Uploaded byRiswanHamim
PPTX, PDF435 views

Materi Sosialisasi PMK 186 Tahun 2021.pptx

Dokumen tersebut membahas perubahan utama pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Perubahan utama tersebut mencakup efisiensi waktu dan penggunaan sistem elektronik, persyaratan izin Akuntan Publik, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, serta penambahan kode QR pada Laporan Auditor Independen.

Embed presentation

Download to read offline
Sosialisasi & Internalisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 1 Agenda Sosialisasi Sekilas Pandang Perubahan Utama Peralihan Menjelaskan tujuan perubahan dan sekilas tentang regulasi Akuntan Publik Memaparkan perubahan- perubahan dan perbandingan dengan peraturan sebelumnya Memaparkan hal-hal yang diatur dalam ketentuan peralihan agar proses transisi dapat berjalan dengan lancar 01 02 03
01. Sekilas Pandang
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik Diundangkan pada tanggal : 15 Desember 2021 Berlaku mulai tanggal : 15 Maret 2022 ( Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik ) Khusus untuk ketentuan mengenai QR Code Berlaku mulai tanggal : 01 Mei 2022
Tujuan Penyusunan PMK Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 3 Peningkatan Kualitas Profesi Akuntan Publik Meningkatkan Kepercayaan Publik Penataan Kembali Proses dan Persyaratan Administrasi Penggunaan Sistem Elektronik Percepatan Layanan Administrasi Terwujudnya Big Data Profesi Akuntan Publik 1 2 3 4 5 6
Sekilas - Regulasi Akuntan Publik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 4 Dalam rangka melindungi kepentingan publik dan memberikan yang terbaik untuk profesi, secara berkesinambungan Kementerian Keuangan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dari layanan yang kami berikan, baik dari sisi pembinaan, maupun dari sisi pengawasan, termasuk didalamnya yaitu upaya penyempurnaan peraturan atau kebijakan mengenai Profesi Akuntan Publik. 2 0 2 1 2 0 1 7 2 0 1 5 2 0 1 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. UU ini adalah UU mengatur secara khusus mengenai Profesi Akuntan Publik, dimana terdapat pengaturan mengenai hak ekslusif bagi Akuntan Publik, berupa Jasa Asurans. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. PP Ini adalah PP yang diberlakukan sebagai peraturan turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. PMK ini adalah PMK pertama sebagai turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang mencabut PMK Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. (mencabut PMK Nomor 154/PMK.012017) PMK pertama yang memberi dukungan penuh terhadap proses pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik secara elektronik dan juga mengatur mengenai penyajian informasi publik kepada masyarakat luas ( 2011 s.d. 2021 )
02. Perubahan Utama
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 5 01. Efisiensi Waktu dan Penggunaan Sistem Elektronik PMK 186/2021  Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan ….  Pengembalian atau penolakan diinformasikan melalui sistem elektronik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.  Seluruh permohonan perizinan, persetujuan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilakukan melalui sistem elektronik. PMK 154/2017  Menteri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja menerbitkan …. (sesuai dengan janji layanan PPPK yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE-4/PPPK/2018 tentang Komitmen Percepatan Standar Waktu Perizinan, PPPK telah berkomitmen untuk menyelesaikan proses perizinan paling lama 10 hari kerja)  Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan diberitahukan secara tertulis oleh Kepala PPPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (Sesuai dengan janji layanan PPPK yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE-4/PPPK/2018 tentang Komitmen Percepatan Standar Waktu Perizinan, PPPK telah berkomitmen untuk melakukan hal ini dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja)
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 6 e-PPPK Aplikasi yang ditujukan untuk memberikan layanan perizinan yang lebih cepat, informatif, akuntabel, dan dapat diajukan kapanpun & dimanapun. Aplikasi yang ditujukan untuk memberikan layanan pelaporan PPL Aplikasi yang ditujukan untuk memberikan layanan pelaporan tahunan KAP dan layanan untuk memperoleh kode QR Aplikasi yang ditujukan untuk mengetahui status Akuntan Publik dan LAI yang telah dilaporkan oleh KAP kepada PPPK Apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala dalam mengakses layanan kami, silakan menghubungi kami melalui jalur yang tersedia.. Kami akan dengan senang hati membantu..
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 7 PMK 154/2017 surat keterangan pengalaman memberikan jasa asurans dan/atau jasa lainnya yang diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, meliputi: a. paling sedikit 1000 (seribu) jam jasa audit atas informasi keuangan historis dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, dengan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau menyupervisi perikatan audit atas informasi keuangan historis; dan b. jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen, dalam hal pengalaman jasa audit atas informasi keuangan historis hanya terpenuhi 90% (sembilan puluh per seratus PMK 186/2021 surat keterangan berpengalaman praktik dalam 5 (lima) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pemimpin KAP, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan secara keseluruhan: a. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai tenaga kerja profesional pemeriksa pada KAP; dan b. telah memberikan jasa asurans paling sedikit 20 (dua puluh) penugasan jasa audit atas informasi keuangan historis pada 2 (dua) bidang industri yang berbeda, dengan paling sedikit 10 (sepuluh) penugasan sebagai ketua tim atau penyelia; 02. Persyaratan Izin AP : Pengalaman Praktik
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 8 Pengalaman Praktik Dokumen Pengalaman Praktik Ditandatangani oleh Pemimpin KAP Berpengalaman Praktik Dalam 5 Tahun Terakhir, dimana sekurang-kurangnya 2 Tahun harus sebagai Tenaga Auditor Berpengalaman memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis sekurang-kurangnya 20 penugasan pada 2 bidang industri yang berbeda. (10 penugasan diantaranya sebagai Ketua Tim atau Penyelia) Penugasan Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis yang akan diakui oleh PPPK adalah penugasan yang telah dilaporkan oleh KAP pada Kepala PPPK melalui sistem elektronik.
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 9 Pengalaman Praktik Khusus AP yang akan membuka KAP pada Provinsi Yang Belum Terdapat KAP atau Cabang KAP Dokumen Pengalaman Praktik Ditandatangani oleh Pemimpin KAP Berpengalaman Praktik Dalam 5 Tahun Terakhir, dimana sekurang-kurangnya 2 Tahun harus sebagai Tenaga Auditor Berpengalaman memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis sekurang-kurangnya 10 penugasan Penugasan Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis yang akan diakui oleh PPPK adalah penugasan yang telah dilaporkan oleh KAP pada Kepala PPPK melalui sistem elektronik. Dilarang : 1. Pindah domisili sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin Akuntan Publik; 2. Memberikan jasa Akuntan Publik sebelum mendirikan KAP pada provinsi yang belum terdapat KAP atau Cabang KAP
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 10 PMK 154/2017 PMK 186/2021 03. Penghentian Pemberian Jasa Asurans Untuk Sementara Waktu  Tidak diatur jenis alasan pengajuan cuti  Penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu hanya dapat diajukan dalam hal Akuntan Publik: a. sakit keras yang mengakibatkan Akuntan Publik tidak mampu menjalankan tugasnya secara terus menerus; b. alasan lainnya berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.  Kewajiban PPL dikecualikan bagi: a. Akuntan Publik yang baru memperoleh izin pada tahun berjalan; dan b. Akuntan Publik yang menjalani masa penghentian pemberian jasa asurans dengan alasan sakit.  Akuntan Publik yang menjalani masa penghentian pemberian jasa asurans dapat memberikan jasa asurans kembali setelah memperoleh persetujuan dari Menteri, dengan melampirkan dokumen bukti PPL 1 (satu) tahun terakhir sebanyak 40 (empat puluh) SKP.  Akuntan Publik yang sedang menjalani penghentian pemberian jasa asurans sementara waktu wajib mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan sebanyak 40 (empat puluh) satuan kredit dalam 2 (dua) tahun sebelum masa cuti profesi berakhir.
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal Penghentian Pemberian Jasa Asurans Untuk Sementara Waktu Yang mengakibatkan Akuntan Publik tidak mampu menjalankan tugasnya secara terus menerus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter RS Alasan Sakit Keras Selain alasan Sakit Keras yang dibuktikan dengan Surat rekomendasi dari IAPI Alasan Lainnya 01 02 Catatan : Selama menjalani penghentian pemberian jasa asurans karena alasan ini, tidak wajib mengikuti PPL Catatan : Selama menjalani penghentian pemberian jasa asurans karena alasan ini, tetap wajib mengikuti PPL Memberikan Jasa Asurans Kembali setelah masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu berakhir Memberikan Jasa Asurans Kembali sebelum masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu berakhir Mengajukan Persetujuan Pemberian Jasa Asurans Kembali - Diajukan melalui sistem elektronik - Paling lambat 10 hari sebelum masa pemberian jasa asurans berakhir atau akan diakhiri - Melampirkan dokumen bukti PPL 1 (satu) tahun terakhir sebanyak 40 SKP 11
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 12 Penghentian Pemberian Jasa Asurans Untuk Sementara Waktu Akuntan Publik yang sedang menjalani masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu tetap harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Akuntan Publik Dilarang memberikan jasa asurans. (baik terlibat secara langsung maupun menjadi Pihak Terasosiasi dalam pemberian Jasa Asurans) Larangan 1 Dilarang menandatangani perikatan jasa asurans atau laporan pemberian jasa asurans Larangan 2 Menjadi pemimpin KAP Tidak Dapat 1 Menjadi Pemimpin Cabang KAP Tidak Dapat 2
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 13 04. Kode QR pada LAI yang Diterbitkan PMK 186/2021  Seluruh KAP wajib mencantumkan kode QR yang diperoleh dari PPPK pada setiap Laporan Auditor Independen (LAI) yang diterbitkan (Kode QR diletakkan pada lembar yang sama dengan tanda tangan opini Akuntan Publik).  Kode QR diperoleh setelah KAP melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik, dengan kriteria sebagai berikut: a. Mengisi nomor LAI sesuai kriteria yang ditentukan; b. Mengisi data klien; dan c. Mengunggah dokumen LK Auditan yang telah disetujui klien.  KAP wajib mengunggah dokumen LAI yang telah ditandatangani dan dicantumkan kode QR pada saat LAI diterbitkan.  Terdapat sanksi administratif bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban ini. PMK 154/2017 Tidak diatur Mengenai kode QR
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 14 Kode QR 01 02 KAP Menerbitkan LAI Pendaftaran LAI untuk memperoleh Kode QR 03 Kode QR dicantumkan pada LAI dan di-unggah pada sistem PPPK LAI diserahkan pada Klien (LAI yang telah ditandatangani oleh AP dan mencantumkan Kode QR) 1. Pendaftaran melalui sistem elektronik 2. Mengisi Nomor LAI sesuai pedoman penomoran 3. Mengisi data klien 4. Mengunggah Dokumen LK Auditan (telah disetujui klien)
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 15 05. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa PMK 186/2021  KAP dan cabang KAP wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi.  KAP atau cabang KAP wajib menggunakan tenaga kerja profesional pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sedang menjadi tenaga kerja profesional pemeriksa pada KAP atau cabang KAP lain.  KAP atau cabang KAP yang melanggar ketentuan pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis PMK 154/2017 Tidak diatur
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 16 06. Pemeriksaan terhadap AP dan KAP (1) PMK 186/2021  Pemeriksaan terdiri dari: a. pemeriksaan reguler; b. pemeriksaan tematik; dan c. pemeriksaan khusus.  Tim pemeriksa yang ditugaskan harus: a. menjaga independensi dan integritas; b. menghindari benturan kepentingan; c. mematuhi ketentuan mengenai disiplin dan kode etik yang berlaku di lingkungannya; dan d. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melaksanakan pemeriksaan atau berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. PMK 154/2017 Pemeriksaan meliputi: a. pemeriksaan berkala; b. pemeriksaan sewaktu-waktu; c. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian mutu; dan d. pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 17 06. Pemeriksaan terhadap AP dan KAP (2) PMK 186/2021  Kepala Pusat dapat mewajibkan Akuntan Publik, KAP dan/atau cabang KAP untuk menyampaikan rencana perbaikan dan/atau implementasi atas rencana perbaikan dalam jangka waktu tertentu, dalam hal hasil pemeriksaan memerlukan tindak lanjut. (Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban tertentu dalam hal Akuntan Publik, KAP dan/atau cabang KAP dikenai sanksi Administratif yang disertai dengan kewajiban tertentu). PMK 154/2017  Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, Kepala PPPK dapat: a. meminta Akuntan Publik, KAP atau cabang KAP yang diperiksa untuk membuat rencana perbaikan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya serta SPAP; dan/atau b. mengenakan sanksi administratif tertentu.
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 18 07. Sanksi Administratif (01) PMK 186/2021 PMK 154/2017  Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan berpotensi tidak berpengaruh terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan  Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan.  Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan, meliputi: a. yang berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan; dan/atau b. pelanggaran dalam memberikan jasa asurans namun tidak terdapat dokumen perikatan jasa asurans yang dibuat oleh KAP yang bersangkutan.  Pelanggaran ringan adalah: a. pelanggaran yang berpotensi berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan; atau b. pelanggaran dalam pemberian jasa asurans dikarenakan tidak terdapat dokumen perikatan jasa asurans yang dibuat oleh KAP yang bersangkutan.
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 19 07. Sanksi Administratif (02) PMK 186/2021 PMK 154/2017  Pelanggaran sangat berat adalah : a. pelanggaran dalam menerbitkan laporan pemberian jasa asurans namun tidak melaksanakan prosedur atau tidak membuat kertas kerja sebagai dasar dalam pemberian opini dalam laporan pemberian jasa asurans; atau b. pelanggaran yang dilakukan berpotensi berpengaruh sangat signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan  Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan.  Pelanggaran berat adalah: a. pelanggaran yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan; dan/atau b. pelanggaran dalam pemberian jasa asurans dikarenakan tidak membuat kertas kerja secara memadai.  Pelanggaran sangat berat adalah: a. pelanggaran yang berpotensi berpengaruh sangat signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan; dan/atau b. pelanggaran dalam pemberian jasa asurans dikarenakan tidak melaksanakan prosedur atau tidak membuat kertas kerja
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 20 07. Sanksi Administratif (03) PMK 186/2021 PMK 154/2017  Sanksi Terhadap Pelanggaran Ringan 1. Sanksi Rekomendasi Untuk Melaksanakan Kewajiban Tertentu  Sanksi Terhadap Pelanggaran Sedang 1. Sanksi Peringatan Tertulis  Sanksi Terhadap Pelanggaran Berat 1. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Kepada Suatu Jenis Entitas Tertentu 2. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Tertentu 3. Pembekuan Izin  Sanksi Terhadap Pelanggaran Sangat Berat 1. Pencabutan Izin  Sanksi Terhadap Pelanggaran Ringan 1. Sanksi Rekomendasi Untuk Melaksanakan Kewajiban Tertentu 2. Sanksi Peringatan Tertulis  Sanksi Terhadap Pelanggaran Sedang 1. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Kepada Suatu Jenis Entitas Tertentu 2. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Tertentu  Sanksi Terhadap Pelanggaran Berat 1. Pembekuan Izin  Sanksi Terhadap Pelanggaran Sangat Berat 1. Pencabutan Izin
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 21 08. Pendidikan Profesional Berkelanjutan PMK 186/2021 Pada prinsipnya, Akuntan Publik diharapkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kompetensinya dengan mengikuti PPL ( sebanyak 40 SKP per tahun )  Persyaratan PPL saat mau melakukan perpanjangn izin Akuntan Publik, yaitu : Minimal. 120 SKP dalam 3 tahun terakhir  Persyaratan PPL saat mau memberikan jasa asurans kembali setelah menjalani penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu, yaitu: 40 SKP dalam 1 tahun terakhir. PMK 154/2017 Pelatihan profesional berkelanjutan yang wajib diikuti oleh Akuntan Publik paling sedikit 40 ( empat puluh) satuan kredit setiap tahun Namun untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban pemenuhan SKP setiap tahun, akan menggunakan perhitungan sbb: a. Min. 30 SKP dari PPL terstruktur ( termasuk 4 SKP PPL Wajib dan 16 SKP PPL di bidang akuntansi / jasa asurans ) b. Max. 10 SKP dari PPL tidak terstruktur
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 22 PMK 186/2021 1. Dalam memberikan jasanya, Akuntan Publik wajib membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja dimaksud. 2. Kertas kerja yang dibuat wajib menggambarkan proses dan hasil kerja Akuntan Publik, dan disusun secara memadai sesuai dengan SPAP 3. Akuntan Publik yang tidak memenuhi ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama selama 2 (dua) tahun. PMK 154/2017 Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, namun tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan 09. Kertas Kerja
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 23 PMK 186/2021 Nama yang digunakan pada KAP, dengan bentuk hukum apapun, tidak disertai dengan pencantuman gelar. PMK 154/2017 Tidak diatur 10. Penggunaan Nama KAP ( Berlaku untuk izin KAP yang ditetapkan berdasarkan PMK 186/2021 ) KAP XXXX, S.E., CPA. KAP XXXX
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 24 PMK 186/2021 1. Guna proses pembinaan dan pengawasan yang lebih akurat dan tepat sasaran, KAP wajib melaporkan perubahan Sistem Pengendalian Mutu KAP paling lambat 30 hari sejak terjadinya perubahan. 2. KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. PMK 154/2017 Tidak diatur 11. Laporan Perubahan SPM KAP ( SPM KAP yang ada pada PPPK harus yang ter-update )
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 25 PMK 186/2021 Ditambahkan menjadi : Dokumen standar reviu mutu dan dokumen yang menunjukkan bahwa OAA telah melakukan reviu mutu bagi anggotanya. PMK 154/2017 Salah satu persyaratan untuk memperoleh tanda terdaftar OAA yaitu : Dokumen yang menunjukkan bahwa OAA memiliki standar reviu mutu bagi anggotanya. 12. KAPA dan OAA Nama KAPA atau OAA yang didaftarkan di Indonesia harus sama dengan nama yang tercantum pada: a. Izin Usaha KAPA; b. Dokumen yang menunjukkan bahwa OAA terdaftar di suatu negara. Belum mengatur ketentuan mengenai nama yang harus didaftarkan di Indonesia.
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 26 13. Penyediaan Informasi Publik PMK 186/2021  Kepala Pusat menyediakan informasi publik kepada masyarakat yang diperbaharui secara berkala.  Informasi publik dimaksud terdiri dari: a. informasi Akuntan Publik, KAP, cabang KAP, KAP Asing, dan Organisasi Audit Asing; b. informasi laporan auditor independen yang telah didaftarkan; c. laporan keterbukaan KAP dan/atau cabang KAP, sekurang-kurangnya terkait : 1. Jumlah tenaga kerja professonal pemeriksa; 2. Jumlah rekan AP; 3. Daftar bidang industri klien; dan 4. Daftar kompetensi yang dimiliki rekan AP. d. data statisik terkait Akuntan Publik, KAP atau cabang KAP. PMK 154/2017 Tidak diatur
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 27 14. Penyeragaman Pasfoto PMK 186/2021  Pasfoto berwarna terbaru dengan rasio aspek 4:6 yang memenuhi ketentuan: a. Berlatar belakang putih; b. Posisi badan dan kepala tegak lurus menghadap kamera; c. Untuk laki-laki mengenakan kemeja, jas dan berdasi, sedangkan untuk perempuan mengenakan kemeja/blus dan blazer. PMK 154/2017 Pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang putih sebanyak 4 (empat) lembar
1. Informasi pengembalian permohonan disampaikan melalui sistem elektronik paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima; 2. Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi paling lambat dalam waktu 30 hari sejak informasi pengembalian diterima; 3. Apabila tidak melengkapi dalam waktu yang disediakan, maka permohonan dibatalkan. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 28 15. Pengembalian Permohonan 1 Belum sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam PMK 186/2021 2 Status Wajib Pajak pemohon dinyatakan tidak valid oleh Direktorat Jenderal Pajak 3 Belum melunasi denda dalam hal Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik dikenai sanksi administratif berupa denda 4 Penugasan Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis yang diajukan untuk Permohonan Izin Akuntan Publik belum didaftarkan oleh KAP pada sistem PPPK Permohonan perizinan, persetujuan, pendaftaran dikembalikan kepada Pemohon dalam hal:
Informasi penolakan permohonan disampaikan melalui sistem elektronik paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 29 16. Penolakan Permohonan 1 Tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam PMK 186/2021 2 Pemohon pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik (untuk permohonan izin Akuntan Publik) 3 KAPA atau OAA pernah dibatalkan status terdaftarnya oleh Menteri (untuk permohonan persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA) 4 KAPA atau OAA sedang melakukan Kerjasama dengan KAP lain (untuk permohonan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA) Permohonan perizinan, persetujuan, pendaftaran ditolak dalam hal:
03. Peralihan
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 30 Ketentuan Peralihan PMK 186/2021 Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku sebagai laporan tahunan KAP tahun takwim 2022 yang disampaikan pada akhir April 2023. Laporan KAP tahun takwim 2021 yang disampaikan pada akhir April 2022 berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. Ketentuan mengenai kode QR dan penyampaian data kelengkapan mulai berlaku 1 Mei 2022. Akuntan Publik yang telah memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus menyampaikan surat keterangan verifikasi dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagai tambahan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan izin Akuntan Publik berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 1 Terima Kasih

More Related Content

PPTX
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
byWakhyudi
 
PDF
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
byEnforceA Real Solution
 
PPTX
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
byKharizaUmami1
 
PPT
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
Materi tot kontrak
bySri Haryati
 
PPT
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
byAhmad Abdul Haq
 
PPT
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
byDeddy Supriady Bratakusumah
 
4. Bahan Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 edit 100723.pptx
byWakhyudi
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
byEnforceA Real Solution
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
byKharizaUmami1
 
Slide Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan ...
byAhmad Abdul Haq
 
Materi tot kontrak
bySri Haryati
 
SOP dan Peraturan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara)
byAhmad Abdul Haq
 
Kedudukan dan tanggung jawab bendahara satker
byAhmad Abdul Haq
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
byDeddy Supriady Bratakusumah
 

What's hot

PDF
CoreTax System Dirjen Pajak Indonesia 2024
bywzdbrx277f
 
PPTX
paparan sosialisasi ketentuan Cuti ASN.pptx
byPegawaiPoltekkesMata
 
PPTX
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
byAriyantiLasmi
 
PPT
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
juknis admin sakti 2021
bySri Haryati
 
PPTX
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx
byssuser8905b3
 
PPTX
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
byAtit Damay
 
PPTX
Modul komitmen
bySri Haryati
 
PPTX
PAPARAN PERBUP NO 55.pptx
byKANTORCAMATGEMARANG
 
PDF
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
Sengketa Pajak
byFair Nurfachrizi
 
PPT
Pengelolaan Rekening Pemerintah
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
Modul Kas Dalam SPAN
byAhmad Abdul Haq
 
PPT
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
byAhmad Abdul Haq
 
PPTX
2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016
byAhmad Abdul Haq
 
PDF
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
byAhmad Abdul Haq
 
DOC
02 kunci jawaban review persiapan-1
bySamsuri Aljebresi
 
CoreTax System Dirjen Pajak Indonesia 2024
bywzdbrx277f
 
paparan sosialisasi ketentuan Cuti ASN.pptx
byPegawaiPoltekkesMata
 
0. Overview SAKTI Pelaksanaan Manajerial BLU.pptx
byAriyantiLasmi
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
juknis admin sakti 2021
bySri Haryati
 
POWER POINT MATERI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH.pptx
byssuser8905b3
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
byAhmad Abdul Haq
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
byAtit Damay
 
Modul komitmen
bySri Haryati
 
PAPARAN PERBUP NO 55.pptx
byKANTORCAMATGEMARANG
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
byAhmad Abdul Haq
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
byAhmad Abdul Haq
 
Sengketa Pajak
byFair Nurfachrizi
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
byAhmad Abdul Haq
 
Modul Kas Dalam SPAN
byAhmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
byAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
byAhmad Abdul Haq
 
2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016
byAhmad Abdul Haq
 
Petunjuk manual aplikasi online monitoring span
byAhmad Abdul Haq
 
02 kunci jawaban review persiapan-1
bySamsuri Aljebresi
 

Recently uploaded

PDF
Bingung mulai dari mana menjadi pemimpin yang benar-benar mendampingi, bukan ...
bytrainingproviderindo
 
PDF
SITUS LINK RESMI GACOR DI KUDUSTOTO MEMBER BARU AUTO JACKPOT
byloncatk524
 
PDF
TARIK4D - Situs Slot Gacor 88 & Link Gacor Anti Kalah Pasti Mudah Maxwin Hari...
byPortalgamingonlineterpercaya
 
PDF
TARIK4D - Situs Slot Gacor 88 & Link Gacor Anti Kalah Pasti Mudah Maxwin Hari...
byTARIK4D OFFICIAL
 
PDF
KudusToto selamat mencoba dan rasakan sensai bermain di sini
byIKLANKUMUNITI
 
PDF
INFO KEMENANGAN CASINO GAMES DI BOLAPELANGI
byHOME
 
PDF
PERCETAKAN KENDARI percetakan kendari advertising kendari WA.+6282164715377 ...
byEducations / Operator Open Office / Design GNU Joomla / ITe
 
PPTX
PPT ENGLISH PROGRAMfiwuehoewhgwrhgoig.pptx
byjombangwatugaluh
 
PPTX
Cyber Security Presentation In Indonesian
byributpujo88
 
PDF
TARIK4D | Mahjong Ways 2 Gacor Scatter Hitam RTP Tinggi Mudah Maxwin 2025
byPortalgamingonlineterpercaya
 
PDF
daftar akun baru dan dapat saldo gratis langsung!
byTARIK4D OFFICIAL
 
PPTX
Sosialisai Bahaya Kejahatan Siber Di Dunia Telekomunikasi dan era digital
byributpujo88
 
DOCX
Mau pesan cetak kendari langsung hubungi whatsApps +6282164715377 Percetakan ...
byEducations / Operator Open Office / Design GNU Joomla / ITe
 
Bingung mulai dari mana menjadi pemimpin yang benar-benar mendampingi, bukan ...
bytrainingproviderindo
 
SITUS LINK RESMI GACOR DI KUDUSTOTO MEMBER BARU AUTO JACKPOT
byloncatk524
 
TARIK4D - Situs Slot Gacor 88 & Link Gacor Anti Kalah Pasti Mudah Maxwin Hari...
byPortalgamingonlineterpercaya
 
TARIK4D - Situs Slot Gacor 88 & Link Gacor Anti Kalah Pasti Mudah Maxwin Hari...
byTARIK4D OFFICIAL
 
KudusToto selamat mencoba dan rasakan sensai bermain di sini
byIKLANKUMUNITI
 
INFO KEMENANGAN CASINO GAMES DI BOLAPELANGI
byHOME
 
PERCETAKAN KENDARI percetakan kendari advertising kendari WA.+6282164715377 ...
byEducations / Operator Open Office / Design GNU Joomla / ITe
 
PPT ENGLISH PROGRAMfiwuehoewhgwrhgoig.pptx
byjombangwatugaluh
 
Cyber Security Presentation In Indonesian
byributpujo88
 
TARIK4D | Mahjong Ways 2 Gacor Scatter Hitam RTP Tinggi Mudah Maxwin 2025
byPortalgamingonlineterpercaya
 
daftar akun baru dan dapat saldo gratis langsung!
byTARIK4D OFFICIAL
 
Sosialisai Bahaya Kejahatan Siber Di Dunia Telekomunikasi dan era digital
byributpujo88
 
Mau pesan cetak kendari langsung hubungi whatsApps +6282164715377 Percetakan ...
byEducations / Operator Open Office / Design GNU Joomla / ITe
 

Materi Sosialisasi PMK 186 Tahun 2021.pptx

  • 1.
    Sosialisasi & Internalisasi PeraturanMenteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik
  • 2.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 1 Agenda Sosialisasi Sekilas Pandang Perubahan Utama Peralihan Menjelaskan tujuan perubahan dan sekilas tentang regulasi Akuntan Publik Memaparkan perubahan- perubahan dan perbandingan dengan peraturan sebelumnya Memaparkan hal-hal yang diatur dalam ketentuan peralihan agar proses transisi dapat berjalan dengan lancar 01 02 03
  • 3.
  • 4.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik Diundangkan pada tanggal : 15 Desember 2021 Berlaku mulai tanggal : 15 Maret 2022 ( Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik ) Khusus untuk ketentuan mengenai QR Code Berlaku mulai tanggal : 01 Mei 2022
  • 5.
    Tujuan Penyusunan PMK PusatPembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 3 Peningkatan Kualitas Profesi Akuntan Publik Meningkatkan Kepercayaan Publik Penataan Kembali Proses dan Persyaratan Administrasi Penggunaan Sistem Elektronik Percepatan Layanan Administrasi Terwujudnya Big Data Profesi Akuntan Publik 1 2 3 4 5 6
  • 6.
    Sekilas - RegulasiAkuntan Publik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 4 Dalam rangka melindungi kepentingan publik dan memberikan yang terbaik untuk profesi, secara berkesinambungan Kementerian Keuangan melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dari layanan yang kami berikan, baik dari sisi pembinaan, maupun dari sisi pengawasan, termasuk didalamnya yaitu upaya penyempurnaan peraturan atau kebijakan mengenai Profesi Akuntan Publik. 2 0 2 1 2 0 1 7 2 0 1 5 2 0 1 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. UU ini adalah UU mengatur secara khusus mengenai Profesi Akuntan Publik, dimana terdapat pengaturan mengenai hak ekslusif bagi Akuntan Publik, berupa Jasa Asurans. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. PP Ini adalah PP yang diberlakukan sebagai peraturan turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. PMK ini adalah PMK pertama sebagai turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang mencabut PMK Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. (mencabut PMK Nomor 154/PMK.012017) PMK pertama yang memberi dukungan penuh terhadap proses pembinaan dan pengawasan Akuntan Publik secara elektronik dan juga mengatur mengenai penyajian informasi publik kepada masyarakat luas ( 2011 s.d. 2021 )
  • 7.
  • 8.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 5 01. Efisiensi Waktu dan Penggunaan Sistem Elektronik PMK 186/2021  Menteri dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan ….  Pengembalian atau penolakan diinformasikan melalui sistem elektronik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.  Seluruh permohonan perizinan, persetujuan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilakukan melalui sistem elektronik. PMK 154/2017  Menteri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja menerbitkan …. (sesuai dengan janji layanan PPPK yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE-4/PPPK/2018 tentang Komitmen Percepatan Standar Waktu Perizinan, PPPK telah berkomitmen untuk menyelesaikan proses perizinan paling lama 10 hari kerja)  Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi persyaratan diberitahukan secara tertulis oleh Kepala PPPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (Sesuai dengan janji layanan PPPK yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor SE-4/PPPK/2018 tentang Komitmen Percepatan Standar Waktu Perizinan, PPPK telah berkomitmen untuk melakukan hal ini dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja)
  • 9.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 6 e-PPPK Aplikasi yang ditujukan untuk memberikan layanan perizinan yang lebih cepat, informatif, akuntabel, dan dapat diajukan kapanpun & dimanapun. Aplikasi yang ditujukan untuk memberikan layanan pelaporan PPL Aplikasi yang ditujukan untuk memberikan layanan pelaporan tahunan KAP dan layanan untuk memperoleh kode QR Aplikasi yang ditujukan untuk mengetahui status Akuntan Publik dan LAI yang telah dilaporkan oleh KAP kepada PPPK Apabila Bapak dan Ibu mengalami kendala dalam mengakses layanan kami, silakan menghubungi kami melalui jalur yang tersedia.. Kami akan dengan senang hati membantu..
  • 10.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 7 PMK 154/2017 surat keterangan pengalaman memberikan jasa asurans dan/atau jasa lainnya yang diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, meliputi: a. paling sedikit 1000 (seribu) jam jasa audit atas informasi keuangan historis dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, dengan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau menyupervisi perikatan audit atas informasi keuangan historis; dan b. jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen, dalam hal pengalaman jasa audit atas informasi keuangan historis hanya terpenuhi 90% (sembilan puluh per seratus PMK 186/2021 surat keterangan berpengalaman praktik dalam 5 (lima) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pemimpin KAP, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan secara keseluruhan: a. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai tenaga kerja profesional pemeriksa pada KAP; dan b. telah memberikan jasa asurans paling sedikit 20 (dua puluh) penugasan jasa audit atas informasi keuangan historis pada 2 (dua) bidang industri yang berbeda, dengan paling sedikit 10 (sepuluh) penugasan sebagai ketua tim atau penyelia; 02. Persyaratan Izin AP : Pengalaman Praktik
  • 11.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 8 Pengalaman Praktik Dokumen Pengalaman Praktik Ditandatangani oleh Pemimpin KAP Berpengalaman Praktik Dalam 5 Tahun Terakhir, dimana sekurang-kurangnya 2 Tahun harus sebagai Tenaga Auditor Berpengalaman memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis sekurang-kurangnya 20 penugasan pada 2 bidang industri yang berbeda. (10 penugasan diantaranya sebagai Ketua Tim atau Penyelia) Penugasan Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis yang akan diakui oleh PPPK adalah penugasan yang telah dilaporkan oleh KAP pada Kepala PPPK melalui sistem elektronik.
  • 12.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 9 Pengalaman Praktik Khusus AP yang akan membuka KAP pada Provinsi Yang Belum Terdapat KAP atau Cabang KAP Dokumen Pengalaman Praktik Ditandatangani oleh Pemimpin KAP Berpengalaman Praktik Dalam 5 Tahun Terakhir, dimana sekurang-kurangnya 2 Tahun harus sebagai Tenaga Auditor Berpengalaman memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis sekurang-kurangnya 10 penugasan Penugasan Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis yang akan diakui oleh PPPK adalah penugasan yang telah dilaporkan oleh KAP pada Kepala PPPK melalui sistem elektronik. Dilarang : 1. Pindah domisili sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin Akuntan Publik; 2. Memberikan jasa Akuntan Publik sebelum mendirikan KAP pada provinsi yang belum terdapat KAP atau Cabang KAP
  • 13.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 10 PMK 154/2017 PMK 186/2021 03. Penghentian Pemberian Jasa Asurans Untuk Sementara Waktu  Tidak diatur jenis alasan pengajuan cuti  Penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu hanya dapat diajukan dalam hal Akuntan Publik: a. sakit keras yang mengakibatkan Akuntan Publik tidak mampu menjalankan tugasnya secara terus menerus; b. alasan lainnya berdasarkan rekomendasi dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik.  Kewajiban PPL dikecualikan bagi: a. Akuntan Publik yang baru memperoleh izin pada tahun berjalan; dan b. Akuntan Publik yang menjalani masa penghentian pemberian jasa asurans dengan alasan sakit.  Akuntan Publik yang menjalani masa penghentian pemberian jasa asurans dapat memberikan jasa asurans kembali setelah memperoleh persetujuan dari Menteri, dengan melampirkan dokumen bukti PPL 1 (satu) tahun terakhir sebanyak 40 (empat puluh) SKP.  Akuntan Publik yang sedang menjalani penghentian pemberian jasa asurans sementara waktu wajib mengikuti pelatihan profesional berkelanjutan sebanyak 40 (empat puluh) satuan kredit dalam 2 (dua) tahun sebelum masa cuti profesi berakhir.
  • 14.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal Penghentian Pemberian Jasa Asurans Untuk Sementara Waktu Yang mengakibatkan Akuntan Publik tidak mampu menjalankan tugasnya secara terus menerus yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter RS Alasan Sakit Keras Selain alasan Sakit Keras yang dibuktikan dengan Surat rekomendasi dari IAPI Alasan Lainnya 01 02 Catatan : Selama menjalani penghentian pemberian jasa asurans karena alasan ini, tidak wajib mengikuti PPL Catatan : Selama menjalani penghentian pemberian jasa asurans karena alasan ini, tetap wajib mengikuti PPL Memberikan Jasa Asurans Kembali setelah masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu berakhir Memberikan Jasa Asurans Kembali sebelum masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu berakhir Mengajukan Persetujuan Pemberian Jasa Asurans Kembali - Diajukan melalui sistem elektronik - Paling lambat 10 hari sebelum masa pemberian jasa asurans berakhir atau akan diakhiri - Melampirkan dokumen bukti PPL 1 (satu) tahun terakhir sebanyak 40 SKP 11
  • 15.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 12 Penghentian Pemberian Jasa Asurans Untuk Sementara Waktu Akuntan Publik yang sedang menjalani masa penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu tetap harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Akuntan Publik Dilarang memberikan jasa asurans. (baik terlibat secara langsung maupun menjadi Pihak Terasosiasi dalam pemberian Jasa Asurans) Larangan 1 Dilarang menandatangani perikatan jasa asurans atau laporan pemberian jasa asurans Larangan 2 Menjadi pemimpin KAP Tidak Dapat 1 Menjadi Pemimpin Cabang KAP Tidak Dapat 2
  • 16.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 13 04. Kode QR pada LAI yang Diterbitkan PMK 186/2021  Seluruh KAP wajib mencantumkan kode QR yang diperoleh dari PPPK pada setiap Laporan Auditor Independen (LAI) yang diterbitkan (Kode QR diletakkan pada lembar yang sama dengan tanda tangan opini Akuntan Publik).  Kode QR diperoleh setelah KAP melakukan pendaftaran melalui sistem elektronik, dengan kriteria sebagai berikut: a. Mengisi nomor LAI sesuai kriteria yang ditentukan; b. Mengisi data klien; dan c. Mengunggah dokumen LK Auditan yang telah disetujui klien.  KAP wajib mengunggah dokumen LAI yang telah ditandatangani dan dicantumkan kode QR pada saat LAI diterbitkan.  Terdapat sanksi administratif bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban ini. PMK 154/2017 Tidak diatur Mengenai kode QR
  • 17.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 14 Kode QR 01 02 KAP Menerbitkan LAI Pendaftaran LAI untuk memperoleh Kode QR 03 Kode QR dicantumkan pada LAI dan di-unggah pada sistem PPPK LAI diserahkan pada Klien (LAI yang telah ditandatangani oleh AP dan mencantumkan Kode QR) 1. Pendaftaran melalui sistem elektronik 2. Mengisi Nomor LAI sesuai pedoman penomoran 3. Mengisi data klien 4. Mengunggah Dokumen LK Auditan (telah disetujui klien)
  • 18.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 15 05. Tenaga Kerja Profesional Pemeriksa PMK 186/2021  KAP dan cabang KAP wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi.  KAP atau cabang KAP wajib menggunakan tenaga kerja profesional pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sedang menjadi tenaga kerja profesional pemeriksa pada KAP atau cabang KAP lain.  KAP atau cabang KAP yang melanggar ketentuan pada ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis PMK 154/2017 Tidak diatur
  • 19.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 16 06. Pemeriksaan terhadap AP dan KAP (1) PMK 186/2021  Pemeriksaan terdiri dari: a. pemeriksaan reguler; b. pemeriksaan tematik; dan c. pemeriksaan khusus.  Tim pemeriksa yang ditugaskan harus: a. menjaga independensi dan integritas; b. menghindari benturan kepentingan; c. mematuhi ketentuan mengenai disiplin dan kode etik yang berlaku di lingkungannya; dan d. menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melaksanakan pemeriksaan atau berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. PMK 154/2017 Pemeriksaan meliputi: a. pemeriksaan berkala; b. pemeriksaan sewaktu-waktu; c. evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian mutu; dan d. pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  • 20.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 17 06. Pemeriksaan terhadap AP dan KAP (2) PMK 186/2021  Kepala Pusat dapat mewajibkan Akuntan Publik, KAP dan/atau cabang KAP untuk menyampaikan rencana perbaikan dan/atau implementasi atas rencana perbaikan dalam jangka waktu tertentu, dalam hal hasil pemeriksaan memerlukan tindak lanjut. (Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban tertentu dalam hal Akuntan Publik, KAP dan/atau cabang KAP dikenai sanksi Administratif yang disertai dengan kewajiban tertentu). PMK 154/2017  Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan, Kepala PPPK dapat: a. meminta Akuntan Publik, KAP atau cabang KAP yang diperiksa untuk membuat rencana perbaikan yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya serta SPAP; dan/atau b. mengenakan sanksi administratif tertentu.
  • 21.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 18 07. Sanksi Administratif (01) PMK 186/2021 PMK 154/2017  Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan berpotensi tidak berpengaruh terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan  Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan.  Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan, meliputi: a. yang berpotensi berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan; dan/atau b. pelanggaran dalam memberikan jasa asurans namun tidak terdapat dokumen perikatan jasa asurans yang dibuat oleh KAP yang bersangkutan.  Pelanggaran ringan adalah: a. pelanggaran yang berpotensi berpengaruh tidak signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan; atau b. pelanggaran dalam pemberian jasa asurans dikarenakan tidak terdapat dokumen perikatan jasa asurans yang dibuat oleh KAP yang bersangkutan.
  • 22.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 19 07. Sanksi Administratif (02) PMK 186/2021 PMK 154/2017  Pelanggaran sangat berat adalah : a. pelanggaran dalam menerbitkan laporan pemberian jasa asurans namun tidak melaksanakan prosedur atau tidak membuat kertas kerja sebagai dasar dalam pemberian opini dalam laporan pemberian jasa asurans; atau b. pelanggaran yang dilakukan berpotensi berpengaruh sangat signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan  Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan.  Pelanggaran berat adalah: a. pelanggaran yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan; dan/atau b. pelanggaran dalam pemberian jasa asurans dikarenakan tidak membuat kertas kerja secara memadai.  Pelanggaran sangat berat adalah: a. pelanggaran yang berpotensi berpengaruh sangat signifikan terhadap laporan pemberian jasa atau hasil (output) atas jasa yang diberikan; dan/atau b. pelanggaran dalam pemberian jasa asurans dikarenakan tidak melaksanakan prosedur atau tidak membuat kertas kerja
  • 23.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 20 07. Sanksi Administratif (03) PMK 186/2021 PMK 154/2017  Sanksi Terhadap Pelanggaran Ringan 1. Sanksi Rekomendasi Untuk Melaksanakan Kewajiban Tertentu  Sanksi Terhadap Pelanggaran Sedang 1. Sanksi Peringatan Tertulis  Sanksi Terhadap Pelanggaran Berat 1. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Kepada Suatu Jenis Entitas Tertentu 2. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Tertentu 3. Pembekuan Izin  Sanksi Terhadap Pelanggaran Sangat Berat 1. Pencabutan Izin  Sanksi Terhadap Pelanggaran Ringan 1. Sanksi Rekomendasi Untuk Melaksanakan Kewajiban Tertentu 2. Sanksi Peringatan Tertulis  Sanksi Terhadap Pelanggaran Sedang 1. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Kepada Suatu Jenis Entitas Tertentu 2. Sanksi Pembatasan Pemberian Jasa Tertentu  Sanksi Terhadap Pelanggaran Berat 1. Pembekuan Izin  Sanksi Terhadap Pelanggaran Sangat Berat 1. Pencabutan Izin
  • 24.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 21 08. Pendidikan Profesional Berkelanjutan PMK 186/2021 Pada prinsipnya, Akuntan Publik diharapkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kompetensinya dengan mengikuti PPL ( sebanyak 40 SKP per tahun )  Persyaratan PPL saat mau melakukan perpanjangn izin Akuntan Publik, yaitu : Minimal. 120 SKP dalam 3 tahun terakhir  Persyaratan PPL saat mau memberikan jasa asurans kembali setelah menjalani penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu, yaitu: 40 SKP dalam 1 tahun terakhir. PMK 154/2017 Pelatihan profesional berkelanjutan yang wajib diikuti oleh Akuntan Publik paling sedikit 40 ( empat puluh) satuan kredit setiap tahun Namun untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban pemenuhan SKP setiap tahun, akan menggunakan perhitungan sbb: a. Min. 30 SKP dari PPL terstruktur ( termasuk 4 SKP PPL Wajib dan 16 SKP PPL di bidang akuntansi / jasa asurans ) b. Max. 10 SKP dari PPL tidak terstruktur
  • 25.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 22 PMK 186/2021 1. Dalam memberikan jasanya, Akuntan Publik wajib membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja dimaksud. 2. Kertas kerja yang dibuat wajib menggambarkan proses dan hasil kerja Akuntan Publik, dan disusun secara memadai sesuai dengan SPAP 3. Akuntan Publik yang tidak memenuhi ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama selama 2 (dua) tahun. PMK 154/2017 Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, namun tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan 09. Kertas Kerja
  • 26.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 23 PMK 186/2021 Nama yang digunakan pada KAP, dengan bentuk hukum apapun, tidak disertai dengan pencantuman gelar. PMK 154/2017 Tidak diatur 10. Penggunaan Nama KAP ( Berlaku untuk izin KAP yang ditetapkan berdasarkan PMK 186/2021 ) KAP XXXX, S.E., CPA. KAP XXXX
  • 27.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 24 PMK 186/2021 1. Guna proses pembinaan dan pengawasan yang lebih akurat dan tepat sasaran, KAP wajib melaporkan perubahan Sistem Pengendalian Mutu KAP paling lambat 30 hari sejak terjadinya perubahan. 2. KAP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. PMK 154/2017 Tidak diatur 11. Laporan Perubahan SPM KAP ( SPM KAP yang ada pada PPPK harus yang ter-update )
  • 28.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 25 PMK 186/2021 Ditambahkan menjadi : Dokumen standar reviu mutu dan dokumen yang menunjukkan bahwa OAA telah melakukan reviu mutu bagi anggotanya. PMK 154/2017 Salah satu persyaratan untuk memperoleh tanda terdaftar OAA yaitu : Dokumen yang menunjukkan bahwa OAA memiliki standar reviu mutu bagi anggotanya. 12. KAPA dan OAA Nama KAPA atau OAA yang didaftarkan di Indonesia harus sama dengan nama yang tercantum pada: a. Izin Usaha KAPA; b. Dokumen yang menunjukkan bahwa OAA terdaftar di suatu negara. Belum mengatur ketentuan mengenai nama yang harus didaftarkan di Indonesia.
  • 29.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 26 13. Penyediaan Informasi Publik PMK 186/2021  Kepala Pusat menyediakan informasi publik kepada masyarakat yang diperbaharui secara berkala.  Informasi publik dimaksud terdiri dari: a. informasi Akuntan Publik, KAP, cabang KAP, KAP Asing, dan Organisasi Audit Asing; b. informasi laporan auditor independen yang telah didaftarkan; c. laporan keterbukaan KAP dan/atau cabang KAP, sekurang-kurangnya terkait : 1. Jumlah tenaga kerja professonal pemeriksa; 2. Jumlah rekan AP; 3. Daftar bidang industri klien; dan 4. Daftar kompetensi yang dimiliki rekan AP. d. data statisik terkait Akuntan Publik, KAP atau cabang KAP. PMK 154/2017 Tidak diatur
  • 30.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 27 14. Penyeragaman Pasfoto PMK 186/2021  Pasfoto berwarna terbaru dengan rasio aspek 4:6 yang memenuhi ketentuan: a. Berlatar belakang putih; b. Posisi badan dan kepala tegak lurus menghadap kamera; c. Untuk laki-laki mengenakan kemeja, jas dan berdasi, sedangkan untuk perempuan mengenakan kemeja/blus dan blazer. PMK 154/2017 Pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) dengan latar belakang putih sebanyak 4 (empat) lembar
  • 31.
    1. Informasi pengembalianpermohonan disampaikan melalui sistem elektronik paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima; 2. Pemohon dapat melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi paling lambat dalam waktu 30 hari sejak informasi pengembalian diterima; 3. Apabila tidak melengkapi dalam waktu yang disediakan, maka permohonan dibatalkan. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 28 15. Pengembalian Permohonan 1 Belum sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam PMK 186/2021 2 Status Wajib Pajak pemohon dinyatakan tidak valid oleh Direktorat Jenderal Pajak 3 Belum melunasi denda dalam hal Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik dikenai sanksi administratif berupa denda 4 Penugasan Jasa Audit Atas Informasi Keuangan Historis yang diajukan untuk Permohonan Izin Akuntan Publik belum didaftarkan oleh KAP pada sistem PPPK Permohonan perizinan, persetujuan, pendaftaran dikembalikan kepada Pemohon dalam hal:
  • 32.
    Informasi penolakan permohonandisampaikan melalui sistem elektronik paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan – Sekretariat Jenderal 29 16. Penolakan Permohonan 1 Tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam PMK 186/2021 2 Pemohon pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik (untuk permohonan izin Akuntan Publik) 3 KAPA atau OAA pernah dibatalkan status terdaftarnya oleh Menteri (untuk permohonan persetujuan pendaftaran KAPA atau OAA) 4 KAPA atau OAA sedang melakukan Kerjasama dengan KAP lain (untuk permohonan persetujuan pencantuman nama KAPA atau OAA) Permohonan perizinan, persetujuan, pendaftaran ditolak dalam hal:
  • 33.
  • 34.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 30 Ketentuan Peralihan PMK 186/2021 Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berlaku sebagai laporan tahunan KAP tahun takwim 2022 yang disampaikan pada akhir April 2023. Laporan KAP tahun takwim 2021 yang disampaikan pada akhir April 2022 berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. Ketentuan mengenai kode QR dan penyampaian data kelengkapan mulai berlaku 1 Mei 2022. Akuntan Publik yang telah memperoleh sertifikat tanda lulus ujian profesi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus menyampaikan surat keterangan verifikasi dari Asosiasi Profesi Akuntan Publik sebagai tambahan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan izin Akuntan Publik berdasarkan Peraturan Menteri ini.
  • 35.
    Pusat Pembinaan ProfesiKeuangan – Sekretariat Jenderal 1 Terima Kasih