Undang-undang ini membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pengadilan HAM berada di bawah lingkungan Pengadilan Umum dan memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat baik di dalam maupun luar negeri yang dilakukan warga negara Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang prosedur penyelid
PP No 35/2010 mengatur tentang disiplin PNS yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian bagi yang absen lebih dari 46 hari tanpa izin. PP ini berlaku untuk calon PNS dan menggantikan PP 1980.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Undang-undang ini membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM) untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Pengadilan HAM berada di bawah lingkungan Pengadilan Umum dan memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat baik di dalam maupun luar negeri yang dilakukan warga negara Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang prosedur penyelid
PP No 35/2010 mengatur tentang disiplin PNS yang meliputi kewajiban, larangan, dan sanksi pelanggaran. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi berat seperti pemberhentian bagi yang absen lebih dari 46 hari tanpa izin. PP ini berlaku untuk calon PNS dan menggantikan PP 1980.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dengan menetapkan kewajiban dan larangan bagi PNS serta jenis-jenis pelanggaran dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan. Dokumen ini mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat dan gaji, hingga pemberhentian bagi PNS yang melanggar ketentuan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif bagi PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
Dokumen tersebut membahas dua kepentingan hukum utama dalam hukum acara pidana, yaitu kepentingan masyarakat untuk ketertiban hukum dan kepentingan individu untuk hak asasi manusia. Hukum acara pidana bertujuan menjamin keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa asas penting dalam hukum acara pidana seperti presumsi tak bersalah dan hak atas pemberian b
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum disiplin PNS, kewajiban dan larangan bagi PNS, tingkat hukuman disiplin, serta contoh pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
[Ringkasan]
Unit PPA berperan penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada korban, serta menangani pelaku kejahatan tersebut. Unit PPA bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.
[Ringkasan]
Unit PPA berperan penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada korban, serta menangani pelaku kejahatan tersebut. Unit PPA bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelajar yang sadar hukum dan HAM melalui beberapa kegiatan seperti pembentukan tim pembinaan kesadaran hukum dan HAM serta forum pelajar sadar hukum dan HAM. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar terhadap hukum dan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur pokok hukum pidana seperti norma, sanksi, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta cara-cara merumuskan norma dan sanksi hukum pidana seperti pola perumusan ancaman pidana, pola maksimum dan minimum ancaman pidana.
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfIrawan Setyabudi
Dokumen tersebut membahas tentang kapasitas pemberdayaan (capacity building) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dokumen ini menjelaskan tentang Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, pembentukan satuan tugas (satgas), tujuan peraturan, prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan, sasaran, jenis kekerasan seksual, mekanisme penanganan oleh satgas, serta hak korban dan s
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Juga membahas tentang jenis pelanggaran hukum dan sanksi yang diberikan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang materi semester ganjil yang meliputi hak asasi manusia, pembukaan UUD 1945, bentuk negara dan pemerintahan, serta pemerintahan daerah. Terdapat pula penjelasan mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk mempelajari materi tersebut seperti buku paket, UU terkait, dan lain sebagainya.
Peraturan tersebut membahas tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk unsur-unsur kejahatan dan sanksi pidananya. Dokumen tersebut juga menjelaskan prosedur tindakan kepolisian dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP), mulai dari pengamanan, pengolahan, hingga penyerahan barang bukti.
Dokumen tersebut membahas tentang kesadaran hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban pelajar. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, keluarga sadar hukum bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, dan pelajar memiliki hak asasi namun juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin PNS, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin, upaya administratif bagi PNS yang tidak puas dengan hukuman disiplin, dan pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
Hukum pidana khusus - Hukum materiil tindak pidana terorisme (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana khusus terorisme di Indonesia. Terdapat definisi terorisme, kekerasan, ancaman kekerasan, dan bahan peledak. Juga dijelaskan ruang lingkup keberlakuan hukum tersebut, yurisdiksi negara lain, ketentuan pidana, serta sanksi bagi korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.
Dokumen tersebut membahas dua kepentingan hukum utama dalam hukum acara pidana, yaitu kepentingan masyarakat untuk ketertiban hukum dan kepentingan individu untuk hak asasi manusia. Hukum acara pidana bertujuan menjamin keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa asas penting dalam hukum acara pidana seperti presumsi tak bersalah dan hak atas pemberian b
Dokumen tersebut membahas tentang disiplin pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang dasar hukum disiplin PNS, kewajiban dan larangan bagi PNS, tingkat hukuman disiplin, serta contoh pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
[Ringkasan]
Unit PPA berperan penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada korban, serta menangani pelaku kejahatan tersebut. Unit PPA bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.
[Ringkasan]
Unit PPA berperan penting dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan perdagangan orang. Berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum kepada korban, serta menangani pelaku kejahatan tersebut. Unit PPA bekerja sama dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelajar yang sadar hukum dan HAM melalui beberapa kegiatan seperti pembentukan tim pembinaan kesadaran hukum dan HAM serta forum pelajar sadar hukum dan HAM. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelajar terhadap hukum dan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang unsur-unsur pokok hukum pidana seperti norma, sanksi, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta cara-cara merumuskan norma dan sanksi hukum pidana seperti pola perumusan ancaman pidana, pola maksimum dan minimum ancaman pidana.
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfIrawan Setyabudi
Dokumen tersebut membahas tentang kapasitas pemberdayaan (capacity building) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dokumen ini menjelaskan tentang Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, pembentukan satuan tugas (satgas), tujuan peraturan, prinsip-prinsip pencegahan dan penanganan, sasaran, jenis kekerasan seksual, mekanisme penanganan oleh satgas, serta hak korban dan s
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Juga membahas tentang jenis pelanggaran hukum dan sanksi yang diberikan.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang materi semester ganjil yang meliputi hak asasi manusia, pembukaan UUD 1945, bentuk negara dan pemerintahan, serta pemerintahan daerah. Terdapat pula penjelasan mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk mempelajari materi tersebut seperti buku paket, UU terkait, dan lain sebagainya.
Peraturan tersebut membahas tentang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk unsur-unsur kejahatan dan sanksi pidananya. Dokumen tersebut juga menjelaskan prosedur tindakan kepolisian dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP), mulai dari pengamanan, pengolahan, hingga penyerahan barang bukti.
Dokumen tersebut membahas tentang kesadaran hukum, hak asasi manusia, dan kewajiban pelajar. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, keluarga sadar hukum bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, dan pelajar memiliki hak asasi namun juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
Dokumen tersebut membahas mengenai regulasi dan peraturan pelayanan kebidanan di Indonesia, mulai dari undang-undang dan peraturan menteri terkait, peran dan fungsi bidan, etika kebidanan, serta konsekuensi hukum pelanggaran kode etik bidan dan peraturan terkait.
1. Jl. HR. Rasuna Said, Kav 6 – 7, Kuningan – Jaksel | Harmoni dalam Gerak dan Langkah | www.kemenkumham.go.id
2. PELAYAAN DAN PERAWATAN TAHANAN,
NARAPIDANA, DAN ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN
A. Yani, SH. | Kasubbid Watbinsustik Kanwil Kemekumham Sumsel | Diklat
3. LANDASAN HUKUM
a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b. Undang – undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
c. Undang – undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
d. Undang – undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
e. Undang – undang Nomor 39 tahun 1999 tangang Hak Asasi Manusia
(HAM);
f. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata
cara pelaksanaan hak WBP;
h. Peraturan Peraturan RI Nomor 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan
tata cara dan tata cara Pelaksanaan, wewenang, tugas dan tanggung
jawab perawatan Tahanan;
i. SE Menteri Kehakiman Nomor M.02-Um.01.06 Tahun 1989 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Biaya Bama bagi Napi/Tahanan Negara / Anak;
j. SE Dirjen PAS tanggal 20 September 2007 tentang Peningkatan
Pelayanan Makanan Bagi Penghuni Lapas/Rutan/Cab.Rutan
4. PENGERTIAN
Pelayanan dan Perawatan Tahanan,
Narapidana, dan Anak Didik Pemasyarakatan
adalah proses pelayanan yang dilaksanakan
mulai dari penerimaan sampai dengan
pengeluaran dari Lapas/Rutan yang terdiri dari
layanan kesehatan dan layanan perawatan
makanan.
5. Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14
Narapidana berhak :
a.melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b.mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c.mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d.mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e.menyampaikan keluhan;
f.mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak
dilarang;
g.mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h.menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i.mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j.mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k.mendapatkan pembebasan bersyarat;
l.mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
6. WEWENANG, TUGAS, DAN
TANGGUNG JAWAB
Berdasarkan PP NO.58 Tahun 1999
Pasal 2
1.Wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan di RUTAN/Cabang
RUTAN ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh Kepala RUTAN/Cabang RUTAN.
2.Dalam hal Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tertentu ditetapkan oleh Menteri
sebagai RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan, oleh Kepala LAPAS/Cabang
LAPAS yang bersangkutan.
3.Dalam hal tahanan yang ditempatkan di tempat tertentu yang belum ditetapkan
sebagai Cabang RUTAN, maka wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan
tahanan ada pada Menteri dan dilaksanakan oleh pejabat yang memerintahkan
penahanan.
7. WEWENANG, TUGAS, DAN
TANGGUNG JAWAB
Berdasarkan PP NO.58 Tahun 1999
Pasal 3
Pejabat yang melaksanakan perawatan tahanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berwenang:
1.melakukan penerimaan, pendaftaran, penempatan dan pengeluaran tahanan;
2.mengatur tata tertib dan pengamanan RUTAN/Cabang RUTAN;
3.melakukan pelayanan dan pengawasan;
4.menjatuhkan dan memberikan hukuman disiplin bagi tahanan yang melanggar
Peraturan Tata Tertib.
8. WEWENANG, TUGAS, DAN
TANGGUNG JAWAB
Berdasarkan PP NO.58 Tahun 1999
Pasal 4
Kepala RUTAN/Cabang RUTAN, Kepala LAPAS/Cabang LAPAS dan pejabat
yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) beserta petugas RUTAN/Cabang
RUTAN, LAPAS/Cabang LAPAS dan tempat penahanan tertentu bertugas:
1. melaksanakan program perawatan;
2. menjaga agar tahanan tidak melarikan diri; dan
3. membantu kelancaran proses penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di Pengadilan.
9. WEWENANG, TUGAS, DAN
TANGGUNG JAWAB
Berdasarkan PP NO.58 Tahun 1999
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya
wajib memperhatikan:
1. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. asas praduga tak bersalah; dan
3. asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan
dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia,
terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya
atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.
10. WEWENANG, TUGAS, DAN
TANGGUNG JAWAB
Berdasarkan PP NO.58 Tahun 1999
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya
wajib memperhatikan:
1. perlindungan terhadap hak asasi manusia;
2. asas praduga tak bersalah; dan
3. asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan
dan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia,
terjaminnya hak tahanan untuk tetap berhubungan dengan keluarganya
atau orang tertentu, serta hak-hak lain yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan.