Dokumen ini membahas sistem pendidikan nasional Indonesia, termasuk pengertian, fungsi, dan kelemahan yang ada. Pendidikan nasional dirancang untuk mengembangkan kemampuan dan martabat manusia Indonesia, namun masih terdapat kesenjangan dalam implementasinya. Ringkasan juga menyoroti perubahan dalam sistem pendidikan tinggi, termasuk penggunaan sistem kredit semester dan beban studi untuk berbagai jenjang pendidikan.

1. SISTEM
PENDIDIKAN
INDONESIA
MOHAMAD AKBA

2. SELAMAT DATANG
MAHASISWA BARU

3. Materi Pokok
1. PENGERTIAN
Sejarah Pendidikan di Indonesia
Landasan Pendidikan Nasional
Fungsi Pendidikan Nasional
Kelemahan Pendidikan Nasional
Sistem Kredit Semester
2.
3.
4.
5.
6.
Sistem Pendidikan
Nasional

4. Sistem Pendidikan
Nasional
Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen-
komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai
sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang
teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk
mencapai suatu hasil (produk).
.
PENGERTIAN SISTEM

5. Sistem Pendidikan
Nasional
“Ing Ngarso Sung Tulada dan Ing Madya Mangun
Karsa” Tut Wuri Hadayani
TAMAN SISWA
1. Ing ngarsa sung tulada (jika di depan, menjadi contoh)
2. Ing madya mangun karsa (jika ditengah-tengah,
membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi), dan
3. Tut wuri handayani (Jika dibelakang, mengikuti dengan
awas).

6. Sistem Pendidikan
Nasional
Pendidikan merupakan suatu sistem yang
mempunyai unsur-unsur: tujuan/sasaran pendidikan,
peserta didik, pengelola pendidikan, struktur/ jenjang,
kurikulum, dan peralatan/fasilitas.
PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU
SISTEM

7. Sistem Pendidikan
Nasional
Pasal 3, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab”.
. Undang-Undang No. 20, Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional .
PENGERTIAN

8. Sistem Pendidikan
Nasional
Pendidikan nasional sebagai suatu sistem adalah karya manusia yang
terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai hubungan fungsional
dalam rangka membantu terjadinya proses trnsformasi atau perubahan
tingkah laku seseorang sesuai dengan tujuan nasional seperti tercantum
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945”.
PENGERTIAN

9. Sistem Pendidikan
Nasional
PENDIDIKAN MASA PENJAJAHAN
Semua bentuk pendidikan yang didirikan penjajah
dipusatkan untuk membantu dan mendukung
kepentingan penjajah Antara lain: Tenaga perang
Golongan ningrat dipilih untuk mempengaruhi
masyarakat pribumi
SEJARAH

10. Sistem Pendidikan
Tinggi
SEJARAH
PENDIDIKAN MASA ORDE BARU
Peserta didik diberikan beban materi pelajaran yang
banyak dan berat tanpa memperhatikan keterbatasan
alokasi kepentingan dengan faktor-faktor kurikulum
yang lain untuk menjadi peka terhadap lingkungan
sehingga menimbulkan berbagai kendala
SEJARAH

11. Sistem Pendidikan
Nasional
SEJARAH
PENDIDIKAN MASA REFORMASI
Era reformasi memberikan ruang yang besar bagi
perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang
bersifat reformatif dan revolusioner
Pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja
negara
SEJARAH

12. PENDIDIKAN ERA MILLENIAL
Era milLenial memberikan ruang yang besar guru dan siswa
untuk memanfaatkan teknologi yang ada akan membantu
jalannya proses pembelajaran dan juga bisa meningkatkan
hasil kinerja. Semakin banyaknya pengguna teknologi dalam
dunia pendidikan akan mengakibatkan perubahan model
pembelajaran. Karena hal tersebut lebih efektif dan efisien,
tanpa memerlukan banyak waktu dan tenaga. Sehingga lambat
laun masyarakat akan lebih memilih sistem pembelajaran
online daripada pembelajaran konvensional (tatap muka)..
SEJARAH
Sistem Pendidikan
Nasional

13. Landasan
Pendidikan
Nasional
1. Landasan ideal ialah Pancasila
2. Landasan konstitusional ialah
UUD 1945
3. Landasan operasional ialah
Ketetapan MPR tentang GBHN.
Sistem Pendidikan
Nasional

14. Sistem Pendidikan
Nasional
Pelaksanaan Pendidikan Nasional
A.Unsur Pokok Pendidikan
Nasional
B.Asas Pelaksanaan
Pendidikan Nasional

15. Sistem Pendidikan
Nasional
Unsur-Unsur Pokok Pendidikan Nasional
Unsur-unsur pokok Pendidikan Nasional Pancasila terdiri dari Pendidikan Moral
Pancasila berlandaskan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila,
pendidikan agama, pendidikan watrak dan kepribadian, pendidikan bahsa,
pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan ilmu pengetahuan,
pengethuan keterampilan, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan kesadaran
bersejarah.

16. Sistem Pendidikan
Nasional
Asas Pelaksanaan Pendidikan Nasional
• Asas semesta menyeluruh dan terpadu
• Asas pendidikan seumur hidup
• Asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan
masyarakat.
• Asas tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
• Asas keselarasan dan ketrpaduan dengan ketahanan nasional dan wawasan
nusantara.

17. Sistem Pendidikan
Nasional
Asas Pelaksanaan Pendidikan Nasional
• Asas Bhinneka Tunggal Ika
• Asas keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam
seluruh kegiatan pendidikan.
• Asas manfaat, adil, dan merata
• Asas Ing Ngorso Sung Tulodo, Ing Madya mangun Karso, dan Tut Wuri
Handayani.
• Asas mobilitas, efisiensi, dan efektivitas
• Asas kepastian hukum

18. Sistem Pendidikan
Nasional
FUNGSI PENDIDIKAN
NASIONAL
 Alat membangun pribadi, pengembangan warga negara,
pengembangan kebudayaan, dan pembangunan bangsa
Indonesia.
 Mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu
kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya
mewujudkan tujuan nasional.

19. Sistem Pendidikan
Nasional
UU RI No. 2 Tahun 1989, :
A. Kelembagaan
B. Program Pendidikan
C.Pengelolaan

20. Sistem Pendidikan
Nasional
Ditinjau dari segi kelembagaan maka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia
melalui dua jalaur, yaitu jalur pendidikan Formal dan Non Formal.
Kelembagaan
 Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan
berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat
tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang tujuannya
untuk mengganti, menambah, dan melengkapi
pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh
lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan

21. Sistem Pendidikan
Nasional
A. Pendidikan umum
B. Pendidikan kejuruan
C. Pendidikan luar biasa
D. Pendidikan kedinasan
E. Pendidikan keagamaan
F. Pendidikan akademik
G. Pendidikan profesional
PROGRAM PENDIDIKAN

22. Sistem Pendidikan
Nasional
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional disusunlah kurikulum yang
memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuainnya
dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang
masing-masing satuan pendidikan.
KURIKULUM
Kurikulum
1968
Kurikulum
1975
Kurikulum
1984
Kurikulum
1994
Kurikulum
Berbasis
Kompetensi
KTSP 2006
KURIKULUM
K13
Kurikulum
Merdeka

23. Sistem Pendidikan
Nasional
Penanggung jawab pendidikan nasional adalah
presiden. Dalam mengelola sistem pendidikan
nasional presiden dibantu oleh Menteri
pendidikan dan kebudayaan
Pengelolaan Sistem
Pendidikan Nasional

24. Sistem Pendidikan
Nasional
KELEMAHAN PADA SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL
dilihat dari segi fungsinya, pendidikan di Indonesia
diharapkan dapat mengembangkan kemampuan
serta meningkatkan mutu kehidupan martabat
manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan
tujuan nasional.
“Keadaan menunjukkan bahwa mutu kehidupan dan
martabat manusia di Indonesia didunia internasional
terpuruk”

25. Sistem Pendidikan
Nasional
KELEMAHAN PADA SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL
Dilihat dari segi tujuannya, pendidikan nasional
bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.
Namun dalam kenyataan masih terdapat
kesenjangan antara tujuan pendidikan yang
diharapkan dengan realitas lulusan pendidikan.

26. Sistem Pendidikan
Nasional
KELEMAHAN PADA SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL
dilihat dari kesempatan yang diberikan, dalam Sistem
Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga
negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan.
Namun dalam kenyataan masih banyak warga negara
Indonesia yang belum mengenyam pendidikan sebagai
akibat dari ketidakmampuan dalam bidang ekonomi.

27. Sistem Pendidikan
Nasional
KELEMAHAN PADA SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL
dilihat dari segi tenaga pendidikan, Sistem Pendidikan Nasional
menyebutkan bahwa tenaga kependidikan meliputi tenaga
pendidik, pengelola satuan pendidikan, pemilik, pengawas,
peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan,
laboran dan teknisi belajar.
Secara kuantitatif dan kualitatif tenaga-tenaga kependidikan
tersebut di atas, tampak belum memadai untuk keperluan
berbagai lembaga pendidikan yang ada.

28. Sistem Pendidikan
Nasional
KELEMAHAN PADA SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL
dilihat dari segi kurikulum, Sistem Pendidikan Nasional
mengatakan bahwa kurikulum disusun untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap
perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan
lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan
jenis dan jenjang masing –masing satuan pendidikan.
Perubahan kurikulum yang terus menerus sehingga kita harus
menyesuaikan kembali terhadap perubahan yang ada.

29. Sistem Pendidikan
Nasional
Solusi Kelemahan Sistem Pendidikan di Indonesia

30. Sistem Pendidikan
Tinggi
Bentuk Perguruan Tinggi
Pasal 19 Bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas:
a) universitas;
b) institut;
c) sekolah tinggi;
d) politeknik;
e) akademi; danakademi komunitas

31. Sistem Pendidikan
Tinggi
Sistem Kredit Semester
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 232/U/ 2000
Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil
Belajar Mahasiswa
Pasal 1 (12,13):
Sistem kredit semester adalah suatu sistem
penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan
satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban
studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman
belajar, dan beban penyelenggaraan program.

32. Sistem Pendidikan
Tinggi
Sistem Kredit Semester
Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri
atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan
terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya,
termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.

33. Sistem Pendidikan
Tinggi
Sistem Kredit Semester
Pasal 1 (14) :
Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan
terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui
kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum,
atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam
kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri.

34. Sistem Pendidikan
Tinggi
Sistem Kredit Semester
Pasal 5-6 Beban dan Lama Studi
untuk D1 sekurang-kurangnya 2 semester,
untuk yang lainnya D2 sd S3 dijadwalkan
dan dapat ditempuh. Misal D2 dijadwalkan
dan dapat ditempuh kurang dari 4
semester.
Jenjang Sks Semester
D1 40-50 2-4
D2 80-90 4-6
D3 110-120 6-10
D4/s1 144-160 8-14
S2 36-50 4-10
Jenjang Masukan Sks Semester
S3 S1 Sebidang ≥76 8-12
S1 Tidak Sebidang ≥88 9-13
S2 Sebidang ≥40 4-10
S2 Tidak Sebidang ≥52 5-11

35. Sistem Pendidikan
Tinggi
Sistem Kredit Semester
Pasal 12:
1) Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa
dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk
ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester,
ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi,
ujian tesis, dan ujian disertasi. (3) Penilaian hasil belajar
dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-
masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.

36. Sistem Pendidikan
Tinggi
Sistem Kredit Semester
Pasal 14
1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang
disyaratkan dan indeks prestasi kumulatif(IPK) minimum.
2) Perguruan tinggi menetapkan jumlah SKS yang harus ditempuh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi
masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal
8.
3) IPK minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh masing-
masing perguruan tinggi, sama atau lebih tinggi dari 2,00 untuk program sarjana
dan program diploma, dan sama atau lebih tinggi dan 2,75 untuk program

37. Sistem Pendidikan
Tinggi
Sistem Kredit Semester
Pasal 1 (14) :
Satuan kredit semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan
terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui
kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum,
atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam
kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri.

38. Selamat Belajar dan
Sukses
Terimaka
sih
Sistem Pendidikan
Nasional