Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas peluang penerapan pendekatan Development by Design (DbD) pada sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kalimantan Timur untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan; (2) Pendekatan DbD dapat mengintegrasikan aspek konservasi dalam penetapan alokasi lahan HTI dan manajemen kawasan konsesi; dan (3) Rekomendasi untuk penerapan DbD m

1. Peluang Penerapan
Development by Design (DbD)
Pada Sektor HTI
The Viewpoint by Non-Governmental Organization (NGO)
Regarding Sustainable Pulp & Paper Industry in accordance
with Eco-friendly Environment
Musnanda Satar

2. Outline
• Kajian Singkat HTI
• Konsep Development by Design (DbD)
• Peluang Penerapan DbD pada sektor HTI:
Studi Kasus Kalimantan Timur
• Rekomendasi

3. PEMBANGUNAN
ADALAH KEHARUSAN
KEBERLANJUTAN
ADALAH KENISCAYAAN
KEADILAN dengan
dimensi::
1. Spatial
2. Volume/nilai
3. Antar Generasi.
Disadur dari: Wardojo, 2014

4. Pentingnya Pendekatan
Berkelanjutan di Sektor HTI
• HTI merupakan pilihan sektor
kehutanan dimana semakin
berkurangnya hutan alam untuk
produksi harus disubstitusi
dengan HTI.
• Pengelolaan HTI belum dilakukan
dengan mempertimbangkan
faktor-faktor keberlanjutan
secara penuh.
• Isu-isu dalam sektor HTI ada
banyak seperti misalnya
pengelolaan kawasan yang
belum maksimal, dimana luas
konsesi dengan realisasi
penanaman masih minim.
• Implementasi kebijakan di Kaltim
untuk lokasi HTI belum dilakukan
dengan baik. Dimana seharusnya
HTI berada dikawasan HP yang
tidak prduktif.
Area konsesi vs Realisasi
7087812 7154832
Penanaman
Planting Concession Area
10046839.4
86730168975375.43
3 9834744 9931516
412892 305465 279959 457776 374728 399176 188107
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5. Alokasi ruang untuk konsesi HPH terus berkurang
70
60
50
40
30
20
10
0
23.41
Area of HPH
Sementara itu alokasi ruang untuk HTI
meningkat
12,000,000 10,046,839
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-
Area of HTI

6. Kajian Singkat sektor HTI
• Sampai tahun 2013 diketahui
jumlah konsesi HTI di Kaltim
sejumlah 48 konsesi dengan
total luas lahan 2,063,314 ha
• Kapasitas produksi industri
pengolahan di Kaltim adalah
6,995,509 m3 sementara
realiasi produksi hanya pada
kisaran 31 %.
• Analisis produksi di Kaltim
menunjukkan bahwa
kapasitas produksi dapat
dipenuhi tanpa harus
membuka kawasan konsesi
yang baru.
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
-
LARGE MEDIUM SMALL UNKNOWN
18%
20%
30%
22% 21%
27%
32% 31%
23%
33%
36% 37%
45%
33% 35%
29%
24%
22%
0% 2% 3%
12%
3% 3%
2%
1%
7%
2%
5%
0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sawn Wood Plywood & Veneer Laminated Lumber Pulp Wood Chip Veneer

7. Konsep DbD
• Development by Design (DBD) adalah proses
perencanaan mitigasi berbasis ilmu pengetahuan
yang menyeimbangkan kebutuhan perencanaan
pembangunan seperti perkebunan, kehutanan, minyak
dan gas, pertambangan, dan infrastruktur, dengan
aspek konservasi keanekaragaman hayati. Tujuannya
adalah untuk efisiensi dalam perencanaan
pembangunan dan mitigasi dampak, sementara
mencapai konservasi yang mendorong penyelamatan
dari nilai-nilai keanekaragaman hayati.
• DBD mendukung pelaksanaan “ tingkat mitigasi "
pada setiap tahapan yaitu; avoid/menghindari,
minimize/ restore meminimalkan, dan
penyeimbang/offset- dengan cara yang transparan
kepada pelaku dan pengambil kebijakan, dengan
melengkapi proses pengkajian lingkungan.

8. Avoid Minimize/Restore Offset
Biodiversity
breakeven
point
No net loss for biodiversity
Net positive output
for biodiversity
+
- (Zero impact)
Anticipated
impacts
Residual
impacts
Avoided
impacts
Minimize/
Restore
Avoided
impacts
Offset for
impacts
Avoided
impacts
Positive contributions to
biodiversity
Size of offset
Residual
impacts
Minimize/
Restore
TIME
1. Conforming with
mitigation hierarchy:
avoid vs. offset
2. Selecting suitable
offset sites
3. Achieving no net loss
Kiesecker, J.M, H. Copeland, A. Pocewicz, N. Nibbelink, B. McKenney J. Dahlke, M. Holloran and D. Stroud 2009 A Framework
for Implementing Biodiversity Offsets: Selecting Sites and Determining Scale. BioScience 59:77-84.
Kiesecker, J.M., H. Copeland, A. Pocewicz, B. McKenney et al. Development by Design: Blending Landscape Level Planning with
the Mitigation Hierarchy. Frontiers In Ecology and the Environment

9. Kerangka Dasar DbD
• Menentukan Prioritas : konservasi, jasa lingkungan,
nilai-nilai lain (kajian ecoregional, HCV, HCS)
• Mengukur Dampak: untuk banyak tujuan, dampak
komulatif, “early warning” konflik, mengidentifikasi
hal-hal yang harus dihindari, peluang untuk hasil yang
berkelanjutan
• Mengidentifikasi Pilihan Terbaik: peluang-peluang
untuk menentukan strategi mitigasi untuk mengatasi
dampak padatingkat site (avoid, minimize, restore,
offset)
• Mengukur Tahapan Perkembangan: tahap lanjutan
untuk melihat kegiatan mengatasi dampak dan
mendukung tujuan-tujuan perlindungan.
Pada
tingkat
landscape
Pada
tingkat
proyek

10. Tahapan Pelaksanaan
• Step 1: Develop a landscape conservation plan:
Menentukan dimana prioritas area untuk konservasi dan jasa
lingkungan?
• Step 2: Blend landscape planning with mitigation
hierarchy: Menentukan bagaimana pembangunan dipadukan
dengan hirarki mitigasi (mis; dimana dampak dapat dihindari
dan dimana offset dapat diterapkan)?
• Step 3: Determine project impacts and identify portfolio
of best offset opportunities: Menentukan bagaimana pilihan
offset mampu memberikan nilai ekologi yang minimal
sebanding dengan kehilangan, diwilayah yang terkena dampak,
dan berkontribusi pada tujuan perlindungan
landscape/wilayah?
• Step 4: Evaluate potential offset contribution to
conservation goals: Sampai tingkatan apa kompensasi dari
offset dapat mencapai tujuan penghilangan dampak/menuju
dampak positive? Pilihan terbaik yang mendukung konservasi
terbaik pada suatu kegiatan pembangunan– nilai konservasi
tertinggi berdasarkan nilai dan resiko?

11. Peluang Penerapan DbD pada
Sektor HTI (contoh wilayah Kaltim)
• Sektor HTI merupakan sektor berbasis lahan
yang jika tidak dikelola dengan baik akan
memberikan kontribusi pada tujuan
kegiatan penurunan emisi. Alokasi ruang HTI
di Kaltim pada kawasan HP yang tidak
seluruhnya adalah kawasan kritis/tidak
produktif.
• Pendekatan pada sektor HTI akan
memberikan masukan dalam kebijakan
mitigasi dan praktek dibidang HTI.
• Pendekatan ini akan mampu mencegah
kerusakan hutan dan menjaga wilayah
penting konservasi dengan memberikan
pilihan-pilihan mitigasi yang sesuai pada
konteks pembangunan HTI.

12. Prioritas Konservasi Kalimantan
30% Goal Scenario
Source: TNC Marxan analysis 2008
(May 2008, Sept 2008 Workshop revised)
Kilometers
0 50 100 200 300 400 500
Base Legend
Stratif ication Boundary
Project area is split (stratified) by major
watersheds in order to get representation across
entire project area.
Selected River (2 per strata)*
Recommended portfolio to capture goals**
* Used as a lock-in (or anchor) for defining portfol io.
** See report for goals used for this analyisis.
Timur

13. • Menggabungkan aspek
konservasi dalam
penentuan alokasi ruang
untuk HTI
– Habitat species dilindungi
– Kawasan hutan primer
dan gambut
– HCV (High Conservation
Value (HCV )
– HCS (High Carbon Stock)
• Memasukkan aspek-aspek
konservasi dalam
pengelolaan kawasan
konsesi
– Melindungi kawasan-kawasan
penting
konservasi

14. Pilihan Mitigasi
AVOID
MINIMIZE/
RESTORE
OFFSET
Jika memang tidak dapat dihindari
• Mendukung aspek konservasi (melalui trust
fund)
• Land swapping

15. Perencanaan Mitigasi
AVOID MINIMIZE/
RESTORE
OFFSET

16. Mengukur Dampak
• Menilai dampak kebijakan alokasi ruang HTI dengan
menggunakan KLHS sesuai amanah UU 32 tahun 2009.
• Mengukur dampak secara general dengan
menggunakan beberapa skenario seperti skenario
BAU, skenario skenario pilihan mitigasi.
• TNC menggunakan aplikasi Marxan with Zone untuk
mengukur dampak terhadap biodiversity dengan
beberapa skenario.
• Menghitung dampak lingkungan dan dampak ekonomi
dengan mengunakan beberapa pendekatan seperti
Invest (NatCap) dan pendekatan ekonomi dengan
menghitung produktifitas/ha.
• Menghitung dampak berdasarkan Kebijakan Ijin
Lingkungan (AMDAL).

17. Mengevaluasi Pilihan Offset Pada
Dampak Konservasi
• Kebijakan-kebijakan yang mendukung offset,
insentif dan disentif.
o Insentif untuk pelaksana BMP
• Offset melalui MoU dengan pemerintah lokal
o Membangun mekanisme untuk strategi offset pada
tingkat pemerintahan lokal (mis: PKHB, DDPI, Lembaga
REDD)
• Offset yang dikaitkan dengan kegiatan komitmen
perlindungan masyarakat.
o Program CSR untuk mendukung masyarakat yang
melakukan perlindungan atas kawasan penting bagi
perlindungan alam.

18. Pilihan Offset pada kebijakan HTI
• Offset dikaitkan dengan kebijakan lembaga
keuangan (misalnya Equatorial Principles).
• Pilihan offset yang didukung oleh kebijakan-kebijakan
pemerintah (misalnya AMDAL,
Kebijakan pajak, kebijakan perijinan).
• Offset dikaitkan dengan pelaksanaan FSC
prinsip 6 terkait konservasi biodiversity,
water, soil dan ekosistem.

19. Rekomendasi
• Sesuai dengan amanah UU no 32/2009 bahwa review Rencana
Tata Ruang Wilayah dilakukan dengan KLHS dengan
menerapkan ‘valuing nature’ dalam mempertimbangkan
derajat sensitivitas dari aspek ekologis, physik, sosial-budaya,
economi, dan stok karbon.
• Pendekatan DbD dapat menjadi masukan dalam pengambilan
kebijakan di sektor HTI. Dengan pilihan mitigasi nya dan meng-adopsi
pendekatan HCV dan HCS akan memberikan
rekomendasi yang dapat diimplementasikan.
• Sektor HTI memiliki trend perkembangan kedepan yang besar
dimana prduksi dari hutan alam semakin berkurang.
• Sebagai sebuah kegiatan berbasis lahan, maka pelaksanaan
mitigasi yang tepat pada sektor HTI akan mampu berkontribusi
pada tujuan-tujuan pembangunan rendah emisi.

20. Peluang-peluang
• Menggunakan KPH sebagai institusi yang mampu
melakukan proses verifikasi kesesuaian alokasi ruang
untuk HTI.
• Perbaikan kebijakan alokasi ruang makro dan mikro
untuk memperbaiki proses penentuan kawasan.
• Menggali peluang untuk memadukan konsep HTI
dan konsep pengelolaan hutan alam.
• Menerapkan Insentif dan Disinsentif Melalui
Mekanisme Fiscal untuk mendukung aspek
keberlanjutan.
• Menggali peluang-peluang offset biodiversity
melalui skema multi sektoral (mis: Trust Fund untuk
Konservasi).

21. Terima Kasih