perkalian
antara volume dengan harga satuan
pekerjaan, maka dilakukan pembetulan,
dengan ketentuan harga satuan
pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh
diubah2;
c. jenis pekerjaan yang tidak diberi harga
satuan dianggap sudah termasuk dalam
harga satuan pekerjaan yang lain dan
harga satuan pada daftar kuantitas dan
harga tetap dibiarkan kosong;
d. Jenis pekerjaan yang tidak tercantum
dalam daftar kuantitas dan harga
disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Dokumen Pengadaan
dan harga satuan pekerjaan dimaksud
dianggap nol serta sudah termasuk
dalam harga satuan pekerjaan yang lain.
e. Jenis pekerjaan yang ditawarkan berbeda
dengan daftar kuantitas dan harga
disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang
tercantum dalam dokumen pengadaan
dan harga satuan pekerjaan
menggunakan harga yang tercantum
dalam penawaran.
f. Apabila terdapat koreksi pada huruf a
sampai dengan huruf e dilakukan
klarifikasi kepada penyedia.
29.6 Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah
nilai penawaran sehingga urutan peringkat
1Volume yang dimaksud adalah perkalian antara satuan dengan kuantitas, masing-masing dilakukan
pembetulan.
2Harga satuan pekerjaan dilakukan pembetulan apabila terjadi kesalahan penempatan desimal.
JDIH Kementerian PUPR
29. 23
dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah
dari urutan peringkat semula.
29.7 Penawaran setelah koreksi aritmatik yang
melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.
29.8 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja
ULP menyusun urutan dimulai dari nilai
penawaranterendah terkoreksi.
29.9 Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui
aplikasi sistem pengadaan secara
elektroniksebagaimana tercantum dalam
LDP.
29.10 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur
dilakukan oleh Pokja ULP untuk
mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang
memenuhi syarat yang dimulai dari
penawaran terendah setelah koreksi
aritmatik.
29.11 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat
kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar
harga di bawah HPS maka proses lelang
tetap dilanjutkan dengan melakukan
evaluasi penawaran.
29.12 Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran
yang meliputi:
a. evaluasi administrasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. evaluasi harga.
29.13 Ketentuan umum dalam melakukan
evaluasi sebagai berikut:
a. Pokja ULP dilarang menambah,
mengurangi, mengganti
dan/ataumengubah kriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan;
b. Pokja ULP dan/atau peserta dilarang
menambah, mengurangi, mengganti,
dan/atau mengubah isi Dokumen
Penawaran;
c. penawaran yang memenuhi syarat adalah
penawaran yang sesuai dengan
ketentuan antara lain disampaikan oleh
penawar yang berhak,pada waktu yang
telah ditentukan, untuk paket pekerjaan
yang dilelangkan, memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan meliputi syarat
administrasi, syarat teknis dalam
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan dan harga yang
wajar dapat dipertanggung jawabkan
tanpa ada penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran
bersyarat;
d. penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat
adalah:
1) penyimpangan dari Dokumen
Pengadaan yang mempengaruhi
JDIH Kementerian PUPR
30. 24
lingkup, kualitas dan hasil/kinerja
pekerjaan; dan/atau
2) penawaran dari peserta dengan
persyaratan tambahan yang akan
menimbulkan persaingan usaha
tidak sehat dan/atau tidak adil
diantara peserta yang memenuhi
syarat.
e. para pihak dilarang mempengaruhi atau
melakukan intervensi kepada Pokja ULP
selama proses evaluasi;
f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti
adanya persaingan usaha yang tidak
sehat dan/atau terjadi pengaturan
bersama (kolusi/persekongkolan) antara
peserta, Pokja ULP dan/atau PPK, dengan
tujuan untuk memenangkan salah satu
peserta, maka:
1) peserta yang ditunjuk sebagai calon
pemenang dan peserta lain yang
terlibat dimasukkan ke dalam Daftar
Hitam;
2) anggota Pokja ULP dan/atau PPK
yang terlibat persekongkolan diganti,
dikenakan sanksi administrasi
dan/atau pidana;
3) proses evaluasi tetap dilanjutkan
dengan menetapkan peserta lainnya
yang tidak terlibat (apabila ada); dan
4) apabila tidak ada peserta lain
sebagaimana dimaksud pada angka
3), maka pelelangan dinyatakan
gagal.
29.14 Evaluasi Administrasi:
a. penawaran dinyatakan memenuhi
persyaratan administrasi, apabila:
1) syarat-syarat substansial yang
diminta berdasarkan Dokumen
Pengadaan dipenuhi/dilengkapi:
a) surat penawaran;
b) surat kuasa dari direktur
utama/pimpinan perusahaan
kepada penerima kuasa (apabila
dikuasakan);
c) Jaminan Penawaran asli (untuk
paket pekerjaan di atas Rp
2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah));
d) Daftar Kuantitas dan Harga;
e) surat perjanjian kemitraan/kerja
sama operasi (apabila bermitra);
f) rekapitulasi perhitungan TKDN
(khusus untuk peserta yang
tidak menyampaikan TKDN,
penawarannya tidak digugurkan
dan nilai TKDNnya dianggap nol);
g) RK3K;
JDIH Kementerian PUPR
31. 25
h) data kualifikasi;
i) daftar barang yang diimpor
(apabila impor); dan
j) dokumen penawaran teknis.
2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) surat penawaran3 memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
(1) jangka waktu berlakunya
surat penawaran tidak
kurang dari waktu
sebagaimana tercantum
dalam LDP, dengan
ketentuan:
(a) apabila ada perbedaan
nilai penulisan antara
angka dan huruf maka
yang diakui adalah
tulisan huruf;
(b) apabila nilai yang
tertulis dalam angka
jelas sedangkan nilai
dalam huruf tidak jelas,
maka nilai yang diakui
adalah nilai yang
tertulis dalam angka;
atau
(c) apabila nilai dalam
angka dan nilai yang
tertulis dalam huruf
tidak jelas, maka
penawaran dinyatakan
gugur.
(2) Bertanggal.
b) Jaminan Penawaran asli
memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
(1) diterbitkan oleh Bank Umum,
perusahaan penjaminan,
perusahaan asuransi,
konsorsium perusahaan
asuransi umum, konsorsium
lembaga atau konsorsium
perusahaan penjaminan,
yang mempunyai program
asuransi kerugian
(suretyship) sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, atau telah
mendapat rekomendasi dari
Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) apabila berbentuk
konsorsium;
(2) Jaminan Penawaran dimulai
sejak tanggal terakhir
pemasukan penawaran dan
3 Dalam hal terdapat kesalahan penulisan nama Pokja dan/atau nama paket tidak dapat dinyatakan
gugur.
JDIH Kementerian PUPR
32. 26
masa berlakunya tidak
kurang dari waktu
sebagaimana tercantum
dalam LDP; atau
(3) nama peserta sama dengan
nama yang tercantum dalam
Jaminan Penawaran;
(4) besaran nilai Jaminan
Penawaran tidak kurang dari
nilai sebagaimana tercantum
dalam LDP;
(5) besaran nilai Jaminan
Penawaran dicantumkan
dalam angka dan huruf;
(6) nama Pokja ULP yang
menerima Jaminan
Penawaran sama dengan
nama Pokja ULP yang
mengadakan pelelangan;
(7) paket pekerjaan yang dijamin
sama dengan paket pekerjaan
yang dilelangkan;
(8) Jaminan Penawaran harus
dapat dicairkan tanpa syarat
(unconditional) sebesar nilai
Jaminan dalam waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari
kerja, setelah surat
pernyataan wanprestasi dari
Pokja ULP diterima oleh
Penerbit Jaminan;
(9) Jaminan Penawaran atas
nama perusahaan kemitraan
(Kerja Sama Operasi/KSO)
harus ditulis atas nama
perusahaan kemitraan/KSO;
(10)Kriteria pencairan jaminan
penawaran sesuai dengan
persyaratan yaitu:
(a) peserta terlibat
KKN(yang dilakukan
oleh badan usaha non
kecil);
(b) peserta menarik
kembali penawarannya
selama
dilaksanakannya
pelelangan;
(c) tidak bersedia
menambah nilai
Jaminan Pelaksanaan
dalam hal sebagai calon
pemenang dan calon
pemenang cadangan 1
dan 2harga
penawarannya di bawah
80% HPS;
JDIH Kementerian PUPR
33. 27
(d) tidak hadir dalam
klarifikasi dan/atau
verifikasi kualifikasi
dalam hal sebagai calon
pemenang dan calon
pemenang cadangan 1
dan 2dengan alasan
yang tidak dapat
diterima; atau
(e) mengundurkan diri
atau gagal tanda tangan
kontrak.
(11)substansi dan
keabsahan/keaslian Jaminan
Penawaran telah diklarifikasi
dan dikonfirmasi secara
tertulis oleh Pokja ULP
kepada penerbit jaminan.
c) surat kuasa (apabila dikuasakan):
(1) Harus ditandatangani
direktur utama / pimpinan
perusahaan;
(2) Nama penerima kuasa
tercantum dalam akte
pendirian/anggaran dasar ;
(3) Dalam hal kemitraan, surat
kuasa ditandatangani oleh
anggota kemitraan yang
diwakili menurut perjanjian
kerja sama.
d) surat perjanjian kemitraan/kerja
sama operasi (apabila bermitra)
memenuhi persyaratan antara
lain sebagai berikut:
(1) mencantumkan nama
kemitraan sesuai dengan data
kualifikasi;
(2) mencantumkan lead firm dan
mitra/anggota;
(3) mencantumkan modal
(sharing) dari setiap
perusahaan;
(4) mencantumkan nama pihak
yang mewakili
kemitraan/KSO;
(5) ditandatangani para calon
peserta kemitraan/KSO.
e) dokumen penawaran teknis.
(akan dievaluasi lebih lanjut
sesuai dengan kriteria
persyaratan teknis pada tahap
evaluasi teknis)
b. Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi
secara tertulis terhadap hal-hal yang
kurang jelas dan meragukan namun
tidak boleh mengubah substansi;
JDIH Kementerian PUPR
34. 28
c. peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi dilanjutkan dengan evaluasi
teknis;
d. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah
ada yang tidak memenuhi persyaratan
administrasi, Kelompok Kerja ULP
melakukan evaluasi administrasi
terhadap penawar terendah berikutnya
(apabila ada);
e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi, maka evaluasi tetap
dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, maka
pelelangan dinyatakan gagal.
29.15 Evaluasi Teknis:
a. evaluasi teknis dilakukan terhadap
peserta yang memenuhi persyaratan
administrasi;
b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis
sesuai dengan yang ditetapkan dalam
dokumen pengadaan ini;
c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem
gugur dengan ketentuan:
1) Pokja ULP menilai persyaratan teknis
minimal yang harus dipenuhi dengan
membandingkan pemenuhan
persyaratan teknis sebagaimana
tercantum dalam LDP dan khusus
personil inti serta peralatan utama
minimal tercantum dalam LDK;
2) penilaian persyaratan teknis, minimal
dilakukan terhadap:
a) metode pelaksanaan pekerjaan
memenuhi persyaratan substantif
yang meliputi tahapan/urutan
pekerjaan dari awal sampai akhir
secara garis besar dan
uraian/cara kerja dari masing-
masing jenis pekerjaan utama
dan pekerjaan
penunjang/sementarayang ikut
menentukan keberhasilan
pelaksanaan pekerjaan utama
yangdapat dipertanggung
jawabkan secara teknis dan
diyakini menggambarkan
penguasaan dalam penyelesaian
pekerjaan. Penilaian metode
pelaksanaan tidak
mengevaluasijob-mix/
rincian/campuran/ komposisi
material dari jenis pekerjaan;
Jenis-jenis pekerjaan utama dan
pekerjaan penunjang/ sementara
yang ikut menentukan
keberhasilan pelaksanaan
JDIH Kementerian PUPR
35. 29
pekerjaan utama ditetapkan
dalam LDP. Pekerjaan
penunjang/ sementara
dimaksud, misalnya:
(1) Pembuatan saluran pengelak
(diversion channel);
(2) Pengeringan tempat
pekerjaan
(dewatering/unwatering)skala
besar;
(3) Pembuatan konstruksi
pengaman (protection
construction);
(4) Pengaturan lalu lintas (traffic
management)pekerjaan skala
besar; atau
(5) Jalan pengalihan/ jembatan
sementara.
b) jangka waktu pelaksanaan
pekerjaan yang ditawarkan tidak
melampaui batas waktu (yaitu
sampai dengan serah terima
pertama/Provision Hand Over
(PHO)) sebagaimana tercantum
dalam LDP.
c) Peralatan utama minimal: jenis,
kapasitas, komposisi dan jumlah
yang disediakan untuk
pelaksanaan pekerjaan
menggunakan data peralatan
yang tercantum pada isian
kualifikasi.
d) personil inti[dipilih Tenaga
ahli4/tenaga terampil5]: tingkat
pendidikan, jabatan dalam
pekerjaan yang diusulkan,
pengalaman kerja, keahlian/
keterampilan, yang ditempatkan
secara penuh,menggunakan data
personil inti yang tercantum pada
isian kualifikasi;
e) bagian pekerjaan yang akan
disubkontrakkan sebagai berikut:
(1) sebagian pekerjaan utama
disubkontrakkan kepada
penyedia jasa spesialis;
(2) penawaran di atas Rp.
25.000.000.000,00 (dua
puluh lima miliar rupiah)
sampai dengan Rp.
50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah)
mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama kepada sub
4Disyaratkan untuk pelelangan umum dengan nilai paket > Rp2.500.000.000 (usaha non kecil)
5Disyaratkan untuk pemilihan langsung dengan nilai paket < Rp2.500.000.000 (usaha kecil)
JDIH Kementerian PUPR
36. 30
penyedia jasa Usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil; dan/atau
(3) penawaran di atas
Rp. 50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah)
mensubkontrakkan sebagian
pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama kepada sub
penyedia jasa Usaha Mikro
dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil dan dalam
penawarannya sudah
menominasikan sub penyedia
jasa dari lokasi pekerjaan
setempat, kecuali tidak
tersedia sub penyedia jasa
yang dimaksud.
f) RK3K memenuhi persyaratan
yaitu adanya sasaran dan
program K3 yang secara umum
menggambarkan penguasaan
dalam mengendalikan risiko
bahaya K3.
3) Pokja ULP dapat meminta uji
mutu/teknis/fungsi untuk
bahan/alat tertentu sebagaimana
tercantum dalam LDP;
d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat
hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan, Pokja ULP melakukan
klarifikasi dengan peserta. Hasil
klarifikasi dapat menggugurkan
penawaran;
e. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi
teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi
harga;
f. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah
setelah koreksi aritmatik ada yang tidak
memenuhi persyaratan teknis, Pokja ULP
dapat melakukan evaluasi penawaran
terhadap penawar terendah berikutnya
(apabila ada);
g. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua)
peserta yang lulus evaluasi teknis, maka
evaluasi tetap dilanjutkan dengan
evaluasi harga;
h. apabila tidak ada peserta yang lulus
evaluasi teknis maka pelelangan
dinyatakan gagal.
Apabila menggunakan sistem gugur dengan ambang batas maka ketentuan
berikut harus dicantumkan dalam dokumen pengadaan :
− Evaluasi yang menggunakan sistem gugur dengan ambang batas, dilakukan
dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis (perolehan nilai)
unsur dan sub unsur yang ditetapkan dalam LDP.
− Penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun
nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pengadaan/LDP.
JDIH Kementerian PUPR
37. 31
29.16 Evaluasi Harga:
a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi
adalah hal-hal yang pokok atau penting,
dengan ketentuan:
1) total harga penawaran terkoreksi
dibandingkan nilai total HPS:
a) apabila total harga penawaran
terkoreksi melebihi nilai total
HPS, dinyatakan gugur; dan
b) apabila semua harga penawaran
terkoreksi di atas nilai total HPS,
pelelangan dinyatakan gagal;
2) harga satuan penawaran yang
nilainya lebih besar dari 110%
(seratus sepuluh perseratus) dari
harga satuan yang tercantum dalam
HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila
setelah dilakukan klarifikasi ternyata
harga satuan penawaran tersebut
timpang, maka harga satuan
penawaran timpang hanya berlaku
untuk volume sesuai dengan Daftar
Kuantitas dan Harga. Selanjutnya
daftar jenis/item pekerjaan timpang
tersebut dimasukkan ke dalam
Kontrak
3) mata pembayaran yang harga
satuannya nol atau tidak ditulis
dilakukan klarifikasi dan kegiatan
tersebut harus tetap dilaksanakan.
Harganya dianggap termasuk dalam
harga satuan pekerjaan lainnya;
b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Klarifikasi dalam hal penawaran
Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) berbeda dibandingkan dengan
perkiraan Pokja ULP;
2) Klarifikasi/Evaluasi kewajaran harga
dalam hal harga penawaran nilainya
di bawah 80% (delapan puluh
perseratus) HPS, dengan ketentuan:
a) Meneliti dan menilai kewajaran
harga satuan dasar meliputi
harga upah, bahan, dan peralatan
dari harga satuan penawaran,
sekurang-kurangnya pada setiap
mata pembayaran utama;
b) Meneliti dan menilai kewajaran
kuantitas/koefisien dari unsur
upah, bahan, dan peralatan
dalam Analisa Harga Satuan;
c) Hasil penelitian butir a) dan butir
b) digunakan untuk menghitung
harga satuan yang dinilai wajar
JDIH Kementerian PUPR
38. 32
tanpa memperhitungkan
keuntungan yang ditawarkan;
dan
d) Harga satuan yang dinilai wajar
digunakan untuk menghitung
total harga penawaran yang
dinilai wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan.
e) Total harga sebagaimana
dimaksud pada huruf d. dihitung
berdasarkan volume yang ada
dalam daftar kuantitas dan
harga.
Apabila total harga penawaran yang
diusulkan lebih kecil dari hasil
evaluasi sebagaimana tersebut
diatas, maka harga penawaran
dinyatakan tidak wajar dan gugur
harga.
Apabila total harga penawaran lebih
besar dari hasil evaluasi
sebagaimana tersebut diatas, maka
harga penawaran dinyatakan wajar
dan apabila peserta tersebut
ditunjuk sebagai pemenang
pelelangan, harus bersedia untuk
menaikkan Jaminan Pelaksanaan
menjadi 5% (lima perseratus) dari
nilai total HPS.
Apabila peserta yang bersangkutan
tidak bersedia menaikkan nilai
Jaminan Pelaksanaan menjadi
sebesar 5% HPS, penawarannya
digugurkan dan Jaminan Penawaran
dicairkan dan disetorkan ke kas
Negara/Daerah, serta dimasukkan
dalam Daftar Hitam.
c. Memperhitungkan preferensi harga atas
penggunaan produksi dalam negeri
(apabila memenuhi persyaratan
diberlakukannya preferensi harga)
dengan ketentuan Perhitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang
disampaikan oleh peserta berdasarkan
penilaian sendiri (self assessment),
digunakan dalam evaluasi penawaran
harga apabila pelelangan pekerjaan
tersebut diberlakukan preferensi harga
yaitu apabila memenuhi ketentuan:
1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa
dalam negeri diberlakukan pada
Pengadaan Barang/Jasa yang
dibiayai rupiah murni tetapi hanya
berlaku untuk Pengadaan Barang/
Jasa bernilai diatas
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah); dan
2) Preferensi Harga hanya diberikan
kepada Barang/Jasa dalam negeri
JDIH Kementerian PUPR
39. 33
dengan TKDN lebih besar atau sama
dengan 25% (dua puluh lima
perseratus).
Apabila peserta tidak menyampaikan
formulir perhitungan TKDN maka
peserta dianggap tidak menginginkan
diberlakukan preferensi harga bagi
penawarannya dan tidak
menggugurkan.
Ketentuan dan tata cara
penghitungan TKDN merujuk pada
ketentuan yang ditetapkan oleh
Menteri yang membidangi urusan
perindustrian dengan tetap
berpedoman pada tata nilai
Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana diatur dalam Peraturan
PresidenNomor 54 Tahun 2010 yang
terakhir diubah dengan Peraturan
Presiden No. 04Tahun 2015 beserta
petunjuk teknisnya.
3) rumus penghitungan sebagai berikut:
HEA = Harga Evaluasi Akhir.
KP = Koefisien Preferensi (Tingkat
Komponen Dalam Negeri
(TKDN) dikali Preferensi
tertinggi Barang/Jasa).
HP = Harga Penawaran
(HargaPenawaran/terkoreksi
yangmemenuhipersyaratan
lelang dan telah dievaluasi).
4) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih
penawaran dengan HEA yang sama,
penawar dengan TKDN terbesar
adalah sebagai pemenang;
5) pemberian Preferensi Harga tidak
mengubah Harga Penawaran dan
hanya digunakan oleh Pokja ULP
untuk keperluan perhitungan HEA
guna menetapkan peringkat
pemenang.
d. Apabila terdapat 2 (dua) calon pemenang
memiliki harga penawaran yang sama
dalam hal tidak diperhitungkan TKDN,
maka Pokja ULP memilih peserta yang
mempunyai kemampuan teknis lebih
besar dan hal ini dicatat dalam Berita
Acara Hasil Pelelangan.
e. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti
harga tidak wajar akibat terjadinya
persaingan usaha tidak sehat dan/atau
terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan) sebagaimana
ketentuan peraturan dan perundang-
undangan, maka pelelangan dinyatakan
HP
KP
HEA
1
1
JDIH Kementerian PUPR
40. 34
gagal dan peserta yang terlibat
dimasukkan dalam Daftar Hitam.
29.17 Pokja ULP menyusun urutan 3 (tiga)
penawaran sebagai calon pemenang dan
calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila
ada).
30.Evaluasi
Kualifikasi
30.1 Evaluasi dilakukan terhadap calon
pemenang pelelangan dan calon pemenang
cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
30.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan
menggunakan metode penilaian sistem
gugur.
30.3 Pakta Integritas telah diisi dan
ditandatangani oleh peserta anggota
kemitraan/KSO sebelum pemasukan
penawaran, apabila tidak ditandatangani
maka tidak dievaluasi lebih lanjut.
30.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan
sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen
Kualifikasi.
30.5 Apabila tidak ada calon pemenang yang
lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang
dinyatakan gagal.
31.Pembuktian
Kualifikasi
31.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta
yang memenuhi persyaratan kualifikasi
dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
31.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan
cara melihat keaslian dokumen dari
dokumen asli atau salinan dokumen yang
sudah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang dan meminta salinan dokumen
tersebut.
31.3 Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau
verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila
dokumen yang digunakan dalam
pembuktian kualifikasi masih diragukan
kebenarannya.
31.4 Apabila peserta tidak hadir dalam
pembuktian kualifikasi dan telah diberikan
kesempatan serta tenggang waktu yang
cukup, maka peserta digugurkan dan
Jaminan Penawaran yang bersangkutan
dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/kas
Daerah.
31.5 Apabila hasil pembuktian kualifikasi
ditemukan data tidak benar/pemalsuan
data/tidak dapat menunjukan dokumen asli
atau salinan dokumen yang sudah
dilegalisir, maka peserta digugurkan, badan
usaha dan/atau pengurusnya dimasukkan
dalam Daftar Hitam, Jaminan Penawaran
yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan
ke kas Negara/kas Daerah.
31.6 apabila tidak ada calon pemenang yang
lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang
dinyatakan gagal.
JDIH Kementerian PUPR
41. 35
32.Klarifikasi
dan
negosiasi
teknis dan
harga
Dalam hal yang memasukkan penawaran kurang
dari 3 (tiga) dilakukan dengan ketentuan:
a. Klarifikasi teknis dan harga dimulai dari
penawar dari urutan terendah pertama setelah
koreksi aritmatik yang memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis;
b. Hal yang diklarifikasi adalah metode
pelaksanaan pekerjaan yang dapat
mempengaruhi harga untuk dilakukan
negosiasi;
c. Apabila klarifikasi dan negosiasi terhadap
penawaran terendah pertama tidak tercapai
kesepakatan, maka penawarannya dinyatakan
gugur dan dilanjutkan negosiasi terhadap
penawaran terendah kedua, apabila ada.
F. Penetapan Pemenang
33.Penetapan
Pemenang
33.1 Pokja ULP membuat Surat Penetapan
Pemenang, Pemenang Cadangan 1, dan
Pemenang Cadangan 2 (apabila ada
pemenang cadangan) untuk nilai penawaran
terkoreksi sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil
Pelelangan (BAHP).
33.2 PA membuat Surat Penetapan Pemenang,
Pemenang Cadangan 1, dan Pemenang
Cadangan 2 (apabila ada pemenang
cadangan) untuk nilai penawaran terkoreksi
diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) setelah mendapat usulan dari Pokja
ULP, dengan ketentuan:
a. usulan penetapan pemenang
ditembuskan kepada PPK dan APIP
Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi; dan
b. apabila PA tidak setuju dengan usulan
Pokja ULP dengan alasan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka PA memerintahkan
evaluasi ulang atau menyatakan
pelelangan gagal.
33.3 Dalam hal nilai penawaran terkoreksi
pemenang sampai dengan
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) dan nilai penawaran terkoreksi
pemenang cadangan diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah), maka penetapannya oleh PA setelah
mendapatkan usulan dari Pokja ULP.
33.4 Dalam hal hasil evaluasi peserta akan
diusulkan sebagai pemenang pada beberapa
paket pekerjaan, dan sisa kemampuan
menangani paket (SKP) tidak mencukupi
maka dilakukan klarifikasi untuk memilih
paket pekerjaan berdasarkan pilihan
JDIH Kementerian PUPR
42. 36
penyedia jasa setelah mempertimbangkan
ketersediaan peralatan dan personil.
33.5 Dalam hal peserta mengikuti pelelangan
beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam
waktu penetapan pemenang bersamaan:
a. menawarkan peralatan yang sama pada
masing-masing paket pekerjaan, maka
hanya dapat ditetapkan sebagai
pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan
setelah dilakukan klarifikasi untuk
menentukan peralatan tersebut akan
ditempatkan, sedangkan untuk paket
pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan
tidak ada dan dinyatakan gugur;
b. Ketentuan hanya dapat ditetapkan
sebagai pemenang pada 1 (satu) paket
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dapat dikecualikan dengan
syarat waktu penggunaan alat tidak
tumpang tindih (overlap), ada peralatan
candangan yang diusulkan dalam
dokumen penawaran yang memenuhi
syarat, dan/atau kapasitas dan
produktifitas peralatan secara teknis
dapat menyelesaikan lebih dari 1 (satu)
paket pekerjaan;
c. menawarkan personil yang sama pada
masing-masing paket pekerjaan, maka
hanya dapat ditetapkan sebagai
pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan
setelah dilakukan klarifikasi untuk
menentukan personil tersebut akan
ditempatkan, sedangkan untuk paket
pekerjaan lainnya dinyatakan personil
tidak ada dan dinyatakan gugur;
d. Ketentuan pada huruf c hanya dapat
ditetapkan sebagai pemenang pada 1
(satu) paket pekerjaan konstruksi,
dikecualikan apabila personil yang
diusulkan penugasannya sebagai Kepala
Proyek atau ada personil cadangan yang
diusulkan dalam dokumen penawaran
yang memenuhi syarat;
e. menawarkan personil yang sedang
bekerja di paket lain, maka pada saat
akan ditetapkan sebagai pemenang
dipastikan sudah tidak terikat pada paket
lain.
33.6 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan
urutannya dan harus memuat:
a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
b. nama dan alamat Penyedia serta harga
penawaran atau harga penawaran
terkoreksi;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. hasil evaluasi penawaran administrasi,
teknis, harga; dan
e. evaluasi kualifikasi.
JDIH Kementerian PUPR
43. 37
33.7 Data pendukung yang diperlukan untuk
menetapkan pemenang adalah:
a. Dokumen Pengadaan beserta adendum
(apabila ada);
b. BAPP;
c. BAHP; dan
d. Dokumen Penawaran dari pemenang dan
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
yang telah diparaf anggota Pokja ULP dan
2 (dua) wakil peserta/saksi.
33.8 Apabila terjadi keterlambatan dalam
menetapkan pemenang dan mengakibatkan
surat penawaran dan Jaminan Penawaran
habis masa berlakunya, dilakukan
konfirmasi kepada calon pemenang, calon
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
untuk memperpanjang masa berlaku surat
penawaran dan Jaminan Penawaran sampai
dengan perkiraan jadwal penandatanganan
kontrak. Calon pemenang, calon pemenang
cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak
bersedia memperpanjang surat penawaran
dan Jaminan Penawaran dapat
mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.
34.Pengumum-
an
Pemenang
Pokja ULP mengumumkan pemenang dan
pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) kepada
masyarakat di website layanan pengadaan secara
elektronik (LPSE) sebagaimana tercantum dalam
LDP dan papan pengumuman resmi yang memuat
sekurang-kurangnya:
a.nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
b.nama dan alamat penyedia;
c. harga penawaran;
d.harga penawaran terkoreksi;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
f. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis,
harga, dan kualifikasi untuk seluruh peserta
yang dievaluasi dilengkapi dengan penjelasan
untuk setiap penawaran yang dinyatakan gugur
dari substansi yang dievaluasi (alasan gugur
administrasi/teknis/harga/ kualifikasi).
35.Sanggahan 35.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat
menyampaikan sanggahan secara elektronik
atas penetapan pemenang kepada Pokja ULP
disertai bukti terjadinya penyimpangan
melalui website, dengan tembusan kepada
PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/
Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi
sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan
ketentuan:
a. Pelelangan Umum paling lambat 5 (lima)
hari kalender setelah pengumuman
pemenang; atau
JDIH Kementerian PUPR