Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Paparan FKP Tahun 2023.pdf
Similar to Paparan FKP Tahun 2023.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Paparan FKP Tahun 2023.pdf
- 1. SOSIALISASI FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 2. Urgensi Pelaksanaan ForumKonsultasi Publik "Pelayanan publik orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat" -Presiden Joko Widodo "High-quality service delivery requires a sound understanding of citizens’ expectations, experiences, and key drivers of satisfaction, as well as a policy framework that places citizens at the center of decision-making processes rather than at the periphery"
- 3. Dalam paradigma kontemporer pelayanan publik, masyarakat diposisiskan sebagai subjek pelayanan yang berperan dan terlibat dalam menciptakan nilai dari pelayanan yang mereka terima
- 4. Latar Belakang Forum Konsultasi Publik Amanat Undang-Undang No. 25 tentang Pelayanan Publik Pasal 39 ayat 1 : Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Pasal 39 ayat 4 : Tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP No. 96 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2017)
- 5. Apakah Forum Konsultasi Publik? “Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain: rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik" Peraturan Menteri PANRB No. 16 Tahun 2017
- 6. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Bagi Instansi Pemerintah Bagi Publik Memberi kesempatan kepada masyarakat dalam memberikan usulan, masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan terkait dengan pelayanan yang diterima • Ruang partisipasi masyarakat • Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara pelayanan • Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan • Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik Tujuan: Manfaat: • Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan hingga dampak dari kebijakan) • Sarana sosialisasi kebijakan pelayanan publik • Sebagai fungsi pemantauan dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan Tujuan: Manfaat: Adanya pemahaman yang sama antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat serta solusi atas permasalahan terkait dengan pembahasan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, serta dampak dan evaluasi kebijakan
- 7. Prinsip Forum Konsultasi Publik
- 8. Bentuk FKP • Kegiatan pra-FKP di mana dilakukan untuk menentukan tema FKP yang akan dibahas; • Sumber diperoleh dari: media komunikasi radio, talkshow televisi,media sosial, aplikasi online, survei, dan berbagai kanal pengaduan (seperti SP4N-LAPOR!). • Merupakan kegiatan utama dari FKP di mana dapat dilakukan dalam bentuk FGD, Public Hearing, Loka Karya, dan sebagainya; • Kegiatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun online dengan memanfaatkan Zoom/Webex. Non Tatap Muka Tatap Muka
- 9. Penyelenggara Layanan Unit yang menyelenggarakan layanan publik Pengguna Layanan Masyarakat yang menggunakan layanan pada unit terkait Stakeholder Pelayanan Publik Pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pada unit penyelenggara Ahli/Praktisi Individu atau organisasi yang merepresentasi kan keahlian yang berkaitan dengan layanan yang diberikan Organisasi Masyarakat Sipil Organisasi masyarakat sipil yang bergerak sesuai pada isu berkaitan dengan layanan yang diberikan Media Massa Media massa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik Pihak yang terlibat FKP
- 10. Tahapan Pelaksanaan FKP PraPelaksanaan Pelaksanaan PelaporandanTindakLanjut Penganggaran, Pemilihan Topik, Pemilihan stakeholders dan narasumber Diskusi Dialog Dua Arah, Mufakat, Penyusunan Berita Acara, Dokumentasi Kegiatan Menyusun Laporan Pelaksanaan FKP, Mengirimkan Laporan, Kepada Kementerian PANRB, Tindaklanjut Hasil FKP
- 11. Pra-Pelaksanaan FKP Unit penyelenggara pelayanan menganggarkan pelaksanaan FKP berdasarkan pada kemampuan penyelenggara Anggaran Penyelenggara pelayanan menentukan tema/topik FKP. Tema/topik FKP dapat berasal dari: • Hasil Survei atau Survei Kepuasan Masyarakat • Hasil Public Hearing • Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan • Media Sosial • Berbagai data lainnya Pemilihan Tema/Topik Pemilihan stakeholder dilakukan dengan menyesuaikan tema/topik yang diangkat, kebutuhan dan kemampuan penyelenggara, waktu yang dimiliki stakeholder, jumlah yang menghadiri, serta prinsip keterwakilan stakeholder Pemilihan Stakeholder Pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan pada tema/topik dan kompetensi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi Pemilihan Narasumber Lokasi Lokasi dipilih berdasarkan anggaran, tema, dan jumlah peserta
- 12. Pengumpulan Data Untuk Pemilihan Tema/Topik FKP Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 1. Sarana dan Prasarana; 2. Perilaku Petugas; 3. Persyaratan Pengelolaan Pengaduan 1. Petugas tidak ramah dan lama; 2. Toilet mampet Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter, dll) 1. Pungli; 2. Petugas tidak ramah; 3. Pelayanan lama Hasil Pemantauan dan Evaluasi dan Evaluasi PelayananPelayanan 1. Sarana dan prasarana belum lengkap; 2. Petugas kurang sigap; 3. Petugas tidak ramah Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelayanan
- 13. Dialog yang dilakukan dapat menggunakan beberapa metode, seperti dialog interaktif, FGD, dan lain sebagainya Diskusi/Dialog/FGD Perlu adanya mufakat antara penyelenggara dan perwakilan stakeholder sebagai hasil dari proses dialog Mufakat Berita acara dibuat sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan komitmen penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat Berita Acara Pelaksanaan FKP wajib didokumetasikan agar dapat digunakan sebagai acuan hasil yang telah disepakati serta bahan penyusunan laporan pelaksanaan FKP. Dokumentasi pelaksanaan FKP berupa: berita acara, daftar hadir, foto, video, dan dokumentasi lainnya Dokumentasi Pelaksanaan FKP
- 14. Berita Acara Berita acara berisi: • Identifikasi masalah • Usulan rekomendasi perbaikan • Jangka waktu penyelesaian • Tanda tangan pihak terkait • No Kontak/HP, jenis kelamin, dan keterangan perwakilan yang menandatangani berita acara
- 15. Penyelenggaraan FKP Sumber: Laporan FKP BPOM Palu Tahun 2022 Forum Konsultasi Publik Balai POM di Palu secara Luring Forum Konsultasi Publik Kementerian Perdagangan secara Daring
- 16. Pelaporan dan Tindak Lanjut FKP Setelah kegiatan selesai, perlu dilakukan pelaporan dalam bentuk dokumen. Dokumen laporan pelaksanaan ini kemudian disampaikan kepada Menteri PANRB c.q Deputi Pelayanan Publik. Pelaporan Tindak lanjut dapat dilakukan apabila terjadi komitmen yang mengikat antara penyelenggara dan masyarakat yang tertuang dalam Berita Acara. Tindak Lanjut Hasil tindak lanjut atas komitmen yang telah disepakati dapat disampaikan saat pelaksanaan FKP berikutnya atau dipublikasikan secara luas. Penyampaian Hasil Tindak Lanjut
- 17. Pasca Pelaksanaan FKP Hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik disampaikan kepada pimpinan instansi dan melaporkan kepadamenteri PANRB. Hasil pelaporan pelaksanaan FKP melampirkan: salinan daftar hadir, notulensi, foto kegiatan, dan berita acara pelaksanaan kegiatan serta berita acara penandatanganan komitmen Dilaporkan Sebagai salah satu bentuk pengawasan, dapat dilakukan melaluisurvei kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan paska FKP Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat Tindaklanjuthasil FKP harus dilaporkan kepada Menteri PANRB secara periodik, yang berisi: permasalahan yang telah ditindaklanjutidan masalah-masalah yang belum mampu ditindaklanjuti Dilakukan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil FKP Hasil keputusan bersama dan solusi disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat Diumumkan Pimpinan instansi memantau pelaksanaan komitmen perbaikan. Pengawasan juga dapat dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP Dipantau Tindak Lanjutnya 1 2 3 4 5
- 18. SE Menpan RB Nomor 19 Tahun 2022 • Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah termasuk unit kerja yang berada di lingkungannya seperti kantor wilayah, dinas, kecamatan, RSU/D, UPT/D, dan sebagainya melaksanakan FKP; • Hasil pelaksanaan dan tindak lanjut FKP wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada pimpinan; • Penyampaian laporan oleh K/L/D maksimal setiap tanggal 30 November di tahun berjalan; dan • Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib memaantau pelaksanaan dan tindk lanjut FKP. Isi surat edaran secara umum:
- 19. Timeline Pelaksanaan FKP Mei - Juni Kementerian PANRB melakukan sosialisasi dan penyampaian hasil reviu laporan FKP tahun 2022 Mei-Oktober Unit Penyelenggara Pelayanan melaksanakan FKP Juli-November Kementerian PANRB melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan FKP 1 November • Batas maksimal Unit Penyelenggara Pelayanan melaporkan penyelenggaraan FKP Tahun 2023 • UPP mengirimkan laporan pelaksanaan FKP kepada Biro/Bagian organisasi • Biro/Bagian Organisasi melakukan kompilasi laporan pelaksanaan FKP dan melaporkan kepada Kementerian PANRB 1 2 3 4
- 20. Highlight Peraturan Menteri PANRB No.16 Tahun 2017 (Pasal 2) Hasil dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik Kewajiban melakukan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pelayanan publik Laporan hasil penyelenggaraan FKP disampaikan kepada Menteri PANRB
- 21. Teknis Penyusunan Laporan Forum Konsultasi Publik
- 22. Struktur Laporan Pelaksanaan FKP Penutup Hasil Pelaksanaan Metode Pelaksanaan Pendahuluan
- 23. Laporan Tindak Lanjut Pelaksanaan FKP Waktu Pelaksanaan Periode pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP Rencana Aksi Keterangan dari rencana kegiatan yang akan dilakukan. Bentuk Tindak Lanjut Dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti apa. Bentuk Rencana Aksi Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut
- 24. Matriks Pelaporan FKP Oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana MATRIKS PELAPORAN FKP TAHUN ........... KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH............. No Nama Unit Penyelengga ra Pelayanan (UPP) Sumber Input (Non Tatap Muka) Bentuk Penyele nggara an Tema Ruang Lingkup FKP Waktu pelaksanaan Tim FKP (diisi √ / -) Pihak Yang Terlibat Hasil / Kesimpulan / Rekomendasi 1 Dinas Sosial 1. Facebook 2. LAPOR/SP4N 3. Twitter 4. Pengaduan langsung FGD Penanga nan Kebersiha n dan Persampa han Kebijakan lain terkait pelayanan publik 12 Oktober 2018 √ 1. Dinas Lingkungan Hidup 2.DPRD 3.Organisasi Wanita 4.Organisasi Keagaman 5.Aktivis Lingkungan Hidup 6.Perusahaan 1. Menyelenggarakan Diklat/ Kampanye, Sosialisasi Penanganan Sampah 2.Menyediakan sarpras Penanganan Sampah. 3.Membentuk Tim Penanganan Sampah dan Paguyuban Bank Sampah. A. (Diisi dengan nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) .......
- 25. Pembagian Peran Dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
- 26. Peran Kementerian PANRB Sosialisasi dan Penyampaian Hasil Reviu Laporan FKP Tahun 2022 (Mei – Juni 2023) Video Tutorial E-Learning FKP (https://bit.ly/E-LearningFKP) Penerbitan Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah
- 27. Mitra Kementerian PANRB Supervisi peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sharing knowledge kepada UPP Rekapitulasi Pelaksanaan FKP Melakukan rekap pelaksanaan FKP pada UPP dalam bentuk matriks. Mengirimkan Kompilasi Laporan FKP Mengirimkan gabungan laporan FKP dari UPP kepada Kementerian PANRB Pendampingan Melakukan pendampingan terkait pelaksanaan FKP dan tindak lanjut hasil FKP Peran Biro/Bagian Organisasi/Pelayanan Publik
- 28. 2020 2021 2022 300 200 100 0 Data Pelaksanaan FKP 40,61% Instansi Pemerintah (IP) telah melaksanakan FKP Grafik Pelaksanaan FKP Tahun 2020-2022 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2022 99 183 253 38 IP Kementerian/Lembaga 215 IP Pemerintah Daerah
- 29. Terima Kasih @pelayanan.publik Media Sosial: Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Call center Asisten Deputi Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat - 081119282666 Contact Person: bit.ly/MateriSKMdanFKP Materi: