Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami kami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian, dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.[1]
Inti dari kurikulum merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.[2] Penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan sehingga implementasi Kurikulum Merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan.[3]
Rasional pelaksanaan Kurikulum Merdeka
Berbagai studi nasional dan internasional memperlihatkan bahwa Indonesia telah lama mengalami krisis dan kesenjangan pembelajaran. Beragam faktor dan banyak hal lainnya ikut berkontribusi menjadi penyebab masalah tersebut. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun memperburuk krisis dan semakin melebarkan kesenjangan pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia yang mengalami ketertinggalan pembelajaran (learning loss) sehingga mereka kesulitan untuk mencapai kompetensi dasar sebagai peserta didik.
Pada kondisi khusus Pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat tetap mengacu kepada Kurikulum 2013, mengacu kepada Kurikulum Darurat yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Pemerintah, atau melakukan penyederhanaan Kurikulum 2013 secara mandiri. Dalam Keputusan Menteri tersebut Kurikulum Darurat disebut sebagai Kurikulum pada Kondisi Khusus.
Berdasarkan implementasinya, diperoleh fakta bahwa siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada siswa yang menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. Itulah p
Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami kami konsep dan menguatkan kompetensi. Dalam proses pembelajaran guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum ini terdapat proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Kemudian, dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek ini tidak bertujuan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.[1]
Inti dari kurikulum merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Hal ini dikonsep agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Misalnya, jika dua anak dalam satu keluarga memiliki minat yang berbeda, maka tolok ukur yang dipakai untuk menilai tidak sama. Kemudian anak juga tidak bisa dipaksakan mempelajari suatu hal yang tidak disukai sehingga akan memberikan otonomi dan kemerdekaan bagi siswa dan sekolah.[2] Penerapan kurikulum merdeka terbuka untuk seluruh satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, Pendidikan Khusus, dan Kesetaraan. Selain itu, satuan pendidikan menentukan pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi Kurikulum Merdeka yang mengukur kesiapan guru, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Pilihan yang paling sesuai mengacu pada kesiapan satuan pendidikan sehingga implementasi Kurikulum Merdeka semakin efektif jika makin sesuai kebutuhan.[3]
Rasional pelaksanaan Kurikulum Merdeka
Berbagai studi nasional dan internasional memperlihatkan bahwa Indonesia telah lama mengalami krisis dan kesenjangan pembelajaran. Beragam faktor dan banyak hal lainnya ikut berkontribusi menjadi penyebab masalah tersebut. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama 2 (dua) tahun memperburuk krisis dan semakin melebarkan kesenjangan pembelajaran yang terjadi di Indonesia. Banyak anak-anak Indonesia yang mengalami ketertinggalan pembelajaran (learning loss) sehingga mereka kesulitan untuk mencapai kompetensi dasar sebagai peserta didik.
Pada kondisi khusus Pandemi COVID-19, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat tetap mengacu kepada Kurikulum 2013, mengacu kepada Kurikulum Darurat yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan oleh Pemerintah, atau melakukan penyederhanaan Kurikulum 2013 secara mandiri. Dalam Keputusan Menteri tersebut Kurikulum Darurat disebut sebagai Kurikulum pada Kondisi Khusus.
Berdasarkan implementasinya, diperoleh fakta bahwa siswa pengguna Kurikulum Darurat mendapat capaian belajar yang lebih baik daripada siswa yang menggunakan Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. Itulah p
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
POS UPK PKBM SP TAHUN 2022 FINAL.pdf
1. PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM SANGGAR PAWIYATAN
PESANGGARAN – BANYUWANGI
Alamat: Jl. Ahmad Kusnan No. 26 Krajan Pesanggaram Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi
SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM SANGGAR PAWIYATAN
Nomor: 02/SK/PKBM.SP/III/2022
TENTANG
PROSEDUR OPERASIOAL STANDAR PENYELENGGARA UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan pencapaian standar kompetensi
lulusan pada satuan pendidikan, perlu diselenggarakan ujian akhir jenjang
pendidikan dalam bentuk Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK);
b. Bahwa Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) merupakan penilaian hasil
belajar warga belajar kelas akhir dalam menempuh pembelajaran di satuan
pendidikan yang bertujuan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi
lulusan untuk semua mata pelajaran;
c. Bahwa untuk menjamin standarisasi, efektifitas dan kelancaran
penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) perlu disusun
Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Pendidikan
Kesetaraan (UPK).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 65 tahun 2013 tentang
Standar Proses;
5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021
tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan
Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease
(COVID-19);
2. 6. Prosedur Operasional Standar Ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat Satuan
Pendidikan (POS UPK) Tahun Pelajaran 2021/2022 dari Direktorat
Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan
tingkat satuan pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022.
Kedua : Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
PERTAMA sebagai pedoman bagi pengelola sekolah dan pemangku kepentingan
lainnya dalam penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK).
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di : Pesanggaran
Pada tanggal : 02 Maret 2022
Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Alfan Musta’in, S. Sos. I.
3. Lampiran I : Keputusan Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Nomor : 02/SK/PKBM.SP/III/2022
Tentang : Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan
Tahun Pelajaran 2021/2022
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penilaian belajar merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan
Pendidikan. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk
mengukur capaian hasil belajar warga belajar terhadap Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
yang telah ditetapkan. Untuk mencapai standar kompetensi lulusan disetiap satuan
Pendidikan harus dilakukan ujian akhir Pendidikan Kesetaraan pada semua jenjang (Paket
A, Paket B, Paket C) melalui Ujian Pendidikan Kesetaraan(UPK). Agar ujian Pendidikan
kesetaraan dimaksud dapat terlaksana dengan baik dan efektif maka PKBM Sanggar
Pawiyatan menerbitkan prosedur operasional standar ujian Pendidikan kesetaraan (POS
UPK) tingkat satuan Pendidikan tahun 2022 untuk dijadikan pedoman dalam
penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan maupun pemangku
kebijakan.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud petunjuk teknis ini untuk mengatur mekanisme Ujian Pendidikan Kesetaraan
pada satuan pendidikan pelaksana Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK).
2. Tujuan penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) adalah sebagai
berikut:
a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui standar penilaian hasil belajar.
b. Memberikan kemerdekaan belajar dalam menilai hasil belajar yang dilakukan oleh
satuan pendidikan secara optimal bagi pendidik dalam bentuk penyelenggaraan ujian
pendidikan kesetaraan
C. Pengertian Umum
Dalam Prosedur Operasional Standar ini yang dimaksud dengan:
1. Ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut UPK
adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan
Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh
pengakuan atas prestasi belajar.
2. UPK susulan adalah ujian pendidikan kesetaraan untuk peserta didik yang berhalangan
mengikuti UPK karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh satuan pendidikan
pelaksana UPK dan disertai bukti yang sah.
3. Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat
Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut POS UPK adalah ketentuan yang mengatur
penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan UPK secara daring.
4. 4. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
5. Kisi-kisi UPK adalah acuan untuk mengembangkan dan merakit naskah soal UPK yang
disusun berdasarkan kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan
kurikulum yang berlaku.
5. BAB II
PESERTA UPK
A. Persyaratan Peserta UPK
Paket A
a. Telah atau pernah berada pada tahun terakhir pada Program Paket A;
b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SD/MI/Sederajat, mulai kelas
IV semester 1 (satu) sampai dengan kelas VI semester 1 (satu) untuk peserta didik pada
Program Paket A.
c. Terdaftar di Tingkatan 2 Kelas VI pada Dapodik per tanggal 30 Desember 2021.
Paket B
a. Telah atau pemah berada pada tahun terakhir pada Program Paket B;
b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SMP/MTs/Sederajat,
mulai kelas VII semester 1 (satu) sampai dengan kelas IX semester 1 (satu) untuk
peserta didik pada Program Paket B.
c. Terdaftar di Tingkatan 4 Kelas IX pada Dapodik per tanggal 30 Desember 2021.
d. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau
berpenghargaan sama dengan ijazah dari Satuan Pendidikan yang setingkat
lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun sebelum mengikuti ujian Satuan Pendidikan.
Paket C
a. Telah atau pemah berada pada tahun terakhir pada Program Paket C;
b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setingkat SMA/MA/Sederajat,
mulai kelas X semester 1 (satu) sampai dengan kelas XII semester 1 (satu) untuk peserta
didik pada Program Paket C/Ulya.
c. Terdaftar di Tingkatan 6 Kelas XII pada Dapodik per tanggal 30 Desember 2021.
d. Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau
berpenghargaan sama dengan ijazah dari Satuan Pendidikan yang setingkat
lebih rendah. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun sebelum mengikuti ujian Satuan Pendidikan.
B. Hak Dan Kewajiban Peserta UPK
1. Hak Peserta UPK
a. Setiap peserta didik/warga belajar yang telah memenuhi persyaratan berhak
mengikuti UPK.
b. Peserta UPK yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah dapat
mengikuti UPK susulan.
2. Kewajiban Peserta UPK
a. Mengikuti semua mata pelajaran yang diujikan.
b. Mematuhi tata tertib peserta UPK.
6. BAB III
PENYELENGGARAAN UPK
Tugas dan kewenangan satuan Pendidikan dalam pelaksanaan UPK sebagai berikut:
1. Membentuk panitia pelaksana UPK;
2. Menetapkan peserta UPK berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Dinas;
3. Melakukan sosialisasi UPK;
4. Menyusun kisi-kisi dan naskah soal UPK;
5. Mengamankan master soal beserta kelengkapannya;
6. Menggandakan naskah soal UPK berikut kelengkapannya sesuai dengan jumlah yang
dibutuhkan;
7. Mengatur ruang UPK;
8. Menetapkan pengawas ruang UPK;
9. Mencetak dan mendistribusikan kartu peserta UPK;
10. Menyiapkan sarana pendukung UPK;
11. Menyiapkan administrasi pendukung UPK;
12. Melaksanakan UPK sesuai POS UPK;
13. Melakukan pemerikasaan lembar jawaban peserta UPK;
14. Menerbitkan, menandatangani, dan membagikan hasil UPK kepada peserta UPK;
15. Melaporkan hasil UPK ke Dinas
16. Mengirimkan hasil UPK ke Kementerian melalui Dapodik sesuai ketentuan yang berlaku.
7. BAB IV
PELAKSANAAN UPK
A. Naskah UPK
a. Bentuk soal UPK terdiri atas Pilihan Ganda (PG), Pilihan Ganda Kompleks (PGK),
menjodohkan, isian, dan uraian.
b. Naskah soal UPK dirakit oleh tim penyusun soal di Forum Tutor PKBM Kab. Banyuwangi.
c. Soal mengacu pada kisi-kisi UPK yang disusun oleh Forum Tutor PKBM Kab.
Banyuwangi.
d. Naskah soal yang dibuat minimal 2 (dua) Paket terdiri atas 1 (satu) paket soal ujian dan
1 (satu) paket soal ujian susulan yang ditentukan untuk masing-masing mata pelajaran.
B. Mata Pelajaran, Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu
a. Mata pelajaran yang diujikan dalam UPK meliputi mata pelajaran sebagaimana tertuang
pada struktur kurikulum Pendidikan Kesetaraan.
b. Daftar mata pelajaran, bentuk soal, jumlah butir soal dan alokasi waktu untuk masing-
masing mata pelajaran yang diujikan diatur sebagai berikut:
Program Paket A
No Mata Pelajaran
Bentuk dan Jumlah Butir Soal Tertulis Alokasi
Waktu
(menit)
PG PGK Menjodohkan Isian Uraian
1 Pend. Agama & Budi Pekerti 10 5 5 5 5 90
2 Pend. Kewarganegaraan 10 5 5 5 5 90
3 Bahasa Indonesia 10 5 5 5 5 90
4 Matematika 10 3 5 5 2 90
5 Ilmu Pengetahuan Alam 10 3 5 5 2 90
6 Ilmu Pengetahuan Sosial 10 5 5 5 5 90
Program Paket B
No Mata Pelajaran
Bentuk dan Jumlah Butir Soal Tertulis Alokasi
Waktu
(menit)
PG PGK Menjodohkan Isian Uraian
1 Pend. Agama & Budi Pekerti 15 10 10 10 10 120
2 Pend. Kewarganegaraan 15 10 10 10 10 120
3 Bahasa Indonesia 15 10 10 10 10 120
4 Bahasa Inggris 15 10 10 10 10 120
5 Matematika 10 5 5 10 5 120
6 Ilmu Pengetahuan Alam 10 5 5 10 5 120
7 Ilmu Pengetahuan Sosial 15 10 10 10 10 120
8. Program Paket C IPS
No Mata Pelajaran
Bentuk dan Jumlah Butir Soal Tertulis Alokasi
Waktu
(menit)
PG PGK Menjodohkan Isian Uraian
1 Pend. Agama & Budi Pekerti 15 10 10 10 10 120
2 Pend. Kewarganegaraan 15 10 10 10 10 120
3 Bahasa Indonesia 15 10 10 10 10 120
4 Bahasa Inggris 15 10 10 10 10 120
5 Matematika 10 5 5 10 5 120
6 Sejarah Indonesia 15 10 10 10 10 120
7 Geografi 15 10 10 10 10 120
8 Sejarah 15 10 10 10 10 120
9 Sosiologi 15 10 10 10 10 120
10 Ekonomi 15 10 10 10 10 120
C. Jadwal UPK
1. Jadwal UPK Paket A
No Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran
1 Senin, 21 Maret 2022
13.00 – 14.30 Bahasa Indonesia
14.40 – 16.10 Pend. Agama & Budi Pekerti
2 Selasa, 22 Maret 2022
13.00 – 14.30 Matematika
14.40 – 16.10 Pend. Kewarganegaraan
3 Rabu, 23 Maret 2022
13.00 – 14.30 IPA
14.40 – 16.10 IPS
2. Jadwal UPK Paket B
No Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran
1 Senin, 21 Maret 2022
13.00 – 15.00 Bahasa Indonesia
15.00 – 17.00 Pend. Agama & Budi Pekerti
2 Selasa, 22 Maret 2022
13.00 – 15.00 Matematika
15.00 – 17.00 Pend. Kewarganegaraan
3 Rabu, 23 Maret 2022
13.00 – 15.00 IPA
15.00 – 17.00 IPS
4 Kamis, 24 Maret 2022 13.00 – 15.00 Bahasa Inggris
3. Jadwal UPK Paket C
No Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran
1 Senin, 14 Maret 2022
13.00 – 15.00 Bahasa Indonesia
15.00 – 17.00 Pend. Agama & Budi Pekerti
2 Selasa, 15 Maret 2022
13.00 – 15.00 Matematika
15.00 – 17.00 Pend. Kewarganegaraan
3 Rabu, 16 Maret 2022 13.00 – 15.00 Bahasa Inggris
9. No Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran
15.00 – 17.00 Sejarah Indonesia
4
Kamis, 17 Maret 2022 13.00 – 15.00 Sejarah
15.00 – 17.00 Ekonomi
5
Jumat, 18 Maret 2022 13.00 – 15.00 Geografi
15.00 – 17.00 Sosiologi
D. Moda Pelaksaaan UPK
Pada masa pandemic covid-19, Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) diselenggarakan
secara daring dan tatap muka dengan menerapkan protocol Kesehatan yang ketat, dimana
peserta, pengawas dan panitia memakai masker serta mencuci tangan dengan sabun, dan
menjaga jarak. Sedangkan pelaksanaan UPK berbasis daring menggunakan google forms.
E. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil UPK
Proses pemeriksaan dan pengelolaan hasil UPK diatur sebagai berikut:
1. Soal bentuk Pilihan Ganda
Soal UPK bentuk pilihan ganda dapat diperiksa manual oleh tutor sesuai mata
pelajarannya mengacu pedoman penskoran atau secara otomatis melalui google forms.
2. Soal bentuk Pilihan Ganda Kompleks, Menjodohkan, Isian Singkat, Uraian
Soal bentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian dapat
diperiksa manual oleh tutor sesuai mata pelajarannya mengacu pedoman penskoran.
F. Pengolahan Hasil UPK
Nilai UPK merupakan gabungan skor soak pilihan ganda, pilihan ganda kompleks,
menjododhkan, isian singkat, dan uraian dengan rentang nilai 0-100.
10. BAB V
PENGATURAN RUANG, PENGAWAS, DAN TATA TERTIB
A. Pengaturan Ruang UPK
1. Ruang yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan ujian serta memenuhi syarat
protocol Kesehatan;
2. Jumlah peserta dalam ruang ujian maksimal 40 orang dengan syarat tetap menjaga
jarak;
3. Setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor peserta;
4. Setiap ruang ujian disediakan denah tempat duduk peserta UPK ditempel di pintu masuk
ruang ujian;
5. Setiap ruang ujian diawasi oleh 2 orang pengawas.
B. Pengaturan Pengawas UPK
1. Pengawas UPK adalah tutor yang disiplin, jujur, bertanggung jawab dan teliti yang telah
ditetapkan oleh satuan Pendidikan;
2. Setiap mata pelajajaran UPK diawasi oleh dua orang pengawas;
3. Pengawas UPK adalah Tutor dari PKBM Penyelenggara yang mata pelajarannya tidak
sedang diujikan.
C. Tata Tertib Pengawas UPK
Tata Tertib Pengawas UPK Daring
1. Tiga puluh (30) menit sebelum ujian dimulai, Pengawas wajib memastikan
berbagai sarana pendukung pelaksanaan Pengawasan UPK daring;
2. Sepuluh (10) menit sebelum UPK daring dimulai, pengawas mulai mengecek kehadiran
siswa dalam whatsapp group yang dimiliki melalui sapaan yang baik dan memastikan
peserta telah memahami cara login pada aplikasi yang digunakan;
3. Lima (5) menit sebelum UPK daring dimulai, pengawas mengirimkan pesan berisi tata
tertib siswa dan memastikan seluruh siswa membaca dan memahami isinya dengan
baik. Tata Tertib hanya dikirim satu kali tiap hari sebelum dimulai UPK daring;
4. Pada saat Bel berbunyi UPK daring dimulai, pengawas memastikan melalui WA grup
kelas bahwa masing-masing peserta didik telah siap untuk mengerjakan soal ujian;
5. Selama UPK daring berlangsung Pengawas harus memperhatikan berbagai hal berikut:
a) Tetap aktif (online) di dalam grup whatsapp kelas untuk merespon peserta didik yang
mungkin akan bertanya tentang kejelasan soal
b) Tetap aktif (online) di dalam grup whatsapp panitia dan pengawas untuk melihat
tanda yang diberikan panitia sekaligus mengupdate informasi dari Panitia
c) Mengingatkan siswa tiap lima belas (15) menit sekali dengan pesan yang
menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan UPK daring
6. Pengawas tidak dibenarkan memberikan bantuan dalam menjawab soal kepada peserta
UPK daring;
7. Setelah bel tanda waktu ketiga berbunyi, melalui whatsapp grup pengawas
meminta peserta untuk berhenti mengerjakan soal;
8. Pengawas wajib mengecek dan memastikan semua peserta didik peserta UPK
daring telah mengerjakan;
11. Tata Tertib Pengawas UPK Luring
1. Enam puluh (60) menit sebelum ujian dimulai, Pengawas wajib memastikan
kesiapan soal dan kesediaan peserta didik mengambil naskah soal
2. Soal dibagikan tepat waktu sesuai dengan jadwal UPK luring Satuan Pendidikan
3. Selama UPK luring berlangsung Pengawas harus memperhatikan berbagai hal berikut:
a) Tidak ada pengumpulan peserta didik pengikut Ujian Luring
b) Memastikan bahwa peserta UPK luring memang tidak memiliki akses internet sama
sekali
4. Jawaban dikembalikan kepada panitia UPK sesuai waktu yang ditetapkan oleh Satuan
Pendidikan pada hari yang sama.
5. Pengawas tidak dibenarkan memberikan bantuan dalam menjawab soal kepada peserta
UPK luring.
D. Tata Tertib Peserta UPK
Tata Tertib Peserta UPK Daring
1. Peserta UPK Daring bersiap dengan gawainya masing-masing dan berada dalam kondisi
online di whatsapp grup paling lambat 5 menit sebelum jadwal UPK daring dimulai;
2. Peserta wajib mengetik kata hadir pada whatsapp grup sebagai tanda kesiapan
mengikuti UPK daring;
3. Peserta wajib memastikan kesiapan diri beserta alat yang menunjang pengerjaan UPK
daring pada aplikasi yang digunakan;
4. Peserta UPK vang terlambat hadir diperbolehkan untuk ikut ujian tetapi tidak
ada perpanjangan waktu;
5. Peserta UPK vanq tidak hadir dapat ikut UPK susulan dengan jadwal dan
waktu vang ditetapkan satuan Pendidikan;
6. Peserta UPK mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu ujian UPK daring melalui
aplikasi dimulai;
7. Selama UPK daring berlangsung peserta dilarang:
a) Menggunakan fasilitas mesin pencari yang ada di internet
b) Menanyakan jawaban soal pada siapapun
c) Bekerjasama dengan peserta lain
d) Meminta orang lain untuk mengerjakan
e) Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal
f) Mengirimkan pesan yang tidak berhubungan dengan UPK daring di whatsapp group.
8. Setelah selesai mengerjakan soal peserta diperbolehkan keluar dari aplikasi dan lapor
pada pengawas di grup whatsapp.
Tata Tertib Peserta UPK Luring
1. Memasuki ruangan setelah tanda masuk, yakni 5 (lima) menit sebelum UPK dimulai
setelah dipersilahkan oleh pengawas ruang dengan menunjukkan kartu tanda peserta
UPK;
2. Peserta UPK yang terlambat hadir diperbolehkan untuk ikut ujian tetapi tidak
ada perpanjangan waktu;
12. 3. Peserta UPK yang tidak hadir dapat ikut UPK susulan dengan jadwal dan
waktu yang ditetapkan satuan Pendidikan;
4. Mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas
ruang;
5. Peserta mulai mengerjakan soal setelah dipersilahkan oleh pengawas ruang;
6. Selama UPK berlangsung peserta dilarang:
a) Menggunakan fasilitas mesin pencari yang ada di internet
b) Menanyakan jawaban soal pada siapapun
c) Bekerjasama dengan peserta lain
d) Meminta orang lain untuk mengerjakan
e) Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal
7. Selama UPK berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan
pengawasan dari pengawas ruang;
8. Setelah selesai mengerjakan soal peserta diperbolehkan meninggalkan ruang UPK
dengan tertib.
13. BAB VI
KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN
A. Kriteria Kelulusan
Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal berikut
1. Menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap
semester;
2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
3. Mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
B. Penetapan Kelulusan
1. Kelulusan peserta didik dari satuan Pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan tutor.
2. Rumus perhitungan nilai kelulusan peserta didik sebagai berikut:
NA = (NR + NUPK) : 2
Keterangan:
NA : Nilai Akhir
NR : Nilai rata-rata rapor semester 1-5
NUPK : Nilai UPK
3. Kriteria kelulusan peserta didik sebagai berikut:
a. Memperoleh nilai sikap minimal baik;
b. Memperoleh nilai rata-rata seluruh mata pelajaran pada nilai akhir minimal 75;
c. Nilai terendah pada nilai akhir setiap mata pelajaran adalah 75;
d. Nilai akhir dibawah 75 tidak lebih dari 2 (dua) mata pelajaran.
4. Keputusan kelulusan peserta didik ditetapkan dalam bentuk surat keputusan kepala
satuan Pendidikan.
14. BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UPK dilakukan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi sesuai tugas dan kewenangannya.
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UPK dimanfaatkan untuk
pemetaan dan pembinaan mutu pendidikan.
3. Satuan pendidikan menyusun laporan penyelenggaraan UPK dan
mengirimkannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi setelah pelaksanaan
per jenjang.
15. BAB VIII
BIAYA PELAKSANAAN UPK
1. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UPK dapat bersumber dari anggaran
Satuan Pendidikan, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dan/atau sumber lain
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya pelaksanaan UPK di satuan pendidikan antara lain mencakup komponen-komponen
sebagai berikut.
a. Persiapan:
1) Koordinasi persiapan pelaksanaan UPK;
2) Cetak kartu peserta UPK;
3) Pelaksanaan sosialisasi UPK;
4) Pengadaan bahan pendukung UPK;
5) Honorarium Panitia UPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pelaksanaan:
1) Pengawasan pelaksanaan UPK;
2) Penulisan ijazah; dan
3) Konsumsi;
4) Kebutuhan lain yang terkait dengan UPK.
16. BAB IX
PENUTUP
Prosedur Operasional Standar ujian pendidikan kesetaraan Tahun 2022 ini disusun dan
ditetapkan sebagai pedoman bagi unsur satuan pendidikan kesetaraan dan pemangku
kepentingan lainnya dalam menyelenggarakan ujian pendidikan kesetaraan. Dengan
diterbitkannya Petunjuk Teknis tersebut diharapkan pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan
dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.
Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Alfan Musta’in, S. Sos. I.
17. PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM SANGGAR PAWIYATAN
PESANGGARAN – BANYUWANGI
Alamat: Jl. Ahmad Kusnan No. 26 Krajan Pesanggaram Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi
SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM SANGGAR PAWIYATAN
Nomor: 03/SK/PKBM.SP/III/2022
TENTANG
SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN (UPK)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan pencapaian standar kompetensi
lulusan pada satuan pendidikan, perlu diselenggarakan ujian akhir jenjang
pendidikan dalam bentuk Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK);
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK)
Tahun Pelajaran 2021/2022 perlu dibentuk susunan panitia ujian.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Prosedur Operasional Standar Ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat Satuan
Pendidikan (POS UPK) Tahun Pelajaran 2021/2022.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Membentuk susunan panitia Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) seperti
terlampir pada lampiran surat lampiran ini.
Kedua : Panitia segera menyusun program kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Ujian
Pendidikan Kesetaraan melaporkan secara tertulis kepada Ketua PKBM.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di : Pesanggaran
Pada tanggal : 02 Maret 2022
Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Alfan Musta’in, S. Sos. I.
18. Lampiran I : Keputusan Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Nomor : 03/SK/PKBM.SP/III/2022
SUSUNAN PANITIA UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PKBM SANGGAR PAWIYATAN
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
No Nama Jabatan Kepanitiaan
1 Alfan Musta’in, S. Sos.I. Ketua PKBM Penanggung Jawab
2 Qoniatur Rizqi Wakil Kurikulum Ketua
3 Mifta Hussurur Tutor Wakil Ketua
4 Difa Masrulfatun Naimah Wakil Kesiswaan Sekretaris
5 Irvan Achmad Ramadhan Operator Wakil Sekretaris
6 Nur Fadilah Bendahara Bendahara
7 Sri Yani Tutor Anggota
8 Erna Lestari Tutor Anggota
9 Siti Anisah Tutor Anggota
10 Siska Oktinawati Tutor Anggota
11 Miftakhul Jannah Tutor Anggota
12 Abdul Azis Tutor Anggota
13 Zaenal Afirin Tutor Anggota
Ditetapkan di : Pesanggaran
Pada tanggal : 02 Maret 2022
Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Alfan Musta’in, S. Sos. I.
19. Lampiran II : Keputusan Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Nomor : 03/SK/PKBM.SP/III/2022
RINCIAN KERJA PANITIA UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PKBM SANGGAR PAWIYATAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022
No Nama
Jabatan
Kepanitian
Rincian Kerja
1 Alfan Musta’in, S. Sos.I. Penanggung
Jawab
• Memberikan pengarahan atau petunjuk
teknis pelaksanaan ujian
• Memantau pelaksanaan ujian mulai dari
persiapan, proses, dan pelaporan.
• Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
ujian
2 Qoniatur Rizqi Ketua • Pembentukan panitia
• Penanggunjawab keterlaksanaan
kegiatan penilaian
3 Mifta Hussurur Wakil Ketua • Mengkoordinir keterlaksanaan ujian
• Mempersiapkan nomor peserta, presensi
peserta, denah ruang, denah lokasi, dan
jadwal
• Melaksanakan monitoring dan
evaluasi kegiatan ujian
• Mengkoordinir pemeriksaan ujian
• Pengarsipan seluruh administrasi ujian
4 Difa Masrulfatun
Naimah
Sekretaris • Pengadaan presensi pengawas ruang
• Membuat blanko pemeriksaan lembar
jawaban
5 Irvan Achmad
Ramadhan
Wakil
Sekretaris
• Mempersiapkan nomor peserta, presensi
peserta, denah ruang, denah lokasi, dan
jadwal
6 Nur Fadilah Bendahara • Menyediakan dana, membuat SPJ, dan
laporan keuangan kegiatan penilaian
• Menyediakan konsumsi pengawas dan
panitia
7 Sri Yani Anggota • Mempersiapkan ATK keperluan ujian
• Mengkoordinir kesiapan ruangan
(kebersihan,jumlah meja dan kursi,
penempelan nomor meja dan denah
ruang)
8 Erna Lestari Anggota • Mengkoordinir pembagian nomor
pesertakepada siswa
• Mempersiapkan siswa mengikuti ujian
9 Siti Anisah Anggota • Editing soal
• Membuat lembar jawaban
• Penggandaan dan pengepakan soal
20. 10 Siska Oktinawati Anggota • Mempersiapkan ruangan ujian
• Menempelkan nomor meja, denah, dll
11 Miftakhul Jannah Anggota • Menempelkan nomor meja, denah, dll
• Mengarsipkan administrasi penilaian
12 Abdul Azis Anggota • Mendistribusikan naskah soal
kepada pengawas
• Mendistribusikan lembar jawaban kepada
guru mata pelajaran
• Mengambil absensi pengawas ruang
13 Zaenal Afirin Anggota • Mendistribusikan naskah soal
kepada pengawas
• Mendistribusikan lembar jawaban kepada
guru mata pelajaran
• Mengambil absensi pengawas ruang
Ditetapkan di : Pesanggaran
Pada tanggal : 02 Maret 2022
Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Alfan Musta’in, S. Sos. I.
21. PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM SANGGAR PAWIYATAN
PESANGGARAN – BANYUWANGI
Alamat: Jl. Ahmad Kusnan No. 26 Krajan Pesanggaram Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi
SURAT KEPUTUSAN KETUA PKBM SANGGAR PAWIYATAN
Nomor: 04/SK/PKBM.SP/III/2022
TENTANG
PENGAWAS UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN (UPK)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan pencapaian standar kompetensi
lulusan pada satuan endidikan, perlu diselenggarakan ujian akhir jenjang
endidikan dalam bentuk Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK);
c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK)
Tahun Pelajaran 2021/2022 perlu dibentuk Pengawas Ruang Ujian
Pendidikan Kesetaraan (UPK).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
7. Prosedur Operasional Standar Ujian Pendidikan Kesetaraan Tingkat Satuan
Pendidikan (POS UPK) Tahun Pelajaran 2021/2022.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Menugaskan tutor yang Namanya tercantum pada lampiran 1 surat ini,
melaksanakan tugas sebagai Pengawas Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK)
Tahun Pelajaran 2021/2022.
Kedua : Masing-masing petugas melaporkan pelaksanaan dan hasil tugasnya kepada
Ketua PKBM.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di : Pesanggaran
Pada tanggal : 02 Maret 2022
Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Alfan Musta’in, S. Sos. I.
22. Lampiran I : Keputusan Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Nomor : 04/SK/PKBM.SP/III/2022
PENGAWAS UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN (UPK)
PKBM SANGGAR PAWIYATAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022
No Nama Jabatan
1 Abdul Azis Tutor
2 Arief Zaini Tutor
3 Difa Masrulfatun Naimah Tutor
4 Erna Lestari Tutor
5 Mifta Hussurur Tutor
6 Miftakhul Jannah Tutor
7 Qoniatur Rizqi Tutor
8 Siti Anisah Tutor
9 Sri Yani Tutor
10 Zaenal Arifin Tutor
Ditetapkan di : Pesanggaran
Pada tanggal : 02 Maret 2022
Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Alfan Musta’in, S. Sos. I.
23. Lampiran II : Keputusan Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Nomor : 04/SK/PKBM.SP/III/2022
JADWAL PENGAWAS UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN (UPK) PAKET A
PKBM SANGGAR PAWIYATAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022
No Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran Pengawas
1 Senin
21 Maret 2022
13.00 – 14.30 Bahasa Indonesia Siti Anisah
Arief Zaini
14.40 – 16.10 Pend. Agama
2 Selasa
22 Maret 2022
13.00 – 14.30 Matematika Miftakhul Jannah
Mifta Hussurur
14.40 – 16.10 PKN
3 Rabu
23 Maret 2022
13.00 – 14.30 IPA Zaenal Arifin
Erna Lestari
14.40 – 16.10 IPS
Ditetapkan di : Pesanggaran
Pada tanggal : 02 Maret 2022
Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Alfan Musta’in, S. Sos. I.
24. Lampiran III : Keputusan Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Nomor : 04/SK/PKBM.SP/III/2022
JADWAL PENGAWAS UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN (UPK) PAKET B
PKBM SANGGAR PAWIYATAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022
No Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran Pengawas
1 Senin
21 Maret 2022
13.00 – 15.00 Bahasa Indonesia Siti Anisah
Arief Zaini
15.00 – 17.00 Pend. Agama
2 Selasa
22 Maret 2022
13.00 – 15.00 Matematika Miftakhul Jannah
Mifta Hussurur
15.00 – 17.00 PKN
3 Rabu
23 Maret 2022
13.00 – 15.00 IPA Zaenal Arifin
Erna Lestari
15.00 – 17.00 IPS
4 Kamis
24 Maret 2022
13.00 – 15.00 Bahasa Inggris Sri Yani
Abdul Azis
Ditetapkan di : Pesanggaran
Pada tanggal : 02 Maret 2022
Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Alfan Musta’in, S. Sos. I.
25. Lampiran IV : Keputusan Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Nomor : 04/SK/PKBM.SP/III/2022
JADWAL PENGAWAS UJIAN PENDIDIKAN KESETARAAN (UPK) PAKET C
PKBM SANGGAR PAWIYATAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022
No Hari/Tanggal Waktu Mata Pelajaran Pengawas
1 Senin
14 Maret 2022
13.00 – 15.00 Bahasa Indonesia Miftakhul Jannah
Qoniatur Rizqi
15.00 – 17.00 Pend. Agama
2 Selasa
15 Maret 2022
13.00 – 15.00 Matematika Sri Yani
Mifta Hussurur
15.00 – 17.00 PKN
3 Rabu
16 Maret 2022
13.00 – 15.00 Bahasa Inggris Siti Anisah
Abdul Azis
15.00 – 17.00 Sejarah Indonesia
4 Kamis
17 Maret 2022
13.00 – 15.00 Sejarah Arief Zaini
Difa Masrulfatun Naimah
15.00 – 17.00 Ekonomi
5
Jumat
18 Maret 2022
13.00 – 15.00 Geografi Siska Oktinawati
Erna Lestari
15.00 – 17.00 Sosiologi
Ditetapkan di : Pesanggaran
Pada tanggal : 02 Maret 2022
Ketua PKBM Sanggar Pawiyatan
Alfan Musta’in, S. Sos. I.