More Related Content
Similar to MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
Similar to MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx (20)
MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN.pptx
- 1. MEMAHAMI PROSES TERBENTUKNYA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DR. M. IRWAN TAHIR, A.P, M.SI
- 2. NDRAHA (2000): SOSIOLOGI PEMERINTAHAN ADALAH KAJIAN TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN RAKYAT AKAN JASA PUBLIK YANG TIDAK DIPRIVATISASIKAN DAN LAYANAN CIVIL DILIHAT DARI SUDUT PROSES SOSIAL, INSTITUSI SOSIAL, PERILAKU SOSIAL DAN SISTEM NILAI YANG DIANUT OLEH SUATU KELOMPOK MASYARAKAT
- 4. BEBERAPA TEORI TERBENTUKNYA NEGARA 1. TEORI KONTRAK SOSIAL (SOCIAL CONTRACT THEORY) 2. TEORI EVOLUSI (EVOLUTIONARY THEORY) 3. TEORI KEKUASAAN (POWER THEORY) 4. TEORI HUKUM ALAM (NATURAL LAW THEORY) 5. TEORI FUNGSIONAL (FUNCTIONAL THEORY) 6. TEORI KULTURAL (CULTURAL THEORY) DR. M. IRWAN TAHIR, M.Si
- 5. Rakya t NEGARA Penyelenggara Negara LEGISLATI F EKSEKUTI F YUDIKATI F Kadaulatan Kekuasaan Kewenangan Organ Vertikalk Organ Vertikal Organ Vertikalk Organ Horizontal Organ Vertikalk Organ Horizontal Pemerintahan dalam arti luas Pemerintahan dalam arti sempit Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan untuk kesejahteraan SIKLUS PEMERINTAHAN DALAM NEGARA DEMOKRASI Dr. M. Irwan Tahir, A.P, M.Si
- 6. WHAT IS A GOVERNMENT? GOVERNMENT IS AN INSTITUTIONAL ARRANGEMENT THAT PEOPLE DEVELOP ONCE THEY START LIVING UNDER SEDENTARY CONDITIONS AND WITH GROWING POPULATIONS, SO THAT THEY CAN BE ASSURED THAT INTERNAL AND EXTERNAL ORDER AND SAFETY ARE MAINTAINED AS BEST AS POSSIBLE DESPITE THE FACT THAT THEY LIVE IN IMAGINED COMMUNITIES (RAADSCHELDERS AND STILLMAN 2017, 1) DR. M. IRWAN TAHIR, M.Si
- 7. THREE AGES OF GOVERNMENT? 1. SELF-GOVERNMENT AMONG PEOPLE, WHICH LASTED SOME 4,000 YEARS, 2. GOVERNMENT ABOVE A SOCIETY WITH SUBJECTS, WHICH LASTED ALMOST 6,000 YEARS, AND IN MANY COUNTRIES IN THE WORLD CONTINUES TO EXIST, AND 3. GOVERNMENT IN A SOCIETY WITH CITIZENS, WHICH REPRESENTS A TYPE OF GOVERNMENT THAT EMERGED DURING THE TIME OF THE ATLANTIC REVOLUTIONS; THIS TYPE OF DEMOCRATIC GOVERNMENT REPRESENTS A SET OF INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS TO WHICH CITIZENS AND GOVERNMENTS ARE STILL ADJUSTING. DR. M. IRWAN TAHIR, M.Si
- 8. KAITAN ANTARA NEGARA DAN PEMERINTAH • NEGARA: NEGARA ADALAH SUATU WILAYAH GEOGRAFIS YANG MEMILIKI BATAS-BATAS TERTENTU DAN DIATUR OLEH SUATU PEMERINTAHAN. NEGARA MELIBATKAN STRUKTUR KELEMBAGAAN, OTORITAS, DAN KEDAULATAN DI TINGKAT NASIONAL. • PEMERINTAH: PEMERINTAH ADALAH BADAN ATAU KELOMPOK ORANG YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN NEGARA. PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK MENJALANKAN FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAHAN, SEPERTI MEMBUAT KEBIJAKAN, MENJAGA KEAMANAN, DAN MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK. DR. M. IRWAN TAHIR, M.Si
- 9. HUBUNGAN FUNGSIONAL ANTARA NEGARA DAN PEMERINTAH • NEGARA ADALAH KONSEP YANG LEBIH LUAS YANG MENCAKUP WILAYAH, PENDUDUK, DAN KEDAULATAN. PEMERINTAH ADALAH LEMBAGA ATAU BADAN YANG DIAKUI DAN DITUGASI UNTUK MENGELOLA DAN MENGATUR URUSAN NEGARA. • PEMERINTAH BERTINDAK SEBAGAI AGEN UTAMA NEGARA DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEBIJAKAN, MENJALANKAN PEMERINTAHAN SEHARI-HARI, DAN MENJAGA KETERTIBAN DALAM MASYARAKAT. DR. M. IRWAN TAHIR, M.Si
- 10. KETERGANTUNGAN ANTARA NEGARA DAN PEMERINTAH • NEGARA MEMBUTUHKAN PEMERINTAHAN UNTUK MENGELOLA DAN MENJALANKAN KEGIATAN-KEGIATAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MENJAGA KEAMANAN, KEADILAN, DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. • PEMERINTAH MEMBUTUHKAN NEGARA KARENA PEMERINTAH BEROPERASI DALAM SUATU WILAYAH YANG DIAKUI SECARA HUKUM, DAN MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN TINDAKAN DI DALAM WILAYAH TERSEBUT. DR. M. IRWAN TAHIR, M.Si
- 11. OTORITAS DAN LEGITIMASI • OTORITAS NEGARA DIBERIKAN OLEH KEDAULATAN, YANG MERUPAKAN HAK DAN KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN DAN ATURAN DI WILAYAH TERTENTU. PEMERINTAH MERUPAKAN WAKIL ATAU LEMBAGA YANG MENGGUNAKAN OTORITAS INI UNTUK MENGAMBIL KEBIJAKAN DAN MENGELOLA PEMERINTAHAN. • PEMERINTAH MENDAPATKAN LEGITIMASI DAN WEWENANGNYA DARI NEGARA DAN DIHARAPKAN BERTINDAK SESUAI DENGAN KEPENTINGAN NEGARA DAN MASYARAKAT. DR. M. IRWAN TAHIR, M.Si
- 12. PERUBAHAN PEMERINTAHAN • PEMERINTAHAN DAPAT BERUBAH TANPA MENGUBAH NEGARA. PERUBAHAN PEMERINTAHAN BISA TERJADI MELALUI PEMILIHAN UMUM, REVOLUSI, ATAU PROSES POLITIK LAINNYA, TETAPI NEGARA TETAP BERLANJUT. • NEGARA SEBAGAI ENTITAS POLITIK UTAMA TETAP EKSIS MESKIPUN PEMERINTAHAN DAPAT BERUBAH DARI WAKTU KE WAKTU. DR. M. IRWAN TAHIR, M.Si
- 13. GOVERNANCE MENURUT NDRAHA Dr. M. Irwan Tahir, A.P, M.Si
- 14. KOLABORA TIF PARADIGMA BARU ILMU PEMERINTAHAN PRIVATE SECTOR STATE/ GOVERNMEN T SOCIETY PEMBANGUNA N PERLINDUNGA N PENGATURAN PELAYANAN PEMBERDAYAA N Gejala kepemerintahan Dr. M. Irwan Tahir, A.P, M.Si
- 15. 6 (Enam) Asumsi tentang Organisasi Pemerintah : 1. Pemerintah adalah organisasi formal yang kompleks; 2. Pemerintah melingkupi seluruh Masyarakat; 3. Pemerintah secara potensial mempunyai ruang lingkup Yang tidak terbatas dalam menentukan perihal keputusan dan pengaruh yang ditimbulkannya; 4. Afiliasi keanggotaan oleh individu (warga negara) diakui secara otomatis melalui kelahiran dan diakhiri karena kematian; 5. Pemerintah menjalankan monopoli dalam penggunaan kekuasaan atau delegasi atasnya; 6. Terdapat banyak pendukung pemerintah yang mempunyai tujuan bertentangan sehingga harus dipenuhi oleh kegiatan pemerintah & memberikan setiap kepentingan yang berbeda cara pemecahan yang berbeda, apabila berbagai konflik tidak dapat diatasi melalui komunikasi dan transaksi. Sumber : Kuhn, 1976 Dr. M. Irwan Tahir
- 16. 5 (Lima) Tipe tentang Organisasi Pemerintah : 1. Tipe Organisasi Kerja sama/kooperatif 2. Tipe Organisasi Pencari Keuntungan 3. Tipe Organisasi Pelayanan 4. Tipe Organisasi Penekan 5. Tipe Organisasi Kombinasi Sumber : Kuhn, The Logic of Sosial System,1976 Dr. M. Irwan Tahir
- 17. ORGANISASI KERJASAMA ATAU KOOPERATIF • ORGANISASI KERJASAMA ATAU KOOPERATIF YAITU ORGANISASI PEMERINTAH YANG DIBENTUK UNTUK MENJALANKAN FUNGSI UTAMANYA MENGKOORDINASIKAN BERBAGAI KEGIATAN YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR ATAU LINTAS WILAYAH. ORGANISASI-ORGANISASI BKKBN ( BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL), ATAU BKSP JABODETABEK (BADAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN JAKARTA-BOGOR-DEPOK-TANGERANG- BEKASI) MERUPAKAN CONTOH TIPE ORGANISASI KERJA SAMA. Dr. M. Irwan Tahir
- 18. ORGANISASI PENCARI KEUNTUNGAN • ORGANISASI PENCARI KEUNTUNGAN ADALAH ORGANISASI PEMERINTAH YANG DIBENTUK UNTUK MEMBERIKAN KEUNTUNGAN BAGI PEMERINTAH (PROFIT CENTRE). KEUNTUNGAN TERSEBUT KEMUDIAN DIGUNAKAN KEMBALI UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAHAN SECARA LEBIH MELUAS. CONTOH ORGANISASI TIPE INI MISALNYA DINAS PASAR, BULOG (BADAN URUSAN LOGISTIK) SERTA BERBAGAI BUMN (BADAN USAHA MILIK NEGARA) MESKIPUN ENTITAS INI SEBENARNYA MERUPAKAN ORGANISASI PEMERINTAH SEMU (QUASI PUBLIC SECTOR). • Dr. M. Irwan Tahir
- 19. ORGANISASI PELAYANAN • ORGANISASI PELAYANAN ADALAH ORGANISASI PEMERINTAH YANG DIBENTUK UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT, BAIK SECARA GRATIS MAUPUN DIPUNGUT BIAYA. TIPE INI PALING BANYAK DIJUMPAI SEIRING DENGAN FUNGSI UTAMA PEMERINTAH SEBAGAI PELAYANAN MASYARAKAT (PUBLIC SERVANT). CONTOH ORGANISASI TIPE INI MISALNYA DINAS PENDIDIKAN, DINAS SOSIAL, SERTA BERBAGAI ORGANISASI DEPARTEMEN DI TINGKAT NASIONAL. Dr. M. Irwan Tahir
- 20. ORGANISASI PENEKAN • ORGANISSI PENEKAN ADALAH ORGANISASI PEMERINTAH YANG DIBENTUK DENGAN FUNGSI UTAMA MEMBERIKAN TEKANAN KEPADA MASYARAKAT AGAR MAU MEMATUHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAUPUN KEBIJAKAN PUBLIK YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH. KEPATUHAN MASYARAKAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK LAINNYA DAPAT DILAKUKAN SECARA SUKARELA, IKUT-IKUTAN ATAU KARENA DIPAKSA. CONTOH ORGANISASI PENEKAN MISALNYA INSTITUSI POLRI, TNI, KEJAKSAAN, PENGADILAN, SATPOL PP DAN LAIN SEBAGAINYA YANG SEJENIS. Dr. M. Irwan Tahir
- 21. ORGANISASI KOMBINASI • ORGANISASI KOMBINASI ADALAH ORGANISASI PEMERINTAH YANG DIBENTUK DENGAN FUNGSI UTAMA LEBIH DARI SATU MACAM, SEHINGGA TERBENTUK FUNGSI KOMBINASI. KOMBINASINYA DAPAT BERUPA FUNGSI PELAYANAN DAN FUNGSI PENCARI KEUNTUNGAN SEPERTI DINAS KIMPRASWIL, DINAS TATA RUANG DAN LAIN SEBAGAINYA. KOMBINASI LAINNYA DAPAT BERUPA FUNGSI KOORDINASI DAN FUNGSI MENCARI KEUNTUNGAN SEPERTI BADAN OTORITA BATAM, KAPET (KAWASAN PEMBANGUNAN EKONOMI TERPADU) DI BEBERAPA DAERAH. KOMBINASI LAINNYA DAPAT BERUPA FUNGSI KOORDINASI DAN FUNGSI PENEKAN SEPERTI ORGANISASI BAKOR KAMLA (BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT). Dr. M. Irwan Tahir
- 23. DR. M. IRWAN TAHIR, M.Si
Editor's Notes
- Teori Kontrak Sosial menyatakan bahwa masyarakat awalnya dalam keada alam yang tidak teratur dan membentuk kontrak sosial untuk membentuk negara dan pemerintah guna menciptakan ketertiban dan melindungi hak-hak individu. Teori Evolusi menyatakan bahwa negara dan pemerintah berkembang secara alami seiring waktu, dari kelompok kecil menjadi entitas politik yang kompleks. Teori Kekuasaan menekankan bahwa negara dan pemerintah terbentuk untuk mengorganisir dan mendistribusikan kekuasaan di masyarakat. Teori Hukum Alam berpendapat bahwa terdapat hukum-hukum alam yang mendasari eksistensi negara dan pemerintah. Teori Fungsional menyatakan bahwa negara dan pemerintah ada untuk memenuhi fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Teori Kultural menyoroti peran nilai-nilai budaya dalam pembentukan negara dan pemerintah.
- Pemerintah adalah pengaturan kelembagaan yang dikembangkan orang begitu mereka mulai hidup dalam kondisi menetap dan dengan populasi yang terus bertambah, sehingga mereka dapat diyakinkan bahwa ketertiban dan keamanan internal dan eksternal dipertahankan sebaik mungkin terlepas dari kenyataan bahwa mereka hidup dalam komunitas yang dibayangkan (Raadschelders dan Stillman 2017, 1)
- (1) pemerintahan sendiri di antara orang-orang, yang berlangsung sekitar 4.000 tahun, (2) pemerintahan di atas masyarakat dengan subyek, yang berlangsung hampir 6.000 tahun, dan di banyak negara di dunia terus ada, dan (3) pemerintahan dalam masyarakat dengan warga negara, yang mewakili jenis pemerintahan yang muncul selama masa Revolusi Atlantik; Jenis pemerintahan demokratis ini mewakili seperangkat pengaturan kelembagaan yang masih disesuaikan oleh warga negara dan pemerintah.