.

1. MANAGEMENT OF INFORMATION
STANDARD MOI 1
Rumah sakit merencanakan dan mendesign proses manajemen informasi untuk
memenuhi kebutuhan informasi baik internal maupun eksternal.
1) Kebijakan Perencanaan Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit
1. Penyusunan Roadmap Rencana Sistem Informasi Rumah Sakit bertujuan agar
terselenggaranya Sistem Informasi Rumah Sakit yang terintegrasi dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi oleh seluruh pemangku kepentingan
di RSUP Dr. Kariadi sehingga proses kerja menjadi lebih efisien, transparan dan mampu
menyediakan informasi yang handal dalam mendukung pembangunan kesehatan.
2. Penyusunan Sistem Informasi Rumah Sakit melibatkan pemberi pelayanan klinik, staf
manajemen rumah sakit dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
3. Pengembangan dan penguatan Sistem Informasi Kesehatan dilakukan dengan
memperhatikan prinsip- prinsip sebagai berikut :
a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
b. Keamanan dan Kerahasiaan data.
c. Standarisasi.
d. Integrasi.
e. Kemudahan akses.
f. Keterwakilan.
g. Etika, integritas dan kualitas.
4. kegiatan pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit di RSUP Dr. Kariadi dibina,
dipantau pelaksanaannya berdasarkan indikator kinerja setiap aktivitas yang telah
ditetapkan, agar target dapat dicapai dan dinilai pencapaiannya oleh staf klinik yang
berpengaruh dan staf manajerial.
5. kegiatan pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit di RSUP Dr. Kariadi ini
disesuaikan dengan kondisi dan kompleksitas rumah sakit.
STANDARD MOI 2
Privasi, kerahasiaan dan keamanan informasi, termasuk integritas data dijaga.
1) Kebijakan Perlindungan Terhadap Kerahasiaan, Keamanan dan Terintegrasi Data dan
Informasi
1. Data di RSUP dr. Kariadi diklasifikasikan menjadi :

2. a) Data Rahasia adalah data yang sangat penting dan sensitive dan harus
mendapatkan tingkat keamanan tertinggi untuk menghindari akses yang tidak
berwenang, modifikasi dan kerusakan. Keputusan tentang pemberian akses
pada data ini harus selalu melalui persetujuan pemilik informasi atau Direktur
utama RSUP Dr. kariadi..
Contoh data rahasia adalah data pribadi, informasi keuangan, data penelitian
yang menggunakan objek manusia dll.
b) Data internal adalah data yang ditujukan untuk penggunaa tak terbatas didalam
organisasi, jenis data ini dapat didistribusikan secara luas atau dapat
didistribusikan tanpa izin dari pemilik informasi.
Contoh dari informasi internal adalah kebijakan dan prosedur internal, internal
memo, internal surat elektronik (e-mail)
2. Informasi di RSUP dr. Kariadi diklasifikasikan menjadi :
a) Informasi yang dikecualikan (label merah) berisi Informasi rahasia atau
informasi yang sangat penting dan sensitive dan harus mendapatkan tingkat
keamanan tertinggi untuk menghindari akses yang tidak berwenang, modifikasi
dan kerusakan. Keputusan tentang pemberian akses ke informasi ini harus
selalu melalui persetujuan pemilik informasi dalam hal ini Direktur Utama RSUP
Dr. Kariadi.
Contoh dari informasi rahasia terdapat pada lampiran PPID.
b) Informasi yang bila dibutuhkan perlu persetujuan (label kuning) adalh informasi
yang tidak dapat diakses oleh pengguna secara bebas dan jika diperlukan harus
mendapat persetujuan dari PPID. Contoh informasi label kuning diantaranya
adalah: Berkas dan isi rekam medik pasien
c) Informasi publik (label hijau) adalah informasi yang wajib tersedia dan wajib
diumumkan kepada masyarakat. Informasi ini dapat diberikan untuk pengguna
atau pemohon dan jenis informasi ini dapat didistribusikan secara luas atau
dapat didistribusikan tanpa izin dari pemilik informasi. Informasi didistribusikan
sesuai pedoman PPID yang tersedia.
Contoh dari informasi publik terdapat pada lampiran PPID.
3. Akses terhadap data dan informasi hanya diberikan kepada petugas/ staf yang
mengelola data dan informasi dan aksesnya dibatasi berdasarkan tugas pokok dan
fungsi masing-masing.
4. Setiap pegawai yang memiliki wewenang untuk akses data dan informasi :

3. a. Wajib menjaga kerahasiaan, keamanan dan integritas data dan informasi yang
menjadi tanggung jawab mereka.
b. tidak boleh memberikan data kepada siapapun, permintaan data melalui PPID
sesuai SPO permohonan dan Pemberian Data dan informasi.
c. Petugas pada bagian data dan informasi tidak boleh memberikan password
kepada siapapun.
d. Melaporkan apabila mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kerahasiaan
data informasi.
5. Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit melakukan kontrol sistem dan akses jaringan
untuk memastikan Keamanan, kerahasiaan dan integritas data, termasuk pemberian
user ID dan password, agar staf unit kerja bisa mengakses data informasi yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka.
6. Jika pegawai tersebut tidak lagi bertugas pada bagian data dan informasi maka
pasword akan dirubah dan data yang dimiliki harus diserahkan kepada pimpinan
unitnya, sehingga data tidak dapat diberikan kepada orang lain dan tetap terjaga
integritasnya.
7. Dokumen rahasia harus diberi label “RAHASIA” oleh pemilik data untuk menghindari
terbukanya rahasia dan menghindari akses yang tidak berwenang atau
penyalahgunaan data.
8. Data dan informasi yang bersifat rahasia disimpan dalam tempat-tempat yang hanya
terbatas untuk pegawai-pegawai yang diberi izin.
9. Data dan informasi yang tersedia di website telah dilakukan verifikasi oleh PPID dan
diupload oleh petugas SIMRS atau petugas yang ditunjuk oleh SIM RS dengan
menggunakan pasword.
10. Data penelitian dan pengembangan hanya dapat diberikan oleh Bagian Diklit
maupun Instalasi Diklat dengan mekanisme tertentu.
11. Informasi Rumah Sakit yang dikeluarkan melalui media cetak dan elektronik harus
disampaikan melalui satu pintu sekurang-kurangnya oleh Kepala Bagian Hukum,
Humas dan Pemasaran atau seseorang yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Hukum,
humas dan Pemasaran atau Direksi RSUP Dr. Kariadi.
12. Pengguna menerima data dan informasi dan menggunakan sesuai dengan
kesepakatan yang tertulis pada form permintaan data. dan informasi.
13. Penyalahgunaan dari pemberian data dan informasi akan diselesaikan sesuai
ketentuan yang berlaku di RSUP Dr. Kariadi.

4. 2) Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
3) SPO Permohonan dan Pemberian Informasi dan Data
Proses
Pemohon Internal :
1. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID atau sekertaris PPID (di
Bagian PE atau Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran).
2. Pemohon mengisi blangko permintaan informasi. (Kecuali data/informasi mengenai
tupoksinya tidak perlu mengisi blanko). Pemohon menerima bukti permintaan
informasi dari petugas. (Jika informasi belum dapat diberikan saat itu).
Pemohon Eksternal
1. Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Direktur Utama RSUP Dr.
Kariadi dan permohonan diteruskan ke PPID.
2. Setelah dihubungi, pemohon mengisi blangko permintaan informasi. (datang sendiri
atau via email)
3. Pemohon menerima bukti permintaan informasi dari petugas.
Bagian PE (Kolektor Data)
1. Permohonan diteruskan ke Bagian PE selaku kolektor data, untuk menyiapkan data
yang dibutuhkan dan telah divalidasi. Bagian PE meminta data pada sumber data di
RSDK seperti :
a. Data Farmasi pada instalasi farmasi,
b. Data keuangan pada Bagian Keuangan atau akuntansi,
c. Data pengadaan pada Unit Layanan Pengadaan,
d. Data SDM pada Bagian SDM
2. Jawaban permohonan dan data yang telah disiapkan diteruskan ke Bagian Hukum,
Humas dan Pemasaran (verifikator) untuk dilakukan verifikasi sesuai Pedoman
Pengelolaan Informasi dan Data.
3. Bagian PE membuat laporan secara berkala.
Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran
1. Petugas verifikator (Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran) menerima jawaban dan
data yang telah divalidasi dari Kolektor data yang akan diberikan kepada pemohon.
2. Petugas melakukan verifikasi apakah data bertentangan (data termasuk yang
dirahasiakan) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data diklasifikasikan
berdasarkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Data, antara lain :
a) Data/ Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan

5. - Data/Informasi yang wajib tersedia setiap saat,
- Data/Informasi yang diumumkan secara berkala
- Data/Informasi yang diumumkan secara serta merta.
b) Data / informasi yang dikecualikan
3. Apabila data yang dibutuhkan perlu persetujuan pimpinan, maka data diajukan /
dimintakan persetujuan kepada pimpinan terlebih dahulu, dengan diketahui PPID.
4. Jika data bukan yang sifatnya dirahasiakan, data di berikan kepada pemohon dalam
bentuk sesuai dengan yang diinginkan pemohon, dengan memperhatikan batas waktu
permohonan dan sepengetahuan PPID.
5. Verifikator (Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran) membuat laporan secara berkala.
Sekertaris PPID
1. Menghubungi pemohon eksternal jika memungkinkan untuk hadir ke RSUP Dr. Kariadi
dalam rangka klarifikasi dan mengisi blangko permintaan informasi. Jika tidak dapat
hadir dapat menggunakan media elektronik.
2. Petugas memberikan tanda bukti permintaan informasi kepada pemohon yang telah
diberi cap dan tanda tangan petugas.
3. Mendokumentasikan setiap permohonan informasi.
4. Membuat laporan secara berkala.
Instalasi SIRS dan Komunikasi
1. Mengelola IT untuk keperluan antara lain PPID
STANDAR MOI 3
Rumah sakit menentukan masa retensi dari rekam medis, data dan informasi.
1) Panduan Penyusutan dan Pemusnahan Dokumen Rekam Medis
2) SPO Retensi Berkas Rekam Medis
Prosedur :
1. Petugas filing setiap tahun mencari/menyisir berkas rekam medis yang sudah tersimpan
selama 5 tahun dan pasien tidak pernah berobat lagi dengan melihat tahun kunjungan
terakhir pada map/folder berkas rekam medis.
2. Petugas filing akan melihat kasusnya, apakah berkas rekam medis tersebut sudah
waktunya diretensi sesuai dengan SK Direktur Utama tentang jadwal retensi berkas
rekam medis.
3. Jika sudah termasuk berkas rekam medis yang harus diretensi, petugas filing
memindahkan berkas rekam medis tersebut ke rak filing in-aktif.

6. 4. Minimal setelah 2 tahun berkas rekam medis tersimpan di rak filing in-aktif dan pasien
tidak pernah berkunjung lagi, maka berkas rekam medis tersebut sudah masuk waktunya
untuk diproses dalam kegiatan pemusnahan.
3) SPO Pemusnahan Dokumen Rekam Medis
Prosedur
1. Kepala Instalasi Rekam Medis memberikan asupan ke Direktur Utama bahwa rekam
medis dengan klasifikasi yang telah ditentukan siap dimusnahkan.
2. Direktur Utama membuat Surat Keputusan tim pemusnahan rekam medis.
3. Tim mengadakan rapat-rapat koordinasi.
4. Peninjauan lokasi penyimpanan berkas rekam medis in-aktif.
5. Persiapan sarana dan prasarana.
6. Pembuatan daftar pertelaan.
7. Pengetikan daftar formulir rekam medis yang bernilai guna.
8. Pembuatan berita acara pemusnahan berkas rekam medis dari tim pemusnahan
diketahui Direktur Utama.
9. Direktur Utama menetapkan daftar rekam medis yang bisa dimusnahkan.
10. Pembuatan berita acara penyaksian pemusnahan berkas rekam medis oleh tim
pemusnahan.
11. Berkas-berkas pemusnahan asli disimpan rumah sakit dan fotokopi dikirim ke Dirjen
Yan.Med Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
4) SPO Retensi Data dan Informasi Elektronik
Prosedur :
1. Petugas administrator database setiap tahun mencari data yang sudah tersimpan
selama 5 tahun di dalam server database aktif.
2. Petugas administrator database akan melihat, apakah data tersebut sudah waktunya
diretensi sesuai dengan SK Direktur Utama tentang jadwal retensi data elektronik.
3. Jika sudah termasuk data elektronik yang harus diretensi, petugas administrator
database memindahkan data elektronik tersebut ke tape back up.
STANDAR MOI 4
Rumah sakit menggunakan kode diagnosis, kode prosedur, symbol, singkatan dan
definisi yang terstandard.
1) Kebijakan Pelayanan Rekam Medis (Poin II. Penggunaan Kode, Simbol dan Singkatan)

7. 1. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi menentukan kode diagnosis, kode prosedur,
definisi, symbol dan singkatan yang terstandard.
2. Kode diagnosis, kode prosedur, definisi, symbol dan singkatan yang terstandard
digunakan diseluruh Rumah Sakit dan penggunaannya dimonitor.
3. Penggunaan kode diagnosis, kode prosedur, definisi, symbol dan singkatan diluar yang
sudah ditentukan rumah sakit tidak diperkenankan.
2) Buku Singkatan dan Simbol di RSUP Dr. Kariadi
3) Pedoman Pelayanan Rekam Medis
STANDAR MOI 5
Data dan informasi yang dibutuhkan oleh pihak internal dan eksternal rumah sakit
terpenuhi secara tepat waktu dalam format yang memenuhi harapan pengguna dan
dengan frekuensi yang diinginkan.
1) Pedoman Pelaporan
2) SPO Penyampaian Laporan di Lingkungan RSUP Dr. Kariadi
Prosedur :
1. Bagian / Bidang / Instalasi menyampaikan laporan kegiatan, laporan mutu kepada
Direktur terkait dan ditembuskan ke Bagian PE paling lambat tanggal 10 tiap bulan
berikutnya.
2. Kepala bagian PE mendisposisikan laporan kegiatan, laporan mutu ke Ka Subbag
Evaluasi & Pelaporan untuk di Analisa dan Evaluasi.
3. Bagian PE melakukan monitoring laporan yang masuk, apabila sampai batas waktu
yang ditentukan ada laporan yang belum masuk maka Bag. / Bid. / Inst dihubungi
via telpon atau didatangi langsung.
4. Bagian PE menyampaikan hasil analisa dan evaluasi laporan kegiatan, laporan mutu
yang sudah dikompilasi diajukan ke Direktur terkait, sesuai periodisasi laporan (Bulanan,
Tri Wulan, Semester dan Tahunan) dan feedback ke Bagian / Instalasi tiap Tri Wulan.
5. Direktur terkait menyampaikan laporan kegiatan direktoratnya kepada Direktur utama
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
STANDAR MOI 6
Sistem Teknologi Informasi Kesehatan dinilai dan diuji sebelum diimplementasikan di
dalam rumah sakit dan dievaluasi mutu dan keselamatan pasien setelah implementasi.
STANDAR MOI 7

8. Rekam medis dan informasi dilindungi dari kehilangan, kerusakan, gangguang dan akses
atau penggunaan dari yang tidak berwenang.
1) SPO Menjaga Data dan Informasi dari Kerusakan
Prosedur
1. Menyimpan data / informasi di atas rak atau didalam almari yang terlindungi. Untuk data
elektronik disimpan dalam server database.
2. Memonitor kelembaban dan suhu ruang penyimpanan data / informasi sehari satu kali.
3. Melakukan "pest control" secara rutin setiap 3 bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
4. Menutup semua lubang yang menjadi akses masuk tikus, kucing atau binatang lain.
5. Membersihkan ruang penyimpanan setiap hari.
6. Melaporkan ke bagian IPSRS apabila terjadi kerusakan fisik pada tempat penyimpanan
seperti tembok yang lembab dan berjamur, kaca-kaca yang pecah, keramik yang pecah,
kebocoran (AC, kamar mandi, atap).
7. Menyediakan APAR untuk memadamkan api di semua ruang.
8. Khusus di ruang penyimpanan server database disediakan alat pemadam api jenis Carbon
Dioxide (CO2).
9. Mematikan semua peralatan elektronik (Komputer, AC dll) setelah jam kerja selesai.
2) Kebijakan Keamanan Informasi Elektronik RSUP Dr. Kariadi Semarang
1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange
(EDI), surat elektronik (electronic mail) atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya
2. Seluruh informasi elektronik yang disimpan dalam media simpan, ditulis, dicetak, dan
dikomunikasikan langsung atau melalui teknologi komunikasi harus dilindungi terhadap
kemungkinan kerusakan, kesalahan penggunaan secara sengaja atau tidak, dicegah
dari akses oleh user yang tidak berwenang dan dari ancaman terhadap kerahasiaan
(confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability).
3. Setiap pegawai yang berinteraksi dengan informasi elektronik diberi hak akses yang
dibatasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melalui Instalasi Sistem
Informasi Rumah Sakit & Komunikasi
4. Hak akses tidak boleh dipinjamkan atau diberitahukan kepada orang lain dan pemegang
hak akses harus menjaga kerahasiaannya.

9. 5. Pengguna dilarang menggunakan hak akses, atau fasilitas sistem informasi untuk
kegiatan yang dapat mengganggu kinerja jaringan, mengurangi keandalan sistem
informasi, atau mengganggu operasional layanan TI.
STANDAR MOI 8
Para pembuat keputusan dan staf lain diedukasi dan dilatih tentang prinsip-prinsip
penggunaan dan manajemen informasi.
STANDAR MOI 9
Dokumen tertulis, termasuk kebijkan, prosedur dan program dimanajemen/dikelola
secara konsisten dan seragam.
1) SPO Pembuatan Naskah Dinas Pengaturan ( Revisi 1 )
Prosedur
1. Unit Kerja ( Bagian/ Bidang/ instalasi/ SMF) :
a. menyiapkan dan menyusun konsep naskah dinas Pengaturan (kebijakan, pedoman
dan prosedur tetap/SPO) dalam bentuk verbal konsep dengan dilampiri Surat
Pengantar Verbal Konsep
b. mengajukan Konsep Naskah Dinas kepada masing masing Bagian / Bidang terkait
2. Masing-masing Bagian/ Bidang terkait :
a. melakukan pengecekan dalam hal isi (kesesuaian dengan kebijakan yang
digariskan pimpinan dan dapat dipertanggungjawabkan) dari verbal konsep
b. memberikan tanda pada Surat Pengantar Verbal Konsep
 membubuhkan paraf sebagai tanda setuju dengan Aspek Substansi/Isi
Dokumen
 memberikan catatan “Dikoordinasikan” dengan Bagian/Bidang lain, apabila isi
verbal konsep masih perlu dikoordinasikan dan menuliskan alasan kenapa
masih perlu dikoordinasikan;
3. Ka Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran :
a. melakukan pengecekan aspek hukum
b. memberikan paraf apabila telah menyetujui.
4. Bagian Umum cq. Sub Bagian Tata Usaha :
a. melakukan pengecekan dalam hal redaksi (sesuai dengan penggunaan bahasa
Indonesia yang baik dan benar) dan format
b. memberikan paraf apabila telah menyetujui

10. c. mengajukan Naskah Dinas tersebut untuk ditanda tangani oleh :
 Direktur Utama , terlebih dahulu diajukan dan disetujui oleh Direktur Umum &
Operasional dan Direktur terkait.
 Direktur Umum & Operasional terlebih dahulu disetujui oleh Ka Bag Umum /
Ka Bag terkait
 Direktur Keuangan, terlebih dahulu diajukan dan disetujui oleh Ka Bag
Perbendaharaan Mob Dana / Ka Bag terkait
 Direktur Medik & Keperawatan, terlebih dahulu diajukan dan disetujui oleh Ka
Bid Pelayanan Medik / Ka Bid terkait.
 Direktur SDM & Pendidikan , terlebih dahulu diajukan dan disetujui Ka Bag
SDM / Ka Bag terkait.
d. memberi nomor registrasi sesuai dengan nomor kode klasifikasi dan kode unit
pengolah, nomor urut dan tahun pembuatan.
e. menggandakan dan mendistribusikan ke Unit terkait
f. menyimpan Naskah Dinas Asli sebagai Master Dokumen
2) SPO Pengendalian Dokumen Internal (Revisi 1)
Prosedur :
1. Dokumen / Naskah Dinas asli yang ditandatangani Dirut di simpan di Bagian
Umum cq. Sub Bag Tata Usaha sebagai MASTER DOKUMEN.
2. Dokumen / Naskah Dinas tersebut digandakan Bagian Umum cq. Sub Bag Tata
Usaha dan dokumen tersebut distempel basah warna ungu untuk didistribusikan
ke unit terkait dengan pengantar dari Kepala Bagian Umum dan dilampiri daftar
penerima dokumen.
3. Jika ada Bagian / Unit kerja yang terkait langsung terhadap dokumen belum
mendapat distribusi, maka dibuatkan pengantar dan dimasukkan dalam daftar
penerima dokumen untuk kemudian mendapat distribusi dokumen tersebut.
4. Jika suatu Unit Kerja yang tidak terkait secara langsung terhadap Dokumen
tersebut memerlukan dokumen, maka dapat mengusulkan ke Bagian Umum cq.
Sub Bagian Tata Usaha dan akan mendapat dokumen copy berstempel
“Dokumen Tidak Dikendali ”.
5. Apabila dokumen yang didistribusikan merupakan dokumen pengganti (hasil revisi), cara
penarikan dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha dengan menarik sekaligus
mendistribusikan Dokumen Baru.

11. 6. Master Dokumen lama yang disimpan di Bagian Umum di cap “Dokumen Inaktif” untuk
dilakukan retensi dan pemusnahan.
Cara dalam retensi dan pemusnahan dokumen diatur dalam SPO Penyusutan Dokumen.
3) SPO Penyusutan Dokumen (Revisi 1)
Prosedur :
Pemindahan Arsip
1. Bagian, SMF, Instalasi memilah arsip/ dokumen yang memasuki masa inaktif (Jadwal
terlampir)
2. Ka Bagian, Ka SMF, Ka Instalasi membuat surat usulan pemindahan arsip inaktif yang
disampaikan kepada Direktur dilampiri Daftar Pertelaan Arsip, tembusan: diberikan
kepada Ka Bag Umum Cq Ka Sub Bag Tata Usaha.
3. Apabila Direktur setuju diteruskan ke Ka Bagian Umum.
4. Bagian Umum dan Tim Penyusutan Arsip membuat rencana pemindahan arsip dari Unit
Pengolah ( Unit Pengusul ) ke Unit Kearsipan ( Sub Bag Tata Usaha ).
5. Dibuat Berita Acara Serah Terima Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan (Sub
Bag Tata Usaha)
6. Pelaksanaan Pemindahan Arsip Inaktif.
7. Arsip inaktif disimpan di Bagian Umum dan diberi cap “DOKUMEN INAKTIF”
Penghapusan / Pemusnahan Arsip
1. Bagian umum mengusulkan Penghapusan / pemusnahan arsip inaktif disampaikan
kepada Direktur dilampiri Daftar Pertelaan Arsip.
2. Apabila Direktur setuju maka Bagian Umum dan Tim Penyusutan Arsip membuat
rencana Pemusnahan Arsip dari Unit Pengolah ( Unit pengusul ) ke Unit Kearsipan
(Bagian Umum)
3. Dibuat Berita Acara Pemusnahan Arsip Inaktif.
4. Pelaksanaan Penghapusan / Pemusnahan Arsip Inaktif.
5. Dibuat Laporan Pelaksanaan.
Penyerahan Arsip Statis
1. Bagian umum menentukan arsip statis yang mempunyai nilai sejarah, prestasi RSUP
Dr.Kariadi dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian.
2. Membuat daftar arsip statis yang akan diserahkan yang diketahui Oleh Direktur Utama.
3. Direktur Utama menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Unit Kearsipan
Kementerian Kesehatan RI dilampiri daftar arsip statis yang akan diserahkan.
4. Dibuat Berita Acara Serah Terima arsip statis.

12. Arsip statis oleh Unit Kearsipan Utama Kementerian Kesehatan RI akan diserahkan ke
ANRI.
4) SPO Review Dokumen
Prosedur
1. Sub Bagian Tata Usaha melakukan review (evaluasi) terhadap dokumen tiga tahun
setelah dokumen berlaku.
2. Sub bagian Tata Usaha berkoordinasi dengan Unit/Bidang terkait agar dilakukan
review terhadap aspek substansi isi dari dokumen.
3. Unit/Bidang terkait membuat usulan kepada Sub Bagian Tata Usaha apakah
dokumen tersebut : (1) diberlakukan kembali, (2) dilakukan revisi, atau (3) dicabut.
4. Terhadap dokumen yang perlu dilakukan revisi maka Unit/Bidang membuat konsep
dokumen baru untuk diajukan ke Sub Bagian Tata Usaha sesuai SPO Pembuatan
Naskah Dinas.
5. Dokumen baru didistribusikan untuk menggantikan dokumen lama.
5) SPO Pengendalian Dokumen Eksternal
1. Dokumen / Naskah Dinas yang berupa Peraturan, Kebijakan, Pedoman/Panduan,
Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi,Petunjuk Teknis, Surat Edaran,Surat Perintah, yang
diterima RSUP Dr.Kariadi baik melalui pejabat, staf RS ataupun melalui surat di terima
Staf Sub Bag Tata Usaha RS dan diberi agenda penerimaan dokumen.
2. Dokumen /Naskah Dinas dimaksud di sampaikan Direktur untuk diketahui dan
mendapatkan disposisi pengendalian dokumen.
3. Bagian Umum cq. Sub Bag Tata Usaha menggandakan dokumen tersebut dan
distempel basah warna ungu.
4. Staf Sub Bag Tata Usaha memasukan dokumen dimaksud dalam daftar dokumen
eksternal dan diketahui Ka Sub Bag Tata Usaha.
5. Dokumen yang digandakan didistribusikan dengan pengantar dari Kepala Bagian dan
daftar penerima dokumen.
6. Bagian/ SMF/Instalasi/Unit/ Ruang / menerima dokumen untuk disosialisasikan kepada
staf dilingkungan unit kerjanya.
7. Ka Bagian / Ka SMF / Ka Instalasi / Unit / Ruang menugaskan staf untuk memasukan
dalam daftar dokumen Unit dan mengarsipkan dokumen yang terlebih dahulu
disosialisasikan.
8. Apabila dokumen tersebut merupakan dokumen pengganti

13. 9. maka dokumen lama agar diserahkan kembali ke unit kearsipan Sub Bagian Tata
Usaha RS.untuk dilakukan pemusnahan.
STANDAR MOI 9.1
Kebijakan, prosedur, perencanaan dan dokumen lain yang dikelola secara konsisten dan
seragam, proses dan praktik klinik dan non klinik diimplementasikan secara penuh.
1) SPO Implementasi Regulasi di Unit Kerja
Kebijakan :
a. Regulasi didistribusikan sesuai dengan Unit Kerja terkait
b. Staf dilatih agar dapat memahami dokumen yang relevan dengan tanggung jawab
mereka.
c. Semua regulasi harus terimplementasi pada Unit terkait dan terbukti dalam kegiatan
yang dilakukan oleh staf terkait
d. Implementasi dari regulasi di monitor.
e. Seluruh staff harus mengetahui bagaimana mengakses dokumen / regulasi yang
berkaitan dengan tanggung jawab mereka.
Prosedur :
Ka Bagian Umum
1. Mendistribusikan regulasi ke unit kerja
Kepala Unit
1. Baca dan pahami regulasi yang didistribusikan
2. Sosialisasikan regulasi-regulasi tersebut kepada staf di lingkungan Unit Kerja
3. Evaluasi pemahaman staf terhadap regulasi yang ada
Staf :
1. Ikut kegiatan sosialisasi yang diadakan di Unit Kerja
2. Baca secara mandiri regulasi yang ada dan isikan kegiatan membaca tersebut
misalnya dalam Log Book
3. Implementasikan regulasi yang terkait
Tata Usaha Unit Kerja ;
1. Simpan regulasi yang ada di unit kerja seseuai dengan Tata Naskah Dinas.
STANDAR MOI 10
Rumah sakit membuat dan memelihara catatan medis untuk setiap pasien yang dirawat
serta menentukan isi, format dan lokasi entri.
1) Pedoman Pelayanan Rekam Medis

14. Standar MOI 10.1
Catatan klinis berisi informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien, mendukung diagnosis,
alasan perawatan, mendokumentasikan program dan hasil dari perawatan.
1) Kebijakan Pelayanan Rekam Medis ( Poin V. Isi Rekam Medis Pasien)
1. Rekam medis pasien berisi informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien yang
terdiri dari 3 identitas utama pasien (nama pasien, nomor rekam medis dan tanggal
lahir) dan dapat juga ditambah dengan beberapa identitas tambahan seperti no register,
ruang perawatan, jenis kelamin dll.
2. Rekam medis pasien berisi informasi yang cukup untuk :
a. mendukung diagnosis.
b. menentukan perawatan dan treatmen yang akan diberikan.
c. mendokumentasikan program dan hasil pengobatan.
3. Rekam medis pasien emergensi memuat waktu kedatangan dan keluar dari IGD.
4. Rekam medis kepulangan pasien emergensi memuat, antara lain :
a. kesimpulan dari pengakhiran perawatan.
b. kondisi pasien saat dipulang
c. instruksi perawatan tindak lanjut.
STANDAR MOI 10. 1.1
Catatan klinis pasien yang memperoleh perawatan emergency meliputi waktu
kedatangan dan keluar, kesimpulan dari akhir perawatan, kondisi pasien saat
dipulangkan dan instruksi tindak lanjut perawatan.
1) Kebijakan Pelayanan Rekam Medis ( Poin V. Isi Rekam Medis Pasien)
1. Rekam medis pasien berisi informasi yang cukup untuk mengidentifikasi pasien yang
terdiri dari 3 identitas utama pasien (nama pasien, nomor rekam medis dan tanggal lahir)
dan dapat juga ditambah dengan beberapa identitas tambahan seperti no register, ruang
perawatan, jenis kelamin dll.
2. Rekam medis pasien berisi informasi yang cukup untuk :
a. mendukung diagnosis.
b. menentukan perawatan dan treatmen yang akan diberikan.
c. mendokumentasikan program dan hasil pengobatan.
3. Rekam medis pasien emergensi memuat waktu kedatangan dan keluar dari IGD.
4. Rekam medis kepulangan pasien emergensi memuat, antara lain :
a. kesimpulan dari pengakhiran perawatan.

15. b. kondisi pasien saat dipulang
c. instruksi perawatan tindak lanjut..
STANDAR MOI. 11
Rumah sakit mengidentifikasi siapa yang memiliki wewenag untuk membuat entry
(menulis) dalam rekam medis pasien.
1) Pedoman Pelayanan Rekam Medis
2) Kebijakan Pelayanan Rekam Medis ( Poin I. Pencatatan Rekam Medis)
1. Setiap pencatatan (entry) ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu (tanggal
dan jam) dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu (perawat,
bidan, fisoterapist, nutrisionist, dan lain-lain) yang memberi pelayanan kesehatan
secara langsung.
2. Jika terjadi kesalahan pencatatan pada rekam medis, maka tenaga / praktisi kesehatan
yang bertanggung jawab melakukan pembetulan (koreksi) terhadap pencatatan yang
salah.
3. Pihak yang berhak dalam mengakses berkas rekam medis yaitu :
a. Dokter yang merawat.
b. Keperawatan (perawat dan bidan) dan petugas kesehatan lain yang memberi
pelayanan langsung.
c. Peneliti yang telah disumpah.
d. Petugas verifikator internal, verifikator independent dan petugas administrasi klaim
yang telah disumpah menurut peraturan sebelum menjalankan tugasnya.
e. Mahasiswa kedokteran dan mahasiswa kesehatan lainnya dapat mengakses berkas
rekam medis setelah disumpah menurut peraturan.
f. Petugas Rekam Medis
4. Yang berhak mengentri / menulis catatan kedalam rekam medis adalah tenaga
kesehatan yang ikut memberikan pelayanan langsung kepada pasien, meliputi :
a. Dokter dan dokter gigi
b. Perawat
c. Bidan
d. Ahli Gizi
e. Radiografer / Radioterapis
f. Analis kesehatan (laborat)
g. Apoteker (Farmasi Klinis)
h. Perekam Medis

16. i. Fisioterapis
5. Penulisan berkas rekam medis yang dilakukan oleh Asisten DPJP harus dilakukan
verifikasi oleh DPJP (harus dibaca dan ditandatangani oleh DPJP) dalam waktu kurang
dari 24 jam.
6. Penulisan dalam rekam medis harus dapat terbaca minimal oleh tiga orang.
7. Penulisan di dalam berkas rekam medis tidak diperkenankan memakai tinta merah.
3) SPO Pembetulan (Koreksi) Pencatatan Rekam Medis
Prosedur
Jika terjadi kesalahan pencataan data pada rekam medis, maka tenaga / praktisi kesehatan
yang bertanggung jawab harus melakukan pembetulan (koreksi) terhadap pencatatan yang
salah dengan cara;
1. Mencoret tulisan yang salah dengan bolpoint warna hitam atau biru (tidak boleh pakai tip-
ex atau spidol), tulisan yang salah masih terbaca.
2. Memberikan paraf disebelah kata atau kalimat yang telah dicoret.
3. Menulis tanggal dilakukan pembetulan (koreksi) di sebelah paraf.
Menulis kata atau kalimat yang benar diatas / disebelah kanan kata atau kalimat yang
dicoret
4) SPO Menjaga Kerahasiaan Informasi Medis
Prosedur :
A. Rekam Medis di Tempat Pelayanan Pasien :
1. Rekam medis dan informasi yang terkandung di dalamnya menjadi tanggung jawab
unit pelayanan.
2. Setiap petugas yang memiliki hak entri dan hak akses pada rekam medis wajib
menjaga informasi yang terkandung didalamnya.
3. Perpindahan rekam medis dari satu tempat ke tempat pelayanan lain hanya
dilakukan oleh petugas yang berwenang (rekam medis dilarang dibawa pasien atau
keluarganya) dan dicatat dalam buku ekspedisi.
4. Dalam hal dokter akan memberikan informasi medis terkait dengan kondisi / penyakit
pasien, pastikan bahwa pasien atau keluarga sudah membuat Surat Pernyataan
Pembukaan Informasi.
5. Informasi medis diberikan hanya kepada orang yang ditunjuk oleh pasien atau
keluarga sesuai Surat Pernyataan Pembukaan Informasi.
B. Rekam Medis di Tempat Pengolahan Data Rekam Medis :

17. 1. Rekam medis dan informasi yang terkandung di dalamnya menjadi tanggung jawab
Instalasi Rekam Medis.
2. Setiap petugas rekam medis wajib menjaga informasi yang terkandung dalam rekam
medis.
3. Setiap serah terima rekam medis harus dilakukan dengan buku ekspedisi.
4. Selain petugas rekam medis dilarang memasuki tempat penyimpanan rekam medis
(ruang filing).
5. Bagi peneliti yang telah mendapatkan ijin, penelitian hanya boleh dilakukan di ruang
penelitian.
6. Selesai jam pelayanan, tempat pengolahan dan penyimpanan rekam medis harus
selalu terkunci.
7. Kunci disimpan oleh petugas rekam medis yang telah ditunjuk.
STANDAR MOI 11.1
Setiap penulisan dalam catatan medis pasien dapat teridentifikasi siapa yang menulis
dan kapan pencatatan/ penulisan dalam rekam medis tersebut dibuat.
1) Pedoman Pelayanan Rekam Medis
2) Kebijakan Pelayanan Rekam Medis ( Poin I. Pencatatan Rekam Medis)
1. Setiap pencatatan (entry) ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu (tanggal
dan jam) dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu
(perawat, bidan, fisoterapist, nutrisionist, dan lain-lain) yang memberi pelayanan
kesehatan secara langsung.
2. Jika terjadi kesalahan pencatatan pada rekam medis, maka tenaga / praktisi kesehatan
yang bertanggung jawab melakukan pembetulan (koreksi) terhadap pencatatan yang
salah.
3. Pihak yang berhak dalam mengakses berkas rekam medis yaitu :
a. Dokter yang merawat.
b. Keperawatan (perawat dan bidan) dan petugas kesehatan lain yang memberi
pelayanan langsung.
c. Peneliti yang telah disumpah.
d. Petugas verifikator internal, verifikator independent dan petugas administrasi klaim
yang telah disumpah menurut peraturan sebelum menjalankan tugasnya.
e. Mahasiswa kedokteran dan mahasiswa kesehatan lainnya dapat mengakses berkas
rekam medis setelah disumpah menurut peraturan.
f. Petugas Rekam Medis

18. 4. Yang berhak mengentri / menulis catatan kedalam rekam medis adalah tenaga
kesehatan yang ikut memberikan pelayanan langsung kepada pasien, meliputi :
a. Dokter dan dokter gigi
b. Perawat
c. Bidan
d. Ahli Gizi
e. Radiografer / Radioterapis
f. Analis kesehatan (laborat)
g. Apoteker (Farmasi Klinis)
h. Perekam Medis
i. Fisioterapis
5. Penulisan berkas rekam medis yang dilakukan oleh Asisten DPJP harus dilakukan
verifikasi oleh DPJP (harus dibaca dan ditandatangani oleh DPJP) dalam waktu kurang
dari 24 jam.
6. Penulisan dalam rekam medis harus dapat terbaca minimal oleh tiga orang.
7. Penulisan di dalam berkas rekam medis tidak diperkenankan memakai tinta merah.
STANDAR MOI 12
Sebagai bagian dari kegiatan monitoring dan peningkatan performen, rumah sakit secara
regular menilai isi dan kelengkapan dari rekam medis pasien.
1) Pedoman Pelayanan Rekam Medis
2) Kebijakan Pelayanan Rekam Medis ( Poin VI. Review Rekam Medis)
1. Review dokumen rekam medis akan dilakukan setiap 3 bulan sekali.
2. Tempat pelaksanaan review :
a. Review secara terbuka terhadap Dokumen RM pasien yang masih dirawat
dilakukan di SMF masing-masing
b. Review secara tertutup terhadap Dokumen RM pasien pulang dilakukan di Instalasi
Rekam Medis
3. Review rekam medis dilakukan dengan menggunakan sample dengan jumlah dokumen
rekam medis yang dilakukan review adalah :
a. Pasien yang sedang dirawat (5 setiap SMF)
b. Pasien yang sudah pulang (5 setiap SMF)
4. Review dilakukan oleh tim reviewer yang memiliki kewenangan untuk membuat entri
dalam catatan medis pasien yang terdiri dari :
a. Staf medis

19. b. Tenaga perawat
c. Profesional klinis terkait yang berwenang membuat entri di dalam catatan klinis
pasien
d. Petugas Rekam Medis
5. Alat review menggunakan “Lembar Review Rekam Medis Sesuai Standard Akreditasi
Rumah Sakit” yang menilai :
a. Ketepatan waktu
b. Kelengkapan
c. Keterbacaan
d. Proses penilaian pada isi catatan klinis yang diwajibkan undang-undang atau
peraturan.
6. Hasil proses review dimasukkan ke dalam mekanisme pengawasan mutu rumah sakit.