Dokumen tersebut membahas dasar hukum terkait manajemen berbasis sekolah, pendidikan inklusif, sekolah ramah anak, kecakapan hidup, dan studi kasus pelanggaran hukum di sekolah. Beberapa pasal UUD 1945 dan peraturan pemerintah seperti UU Sisdiknas dan Kepmen tentang Standar Pelayanan Minimal dipaparkan sebagai landasan hukum terkait topik-topik tersebut.

1. DASAR HUKUM
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
SEKOLAH INKLUSI
SEKOLAH RAMAH ANAK
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
1

2. TUJUAN SESI
• Mengidentifikasi dasar hukum
MBS,PAKEM,PSM,
• Mengidentifikasi dasar hukum Sekolah
inklusif;
• Mengidentifikasi dasar hukum Sekolah
ramah anak
• Mengidentifikasi dasar hukum
Pendidikan Kecakapan Hidup
2

3. Studi kasus
• Ada guru yang dilaporkan ke polisi oleh orang
tuanya karena memberikan hukuman berlari
mengelilingi lapangan dan akhirnya si anak
pingsan.
• Kepala sekolah diperiksa oleh Banwas karena
dituduh menggelapkan dana BOS.
• Ada anak tuna rungu yang rumahnya di dekat
SD tetapi tidak bersekolah karena jauh dari
SDLB, tidak mampu, dan ditolak untuk masuk
ke SD terdekat tersebut.
3

4. Dasar hukum
Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya.
(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang diatur dengan undang-undang.
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya
dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara
serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk
kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
4

5. DASAR HUKUM
1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang
Penyandang Cacat
4. Konvensi Hak Anak (PBB 1989)Undang-
undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak
5. Kepmen no 129ª/u/2004 tahun 2004tentang
Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan
5