SAKSI PEMILU PILKADA

1. SISTEM KERJA
PENGORGANISIRAN
SAKSI
MATERI III

3. KETENTUAN SURAT SUARA
SAH DAN TIDAK SAH
Dasar hukum surat suara sah dan tidak sah adalah UU No 7 Tahun 2017
pasal 353 serta Peraturan KPU No 3 Tahun 2019 pasal 54 dan 55:
 Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 Terdapat tanda coblos sesuai simulasi surat suara di bawah ini:

4. H.PRABOWOSUBIANTO GIBRANRAKABUMING
RAKA
H.GANJARPRANOWO PROF.H.MOHAMMAD
MAHFUDMAHMODIN
H.ANIESRASYID H.ABDULMUHAIMIN
BASWEDAN ISKANDAR
PARTAIUMMAT
SURAT SUARA PEMILU
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

5. H.ANIESRASYID
BASWEDAN
H.ABDULMUHAIMIN
ISKANDAR
PARTAIUMMAT
H.GANJARPRANOWO PROF.H.MOHAMMAD
MAHFUDMAHMODIN
H.PRABOWOSUBIANTO GIBRANRAKABUMING
RAKA
SUARA SAH
SIMULASI COBLOS SURAT SUARA
(SAH / TIDAK SAH)
H.ANIESRASYID
BASWEDAN
H.ABDULMUHAIMIN
ISKANDAR
PARTAIUMMAT
H.GANJARPRANOWO PROF.H.MOHAMMAD
MAHFUDMAHMODIN
H.PRABOWOSUBIANTO GIBRANRAKABUMING
RAKA
SUARA SAH

6. H.ANIESRASYID
BASWEDAN
H.ABDULMUHAIMIN
ISKANDAR
PARTAIUMMAT
H.GANJARPRANOWO PROF.H.MOHAMMAD
MAHFUDMAHMODIN
H.PRABOWOSUBIANTO GIBRANRAKABUMING
RAKA
SUARA SAH
SIMULASI COBLOS SURAT SUARA
(SAH / TIDAK SAH)
SUARA TIDAK SAH
H.ANIESRASYID
BASWEDAN
H.ABDULMUHAIMIN
ISKANDAR
PARTAIUMMAT
H.GANJARPRANOWO PROF.H.MOHAMMAD
MAHFUDMAHMODIN
H.PRABOWOSUBIANTO GIBRANRAKABUMING
RAKA

7. SIMULASI COBLOS SURAT SUARA
(SAH / TIDAK SAH)
SURAT SUARA PEMILU ANGGOTA DPR & DPRD

8. SIMULASI COBLOS SURAT SUARA
(SAH / TIDAK SAH)

9. SIMULASI COBLOS SURAT SUARA
(SAH / TIDAK SAH)

10. SIMULASI COBLOS SURAT SUARA
(SAH / TIDAK SAH)

11. SIMULASI COBLOS SURAT SUARA
(SAH / TIDAK SAH)

12. SIMULASI COBLOS SURAT SUARA
(SAH / TIDAK SAH)

13. SIMULASI COBLOS SURAT SUARA
(SAH / TIDAK SAH)

14. SIMULASI COBLOS SURAT SUARA
(SAH / TIDAK SAH)

15. SIMULASI COBLOS SURAT SUARA
(SAH / TIDAK SAH)

16. PERSYARATAN SAKSI TPS
Syarat menjadi Saksi TPS adalah sebagai berikut:
 Memiliki KTP Elektronik atau identitas lain (SIM, Paspor) atau Surat
Keterangan;
 Berdomisili di RT/RW setempat dimana saksi TPS ditugaskan;
 Terdaftar sebagai anggota PDI Perjuangan / memiliki KTA PDI
Perjuangan.

17. TUGAS SAKSI TPS
Saksi TPS wajib memastikan:
 Pemilih PDI Perjuangan dan pemilih Ganjar-Mahfud terdaftar dalam
DPT.
 Mendapat formulir C.Pemberitahuan KPU dan meminta daftar
penerima C.Pemberitahuan KPU serta membawa KTP Elektronik
atau surat keterangan ke TPS.

18. DENAH PEMUNGUTAN SUARA

19. KEWAJIBAN DAN HAK SAKSI TPS
KEWAJIBAN SAKSI TPS
1. Hadir sebelum TPS dibuka, selambat-
lambatnya pukul 06.30 waktu setempat;
2. Menyerahkan surat mandat saksi kepada
KPPS selambat-lambatnya H-1 dan meminta
tanda terima penyerahan surat mandat;
3. Mengikuti, mencermati, dan mengawasi
seluruh proses pemungutan dan
penghitungan suara di TPS sampai selesai;
4. Mengawal kotak suara dari TPS sampai
dengan Kecamatan.
1. Mendapatkan salinan Formulir A.3-KPU (DPT);
A.4-KPU (DPTb); dan A.DPK-KPU (DPK);
2. Mendapatkan salinan berita acara (C.Hasil) dan
sertifikat hasil penghitungan suara (C.Hasil-PPWP,
C.Hasil-DPD, C.Hasil DPR, C.Hasil-DPRD-Prov, dan
C.Hasil-DPRD Kab/Kota);
3. Mengajukan protes apabila ada pelanggaran dan
kecurangan di TPS serta meminta KPPS
menuliskan di formulir keberatan (C.Keberatan
KPU);
4. Tidak menandatangani formulir C.Hasil-KPU,
C.Hasil-PPWP, C.Hasil-DPD, C.Hasil-DPR, C.Hasil-
DPRD Prov, dan C.Hasil-DPRD Kab/Kota, apabila
terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan.
HAK SAKSI TPS

20. JUMLAH SURAT SUARA DITERIMA TPS
1
DETEKSI DINI KEJANGGALAN
PADA FORM C.HASIL
 KPPS menghitung jumlah surat suara diterima TPS untuk
masing-masing jenis Pemilu;
 Saksi mengawasi penghitungan dengan rumus DPT + (2% x
DPT);
 Rumus ini digunakan sebelum pemungutan suara dimulai (pagi).
2

21. JUMLAH SURAT SUARA YANG DI GUNAKAN
2
2
DETEKSI DINI KEJANGGALAN
PADA FORM C.HASIL
 KPPS menghitung jumlah surat suara
digunakan (di dalam kotak suara) untuk
masing-masing jenis Pemilu;
 Saksi mengawasi penghitungan dengan
rumus: jumlah surat suara digunakan
harus sama dengan jumlah pengguna hak
pilih dan harus sama dengan jumlah suara
sah dan tidak sah;
 Rumus ini digunakan sebelum menghitung
surat suara sah dan tidak sah.

22. PENGGUNAAN SURAT SUARA
3
2
DETEKSI DINI KEJANGGALAN
PADA FORM C.HASIL
 KPPS menghitung jumlah surat
suara baik di dalam kotak dan di
luar kotak suara untuk masing-
masing jenis Pemilu;
 Saksi mengawasi penggunaan surat suara dengan rumus: surat suara digunakan +
surat suara tidak digunakan + surat suara dikembalikan karena keliru rusak/coblos
harus sama dengan jumlah surat suara diterima TPS;
 Rumus ini digunakan setelah menghitung surat suara sah dan tidak sah
(sore/malam).

23. DENAH PENGHITUNGAN SUARA

24. 2
JADWAL INPUT APLIKASI
ANDROID

25. 2
JADWAL INPUT APLIKASI
ANDROID

26. 2
JADWAL INPUT APLIKASI
ANDROID

27. 2
JADWAL INPUT APLIKASI
ANDROID

28. 2
ALUR PELAPORAN FORM
C.HASIL

29. 2
ALUR PELAPORAN FORM
C.HASIL

30. 3
2
KEJADIAN CURANG
YANG SERING TERJADI DI TPS
KASUS YANG HARUS DILAKUKAN
KPPS melakukan penghitungan suara
sebelum pukul 13.00 waktu setempat.
Melakukan penghitungan suara ditempat
gelap (kurang terang).
Protes kepada KPPS dan meminta
dihentikan proses penghitungan suara.
Mencatat kejadian tersebut pada form
C.Keberatan / Kejadian Khusus KPU.
Jika tidak ditanggapi oleh KPPS, maka saksi
melaporkan kepada Pengawas TPS.
KPPS tidak membuka dan/atau tidak
menunjukkan dan/atau terlalu cepat
membuka surat suara yang telah dicoblos
serta tidak membaca dengan suara yang
jelas dan keras setiap hasil perolehan suara
di depan saksi.
Protes kepada KPPS dan meminta
dihentikan proses penghitungan suara.
Mencatat kejadian tersebut pada form
C.Keberatan / Kejadian Khusus KPU.
Jika tidak ditanggapi oleh KPPS, maka saksi
melaporkan kepada Pengawas TPS.

31. 3
2
KEJADIAN CURANG
YANG SERING TERJADI DI TPS
KASUS YANG HARUS DILAKUKAN
KPPS melakukan kecurangan pada
pencatatan dan penghitungan perolehan
suara di form C.Hasil Plano dengan cara
mengurangi atau menambahkan suara ke
Partai atau Pasangan Calon lain.
Protes kepada KPPS dan meminta
dihentikan proses penghitungan suara.
Mencatat kejadian tersebut pada form
C.Keberatan / Kejadian Khusus KPU.
Menolak hasil penghitungan suara dengan
tidak menandatangani form C dan C.Hasil.
Jika tidak ditanggapi oleh KPPS, maka saksi
melaporkan kepada Pengawas TPS.

32. 3
2
KEJADIAN CURANG
YANG SERING TERJADI DI TPS
KASUS YANG HARUS DILAKUKAN
KPPS tidak menghitung menunjukkan dan
mencatat dengan benar pada form C.Hasil:
 Data jumlah pemilih yang hadir (DPT,
DPTb, DPK).
 Surat suara digunakan, surat suara
dikembalikan karena rusak/keliru coblos,
surat suara tidak digunakan.
 Surat suara diterima oleh TPS (DPT +
DPTb + 2% dari DPT).
Protes kepada KPPS dan meminta
dihentikan proses penghitungan suara.
Mencatat kejadian tersebut pada form
C.Keberatan / Kejadian Khusus KPU.
Menolak hasil penghitungan suara dengan
tidak menandatangani form C dan C.Hasil.
Jika tidak ditanggapi oleh KPPS, maka saksi
melaporkan kepada Pengawas TPS.
KPPS tidak membuat dan/atau
menandatangani berita acara pemungutan
dan penghitungan suara.
Protes kepada KPPS.
Melaporkan kepada Bawaslu setempat.

33. 3
2
KEJADIAN CURANG
YANG SERING TERJADI DI TPS
KASUS YANG HARUS DILAKUKAN
KPPS tidak memberikan 1 (satu) eksemplar
salinan asli form C.Hasil, C.Hasil PPWP
kepada saksi Pilpres.
KPPS tidak memberikan 1 (satu) eksemplar
salinan asli C.Hasil, C.Hasil-DPD, C.Hasil-DPR,
C.Hasil-DPRD Prov, dan C.Hasil-DPRD
Kab/Kota, dan C.Keberatan / Kejadian
Khusus KPU kepada saksi Pileg.
Menyampaikan protes kepada KPPS.
Meminta salinan asli form C, C.Hasil,
C.Keberatan/Kejadian Khusus sebagai “HAK
SAKSI”.
Menolak hasil penghitungan suara dengan
tidak menandatangani form C dan C.Hasil.
Melaporkan kepada Pengawas TPS
setempat.