Dokumen tersebut membahas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satu komponennya adalah Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) yang berfokus pada penguatan kelompok masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan secar
KEGIATAN PROMOSI PADA SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR DINAS PERINDUSTRIAN D...OktavianiDwiAstuti
Laporan Aktivitas Kegiatan Magang di Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Seksi Promosi dan Informasi Pasar
KEGIATAN PROMOSI PADA SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI PASAR DINAS PERINDUSTRIAN D...OktavianiDwiAstuti
Laporan Aktivitas Kegiatan Magang di Dinas Peindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Seksi Promosi dan Informasi Pasar
Laporan pelaksanaan aktualisasi latihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XII P...FandyFajaruddin
Laporan Aktualisasi Optimalisasi Kebaruan Data RTLH Melalui Peta Sebaran (ArcGis) Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
semester 6. ini adalah tugas matkul perumahan dan permukiman.
Ini tugasnya intinya nyariin desain perumahan yang layak buat masyarakat yang belum punya rumah sendiri. Lokasi dimana (udah dipatok maksimal 10 km dari UNDIP), rumahnya tipe berapa, denahnya (siteplan) gimana, buat bayarnya nyicil berapa tahun dan sebulannya berapa. Disini jumlah yang harus dibayarin per bulan itu harus tidak lebih dari 30% dari pemasukan perbulannya. Kalo sama biaya transport, ga boleh lebih dari 40%, gitu-gitu.
Perkim Kelompok 4:
Mazaya Ghaizani Nadiantika
Dhanna Prasetya Nusantara
Muhammad Hafidz Satria Pratama
Reksa Istiana
Yonika Evidonta Meilala Boru Sembiring
Aku.
Pembangunan Perdesaan sebagai Basis Ketahanan Nasional (pangan, tenaga kerja, bahan baku ekspor) pola penanganannya dilaksanakan dengan pendekatan pada kekuatan kelompok tani perdesaan untuk mengembangkan sistem agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik kegiatan pembangunan pertanian wilayah sekitarnya serta percepatan pertumbuhan perdesaan.
Terciptanya suatu kawasan argopolitan akan dapat mensejahteraan demi kemaslahatan masyarakat perdesaan yang sama dengan masyarakat perkotaan. Potensi desa perlu digali dan dikembangkan ke arah peningkatan pendapatan masyarakat.
Suatu kawasan agropolitan yang sudah berkembang memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
1) Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan DARI KEGIATAN kegiatan pertanian (agribisnis)
2) Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan-pertanian atau agribisnis termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agibisnis hulu (saran pertanian dan permo-dalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
3) Hubungan antara kota dan daerah-daerah hinterland daerah-daerah sekitarnya di kawasan agropolitan bersifat interdepensi/tibal balik yang harmonid, dan saling membutuhkan, di mana kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (on form) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengelohan hasil dan penampungann (pemasaran) hasil produksi/produk pertanian.
4) Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota kerana keadaan sarana yang ada di kawasan agropolitan tidak jauh berbeda dengan di kota.
Laporan pelaksanaan aktualisasi latihan Dasar CPNS Golongan II Angkatan XII P...FandyFajaruddin
Laporan Aktualisasi Optimalisasi Kebaruan Data RTLH Melalui Peta Sebaran (ArcGis) Pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton
semester 6. ini adalah tugas matkul perumahan dan permukiman.
Ini tugasnya intinya nyariin desain perumahan yang layak buat masyarakat yang belum punya rumah sendiri. Lokasi dimana (udah dipatok maksimal 10 km dari UNDIP), rumahnya tipe berapa, denahnya (siteplan) gimana, buat bayarnya nyicil berapa tahun dan sebulannya berapa. Disini jumlah yang harus dibayarin per bulan itu harus tidak lebih dari 30% dari pemasukan perbulannya. Kalo sama biaya transport, ga boleh lebih dari 40%, gitu-gitu.
Perkim Kelompok 4:
Mazaya Ghaizani Nadiantika
Dhanna Prasetya Nusantara
Muhammad Hafidz Satria Pratama
Reksa Istiana
Yonika Evidonta Meilala Boru Sembiring
Aku.
Pembangunan Perdesaan sebagai Basis Ketahanan Nasional (pangan, tenaga kerja, bahan baku ekspor) pola penanganannya dilaksanakan dengan pendekatan pada kekuatan kelompok tani perdesaan untuk mengembangkan sistem agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik kegiatan pembangunan pertanian wilayah sekitarnya serta percepatan pertumbuhan perdesaan.
Terciptanya suatu kawasan argopolitan akan dapat mensejahteraan demi kemaslahatan masyarakat perdesaan yang sama dengan masyarakat perkotaan. Potensi desa perlu digali dan dikembangkan ke arah peningkatan pendapatan masyarakat.
Suatu kawasan agropolitan yang sudah berkembang memiliki cirri-ciri sebagai berikut:
1) Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan DARI KEGIATAN kegiatan pertanian (agribisnis)
2) Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan-pertanian atau agribisnis termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agibisnis hulu (saran pertanian dan permo-dalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
3) Hubungan antara kota dan daerah-daerah hinterland daerah-daerah sekitarnya di kawasan agropolitan bersifat interdepensi/tibal balik yang harmonid, dan saling membutuhkan, di mana kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (on form) dan produk olahan skala rumah tangga (off farm), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengelohan hasil dan penampungann (pemasaran) hasil produksi/produk pertanian.
4) Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota kerana keadaan sarana yang ada di kawasan agropolitan tidak jauh berbeda dengan di kota.
Penyusunan Strategi dan Rencana Tindak Pengurangan Kemiskinan. Panduan Operas...Oswar Mungkasa
Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah (P2TPD) merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan praktik transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dan mendorong reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa.
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia de...Oswar Mungkasa
kajian ini ingin memberi gambaran kondisi keterlibatan pihak swasta vs tanpa keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan air minum di Indonesia. Studi ini merupakan produk dari Water Dialogue Indonesia yang dikerjakan melalui bantuan pihak ketiga.
Kata pengantar daftar isi & istilah 31 agust 2012-revisi 4_final
1. KATA PENGANTAR
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan)
dilaksanakan dengan tujuan mencapai keberlanjutan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin
melalui proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan
pengokohan kelembagaan masyarakat di tingkat basis yang disebut Badan Keswadayaan
Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM).
Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut salah satu komponen program yang dilaksanakan
adalah Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK). PPMK merupakan
kelanjutan intervensi PNPM Mandiri Perkotaan dari phase BERDAYA menuju MANDIRI.
Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) difokuskan untuk memperkuat
dan mengembangkan KSM sebagai wadah masyarakat miskin dalam meningkatkan
pendapatannya secara berkesinambungan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dan
kreatif.
Buku Pedoman Teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh pemangku
kepentingan PNPM Mandiri Perkotaan dan masyarakat sehinggga program PPMK dapat berjalan
secara efektif dan optimal dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat miskin sesuai amanat UUD’45.
Semoga bermanfaat,
Jakarta, Juni 2012
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
Ir. Guratno Hartono, MBC.
Pedoman Teknis PPMK i
2. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... ii
LAMPIRAN ...................................................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................. iii
DAFTAR ISTILAH ............................................................................................................................ iv
Bab I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ......................................................................................................... 1
1.2. Dasar Pemikiran ...................................................................................................... 2
1.3. Tujuan ...................................................................................................................... 5
1.4. Prinsip Dasar ........................................................................................................... 5
1.5. Keluaran ................................................................................................................... 6
1.6. Strategi .................................................................................................................... 6
Bab II KETENTUAN UMUM
2.1. Jenis-Jenis Kegiatan dalam PPMK........................................................................... 9
2.1.1. Jenis Kegiatan Pelayanan Sosial melalui pengembangan kapasitas KSM .............. 9
2.1.2. Jenis Kegiatan Pelayanan Infrastruktur Produktif melalui kegiatan prasarana
pengembangan penghidupan masyarakat............................................................... 9
2.1.3. Jenis Kegiatan Pelayanan Ekonomi melalui dana bergulir bagi KSM....................... 9
2.2. Sasaran .................................................................................................................. 10
2.2.1. Sasaran Penerima Manfaat ................................................................................... 10
2.2.2. Sasaran Lokasi ...................................................................................................... 11
2.3 Komponen Program ............................................................................................... 11
2.3.1. Komponen Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui penguatan kapasitas
kelembagaan dan usaha KSM ............................................................................... 11
2.3.2. Komponen Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PPMK ........................ 12
2.3.3. Komponen Kegiatan Bantuan Teknis ...................................................................... 16
Bab III TAHAPAN PELAKSANAAN
3.1 Tahap Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat .............................................. 18
3.1.1. Prinsip Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat ............................................. 18
3.1.2. Tahapan Kegiatan di Tingkat Masyarakat ............................................................... 18
Bab IV MANAJEMEN DAN PENGORGANISASIAN
4.1 Manajemen Pendampingan ..................................................................................... 20
4.1.1. Tim Pusat ................................................................................................................. 20
4.1.2. Tingkat Provinsi ........................................................................................................ 20
4.1.3. Tingkat Kota/Kabupaten .......................................................................................... 20
4.1.4. Tingkat Kelurahan .................................................................................................... 22
4.2. Pengembangan Kapasitas ....................................................................................... 23
4.3. Pengelolaan Pinjaman Modal Usaha PPMK oleh UPK-BKM ................................... 24
4.3.1 Peminjam ................................................................................................................. 24
4.3.2 Tabungan ................................................................................................................ 26
4.3.3 Besar Pinjaman/Pembiayaan ................................................................................... 26
4.3.4 Jasa Pinjaman ......................................................................................................... 27
4.3.5 Jangka Waktu Pinjaman dan Frekuensi Pinjaman ................................................... 28
4.3.6 Angsuran Pinjaman ................................................................................................. 28
Pedoman Teknis PPMK ii
3. 4.4. Monitoring dan Evaluasi .......................................................................................... 28
4.4.1. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi PPMK ............................................................ 28
4.4.2. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PPMK ................................................................ 29
4.4.3. Monitoring Capaian Indikator Dampak dan Hasil Kegiatan PPMK ........................... 30
4.4.4. Monitoring Lainnya .................................................................................................. 30
4.4.5. Mekanisme Evaluasi ................................................................................................ 31
LAMPIRAN
Lampiran I Tabel Indikator Capaian Hasil Kegiatan PPMK ...................................................... 32
Lampiran II Tabel Output dari setiap Komponen Program ........................................................ 35
Lampiran III Tabel Sasaran, Tujuan dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas ............................ 36
Lampiran IV Tahapan Kegiatan di Tingkat Masyarakat Secara Rinci .......................................... 41
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Proses Transformasi Sosial Melalui Intervensi PNPM Mandiri Perkotaan................. 2
Gambar 1.2 Prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Penghidupan..................................................... 4
Gambar 2.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka memperkuat siklus Program di
Tingkat Masyarakat ............................................................................................... 12
Gambar 2.2 Bantuan Teknis Kegiatan PPMK............................................................................... 17
Gambar 3.1 Tahapan Kegiatan PPMK di Tingkat Masyarakat .................................................... 19
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Persyaratan Penyaluran dan Pencairan BLM PPMK ............................................... 13
Pedoman Teknis PPMK iii
4. DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
A. Askot CD : Asisten Korkot Pengembangan Masyarakat ( Community Development)
Askot MK : Asisten Korkot Manajemen Keuangan
B. BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat
BLM : Bantuan Langsung Masyarakat
D. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E. EGM : Expert Group Meeting
F. Fasilitator : Tenaga Pengembangan Masyarakat
FKA-BKM : Forum Komunikasi Antar BKM Tingkat Kota/Kabupaten
K. KA : Konsultan Advisory
KAK : Kerangka Acuan Kerja
KBK : Komunitas Belajar Kelurahan
KBP : Komunitas Belajar Perkotaan
KBIK : Komunitas Belajar Internal Konsultan
KMP : Konsultan Manajemen Pusat
KMW : Konsultan Manajemen Wilayah
Korkot : Koordinator Kota
KPPN : Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara
KPK-D : Komite Penanggulangan Kemiskinan di Daerah (Tingkat Provinsi atau
Kota/Kabupaten)
KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat
KUBE : Kelompok Usaha Bersama
L. LKM : Lembaga Keswadayaan Masyarakat, merupakan nama generik yang
dahulu dinamakan BKM
LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
M. Musrenbang : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Monev : Monitoring dan Evaluasi
P. PBL : Penataan Bangunan dan Lingkungan
PERT : Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga
Pemda : Pemerintah Daerah
Pemanas : Pemandu Nasional
PJM : Perencanaan Jangka Menengah
PJ : Penanggung Jawab
PJOK : Penanggung Jawab Operasional Kegiatan
Pej.PK : Pejabat Pembuat Komitment
PNPMMP : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
PMU : Program Management Unit
PPMK : Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas
PP-BLM : Permohonan Pembayaran Bantuan Langsung Masyarakat
PS2 : Pemetaan Swadaya (Daftar Warga Miskin)
POB : Prosedure Operasional Baku
Pedoman Teknis PPMK iv
5. R. Relawan : Warga setempat yang peduli membantu warga miskin di wilayahnya
tanpa pamrih
Renta : Rencana Tahunan
RPD : Rencana Penggunaan Dana
RT/RW : Rukun Tetangga/Rukun Warga
RWT : Rembug Warga Tahunan
S. SATKER-PIP : Satuan Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
SDM : Sumber Daya Manusia
SIM : Sistem Informasi Manajemen
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
SK : Surat Keputusan
SNVT : Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
SOP : Standard Operational Procedures
SPKD : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SPP : Surat Perjanjian Pinjaman
SPPB : Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan
T. TA : Technical Assisstance
TKPKD : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
TKPP : Tim Koordinasi Pelaksanaan P2KP (tngkat Provinsi dan Kota/kabupaten)
Tridaya : Pemberdayaan Lingkungan, Pemberdayaan sosial dan Pemberdayaan
Ekonomi
TOR : Term of Reference
TOT : Training of Trainer
U. UP : Unit Pengelola yang dibentuk BKM
UPK : Unit Pengelola Keuangan
UPL : Unit Pengelola Lingkungan
UPS : Unit Pengelola Sosial
Pedoman Teknis PPMK v