Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah sosial melalui koordinasi antar kementerian dan program-program seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran."
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxKantorPunya
Dokumen tersebut memberikan ringkasan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2013-2017 yang menunjukkan tren penurunan rata-rata sebesar 0,55% per tahun. Kemiskinan lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan dan beberapa kabupaten masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Dokumen ini juga menyajikan strategi dan program intervensi untuk menanggulangi kemiskinan secara menyelur
[Ringkasan]
Berdasarkan data demografi dan fasilitas kesehatan di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 268.480 jiwa dengan usia produktif terbanyak 25-34 tahun. Fasilitas kesehatan terdiri atas 1 Puskesmas Induk, 9 Puskesmas Pembantu, dan 82 Klinik. Tenaga kesehatan terdiri atas 15 dokter umum, 5 dokter gigi, dan 20 perawat. Sarana medis mel
Paparan penanganan masalah sosial kemasyarakatanWdd Wuryanto
Dokumen tersebut membahas kebijakan pemerintah dalam menangani masalah sosial melalui koordinasi antar kementerian dan program-program seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran."
Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dalam Penanggulangan Kemiskinan.pptxKantorPunya
Dokumen tersebut memberikan ringkasan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2013-2017 yang menunjukkan tren penurunan rata-rata sebesar 0,55% per tahun. Kemiskinan lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan dan beberapa kabupaten masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Dokumen ini juga menyajikan strategi dan program intervensi untuk menanggulangi kemiskinan secara menyelur
[Ringkasan]
Berdasarkan data demografi dan fasilitas kesehatan di Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan, jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 268.480 jiwa dengan usia produktif terbanyak 25-34 tahun. Fasilitas kesehatan terdiri atas 1 Puskesmas Induk, 9 Puskesmas Pembantu, dan 82 Klinik. Tenaga kesehatan terdiri atas 15 dokter umum, 5 dokter gigi, dan 20 perawat. Sarana medis mel
1) Dokumen tersebut membahas tentang informasi pasar kerja yang meliputi penjelasan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, pengguna, dan sumber data informasi pasar kerja serta sistem dan mekanisme penempatan tenaga kerja.
Survei dilakukan terhadap 1.656 responden untuk mengukur efektivitas komunikasi eksternal Kementerian PANRB. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat, ASN, dan wartawan tentang Kementerian PANRB masih rendah, serta sarana komunikasi eksternalnya perlu ditingkatkan. Rekomendasi terpenting adalah meningkatkan kampanye sosialisasi dan memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian audiens
1. Dokumen tersebut membahas tema pembangunan disnakertrans Provinsi Banten tahun 2016 yang berfokus pada sinergitas program pengurangan pengangguran melalui peningkatan daya saing SDM tenaga kerja.
2. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kondisi ketenagakerjaan di Banten, tantangan yang dihadapi seperti kapasitas SDM yang belum memenuhi tuntutan industri, serta langkah-langkah strategis untuk men
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas visi, misi, dan arahan kebijakan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2023 dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM.
2) Beberapa prioritas utama yang disebutkan adalah peningkatan daya saing ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan
Dokumen tersebut membahas tentang kualitas tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau. Ringkasannya adalah: (1) Profil sumber daya manusia Kepulauan Riau tahun 2014, (2) Statistik angkatan kerja dan penduduk yang bekerja meliputi pendidikan, jenis kelamin, dan sektor ekonomi, (3) Tingkat pengangguran terbuka provinsi.
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
PPDB SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan sekolah asal siswa untuk mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah lanjutan. Proses PPDB diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan gubernur dengan memperhatikan kesehatan selama pandemi.
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdfinfraBP4D
Kebijakan sektor perumahan dan permukiman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mencakup strategi peningkatan kualitas permukiman dan rumah layak huni, serta pemerataan penyediaan infrastruktur permukiman untuk mendukung perekonomian dan mengurangi kemiskinan di Jawa Barat."
Laporan ini membahas Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah (LKPJ) Walikota Surakarta tahun 2014 dan Akhir Masa Jabatan 2010-2015. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) LKPJ sering kurang memuat laporan kinerja yang memadai dan hanya melaporkan kinerja input, (2) masalah dan solusi program belum dijelaskan dengan baik, (3) diperlukan penyempurnaan LKPJ agar lebih komprehensif
Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 membahas perencanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi capaian program kesehatan tahun sebelumnya. Forum ini dihadiri pejabat kesehatan dari berbagai daerah di Banten.
1) Dokumen tersebut membahas tentang informasi pasar kerja yang meliputi penjelasan mengenai pengertian, tujuan, fungsi, pengguna, dan sumber data informasi pasar kerja serta sistem dan mekanisme penempatan tenaga kerja.
Survei dilakukan terhadap 1.656 responden untuk mengukur efektivitas komunikasi eksternal Kementerian PANRB. Hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat, ASN, dan wartawan tentang Kementerian PANRB masih rendah, serta sarana komunikasi eksternalnya perlu ditingkatkan. Rekomendasi terpenting adalah meningkatkan kampanye sosialisasi dan memanfaatkan media sosial untuk menarik perhatian audiens
1. Dokumen tersebut membahas tema pembangunan disnakertrans Provinsi Banten tahun 2016 yang berfokus pada sinergitas program pengurangan pengangguran melalui peningkatan daya saing SDM tenaga kerja.
2. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kondisi ketenagakerjaan di Banten, tantangan yang dihadapi seperti kapasitas SDM yang belum memenuhi tuntutan industri, serta langkah-langkah strategis untuk men
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas visi, misi, dan arahan kebijakan Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2023 dengan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM.
2) Beberapa prioritas utama yang disebutkan adalah peningkatan daya saing ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas pendidikan
Dokumen tersebut membahas tentang kualitas tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau. Ringkasannya adalah: (1) Profil sumber daya manusia Kepulauan Riau tahun 2014, (2) Statistik angkatan kerja dan penduduk yang bekerja meliputi pendidikan, jenis kelamin, dan sektor ekonomi, (3) Tingkat pengangguran terbuka provinsi.
Paparan Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat pada Musrenbang Kota Solok 2014Anton Setiadi
Dokumen tersebut merangkum hasil Musrenbang RKPD Kota Solok tahun 2014. Terdapat penjelasan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015, capaian kinerja makro 2010-2013, isu strategis dan arah kebijakan 2015, serta target dan program strategis provinsi.
PPDB SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan sekolah asal siswa untuk mendorong peningkatan angka partisipasi sekolah lanjutan. Proses PPDB diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan gubernur dengan memperhatikan kesehatan selama pandemi.
2023.02.22 - Forum OPD Disperkim 2023-.pdfinfraBP4D
Kebijakan sektor perumahan dan permukiman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mencakup strategi peningkatan kualitas permukiman dan rumah layak huni, serta pemerataan penyediaan infrastruktur permukiman untuk mendukung perekonomian dan mengurangi kemiskinan di Jawa Barat."
Laporan ini membahas Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah (LKPJ) Walikota Surakarta tahun 2014 dan Akhir Masa Jabatan 2010-2015. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain: (1) LKPJ sering kurang memuat laporan kinerja yang memadai dan hanya melaporkan kinerja input, (2) masalah dan solusi program belum dijelaskan dengan baik, (3) diperlukan penyempurnaan LKPJ agar lebih komprehensif
Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2023 membahas perencanaan pembangunan kesehatan dan evaluasi capaian program kesehatan tahun sebelumnya. Forum ini dihadiri pejabat kesehatan dari berbagai daerah di Banten.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. “MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”
•TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI
1. Membangun masyarakat jawa tengah
yang religious, toleran dan guyub untuk
menjaga NKRI.
3. Mewujudkan kapasitas ekonomi rakyat dan
memperluas lapangan kerja untuk mengurangi
kemiskinan dan pengangguran ; dan.
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta
memperluas sasaran ke Pemerintah
Kabupaten/Kota
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih
sehat, lebih pintar, lebih berbudaya , dan
mencintai lingkungan.
VISI & MISI GUBERNUR 2022
MISI
VISI
3. ANGKATAN
KERJA
18,01 (69,10%)
BEKERJA
17,19 (95,44%)
PENGANGGUR
TERBUKA
0,82 (4,55%)
BEKERJA TIDAK
PENUH
(<35 jam/mg)
4,34
(25,22%)
PARUH
WAKTU
3,24
(74,70%)
SETENGAH
PENGANGGU
R
1,10
(25,29%)
MASALAH UTAMA
KETENAGAKERJAAN
BEKERJA
PENUH
(>35 jam/mg)
12,85
(74,78%)
KONDISI KETENAGAKERJAAN PROV. JATENG (AGUSTUS) TAHUN
2017
(JUTA ORANG)
PENDUDUK USIA
KERJA
26,06
BUKAN
ANGKATAN
KERJA
8,05 (30,89%)
MENGURUS
RUMAH TANGGA
5,01 (62,23%)
SEKOLAH
1,86 (23,10%)
LAINNYA
1,18 (14,65%)
Sumber : BPS Jateng, Berita Resmi Statistik No. 79/11/33/Th. XI, 06 November 2017
≤ SD : 2,35 %
SMP : 4,79 %
SMA : 7,10 %
SMK : 11,08 %
D I/II/III : 5,46 %
UNIV : 3,73 %
(TPT)
PERTANIAN : 4,33 25,16 %
PERDAGANGAN : 4,13 24,00 %
JASA : 3,56 20,73 %
INDUSTRI : 2,48 14,43 %
BANGUNAN : 1,49 8,69 %
ANGKUTAN : 0,61 3,57 %
KEUANGAN : 0,42 2,44 %
TAMBANG : 0,12 0,70 %
LGA : 0,05 0,28 %
RENDAH : 11,75 68,35 %
MENENGAH : 3,93 22,86 %
ATAS : 1,51 8,78 %
Tingkat Pendidikan
Lapangan Usaha :
4. KONDISI KETENAGAKERJAAN
DI JAWA TENGAH TAHUN 2017
JUMLAH PENDUDUK 35,25 JUTA ORANG
• PENDUDUK USIA KERJA 26, 06 JUTA ORANG
ANGKATAN KERJA (18,01 JUTA)
BEKERJA = 17,19 JUTA
PENGANGGURAN = 0,82 JUTA
BUKAN ANGKATAN KERJA ( 8.05 JUTA)
SEKOLAH = 1,86 JUTA
MENGURUS RT = 5.01 JUTA
LAIN-LAIN = 1,18 JUTA
• PENDUDUK BUKAN USIA KERJA 9,19 JUTA ORANG
1,18 JUTA
25%
21%
46%
8%
SD DAN <SD SMP SMA/SMK UNIVERSITAS
PENGANGGUR BERDASARKANTINGKAT
PENDIDIKAN
SD
SMP - SMA/SMK
UNIVERSITAS
68.35%
22.86%
8.78%
PENDUDUKBEKERJA BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN
201.766 168.480 378.893 655.799
1,5 JUTA
3,9 JUTA
11,7JUTA
5. TINGKAT PENGANGGUR TERBUKA DAN TINGKAT KEMISKINAN
MENURUT DESA KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2016 (%)
TINGKAT PENGANGGUR TERBUKA (%) TINGKAT KEMISKINAN (%)
Kondisi Provinsi Jawa Tengah mempunyai kesamaan dengan Nasional dimana Tingkat
penganggur Perdesaan lebih rendah dibandingkan Perkotaan tetapi tingkat kemiskinannya
malah lebih besar di Perdesaan.
6.44 6.54 6.41
5.49 5.51
4.98
5.59
5.07
4.53
3.81
2012 2013 2014 2015 2016
Perkotaan
Perdesaan
12.53
11.5 11.5 11.38
16.05
15.35
14.86 14.88
2012 2013 2014 2015 2016
PERKOTAAN
PERDESAAN
SUMBER DATA : PUSDATIN KEMNAKER
2017
6. PENCARI KERJA
PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA
DI LUAR
HUBUNGANKERJA
DALAM
HUBUNGANKERJA
GAMBARAN UMUM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN
MELALUI PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
BNP2TKI
Program G to G
Program P to P
Program G to P
MANDIRI
Kepentingan
Perusahaan
Sendiri
FRESH
GRADUATE
SEDANG
BEKERJA P H K
TKI
PURNA
DALAM NEGERI
LUAR NEGERI
AKAD DAN AKL
Program P to P
Program G to P
7. SISTEM DAN MEKANISME
PENEMPATAN TENAGA KERJA
PENCAKER
LOWONGAN
BURSA KERJA
Bursa Kerja Khusus,
Bursa Kerja Pemerintah
Bursa Kerja Swasta
(LPTKS, PPTKIS)
FUNGSI PENGANTAR
KERJA
IPK (Informasi Pasar Kerja)
Perantaraan Kerja
PBJ (Penyuluhan Bimbingan
Jabatan)
Pendampingan,
Pemanduan,
PERLUASAN KK
- PADAT KARYA
- TEKNOLOGI TEPAT GUNA
- WIRAUSAHA BARU
- SUBSIDI PROGRAM
- PENDAMPINGAN USAHA MANDIRI
PERUSAHAAN
Diluar
Hub. kerja
Didalam Hubungan
kerja
BNP2TKI
KEBIJAKAN
PENEMPATAN
TKLN
PENDIDIKAN LUAR NEGERI
KEBIJAKAN
PENEMPATAN
TKDN
PPTKIS
8. PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
8
PEMERINTAH
SWASTA
BERBADAN
HUKUM
(LPTKS)
FUNGSI
PELAYANAN
PENEMPATAN
KERJA
Pelayanan IPK
Pelayanan PBJ
Pelayanan
Antar Kerja
Informasi Pencari
Kerja
Informasi
Lowongan Kerja
Penempatn TK
1. Nama, Alamat Umur,
2. Pendidikan dan Kompetensi
1. Bersifat Terbuka
2. Dapat diketahui semua pihak
Diberikan kpd Pencaker melalui IPK dan wawancara
1. Kpd Pencaker
2. Kpd Pemberi Kerja
3. Pencarian Low Ker
4. Pencocokan Pencaker dan Lowker
5. Penempatan TK dalam dan luar Hubungan
Kerja
6. Tindak Lanjut Penempatan
7. Pelaporan Penempatan Scr Berkala
Pasal 12 PERMENAKER NO 39 TAHUN 2016
9. Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Pemberi Kerja wajib
Lapor Lowongan kpd
Dinas
Pelayanan Pemberi Kerja
1. Pemberi Kerja dapat merekrut sendiri atau melalui LPTKS/BKK
2. Pemberi kerja yang melalui Dinas, LPTKS atau BKK harus melalui mekanisme
antar kerja.
3. Jika pengerahan TK melalui AKAD maka Perusahaan wajib memiliki SPP AKAD
Pengantar Kerja mencatat
pada Daftar Isian
Permintaan TK (AK/III)
Pencocokan dengan AK/II
pencaker di DInas Pemanggilan Pencaker
dengan AK/IV jika ada
kecocokan dg lowker
Fasilitasi Pencaker pd
Pemberi Kerja dg
membawa AK/V
10. Pelaporan
Pemberi Kerja yang
merekrut sendiri
LPTKS yang memperoleh izin
BKK yang memperoleh tanda
daftar dari Dinas
WAJIB LAPOR
PENEMPATAN
KE DINAS
SETIAP BULAN
1. Data Pencari kerja yang
terdaftar
2. Data lowongan kerja yg
terdaftar
3. Data pencari kerja yang telah
ditempatkan
4. Penghapusan pendaftaran
pencari kerja dan lowongan
kerja (tidak wajib bagi LPTKS)
PENYUSUNAN
KEBIJAKAN
12. MENDAPATKAN PELUANG
DI JAWA TENGAH
MAGANG JEPANG
KUOTA 2.000 ORANG
PER TAHUN
PELATIHAN
KOMPETENSI
29 BLK KAB/KOTA
4 BLK PROVINSI
2 BLK KEMNAKER
1.404 LPK SWASTA
BEKERJA KE
LUAR NEGERI
• G to G
• P TO P (28 P3MI
DAN 284 CABANG P3MI)
• BEKERJA MANDIRI
BEKERJA DI
DALAM NEGERI
7 LPTKS
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
WIRAUSAHA
PEMBERDAYAAN UNTUK MASYARAKAT
PENGANGGUR, MUDA/WANITA RENTAN,
PENYANDANG DISABILITAS, DAN
LANSIA
TENAGA KERJA SARJANA
TENAGA KERJA MANDIRI
PROGRAM PADAT KARYA
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
TRANSMIGRASI
13. PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
RENTAN DALAM RANGKA MENDUKUNG
PENEMPATAN TENAGA KERJA
TENAGA KERJA
RENTAN
TKI PURNA
MUDA DAN WANITA
LANSIA
DISABILITAS
MASYARAKAT
MISKIN
MANTAN PSK, MANTAN
TAHANAN, REHABILITASI
NARKOBA, DLL
PERINTIS
USAHA
14. Jumlah BLK (milik Pemerintah) di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 35, tersebar di 35
Kab/Kota, dengan rincian :
Setiap BLK memilki berbagai macam kejuruan, yaitu : Teknik Las, Otomotif, Garment,
Pertanian, Jasa dan Aneka Kejuruan
Total Keseluruhan Kapasitas Latih BLK se- Jawa Tengah : 38.762 orang
Status Kepemilikan Jumlah Tempat
Kementerian Ketenagakerjaan
RI
2 Semarang dan Surakarta
Pemprov. Jateng 4 BLKI Cilacap, BLKDLN Semarang, BLKP
Klampok, BP2TK Semarang
Kab./Kota di Jateng 29
BLK (Balai Latihan Kerja) Pemerintah
15. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019
MARI BERSINERGI