by STIPAN JAKARTA

1. Money Politik
Dibuat oleh:
 Eki Kurniawan
 Farhan Hilal
 Muhammad Nurjulijar
 Putri Lestari Agustin
 Teggar Anugrah R

2. Apasih Money politik itu?
Politik uang atau politik perut
adalah suatu bentuk
pemberian atau janji menyuap
seseorang baik supaya orang
itu tidak menjalankan haknya
untuk memilih maupun supaya
ia menjalankan haknya dengan
cara tertentu pada saat
pemilihan umum. Pembelian
bisa dilakukan menggunakan
uang atau barang
Pemilihan umum yang
dilaksanakan secara langsung
seyogyanya dapat menekan
praktek Money Politic tetapi
kenyataan yang terjadi
dilapangan itu malah
sebaliknya. Orang-orang malah
lebih suka jika diberi uang.
Padahal sudah jelas Politik
Uang itu dilarang dan jika
terbukti ada politik uang maka
akan diberi sanksi oleh Komisi
Pemilihan Umum.

3. Bagaimana?
Pelaksana Kampanye menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya
sebagai imbalan kepada peserta
kampanye secara langsung ataupun tidak
langsung agar tidak menggunakan hak
pilihnya, menggunakan hak pilihnya
dengan memilih eserta Pemilu dengan
cara tertentu sehingga surat suaranya
tidak sah, memilih Partai Politik Peserta
Pemilu tertentu, memilih calon anggota
DPR, DPRD provinsi, DPRD
kabupaten/kota tertentu, atau memilih
calon anggota DPD tertentu,
Politik
Uang
dalam
Kampanye
Siapa Pelaku?
Pelaksana
Kampanye
Sanksi
Administrasi?
Pembatalan
sebagai calon
terpilih (hanya
pada Pemilu
Legislatif)
Sanksi
Pidana?
6 24 bulan
penjara dan
denda 6 24
juta

4. • Partai politik Pendukung/pengusung.
• Tim Sukses
• Kandidat Pasangan Calon.
• Sekoci Pemenangan (ormas, jaringan
keluarga,
• asosiasi bisnis/profesi, paguyuban
adat/marga,
• kelompok agama/spiritual, jaringan
alumni,
• kelompok olahraga/hobby).
• MEMBAGI UANG LANGSUNG PADA SAAT
KAMPANYE / RAPAT AKBAR.
• MEMBAGI UANG LEWAT FORUM
KEAGAMAAN.
• MENGADAKAN ACARA BAKTI SOSIAL.
• MEMBERIKAN SEMBAKO GRATIS.
• MEMBANTU BIAYA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR.
• MEMBAGIKAN HADIAH LEWAT UNDIAN
ATAU DOOR PRIZE DAN
• PEMBRIAN TROPHY.
• MEMBERIKAN BEASISWA.
• MENYUMBANG KELEMBAGA KEAGAMAAN.
• PEMBAGIAN BARANG - BARANG MEWAH.
• SUMBANGAN UNTUK USAHA TANI,
BANTUAN BIBIT, PUPUK DAN LAIN
• SEBAGAINYA
Modus umum:
-hingga berbentuk barang seperti
kerudung, kalender, alat
olahraga, kaos, dan sajadah.
-H-1 hingga menjelang pemungutan
suara calon
-menyebar uang dan sembako
(serangan fajar dan
modus pasca-bayar).
-Jumlah uang berbeda tiap daerah

5. Bentuk-Bentuk Money Politic
a. Berbentuk Uang (Cash Money)
Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang
diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk
menaklukkan kekuasaan.
b. Berbentuk fasilitas umum
Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon
untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya. Hal ini tidak
saja
menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana
umum
juga kebagian “berkah”.

6. Strategi Money Politic
a. Serangan fajar
Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk
menyebut bentuk
politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan
oleh satu atau
beberapa orang untuk memenangkan calon
b. Mobilisasi massa
Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang
melibatkan
penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah
uang untuk
meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik

7. Masalah Money Politik di Indonesia
Berdasarkan laporan Bawaslu pada 2018, hasil pengawasan
pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 memperlihatkan adanya
indikasi politik uang sebanyak 535 kasus di tahapan
kampanye.
Adapun pada tahapan masa tenang, ditemukan adanya 35
kasus yang tersebar di 10 provinsi. Pada proses pemungutan
dan penghitungan suara, terdapat 2 kasus praktik politik uang
yang terjadi di satu provinsi dan satu kabupaten.

8. Kenapa Money Politik
sulit dihilangkan?
Faktornya
1. faktor politik. Politik uang terjadi karena calon legislatif
(caleg) tidak memiliki program tetapi ingin menang.
2. faktor hukum. Menurut Mada, lemahnya regulasi
tentang politik uang pada pemilu tahun ini menjadi
sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan pilkada.
3. faktor budaya. Ada kebiasaan yang sudah membudaya
di Indonesia, yakni tidak pantas jika menolak pemberian
dan terbiasa membalas pemberian.

9. Ketentuan Politik Uang

11. Dampak Money Politik
Pertama, APBD berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal,
yang telah membiayai pemenangannya
Kedua,yang terpilih nanti sangat mungkin tidak memiliki kompetensi
kepemimpinan,pegetahuan dan keterampilan untuk membangun
daerah
Ketiga,yang terpilih banyak mengeluarkan uang dalam bentuk politik
uang berpotensi merampas atau mengkorupsi APBD yang dikelolanya
Keempat,pelaku dan penerima dapat dipidana sesuai pasal 187a ayat 1
dan 2 UU nomor 10/2016

12. Sanksi Pidana Politik Uang
Pasal 301
(1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai
imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun
tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling
banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang
dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan
imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung
ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan
denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta
rupiah).
(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih
untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu
tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

13. Kesimpulan
Praktik money politics atau politik uang dalam
penyelenggaraan pemilihan umum masih menjadi musuh
utama demokrasi.
Bahaya yang akan ditimbulkan pastinya sangat merugikan
negara dan seluruh masyarakat.
Maka dari itu sebagai generasi penerus bangsa,sudah
selayaknya untuk kita mencegah dan tidak mendukung hal
tersebut.
Supaya tahun berikutnya,negara kita bisa mendapatkan
pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab.

14. Saran
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dan
menghentikan politik uang yang merebak di Indonesia antara
lain dengan mengadakan sosialisasi mengenai memilih yang
bijak dan sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi money
politic.
Selain melalui sosialisasi, peran Pendidikan Kewarganegaraan
juga sangatlah penting. Perlu juga untuk menanamkan nilai-
nilai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sejak dini. Upaya
lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah kita adalah dengan
memberikan hukuman yang tegas bagi oknum-oknum yang
menyuap dan koruptor