Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami kami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian, dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.[1]
Inti dari kurikulum merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.[2] Penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan sehingga implementasi Kurikulum Merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan.[3]
Rasional pelaksanaan Kurikulum Merdeka
Berbagai studi nasional dan internasional memperlihatkan bahwa Indonesia telah lama mengalami krisis dan kesenjangan pembelajaran. Beragam faktor dan banyak hal lainnya ikut berkontribusi menjadi penyebab masalah tersebut. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun memperburuk krisis dan semakin melebarkan kesenjangan pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia yang mengalami ketertinggalan pembelajaran (learning loss) sehingga mereka kesulitan untuk mencapai kompetensi dasar sebagai peserta didik.
Pada kondisi khusus Pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat tetap mengacu kepada Kurikulum 2013, mengacu kepada Kurikulum Darurat yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Pemerintah, atau melakukan penyederhanaan Kurikulum 2013 secara mandiri. Dalam Keputusan Menteri tersebut Kurikulum Darurat disebut sebagai Kurikulum pada Kondisi Khusus.
Berdasarkan implementasinya, diperoleh fakta bahwa siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada siswa yang menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. Itulah p
Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami kami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian, dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.[1]
Inti dari kurikulum merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.[2] Penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan sehingga implementasi Kurikulum Merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan.[3]
Rasional pelaksanaan Kurikulum Merdeka
Berbagai studi nasional dan internasional memperlihatkan bahwa Indonesia telah lama mengalami krisis dan kesenjangan pembelajaran. Beragam faktor dan banyak hal lainnya ikut berkontribusi menjadi penyebab masalah tersebut. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun memperburuk krisis dan semakin melebarkan kesenjangan pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia yang mengalami ketertinggalan pembelajaran (learning loss) sehingga mereka kesulitan untuk mencapai kompetensi dasar sebagai peserta didik.
Pada kondisi khusus Pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat tetap mengacu kepada Kurikulum 2013, mengacu kepada Kurikulum Darurat yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Pemerintah, atau melakukan penyederhanaan Kurikulum 2013 secara mandiri. Dalam Keputusan Menteri tersebut Kurikulum Darurat disebut sebagai Kurikulum pada Kondisi Khusus.
Berdasarkan implementasinya, diperoleh fakta bahwa siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada siswa yang menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. Itulah p
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi
2023
REKOGNISI
PEMBELAJARAN
LAMPAU (RPL)
2. Pembelajaran
sepanjang hayat
(life-long learning)
Perguruan Tinggi
memberikan
kesempatan
seluasnya terhadap
metode
pembelajaran
mahasiswa menuju
kompetensi unggul
Memberikan
kesempatan
kepada semua
orang untuk
melanjutkan
pendidikan di level
pendidikan tinggi
Dasar Hukum
Undang Undang No.12
Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi
Permendikbudristek No. 41
Tahun 2021 tentang Rekognisi
Pembelajaran Lampau
Permendikbud No. 3 Tahun
2020 ttg Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
Kepdirjendiktiristek
No. 162/E/KPT/2022
tentang Petunjuk
Teknis RPL pada PT
yang
menyelenggarakan
Pendidikan
Akademik
3. Rekognisi Pembelajaran
Lampau (RPL)*
3
✔ RPL untuk melanjutkan
Pendidikan formal
RPL tipe A
RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran
seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal,
nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai
dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk
melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu
Penyelenggaraan
RPL meliputi :
RPL tipe B
✔ RPL untuk melakukan Penyetaraan
dengan Kualifikasi tertentu
*berdasarkan Permenristekdikti No. 41 tahun
2021
4. 6
Dalam melaksanakan RPL, pemimpin perguruan tinggi dapat
membentuk unit pelaksana RPL atau menambahkan fungsi
pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada pada
perguruan tinggi sebagai pengelola RPL
RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan
Capaian Pembelajaran secara parsial
untuk melanjutkan ke Pendidikan
formal, yaitu pengakuan hasil belajar yang
diperoleh dari:
1. program studi pada Perguruan
Tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau
informal; dan/atau
3. pengalaman kerja setelah lulus
jenjang pendidikan menengah atau
bentuk lain yang sederajat.
RPL Tipe A
RPL Tipe B dilakukan melalui pengakuan
Capaian Pembelajaran secara holistik
terhadap hasil belajar yang diperoleh pada
pendidikan formal, nonformal, informal, dan
pengalaman kerja, untuk mendapatkan
pengakuan kesetaraan dengan jenjang
Kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI) paling rendah jenjang 8
(delapan) bagi calon dosen yang ditetapkan
berdasarkan deskripsi jenjang KKNI
RPL Tipe B
A B
Tipe RPL
5. 7
RPL Tipe A
Persyaratan peserta :
1. paling rendah lulus sekolah menengah atas atau
bentuk lain yang sederajat; dan
2. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau
pengalaman kerja yang relevan dengan program
studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh.
Persyaratan peserta:
1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah
lulusan pendidikan menengah, sederajat, atau
setara;
2. memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak
dapat diperoleh dari program studi yang tersedia
di Perguruan Tinggi, meliputi:
a. kompetensi keahlian spesifik atau unik
yang diperoleh dari pengalaman kerja
yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
b. kompetensi keahlian langka yang dimiliki
oleh sekelompok orang yang jumlahnya
sangat sedikit atau terbatas;
RPL Tipe B
7. Jenis RPL Tipe A
Perolehan Kredit
Skema RPL Tipe A melalui proses
rekognisi :
1. Pendidikan Formal dan
pengalaman kerja,
2. Pendidikan Nonformal
3. Pendidikan Informal
4. Pengalaman Kerja
Transfer Kredit
Skema RPL Tipe A melalui proses
pengakuan capaian pembelajaran
terhadap hasil belajar pendidikan
formal yang diperoleh dari program
studi pada perguruan tinggi
sebelumnya
8. Transfer Kredit
Skema Transfer Kredit untuk
melanjutkan ke jenjang yang lebih
tinggi bagi lulusan Pendidikan vokasi
(khusus jenjang Diploma saja)
Alih jenjang
Skema Transfer Kredit untuk
lulusan dari pendidikan vokasi
melanjutkan ke Pendidikan
akademik
Lintas Jalur
9. 01
02
03
04
Evaluasi Diri Calon
Mahasiswa
Pada tahap ini, formulir evaluasi diri
yang telah diajukan oleh calon peseíta,
diverifikasi dan divalidasi oleh asesor.
Dengan formulir evaluasi diri ini calon
peserta diberikan kesempatan untuk
menentukan tingkat profisiensi
pengetahuan dan ketrampilan yang telah
mereka miliki, baik daíi pendidikan
nonformal, informal, maupun dari
pengalaman kerja di
industri yang relevan.
Wawancara dengan Asesor
Jika, menurut informasi yang diberikan
dalam evaluasi diri, calon tersebut
menunjukkan potensi untuk dapat
mengikuti RPL, maka pada tahap
berikutnya adalah pengumpulan bukti
lebih lanjut melalui wawancara.
Dengan wawancara ini, calon dan
asesor berkesempatan untuk
melakukan percakapan profesional
tentang pengetahuan dan
keterampilan yang dibutuhkan.
Mengumpulkan Bukti
Tambahan
Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh
pada tahap teísebut di atas, calon dapat
diberikan kesempatan untuk mengumpulkan
bukti dokumenteí lebih lanjut untuk
mendukung pemenuhan klaim calon atas
peínyataan kriteria unjuk kerja unit
kompetensi atau klaster kompetensi, atau
kriteria capaian pembelajaran mata kuliah
atau modul pembelajaran yang masih
dianggap kurang.
Demonstrasi
Jika hasil evaluasi diri dan wawancara
menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis
calon masih belum memadai, maka asesmen
dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya,
yaitu mengamati dan menilai kinerja calon
dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan
keterampilan pada capaian pembelajaran
mata kuliah yang akan direkognisi.
Asesmen dapat dilakukan dengan metoda
bertanya (asesmen tulis), memberikan
tugas terstruktur atau tugas praktik, atau
jika diperlukan melakukan observasi di
tempat kerja calon.
Penilaian/asesmen dilakukan oleh asesor RPL dari Program studi yang
memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon:
1. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan
penilaian dan pengakuan CP.
2. Selain dosen tetap, perguruan tinggi dapat menunjuk praktisi dan
organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk
melakukan penilaian dan pengakuan CP.
Mekanisme Asesmen RPL Tipe A
10. pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling
sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan
asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran,
pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL
peraturan akademik yang memuat peraturan
akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit
batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama
studi.
Pengakuan Capaian Pembelajaran secara
parsial diberikan dalam bentuk perolehan
satuan kredit semester (sks)
9
RPL Tipe A
diselenggarakan oleh program studi yang
terakreditasi paling rendah
B atau Baik Sekali
Pemimpin Perguruan tinggi
menetapkan
11. Calon menyiapkan dokumen
portofolio pembuktian Capaian
Pembelajaran yang relevan dengan
mata kuliah / kelompok mata
kuliah pada program studi PT yang
dituju.
PT melaporkan mahasiswa
yang diterima melalui jalur RPL
ke dalam PDDIKTI
Pemohon/Calon
mendaftarkan dan
melakukan konsultasi
dengan pengelola RPL pada
Perguruan Tinggi.
Pengelola RPL melakukan
proses asesmen
rekognisi sesuai
prosedur dan kriteria
yang ditetapkan untuk
setiap Mata Kuliah
/kelompok Mata Kuliah.
Direkognisi?
Pemimpin PT menetapkan
SK tentang daftar mata
kuliah dan jumlah SKS yang
direkognisi
Selesai
Tidak
Tahapan penyelenggaraan RPL Tipe A
Aplikasi Pelaporan
pelaksanaan RPL PT
Akademik
pemimpin PT dapat
membentuk unit
pelaksana
RPL/menambahkan
fungsi pelaksanaan
RPL pada unit yang
sudah ada
Pengelola RPL melaporkan
kesiapan pelaksanaan RPL
melalui verifikasi pemenuhan
dokumen persyaratan secara
mandiri dalam sistem
informasi RPL yang dikelola
oleh Ditjen Dikti
Ya
s
i
n
k
r
o
n
i
s
a
s
i
14. Kenapa SIERRA?
Sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat 245 PT yang melaksanakan
RPL tanpa ada pengawasan dari Kementerian sehingga dibutuhkan
aplikasi yang dapat berfungsi sebagai pendataan pelaksanaan RPL
SIERRA menjadi evaluasi perguruan tinggi dalam menjamin bahwa
penyelenggaraan RPL sudah memenuhi ketentuan
Data yang didapatkan dari aplikasi SIERRA akan digunakan sebagai
bahan kebijakan RPL ke depan serta menjadi acuan masyarakat dalam
menentukan pilihan mengambil pendidikan tinggi
16. 13
1. Diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat
Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.
2. Dapat diselenggarakan oleh PT pada program studi dengan
peringkat Akreditasi paling rendah Baik atau C, dengan
ketentuan dalam penyelenggaraannya program studi tersebut
harus didampingi oleh PT dengan peringkat Akreditasi paling
rendah Baik Sekali atau B.
Pemimpin Perguruan tinggi
menetapkan
pedoman penyelenggaraan RPL yang
memuat paling sedikit mengenai prosedur, kriteria calon,
metode dan instrumen asesmen, pelaksanaan asesmen
dan kriteria penetapan kesetaraannya
Calon dosen yang ditetapkan melalui RPL
Tipe B hanya dapat bertugas sebagai
dosen pada perguruan tinggi
pengusul.
RPL Tipe B
17. Ditjen Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi u.p.
Direktorat Pembelajaran
dan Kemahasiswaan
melakukan verifikasi
terhadap dokumen
usulan penyetaraan
dosen
Calon menyiapkan kelengkapan
dokumen pembuktian Capaian
Pembelajaran yang relevan
dengan kompetensi yang
diperlukan oleh Program Studi dan
berkonsultasi dengan Program
Studi pada PT yang memerlukan
dosen
Pengelola RPL melakukan
proses asesmen penyetaraan
sesuai prosedur dan kriteria
yang ditetapkan dalam
pedoman RPL PT
setara?
Pemimpin PT mengajukan usulan
penetapan kesetaraan kepada Dirjen
Dikti Ristek dengan melampirkan
dokumen sebagaimana ditentukan
dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan
RPL Ditjen DIKTIRISTEK
Ya
Selesai
Tidak
PT yang memerlukan Dosen pada
suatu prodi melakukan kajian
tentang keperluan dosen yang
memiliki keahlian tertentu /
keahlian langka
Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe
Valid?
B
Tidak
Ditjen DIKTIRISTEK atas nama
Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi menerbitkan SK
Penyetaraan kepada calon yang
dinyatakan memenuhi syarat.
Ya
18. 1
5
Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta
bukti tambahan dengan meminta calon untuk mengikuti wawancara, ujian tulis
atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya
Asesor RPL dari kalangan profesional dapat berasal dari organisasi
profesi yang kredibel (bila organisasi profesi telah ada) atau
perwakilan industri atau forum bidang keahlian sejenis yang kredibel
dan relevan
Tim Asesor RPL yang anggotanya paling sedikit terdiri dari
akademisi dan profesional di bidang keahlian yang relevan
melakukan proses asesmen kesetaraan.
Asesor
RPL Tipe B
19. Terima
Kasih
Education is the most
powerful weapon which you
can use to change the world
(Nelson Mandela)
Image:
shutterstock.com
16