Dokumen menjelaskan kerangka mekanisme kerja lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memiliki peran dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program pendidikan nonformal dan informal. Kerja sama antar lembaga pemerintah dan nonpemerintah diperlukan untuk menggerakkan sumber daya lokal

1. KERANGKA MEKANISME KERJA LEMBAGA
DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
Pemerintah Pemerintah Pemerintahan
Pemerintah Kantor
Daerah Kabupaten/ Desa/
Pusat Dewan Propinsi Dewan Kota Dewan
Camat
Komite Kelurahan
Pendidikan Pendidikan Pendidikan PLS
Instansi Instansi
LSM & LSM &
Sektretariat Bidang PNF Sektor Bidang PNF Sektor Tokoh kunci
Ormas Ormas
Dinas Propinsi Dinas Kab/Kota Lembaga Kema syarakatan
DITJEN PNFI Kantor Cabang Dinas Instansi
Pendidikan Tenaga Pendidikan Sektor
LSM &
Fungsional Penilik Kab/Kota
Ormas
Direktorat
Penilik Pamong TLD
Belajar
Tenaga Fungsional PKBM
UPT UPTD UPTD
P2PNFI/BP-PNFI BPKB SKB SATUAN
PROGRAM
Pamong Pamong Pamong
Belajar Belajar Belajar CALON
KELOMPOK
Koordinasi:  Koordinasi:  Koordinasi: SASARAN
 Perumusankebijakanberdasarkankebutuhandaerahkabupaten/kota  Perumusankebijakanberdasarkankebijakanpusatdankebutuhan  Perumusankebijakanberdasarkankebutuhandaerahmengacuke  Koordinasi:
 Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, danpenilaian program daerahkabupaten/kota padakebijakanpusatdandaerah  Pelaksanaan, pengendalian, danpenilaian program  Koordinasi :
 perencanaankebutuhanpengembangankawasankecamatan  Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, danpenilaian  Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, danpenilaian dariinstansisektor  Penggerakkansumberdayalokal
 Perumusanstandarkompetensi, program program program  Perencanaankebutuhanpengembangankawasankecamatan  Perumusankebutuhanpendidikanluarsekolah
dankelembagaantingkatnasional  Perencanaankebutuhanpengembangankawasankecamatan  perencanaankebutuhanpengembangankawasankabupaten/kot  Layananbantuanteknisdan/atau program  Pelaksanaan program
 Penyusunanpanduanperumusanstandar  Penyusunankerangkastandarkompetensi, program a  Fasilitasipemenuhankebutuhansumberdayadanpembinaandariluar  Penilaianpelaksanaan program
 Standarisasidanakreditasitingkatnasional dankelembagaanuntuktingkatkabupaten/kota  Perumusanstandarkompetensi, program  Fasilitasipemenuhankebutuhansumberdayadan
 Layananbantuanteknis, program,  Standarisasidanakreditasi dankelembagaantingkatkabupaten/kota pembinaandariluar
danadansaranapendidikandalamrangkatugaspembantuan  Layananbantuanteknis, program, dana,  Standarisasidanakreditasikompetensi, program
 Fasilitasipemenuhankebutuhansumberdayadanpembinaandariluar saranapendidikandalamrangkatugaspembantuan dankelembagaan
(dekonsentrasi)  Layananbantuanteknisdan/atau program
 Fasilitasipemenuhankebutuhansumberdayadanpembinaandarilu  Fasilitasipemenuhankebutuhansumberdayadanpembinaandarilu
ar ar