Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor melalui implementasi Pasal 74 Ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009. Beberapa poin penting yang disinggung antara lain roadmap sosialisasi kebijakan, perbaikan sistem data tunggal kendaraan, hasil diskusi dengan pemangku kepentingan, serta rekomendasi tindak lanjut seperti pengembangan sistem cek masa
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (TTE) pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara digital."
Paparan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.pptxAFWAN17
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat, mencakup pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi PEKPPP tahun 2022, persiapan PEKPPP untuk unit lokus baru, serta hasil pra-evaluasi PEKPPP tahun 2023.
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Bagus ardian
Laporan mengenai pengaduan masyarakat di Program P3TB pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar pengaduan telah diselesaikan, sumber pengaduan banyak berasal dari website, dan kategori pengaduan paling tinggi adalah pertanyaan.
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022CIkumparan
Surat ini berisi jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK Guru tahun 2022 yang meliputi 20 tahapan mulai dari pengumuman seleksi, pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil, masa sanggah, penilaian kesesuaian, seleksi kompetensi, hingga penetapan NIP. Jadwal ini disampaikan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penerimaan PPPK Guru tahun ini.
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja pelaksanaan Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Semarang berdasarkan aturan dan target nasional. Beberapa poin kuncinya adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri pada produk, menambah jumlah produk yang tersertifikasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi (TTE) pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara digital."
Paparan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.pptxAFWAN17
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat, mencakup pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi PEKPPP tahun 2022, persiapan PEKPPP untuk unit lokus baru, serta hasil pra-evaluasi PEKPPP tahun 2023.
Laporan Pengaduan Masyarakat P3TB Tahun 2022Bagus ardian
Laporan mengenai pengaduan masyarakat di Program P3TB pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar pengaduan telah diselesaikan, sumber pengaduan banyak berasal dari website, dan kategori pengaduan paling tinggi adalah pertanyaan.
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022CIkumparan
Surat ini berisi jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK Guru tahun 2022 yang meliputi 20 tahapan mulai dari pengumuman seleksi, pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil, masa sanggah, penilaian kesesuaian, seleksi kompetensi, hingga penetapan NIP. Jadwal ini disampaikan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penerimaan PPPK Guru tahun ini.
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja pelaksanaan Program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Kota Semarang berdasarkan aturan dan target nasional. Beberapa poin kuncinya adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri pada produk, menambah jumlah produk yang tersertifikasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.
Paparan Biro Umum Asistensi Penyusunan.pptxKaraya3
Dokumen tersebut membahas arahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara tahun 2025, rencana pemeliharaan tahun 2024-2026, asuransi barang milik negara tahun 2025, sensus barang milik negara ber-KIB, dan inventarisasi dalam rangka likuidasi gedung keuangan negara untuk seluruh satuan kerja lingkup eselon I sekretariat jenderal. Diberikan pula panduan dan kebijakan terkait penyusunan ren
Dokumen tersebut merangkum rencana pelaksanaan Pilgub Kepala Desa serentak tahun 2022 di 11 kecamatan dan 34 desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Mencakup jadwal kegiatan pilgub, persiapan keamanan oleh Polres Batu Bara beserta jumlah personil yang dikerahkan, serta pemetaan potensi desa rawan pilgub berdasarkan sejarah permasalahan pada tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut merangkum rencana pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sampang pada tahun 2022, mencakup profil Kabupaten Sampang, dasar hukum reformasi birokrasi, capaian dan target tahun 2021-2022, serta matriks tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2021 yang meliputi 8 poin perbaikan.
Dokumen tersebut membahas program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2023, mencakup program Keluarga Harapan, perlindungan korban bencana sosial dan alam, serta penyediaan fasilitas rumah singgah dan logistik untuk penanganan orang terlantar dan korban bencana.
Dokumen ini berisi ringkasan kegiatan pengawasan pembangunan yang dilakukan BPD Desa Wonoyoso sepanjang tahun 2022, meliputi 18 kegiatan seperti musyawarah desa, pertemuan rutin, bimbingan teknis, monitoring, pelatihan, dan musrenbang.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai rencana pembangunan jalan pantai selatan di Provinsi Jawa Timur yang meliputi:
1. Rekapitulasi panjang ruas jalan dan alokasi dana yang sudah dibangun dan belum selesai
2. Peta ruas jalan dan rencana pembangunan berikut sumber pendanaannya
3. Jadwal rencana pembangunan beberapa paket jalan menggunakan sumber dana ADB
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. MPP merupakan integrasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik. Dokumen tersebut menjelaskan arahan pembangunan MPP, progres pembangunan MPP di berbagai daerah, serta rencana pembangun
Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 membahas perencanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi capaian program kesehatan tahun sebelumnya. Forum ini dihadiri pejabat kesehatan dari berbagai daerah di Banten.
Dokumen ini berisi takwim program pendidikan khas integrasi di SK Pekan Kota Belud untuk sesi 2023/2024. Ia mencakupi jadual aktiviti berkaitan pembangunan staf, kurikulum, HEM, Kokum, dan prasekolah yang akan diadakan setiap bulan sepanjang tahun tersebut termasuklah mesyuarat, ujian, cuti sekolah, dan sambutan hari-hari istimewa.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
Paparan Biro Umum Asistensi Penyusunan.pptxKaraya3
Dokumen tersebut membahas arahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara tahun 2025, rencana pemeliharaan tahun 2024-2026, asuransi barang milik negara tahun 2025, sensus barang milik negara ber-KIB, dan inventarisasi dalam rangka likuidasi gedung keuangan negara untuk seluruh satuan kerja lingkup eselon I sekretariat jenderal. Diberikan pula panduan dan kebijakan terkait penyusunan ren
Dokumen tersebut merangkum rencana pelaksanaan Pilgub Kepala Desa serentak tahun 2022 di 11 kecamatan dan 34 desa di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Mencakup jadwal kegiatan pilgub, persiapan keamanan oleh Polres Batu Bara beserta jumlah personil yang dikerahkan, serta pemetaan potensi desa rawan pilgub berdasarkan sejarah permasalahan pada tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut merangkum rencana pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sampang pada tahun 2022, mencakup profil Kabupaten Sampang, dasar hukum reformasi birokrasi, capaian dan target tahun 2021-2022, serta matriks tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2021 yang meliputi 8 poin perbaikan.
Dokumen tersebut membahas program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung tahun 2023, mencakup program Keluarga Harapan, perlindungan korban bencana sosial dan alam, serta penyediaan fasilitas rumah singgah dan logistik untuk penanganan orang terlantar dan korban bencana.
Dokumen ini berisi ringkasan kegiatan pengawasan pembangunan yang dilakukan BPD Desa Wonoyoso sepanjang tahun 2022, meliputi 18 kegiatan seperti musyawarah desa, pertemuan rutin, bimbingan teknis, monitoring, pelatihan, dan musrenbang.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai rencana pembangunan jalan pantai selatan di Provinsi Jawa Timur yang meliputi:
1. Rekapitulasi panjang ruas jalan dan alokasi dana yang sudah dibangun dan belum selesai
2. Peta ruas jalan dan rencana pembangunan berikut sumber pendanaannya
3. Jadwal rencana pembangunan beberapa paket jalan menggunakan sumber dana ADB
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. MPP merupakan integrasi pelayanan publik dari berbagai instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan publik. Dokumen tersebut menjelaskan arahan pembangunan MPP, progres pembangunan MPP di berbagai daerah, serta rencana pembangun
Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 membahas perencanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi capaian program kesehatan tahun sebelumnya. Forum ini dihadiri pejabat kesehatan dari berbagai daerah di Banten.
Dokumen ini berisi takwim program pendidikan khas integrasi di SK Pekan Kota Belud untuk sesi 2023/2024. Ia mencakupi jadual aktiviti berkaitan pembangunan staf, kurikulum, HEM, Kokum, dan prasekolah yang akan diadakan setiap bulan sepanjang tahun tersebut termasuklah mesyuarat, ujian, cuti sekolah, dan sambutan hari-hari istimewa.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
2. TINGKAT KEPATUHAN
TAHUN 2022
Tingkat Kepatuhan
sampai dengan
Bulan Desember
2022 sebesar 56,24%
Melalui Kebijakan Penertiban
Kepatuhan dalam Membayar
Pajak Kendaraan Bermotor
dengan menggemakan Kembali
UU Nomor 22 Tahun 2009
Pasal 74 Ayat 2
Tingkat Kepatuhan
sampai dengan
Bulan Juni 2022
hanya sebesar 39%
3. Roadmap Implementasi Pasal 74 Tahun 2022
3
SOSIALISASI
KEPADA TIM PEMBINA
SAMSAT PROVINSI
DENGAN NARASUMBER
TIM PEMBINA SAMSAT
NASIONAL
6 JULI 2022
KONSINYERING TIM
PEMBINA SAMSAT
NASIONAL
21-22 JUNI 2022
SOSIALISASI
INTERNAL
MASING-
MASING
INSTANSI
FGD DENGAN PEMERHATI
TRANSPORTASI & KEBIJAKAN
PUBLIK SERTA YLKI
4 JULI 2022
01 02 03 04
HINGGA JANUARI
2023
PERESMIAN KANTOR
SEKRETARIAT PEMBINA
SAMSAT TINGKAT
NASIONAL
21 JULI 2022
Ratio Ketidakpatuhan Masyarakat
TAHAPAN I
PEMBLOKIRAN DAN
PENGHAPUSAN
DATA KENDARAAN
FGD DENGAN
PEMIMPIN
REDAKSI
18 JULI 2022
05 06
TAHAPAN II
PEMBLOKIRAN
DAN
PENGHAPUSAN
DATA
KENDARAAN
Perbedaan Data Kendaraan
PRESS RELEASE KE
MASYARAKAT
(DOORSTOP)
Implementasi dengan
menggunakan Perpol
No. 7 Tahun 2021 Pasal
85)
Memberi Surat
Peringatan selama 5
Bulan
1. Pemblokiran
1 Bulan
2. Dihapuskan
dari data
induk ke data
record selama
12 bulan
3. Penghapusan
data
permanen
07
SOSIALISA
SI
PEMDA
Diperlukan penataan data yang baik
melalui penerapan single data
Penerapan Pasal 74 Ayat (2) UU 22/2009
Berdasarkan hasil konsinyering, implementasi
Pasal 74 UU 22/2009 akan dilaksanakan mulai
tahun 2023, sehingga dibutuhkan Roadmap
Lanjutan Implementasinya.
Melakukan Roadshow Pada 6 Provinsi
Metode Sosialisasi
Media Sosial (WAG, Youtube,
Twitter, Facebook dan Instagram)
Media Cetak (Spanduk, Baliho,
Brosur, Flyer, dll)
Talkshow dan Podcast
WA Blast dan SMS Blast
4. 4
Sosialiasi
Sosialisasi Implementasi
Pasal 74 UU 22/2009
oleh Tim Pembina
Samsat Tingkat Nasional
Melalui Berbagai Media
Kajian Hukum dan
FGD
bersama Prof. Nurhasan dan
Tim Pembina Samsat Tingkat
Nasional serta Stakeholder
lainnya terkait Draft Surat
Peringatan dan mekanisme
Pengirimannya
FGD Kabapenda
FGD bersama Kabapenda
Se Pulau Jawa
Januari 25 Jan
17 Jan
FGD Pakar
Transportasi dan
Kebijakan Publik
FGD bersama Pakar
Transportasi dan Kebijakan
Publik dalam hal ini turut
mengundang YLKI
27 Jan
FGD Tim Pembina
Samsat Nasional
FGD bersama Tim
Pembina Samsat Nasional
31 Jan
Amplifikasi ke
Pemimpin Redaksi
Amplifikasi ke Pemimpin
Redaksi terkait Implementasi
Pasal 74 UU 22/2009
13 Mar
Tahap Persiapan
Surat Peringatan
Pertama
Implementasi Pasal 85
Perpol 7/2021 melalui
Pengiriman
Surat Peringatan
Kedua
Implementasi Pasal 85
Perpol 7/2021 melalui
Pengiriman
1 Maret
1 April
Surat Peringatan
Ketiga
Implementasi Pasal 85
Perpol 7/2021 melalui
Pengiriman
1 Mei
Menunggu Respon
Pihak berwenang menunggu
respon atas Surat Peringatan
Ketiga yang dilayangkan
1-31 Mei
Penghapusan Data
Regident Ranmor
Implementasi Pasal 85
Perpol 7/2021 melalui
Penghapusan Data
1 Juni
Tahap Pelaksanaan
Roadmap Implementasi Pasal 74 Tahun 2023
5. 5
Efektivitas Program Pembebasan Denda (Data sd Desember 2022)
TUMBUH
TGL MULAI TGL SELESAI JML HARI % PKB BBN II PKB BBN II
1 JAWA BARAT 01/07/2022 31/08/2022 1 bln 30 hari 51,07 V V V V
2 JAWA TENGAH 07/09/2022 22/11/2022 2 bln 15 hari 25,68 > 5 thn > 5 thn V
3 DKI JAKARTA 15/09/2022 15/12/2022 3 bln 0 hari 18,61 V V
4 JAWA TIMUR 01/04/2022 15/12/2022 8 bln 14 hari 3,28 V V V
14,49
5 KALIMANTAN TIMUR 16/08/2022 30/12/2022 4 bln 14 hari 32,74 > 4 thn V V V
6 SUMATERA UTARA 01/09/2022 22/12/2022 3 bln 21 hari 23,32 > 37 bln V V V
7 BALI 04/04/2022 29/12/2022 8 bln 25 hari 17,55 > 4 thn V V V
8 BANTEN 22/08/2022 31/12/2022 4 bln 9 hari 16,51 V V V
9 SULAWESI SELATAN 01/09/2022 31/12/2022 3 bln 30 hari -1,94 hanya BBN II hanya BBN II hanya BBN II
16,92
15/10/2021 15/06/2022 8 bln 0 hari 6,18 V V V
12/09/2022 12/11/2022 2 bln 0 hari 108,87 V V V V
11 D I YOGYAKARTA 01/10/2022 30/11/2022 1 bln 29 hari 34,02 V V
12 SUMATERA SELATAN 01/08/2022 31/12/2022 4 bln 30 hari 15,20 dari luar prov V V
13 ACEH 30/11/2021 30/04/2022 5 bln 0 hari 14,81 V V V
14 LAMPUNG -17,48
15 RIAU 3,18
5,45
16 JAMBI 19/09/2022 19/12/2022 3 bln 0 hari 74,55 > 2 thn V V V
24/06/2022 30/09/2022 3 bln 6 hari 38,23 V V V
07/11/2022 22/12/2022 1 bln 15 hari 19,78 V V
18 KALIMANTAN TENGAH 17/05/2022 16/08/2022 2 bln 30 hari 35,97 V V V V
19 NUSA TENGGARA BARAT 01/08/2022 31/12/2022 4 bln 30 hari 29,87 V V V V
20 KALIMANTAN SELATAN 03/10/2022 24/12/2022 2 bln 21 hari 22,17 V V V
21 PAPUA 01/08/2022 30/12/2022 4 bln 29 hari 22,04 V V V
22 SULAWESI UTARA 11/08/2022 30/12/2022 4 bln 19 hari 18,56 V V V V
23 KALIMANTAN BARAT 01/08/2022 20/12/2022 4 bln 19 hari 15,92 V V V
24 KEPULAUAN RIAU 01/07/2022 30/11/2022 4 bln 29 hari -3,15 V V V
23,46
25 SULAWESI TENGGARA 29/11/2021 31/01/2022 2 bln 2 hari 489,70 V V V V
26 BENGKULU 01/08/2022 30/11/2022 3 bln 29 hari 104,02 V V V V
27 SULAWESI TENGAH 01/12/2022 31/12/2022 0 bln 30 hari 89,45 V V V
25/04/2022 29/07/2022 3 bln 4 hari 63,47 V V V V
21/11/2022 15/12/2022 0 bln 24 hari 66,82 V V V
29 MALUKU 01/03/2022 31/08/2022 5 bln 30 hari 20,98 V V V
121,44
15,79 14 25 27 25
10 SUMATERA BARAT
28 BANGKA BELITUNG
17 NUSA TENGGARA TIMUR
Jumlah
Jumlah
NO CABANG
KEBIJAKAN PEMBEBASAN DENDA PENGHAPUSAN/PENGURANGAN PEMBEBASAN DENDA
Jumlah
JUMLAH
Cabang Tingkat Utama
Cabang Tingkat I A
Cabang Tingkat I B
Cabang Tingkat II A
Cabang Tingkat II B
Jumlah
Jumlah
6. Single Data Kendaraan Samsat
6
103 Juta
Kendaraan
122 Juta
Kendaraan
143 Juta
Kendaraan
Perbedaan Data Kendaraan
Pembentukan dan Implementasi Sekretariat
Pembina Samsat Nasional dan Provinsi
Sesuai Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Presiden
No. 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan
Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Samsat dan Pedoman
Pemeliharaan Data untuk seluruh
Samsat di Indonesia
Penyusunan Roadmap Pembentukan
Sistem Single Data Kendaraan Samsat
dan Integrasi Data 3 Instansi yang
Disiampan pada Database Cloud Tim
Pembina Samsat
Diharapkan Seluruh
Samsat sudah
terkoneksi dengan ERI
7. 7
Kesimpulan Hasil FGD Tim Pembina Samsat
7
Januari 2023
KETERISIAN DAN KEVALIDAN DATA
Diperlukan dukungan seluruh pihak untuk keterisian dan
kevalidan data kepemilikan kendaraan bermotor.
TEMPLATE JUKRAH / TR DAN
SURAT PERINGATAN
Koprs Lalu Lintas membuat Petujuk dan Arahan (Jukrah) /
TR yang berisi tentang waktu dan mekanisme waktu
pelaksanaan dan draft Surat Peringatan
PERDA / SE KEMENDAGRI UNTUK
BBNKB 2
Diperlukan pnerbitan Peraturan Daerah (Perda) atau Surat
Edaran (SE) dari Kemendagri terkait penghapusan BBNKB 2.
KAJIAN PENGHAPUSAN PAJAK PROGRESIF
Akan dilakukan kajian lebih lanjut untuk penghapusan Pajak
Progresif.
KOMITMEN TIM PEMBINA
SAMSAT PROVINSI
Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi siap
mengimplementasikan Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009
DATA KENDARAAN
Data kendaraan bermotor yang telah dihapus dari
database registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor, sebagaimana Pasal 85 Peraturan
Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 akan dialihkan
dalam sistem pemeliharaan data yg berbeda.
BIAYA PENGIRIMAN
Biaya pengiriman Surat Peringatan akan
didiskusikan lebih lanjut.
MEKANISME PENGIRIMAN SURAT
PERINGATAN
Mekanisme pengiriman Surat Peringatan akan dilakukan secara
elektronik dan door to door.
Sosialisasi Melalui SMS Blast
Pola sosialisasi secara masif dengan berbagai media perlu dilakukan termasuk
penggunaan SMS Blast. Penyampaian/sosialisasi dilakukan pendekatan humanis
agar mudah dipahami sehingga tidak menjadi ancaman bagi masyarakat.
8. 8
Rekomendasi yang Harus Ditindaklanjuti
8
Sistem Pengecekan
Masa Laku
Sebagai upaya memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam melakukan pengecekan masa laku
kendaraan bermotor, disiapkan 2 sistem aplikasi yaitu,
melalui Website dan melalui Unstructured Supplementary
Service Data (USSD)
Penghapusan BBNKB II
Penghapusan BBNKB II yang bertujuan menghasilkan data yang valid dan
akurat, sehubungan pemberlakuannya sebagaimana Amanat Pasal 191
Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada tahun
2024 maka untuk implementasinya saat ini dibutuhkan Surat Edaran dari
Kementerian Dalam Negeri
Jukrah/TR Korlantas Polri
Sebagai landasan pelaksanaan implementasi Pasal 74 dimaksud
perlu diterbitkan Petunjuk dan Arahan (Jukrah) dari Korps Lalu
Lintas Polri.
Draft Surat Peringatan
Draft Surat Peringatan I hingga Surat Peringatan III, akan
disiapkan sesuai pendapat hukum Prof. Dr. Nurhasan Ismail,
SH, M.Si.