MANAJEMEN SUMBER DAYA (BIAYA DAN SARANA PRASARANA) DALAM PENDIDIKAN ISLAM

1. MANAJEMEN SUMBER DAYA (BIAYA DAN SARANA
PRASARANA) PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
“MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM”
Dosen Pengampu:
Dr. Afiful Ikhwan, M.Pd.I
Oleh:
Sintya Mulya Rahma (20164711144)
PAI – SMT 2
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH (STAIM)
TULUNGAGUNG
Pebruari 2017

2. ii
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
makalah ini.
Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW
beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan Agama
Islam.
Kemudian dari pada itu, kami sadar bahwa dalam menyusun makalah ini
banyak yang membantu terhadap usaha kami, mengingat hal itu dengan segala
hormat kami sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIM) Tulungagung Bapak
Nurul Amin M.Ag
2. Dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dalam
penyusunan makalah ini Bapak Dr. Afiful Ikhwan M.Pd.I
3. Teman-teman dan seluruh pihak yang ikut berpartisipasi dalam
penyelesaian makalah.
Atas bimbingan, petunjuk dan dorongan tersebut kami hanya dapat berdo'a
dan memohon kepada Allah SWT semoga amal dan jerih payah mereka menjadi
amal soleh di mata Allah SWT. Amin.
Dan dalam penyusunan makalah ini kami sadar bahwa masih banyak
kekurangan dan kekeliruan, maka dari itu kami mengharapkan kritikan positif,
sehingga bisa diperbaiki seperlunya.
Akhirnya kami tetap berharap semoga makalah ini menjadi butir-butir
amalan kami dan bermanfaat khususnya bagi kami dan umumnya bagi seluruh
pembaca. Amin Yaa Robbal 'Alamin.
(PENYUSUN)

3. iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ...................................................................................... i
Kata Pengantar ...................................................................................... ii
Daftar Isi ....................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................ 3
C. Tujuan Masalah ................................................................. 3
BAB II PEMBAHASAN
Manajemen Sumber Daya Lembaga Pendidikan Islam
A. Pengertian Manajemen………………………………………. 5
B. Pengertian Pembiayaan Pendidikan…………………………. 6
C. Sumber Biaya Pendidikan Islam…………………………….. 7
D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan dalam Islam.... 9
E. Tujuan Pengelolaan Pembiayaan dalam Pendidikan Islam…... 10
F. Kegunaan dan Manfaat Pembiayaan dalam Pendidikan Islam . 13
G. Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan………………… 14
H. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan………………… 16
I. Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan……….. 17
J. Prinsip-Prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. 17
K. Proses-Proses Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan... 19
BAB IIII PENUTUP
Kesimpulan.............................................................................. 24
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................. 28

4. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah
Manajemen / pengelolaan sebagai sebuah istilah yang sering dipakai
dalam dunia bisnis pada dasarnya juga dipakai untuk tipe organisasi,
termasuk organisasi pendidikan secara umum dan organisasi pendidikan
islam khususnya. Manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan,
mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan
segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya
manusia. Pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai
ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan
strategisnya. Timbulnya pembicaraan pembiayaan pendidikan terjadi seiring
dengan terjadinya pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang semula
dilakukan secara invidual menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan
secara khusus dan profesional dalam situasi ilmu pengetahuan yang sudah
mulai berkembang. Di samping itu sumber biaya pendidikan islam dapat
diperoleh melalui waqaf, zakat, shodaqoh, dan hibah. Selain itu bagi
lembaga pendidikan islam di Indonesia juga dapat memperoleh dana yang
berasal dari sumber lainnya baik sumber intern maupun sumber ekstern
yang halal dan tidak mengikat. Dalam pengelolaan dana pendidikan dalam
Islam ada prinsip-prinsipnya, antara lain: prinsip keikhlasan, prinsip
tanggung jawab pada Tuhan, prinsip suka rela, prinsip halal, prinsip
kecukupan, prinsip berkelanjutan, serta prinsip keseimbangan dan
propersional. Sedangkan tujuan manajemen pembiayaan pendidikan Islam
adalah untuk memperkirakan kemampuan madrasah dalam
menyelenggarakan pendidikan, untuk melakukan proses pengelolaan
keuangan dengan benar, tepat, akurat, sesuai yang dibutuhkan, untuk
mengelola keuangan dengan benar akan melahirkan kepercayaan warga

5. 2
sekolah atau madrasah, untuk menggambarkan seluruh kegiatan komponen
system organisasi lembaga pendidikan, serta menggambarkan target-target
yang akan dicapai sekolah atau madrasah.
Pembiayaan pendidikan islam berfungsi untuk melancarkan berbagai
kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan Islam
karena ketersediaan biaya yang memadai sangat menentukan pencapaian
tujuan pendidikan Islam. Di sisi lain sarana pendidikan memiliki pengertian
sebagai perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang
proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung
madrasah, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat peraga, dan buku. Sedangkan
prasarana pendidikan adalah perlengkapan yang secara tidak langsung
dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, seperti ruang
perpustakaan, kantor madrasah, UKS, kamar kecil, ruang osis, dan tempat
parkir. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk
memberi layanan secara profesional di bidang sarana prasarana pendidikan
dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien,
dengan menggunakan lima prinsip, antara lain: prinsip pencapaian tujuan,
prinsip efisiensi, prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, serta
prinsip kekohesifan. Orang Islam Indonesia sekarang ini sudah mengetahui
perlunya tersedia alat-alat pendidikan untuk membangun sekolah yang
bermutu. Akan tetapi, itu bukan berarti pengetahuan mereka itu cukup teliti,
juga belum berarti bahwa teori-teori tentang itu sudah benar-benar dikuasai
mereka. Alat-alat pendidikan yang mendasar, seperti tempat belajar dan
alat-alat belajar yang sederhana memang sudah dikenal mereka. Akan
tetapi, untuk yang ini pun kita masih menyaksikan begitu sederhananya
pikiran orang Islam Indonesia. Kita masih menyaksikan adanya
pembanguna sarana belajar yang kelihatannya kurang direncanakan dengan
baik.

6. 3
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud manajemen?
2. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan pendidikan?
3. Darimanakah sumber biaya pendidikan islam?
4. Apa prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan dalam Islam?
5. Apa tujuan manajemen pembiayaan dalam pendidikan Islam?
6. Apa manfaat pembiayaan dalam pendidikan Islam?
7. Apa yang dimaksud sarana dan prasarana pendidikan?
8. Apa yang dimaksud dengan pengadaan sarana dan sarana dalam
pendidikan islam?
9. Apa tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan?
10. Apa prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana dalam
pendidikan islam?
11. Bagaimana proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan?
C. Tujuan Masalah
1. Untuk mengetahui pengertian kurikulum.
2. Untuk mengetahui pembiayaan pendidikan.
3. Untuk mengetahui sumber biaya pendidikan islam.
4. Untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan
dalam Islam.
5. Untuk mengetahui tujuan manajemen pembiayaan dalam pendidikan
Islam.
6. Untuk mengetahui manfaat pembiayaan dalam pendidikan Islam.
7. Untuk mengetahui tentang sarana dan prasarana pendidikan.
8. Untuk mengetahui pengadaan sarana dan sarana dalam pendidikan
islam.
9. Untuk mengetahui tujuan manajemen sarana dan prasarana
pendidikan.

7. 4
10. Untuk menetahui prinsip-prinsip manajemen sarana dan prasarana
dalam pendidikan islam.
11. Untuk mengetahui proses manajemen sarana dan prasarana
pendidikan.

8. 5
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Manajemen
Manajemen / pengelolaan sebagai sebuah istilah yang sering dipakai
dalam dunia bisnis pada dasarnya juga dipakai untuk tipe organisasi, termasuk
organisasi pemdidikan secara umum dan organisasi pendidikan islam
khususnya. Manajemen berasal dari bahasa latin “manus” dari bahasa perancis
“mono” dan dari bahasa itali “manage, menege dan meneggiare yang berarti
melatih kuda dalam melangkah-langkahkan kakinya.1
Menurut istilah, Nanang Fattah (2004) memberikan pengertian
manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan
mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan
organisasi tercapai secara effektif dan efisien. Hersey dan Blanchard (dalam
reksohadiprojo,1992) memberi batasan manjemen sebagai suatu usaha yang
dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan
organisasi.2
Fayol mendefinisikan manajemen dalam 5 fungsi yaitu; 1) perencanaan
(planning), 2) pengorganisasian (organising), 3) penggerakkan (commanding),
4) pengkoordinasian (coordinating), 5) pengendalian (controlling). Fungsi
manajemen ini dilaksanakan oleh seluruh manajer pada semua tingkatan,
namun dengan komposisi yang berbeda-beda.
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa manajemen adalah
serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi,
mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan
mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai
tujuan organisasi.
1
Koswara dan Nuryantini, Manajemen Lembaga Pendidikan, Bandung: Patragading,
2002, hlm. 1.
2
Sutikno,M Sobri, Manajemen Pendidikan,( Lombok: Holistika, 2012), Cet I hlm. 4.

9. 6
B. Pengertian Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai
ongkos yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan
pendidikan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya.
Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung,
infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan dan
sebagainya.3
Timbulnya pembicaraan pembiayaan pendidikan itu antara lain terjadi
seiring dengan terjadinya pergeseran dari kegiatan belajar mengajar yang
semula dilakukan secara invidual dan sambilan dalam situasi ilmu pengetahuan
yang belum berkembang, menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan
secara khusus dan profesional dalam situasi ilmu pengetahuan sudah mulai
berkembang. Dalam situasi yang terakhir ini, proses belajar mengajar tidak
dapat lagi dilakukan secara sambilan dengan memanfaatkan sarana dan
prasarana yang ada seperti masjid atau bagian tertentu dari rumah guru,
melainkan sudah memerlukan tempat yang khusus, sarana prasarana,
infrastruktur, guru dan lainnya yang secara khusus diadakan untuk kegiatan
belajar dan mengajar. Dalam situasi yang demikian itulah, maka pembiayaan
pendidikan merupakan bagian yang harus diadakan secara khusus.4
Di dunia Islam, khususnya pada zaman klasik (abad ke-7 hingga 13 M),
kesadaran untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan
sesungguhnya sudah pula terjadi. Namun berbeda motif dan tujuannya dengan
motif dan tujuan yang dilakukan negara-negara maju sebagaimana tersebut di
atas. Di zaman klasik atau kejayaan Islam, motif dan tujuan pengeluaran biaya
pendidikan yang besar bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat material
3
Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam,( Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 219.
4
Ibid.,

10. 7
atau komersial, melainkan semata-mata untuk memajukan umat manusia,
dengan cara memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradabannya.5
C. Sumber Biaya Pendidikan Islam
Sumber dana dapat diperoleh melalui :
1. Wakaf
Wakaf adalah sumbangan dalam pengertian umum merupakan
hadiah yang diberikan untuk memenuhi banyak kebutuhan spiritual
dan temporal kaum muslimin. Dana-dana yang diperoleh dari
sumbangan tersebut digunakan untuk membangun dan merawat
tempat ibadah, mendirikan sekolah dan rumah sakit, menafkahi para
ulama dan da’i, mempersiapkan kebutuhan kaum muslimin dan
memasok senjata bagi para pejuang yang berperang di jalan Allah.
2. Zakat
Pendidikan termasuk ke dalam kepentingan sosial, sudah
sepantasnya zakat dapat dijadikan sumber dana pendidikan. Dana
zakat harus dikelola secara profesional dan transparan agar
sebagiannya dapat dipergunakan untuk membiayai lembaga
pendidikan islam.
3. Shodaqoh
Shodaqoh atau disebut juga shodaqoh sunnah, merupakan
anjuran agama yang sangat besar nilainya. Orang yang bersedekah
pada jalan Allah akan mendapat ganjaran dari Allah tujuh ratus kali
nilainya dari harta yang disedekahkan, bahkan melebihi dari itu.
Dari penjelasan di atas maka sedekah pula dapat dijadikan sumber
pembiayaan pendidikan seperti untuk gaji pengajar, beasiswa
maupun untuk sarana dan prasarana pendidikan islam.
5
Ibid., hlm. 220-221.

11. 8
4. Hibah
Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih
sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk badan sosial,
keagamaan dan ilmiyah.
Melihat pengertian hibbah, jelas bahwa hibbah ini termasuk
salah satu sumber pembiayaan dalam pendidikan.6
Bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti pesantren dan
madrasah selain sumber diatas bisa pula memperoleh dana yang berasal dari
sumber lainnya baik sumber intern maupun sumber ekstern.
 Sumber Dana Intern.
Sumber dana lembaga pendidikan Islam dapat diperoleh dari :
a. Membentuk Badan Usaha atau Koperasi
Upaya lain yang dapat menjadi sumber dana bagi lembaga
pendidikan Islam ialah adanya Badan Usaha dalam bentuk UKM
(Usaha Kecil dan Menengah), Koperasi dan BMT (Baitulmal
Watamwil). Badan Usaha tersebut tentunya disesuaikan dengan kondisi
dimana lembaga Pendidikan itu berada.
b. Membentuk Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf.
c. Membentuk Badan Kerjasama antara Lembaga Pendidikan
Islam/Yayasan dengan Orangtua Murid.
 Sumber Dana Ekstern.
Sumber Dana Ekstern dapat diusahakan dengan cara :
a. Membentuk donatur tetap
b. Mengupayakan bantuan Pemerintah
c. Bantuan luar negeri.7
6
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002, hlm. 293-298.
7
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam......hlm. 298-300.

12. 9
D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Pendidikan dalam Islam
Terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pegangan dalam pengelolaan dana
pendidikan dalam Islam. Prinsip ini sebagai berikut :
1. Prinsip keikhlasan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal
dari wakaf sebagaimana tersebt di atas.
2. Prinsip tanggung jawab kepada Tuhan. Prinsip ini antara lain terlihat
pada dana yang berasal dari para wali murid. Mereka mengeluarkan
dana atas dasar kewajiban mendidik anak yang diperintahkan oleh
Tuhan, dengan cara membiayai pendidikan anak tersebut.
3. Prinsip suka rela. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal
dari bantuan hibah perorangan yang tergolong mampu dan menyukai
kemajuan Islam.
4. Prinsip halal. Prinsip ini terlihat pada seluruh dana yang digunakan
untuk pendidikan yang berasal dari dana yang halal dan sah menurut
hukum Islam.
5. Prinsip kecukupan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang
dikeluarkan oleh pemerintah dari kas negara.
6. Prinsip berkelanjutan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang
berasal dari wakaf yang menegaskan bahwa sumber (pokok) dana
tersebut tidak boleh hilang atau dialihkan kepada orang lain, yang
menyebabkan hilangnya hasil dari dana pokok tersebut.
7. Prinsip keseimbangan dan proporsional. Prinsip ini antara lain terlihat
dari pengalokasian dana untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pendidikan, seperti dana untuk membangun infrastruktur,
sarana prasarana, peralatan belajar mengajar, gaji guru, beasiswa para
pelajar dan sebagainya.8
8
Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam.............hlm. 229-230.

13. 10
E. Tujuan Pengelolaan Pembiayaan dalam Pendidikan Islam
Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya
tidak langsung (Inderect Cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar
siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi,
gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri.
Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (oportunity
cost) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar. Permasalahan pendidikan
nasional tak pernah usai. Lebih khusus lagi jika menyangkut masalah
pembiayaan pendidikan, siapa pun mengakui makin mahalnya biaya untuk
memasuki jenjang pendidikan saat ini. Memang tidaklah salah jika dikatakan
pendidikan bermutu membutuhkan biaya. Namun persoalannya, daya finansial
sebagian masyarakat di negeri ini masih belum memadai akibat sumber
pendapatan yang tak pasti. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu
komponen penting didalam dunia pendidikan. Bagaimana tidak, pembiayaan
pendidikan selalu mengharapkan komitmen pemerintah agar tidak berlepas
tangan dalam arti selalu memperhatikan dari segi pembiayaan dengan jalan
mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pembiayaan pendidikan terutama di
Indonesia.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan
merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan
pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang
menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama
dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang
dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak
disadari. Didalam penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh
pemerintah maupun oleh masyarakat membutuhkan pembiayaan yang besar
dan pengelolaan yang efektif. Menurut Mujamil Qomar (2007), berkaitan

14. 11
dengan penggunaan keuangan, bagi lembaga pendidikan Islam harus menjaga
dan kepercayaan para pemberi dana dan juga pihak lain. Untuk itu perlu
dilakukan hal-hal berikut ini : (a). Penggunaan dana harus benar-benar sesuai
dengan program yang direncanakan. (b). Anggaran harus dipergunakan
seefisien mungkin dan menghindari terjadinya kecurangan mark up pembelian
atau pengadaan barang (c). Hindari kesan bahwa kegiatan dalam sekolah
sekedar untuk menghabiskan dana, sehingga harus dilakukan penghematan.
(d). Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan oleh petugas yang berwenang
sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap unit kerja berhubungan dengan
masalah keuangan, demikian pula di lembaga Pendidikan Islam. Soal-soal
yang menyangkut keuangan di madrasah pada garis besarnya berkisar pada :
uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel
dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan
madrasah seperti perbaikan sarana dan sebagainya.
Dari berbagai hasil kajian konseptual tersebut dapat dideskripsikan
bahwa manajemen pembiayaan pendidikan Islam mencakup tiga kegiatan
pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban.
Dengan demikian, manajemen keuangan pendidikan Islam mempunyai
substansi pada sisi aktivitas adalah proses pengaturan dan proses ini menjadi
suatu keharusan bagi pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam.
Lazimnya manajemen keuangan pendidikan Islam mengandung beberapa
fungsi yang akhirnya berujung pada pemanfaatan dana pendidikan Islam secara
efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan Islam.
Adapun secara spesifik manajemen pembiayaan pendidikan Islam
memiliki Tujuan:
1. Untuk memperkirakan kemampuan Madrasah dalam
menyelenggarakan pendidikan. Salah satu unsur terpenting dalam
penyelenggaraan pendidikan dengan baik adalah tersedianya dana
atau biaya untuk melengkapi sarana dan prasarana pada lembaga

15. 12
pendidikan, dengan dana yang ada suatu lembaga pendidikan dapat
mengefisinsikan apa yang menjadi tujuan dari lembaga pendidikan
tersebut.
2. Untuk melakukan proses pengelolaan keuangan dengan benar, tepat,
akurat, sesuai yamg dibutuhkan baik dilihat dari alokasi,
penggunaan maupun mutu pendidikan yang diperoleh.
3. Untuk mengelola keuangan dengan benar akan melahirkan
kepercayaan warga sekolah atau madrasah, yang ada pada
gilirannya dapat melahirkan motivasi yang tinggi dalam
melaksanakan program pendidikan.
4. Untuk menggambarkan seluruh kegiatan komponen system
organisasi lembaga pendidikan serta memperkirakan harga setiap
kegiatan.
5. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau
madrasah.
Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa apa yang menjadi tujuan
pembiayaan dari Pendidikan Islam sebagai hal pokok dan urgen serta hal
utama dalam peningkatan kualitas mutu suatu pendidikan, dengan
pembaiayaan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam maka akan
senantiasa memudahkan untuk pengelolaan baik bersifat sarana dan prasarana,
proses pembelajaran, ataupun kegiatan hal lain yang terkait dengan
peningkatan kualitas mutu pendidikan pada lembaga pendidikan islam tersebut.
Jadi tanpa pembiayaan maka lembaga pendidikan akan sulit untuk
mengembangkan kualitas mutu. Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah
tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis,
tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik
yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan
efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan, peningkatan kualitas
pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik. Hal ini

16. 13
sesuai dengan hasil penelitian Balitbang Dikbud (1991) menunjukkan bahwa
manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas
pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya
pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang
ada dalam lembaga pendidikan Islam.
F. Kegunaan dan Manfaat Pembiayaan dalam Pendidikan Islam
Dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Islam, keuangan dan
pembiayaan merupakan potensi yang sangat menjadi penentu atau dalam hal
ini menjadi sangat urgen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
kajian manajamen Pendidikan Islam, karena pada umumnya dunia pendidikan
Islam akan terus dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, dan hal ini
sepertinya merupakan suatu bentuk kelaziman yang terus ada pada setiap
lembaga Pendidikan Islam.
Begitu pentingnya biaya pendidikan sehingga menjadi salah satu
tonggak utama dari pengembangan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan
tersebut, selain itu kualitas pendidikan Islam dapat tercermin dengan biaya
yang dikeluarkan dan pengendalian terhadap biaya yang dikeluarkan tersebut.
Pola peningkatan kualitas pendidikan Islam yang demikian menuntut pola
pendidikan Islam secara makro yang lebih baik, sehingga formulasi yang tepat
dalam konteks ini adalah mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas,
perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber
daya yang ada dalam lembaga pendidikan Islam. Manajemen keuangan
pendidikan Islam merupakan hal yang sangat menentukan eksistensinya
sebuah lembaga pendidikan Islam, karena manajemen ini merupakan salah satu
kunci menuju eksisnya sebuah lembaga Organisasi pendidikan islam. Apalagi
keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya lembaga
pendidikan Islam yang secara langsung menunjang efektivitas dan efesiensi
pengelolaan pendidikan Islam.

17. 14
Tanpa dukungan finasial yang cukup, manajer lembaga pendidikan
seakan tidak bisa berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan
yang dipimpinnya. Sebab mereka berfikir semua upaya memajukan senantiasa
harus dimodali dengan uang.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya pendidikan
Islam berfungsi melancarkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pendidikan Islam. Ketersediaan biaya yang memadai sangat
menentukan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam dengan
sedikit dana dapat berlangsung, tetapi pendidikan yang bermutu membutuhkan
dana yang cukup besar. Apabila dukungan pendanaan pendidikan Islam
berkurang. Oleh sebab itu, ada beberapa alasan mengenai pentingnya
manajemen pembiayaan pendidikan Islam dalam mencerminkan kualitas
layanan pendidikan Islam, antara lain:
1. Manajemen biaya pendidikan dapat membantu pengelolaan sumber
keuangan organisasi pendidikan serta menciptakan mekanisme
pengendalian yang tepat bagi pengambilan keputusan keuangan yang
dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan yang transparan,
akuntabel, dan efektif.
2. Pengendalian yang baik terhadap administrasi manejemn biaya
pendidikan akan memberikan pertanggungjawaban social yang baik
kepada berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders).
G. Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan
a. Pengertian Sarana Pendidikan
Menurut keputusan menteri P dan K No. 079/1975, sarana pendidikan
terdiri atas tiga kelompok dasar, yaitu:
1) Bangunan dan perabot madrasah.
2) Alat pengajaran yang terdiri atas pembukuan dan alat-alat peraga
dan laboratorium.

18. 15
3) Media pendidikan yang dikelompokkan menjadi audio visual yang
menggunakan alat terampil.
Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan
perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di
madrasah. Jadi sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan
pendidikan, misalnya; ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan
sebagainya.
Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara
langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya
proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kuris, serta alat-
alat dan media pengajaran.9
Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sarana
pendidikan adalah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan
menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti
gedung madrasah, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat peraga, dan buku.
b. Pengertian Prasarana Pendidikan
Prasarana secara etimologis, berarti alat tidak langsung untuk mencapai
tujuan. Prasarana pendidikan berkaitan dengan semua perangkat
kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan
proses pembelajaran, seperti ruang perpustakaan, kantor madrasah, UKS,
kamar kecil, ruang osis, tempat parkir, ruang laboratorium, dll.
Prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam
pendidikan. misalnya: lokasi atau tempat, bangunan madrasah, lapangan
olahraga, uang dan sebagainya. Jadi prasarana pendidikan adalah semua
perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang
pelaksanaan pelaksanaan proses pendidikan di madrasah. Prasarana
pendidikan berfungsi tidak langsung (kehadirannya tidak sangat
9
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Madrasah,( Bandung: Remaja Rosdakarya,
2012), cet. ke-14, hlm. 49.

19. 16
menentukan). Termasuk dalam prasarana pendidikan adalah tanah, pagar,
tanaman, gedung/bangunan madrasah, jaringan jalan, air, listrik, telepon,
serta perabot.
Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
prasarana pendidikan adalah perlengkapan yang secara tidak langsung
dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan, seperti ruang
perpustakaan, kantor madrasah, UKS, kamar kecil, ruang osis, dan tempat
parkir.
H. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua
keperluan barang/benda/jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Pengadaan
barang di madrasah pada hakekatnya adalah kelanjutan dari program
perencanaan yang telah disusun oleh madrasah sebelumnya. Dalam pengadaan
ini harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dan
memperhatikan skala prioritas yang dibutuhkan oleh madrasah dalam
menunjang keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran.
Sistem pengadaan barang madrasah dapat dilakukan dengan berbagai
cara, antara lain adalah:
a. Droping dari pemerintah, hal ini merupakan bantuan yang diberikan
pemerintah kepada madrasah. Bantuan ini sifatnya terbatas, sehingga
pengelola sarana dan prasarana pendidikan di madrasah tetap harus
mengusahakan dengan cara lain.
b. Pengadaan sarana dan prasarana madrasah dengan cara membeli baik
secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu.
c. Meminta sumbangan dari wali peserta didik atau mengajukan proposal
bantuan pengadaan sarana dan prasarana madrasah ke lembaga-lembaga
sosial tidak mengikat.
d. Pengadaan perlengkapan dengan cara menyewa atau meminjam ke
tempat lain.

20. 17
e. Pengadaan perlengkapan madrasah dengan cara tukar menukar barang
yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan madrasah.
I. Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
Secara umum, tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan adalah
memberi layanan secara profesional di bidang sarana prasarana pendidikan
dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien.
Secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama.
Dengan perkataan ini, melalui manajemen perlengkapan pendidikan di
harapkan semua perlengkapan yang di dapatkan oleh sekolah adalah
serana dan serana pendidikan yang berkualitas tnggi, sesuai dengan
kebutuhan sekolah, dan dengan dana yang efisien.
2. Untuk mengupayakan pemakaian sarana prasarana sekolah secara tepat
dan efisien.
3. Untuk menupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,
sehingga keberadaannya selalu dan kondisi siap pakai setiap di perlukan
oleh semua personel sekolah.
J. Prinsip-Prinsip Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
Agar tujuan-tujuan manajemen perlengkapan bisa tercapai ada beberapa
prinsip yang perlu di perhatikan dalam mengelola perlengkapan di sekolah,
prinsip-prinsip yang dimaksud adalah :
1. Prinsip Pencapaian Tujuan
Pada dasarnya manajemen perlengkapan sekolah di lakukan
dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam keadaan
kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen perlengkapan
sekolah dapat di katakan berhasil bilaman fasilitas sekolah itu

21. 18
selalu siap pakai setiap saat, pada setiap seorang personel sekolah
akan menggunakannya.
2. Prinsip Efisiensi
Dengan prinsip efisiensi semua kegiatan pengadaan sarana dan
prasarana sekolah di lakukan dengan perencanaan yang hati,
sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan
harga yang relatif murah. Dengan prinsip efisiensi berarti bahwa
pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan
sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Maka
perlengkapan sekolah hendaknya di lengkapi dengan petunjuk
teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Petunjuk teknis tersebut
di komunikasikan kepada semua personil sekolah yang di
perkirakan akan menggunakannya. Selanjutnya, bilaman di
pandang perlu, di lakukan pembinaan terhadap semua personel.
3. Prinsif Administratif
Di Indonesia terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan
yang berkenaan dengan sarana dan prarana pendidikan sebagai
contoh adalah peraturan tentang inventarisasi dan penghapusan
perlengkapan milik negara. Dengan prinsip administratif berarti
semua perilaku pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah
itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan,
instruksi, dan pedoman yang telah di berlakukan oleh pemerintah.
Sebagai upaya penerapannya, setiap penanggung jawab
pengelolaan perlengkapan pendidikan hendaknya memahami
semua peraturan perundang-undangan tersebut dan
menginformasikan kepada semua personel sekolah yang di
perkirakan akan berpartisipasi dalam pengelolaan perlengkapan
pendidikan.

22. 19
4. Prinsip Kejelasan Tanggung Jawab
Di Indonesia tidak sedikit adanya kelembagaan pendidikan yang
sangat besar dan maju. Oleh karena besar, sarana dan prasarananya
sangat banyak sehingga manajemennya melibatkan banyak orang.
Bilaman hal itu terjadi maka perlu adanya pengorganisasian kerja
pengelolaan perlengkapan pendidikan. Dalam
pengorganisasiannya, semua tugas dan tanggung jawab semua
orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas.
5. Prinsip Kekohesifan
Dengan prinsip kekohesfan berarti manajemen perlengkapan
pendidikan di sekolah hendaknya terealisasikan dalam bentuk
proses kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh kerena itu,
walaupun semua orang yang terlibat dalam pengelolaan
perlengkapan itu telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-
masing, namun antara satu dengan yang lainnya harus selalu
bekerja sama dengan baik.
K. Proses-Proses Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan
Sebelum telah ditegaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana
sekolah merupakan proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan
sekolah secara efektif dan efisien. Satu hal yang perlu di pertegas dalam
definisi tersebut adalah bahwa manajemen sarana prasarana sekolah
merupakan suatu proses pendayagunaan yang sasarannya adalah perlengkapan
pendidikan, seperti perlengkapan sekolah, perlengkapan perpustakaan, media
pengajaran, dan perlengkapan lainnya, manajeman perlengkapan sekolah itu
terwujud sebagai suatu proses yang terdiri atas langkah-langkah tertentu secara
sistematis. Secara sederhana manajemen sarana dan prasarana pendidikan di
sekolah mencakup kegiatan-kegiatan pengadaan, pendistribusian, penggunaan
dan pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana dan prasarana
pendidikan.

23. 20
Akhir-akhir ini banyak sekali uraian tentang langkah-langkah
manajemen sarana prasarana sekolah sebagaimana di kemukakan oleh para
teoritisi penggelolaan perlengkapan pendidikan. Stoops dan Johnson (1967)
pernah menggungkapkan bahwa langkah-langkah manajemen sarana prasarana
pendidikan itu meliputi analisis kebutuhan, analisis anggaran, seleksi,
penetapan kebutuhan, pembelian, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,
pemakaian, inventarisasi dan pemeliharaan. Sementara pakar manajemen
pendidikan lainnya menyimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana
pendidikan disekolah itu meliputi analisis dan penyusunan kebutuhan,
pengadaan, penyaluran, pemakaian dan pemeliharaan, inventarisasi dan
penghapusan. Dalam makalah ini tentu tidak mungkin membahasnya secara
keseluruhan dan rinci. Berikut ini hanya dibahas empat hal sangat penting,
yaitu: (1) pengadaan sarana dan prasarana; (2) pemeliharaan sarana dan
prasarana; (3) penghapusan sarana dan prasarana sekolah; (4) pendistribusian
sarana dan prasarana pendidikan.
1. Cara Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pengadaan perlengkapan pendidikan pada dasarnya merupakan
upaya merealisasikan rencana pengadaan perlengkapan yang telah di
susun sebelumnya. Sering kali sekolah mendapat bantuan sarana dan
prasarana pendidikan dari Pemerintah, dalam hal ini Departemen
Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi, dan Dinas
Pendidikan Nasional Kota/Kabupaten.
Dalam kaitan itu ada beberapa cara yang ditempuh untuk
mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan di sekolah, yaitu sebagai
berikut:
 Pengadaan perlengakapan dengan cara membeli, baik
secara langsung di Pabrik, di Toko, maupun melalui
pemesanan terlebih dahulu.

24. 21
 Pengadaan perlengkapan dengan cara mendapatkan hadiah
atau meminta sumbangan kepada orang tua murid,
lembaga-lembaga sosial tertentu yang tidak mengikat.
 Pengadaan perlengkapan dengan cara tukar menukar
barang lebih yang dimiliki sekolah dengan barang lain
yang belum dimiliki sekolah.
 Pengadaan perlengkapan dengan cara meminjam/menyewa.
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan di sekolah ditinjau dari sifat maupun waktunya.
 Ditinjau dari sifatnya ada empat macam pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan di sekolah. Keempat macam pemeliharaan
tersebut:
1. Pemeliharaan perlengkapan bersifat pengecekan
2. Pemeliharaan yang bersifat pencegahan
3. Pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan
4. Perbaikan berat
 Ditinjau dari waktu pemeliharaannya ada dua macam
pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah:
1. Pemeliharaan sehari-hari, Sepeti menyapu, mengepel lantai,
membersihkan pintu.
2. Pemeliharaan berkala, misalnya pengontrolan genting,
pengapuran tembok.
3. Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Secara defenitif, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan
adalah kegiatan meniadakan barang-barang milik lambaga (bisa juga
milik negara) dari daftar inventaris dengan cara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu aktivitas dalam

25. 22
pengelolaan sarana prasarana pendidikan, penghapusan bertujuan
untuk:
 Mencegah dan atau membatasi kerugian yang lebih besar
sebagai akibat pengeluaran dana untuk perbaikan perlengkapan
yang rusak.
 Mencegah terjadinya pemborosan biaya pengamanan
perlengkapan yang tidak berguna lagi.
 Membebaskan lembaga dari tanggungjawab pemeliharaan dan
pengamanan.
 Meringankan beban inventarisasi.
Kepala sekolah memiliki kewenangan untuk melakukan
penghapusan terhadap perlengkapan sekolah. Namun perlengkapan
yang akan dihapus harus memenuhi persyaratan-persyaratan
penghapusan. Demikian pula prosedurnya harus mengikuti peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Barang-barang yang memenuhi
syarat untuk dihapus adalah:
 Barang-barang dalam keaadan rusak berat sehingga tidak dapat
manfaatkan lagi.
 Barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan
 Barang-barang kuno yang penggunaannya tidak efisien lagi
 Barang-barang yang terkena larangan
 Barang-barang yang mengalami penyusutan diluar kekuasaan
pengurus barang
 Barang-barang yang pemeliharaan tidak seimbang dengan
penggunaannya
 Barang-barang yang berlebihan dan tidak digunakan lagi
 Barang-barang yang dicuri
 Barang-barang yang diselewengkan

26. 23
 Barang-barang yang terbakar atau musnah akibat adanya
bencana alam
4. Pendistribusian Sarana Prasarana Pendidikan
Penditribusian atau penyaluran perlengkapan merupakan
kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada
unit-unit atau orang-orang yang membutuhkan barang itu. Dalam
prosesnya ada 3 hal yang harus di perhatikan yaitu ketepatan barang
yang di sampaikan, baik jumlah maupun jenisnya; ketepatan sasaran
penyampaiannya, ketepatan kondisi barang yang di salurkan. Dalam
rangka itu paling tidak 3 langkah yang sebaiknya di tempuh pleh bagian
penanggung jawab penyimpanan atau penyaluran, yaitu :
 Penyusunan alokasi barang;
 Pengiriman barang;
 Penyerahan barang.
Untuk dapat di katakan berjalan secara efektif, dalam
pendistribusian harus memenuhi beberapa asas pendistribusian. Ada
beberapa asas pendistribusian yang perlu di perhatikan, yaitu :
 Asas ketepatan
 Asas kecepatan
 Asas keamanan
 Asas ekonomi

27. 24
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
1. Manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan,
mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan
segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya
manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Pembiayaan pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai ongkos
yang harus tersedia dan diperlukan dalam menyelenggarakan pendidikan
dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategisnya.
Pembiayaan pendidikan tersebut diperlukan untuk pengadaan gedung,
infrastruktur dan peralatan belajar mengajar, gaji guru, gaji karyawan
dan sebagainya.
3. Sumber biaya pendidikan islam dapat diperoleh melalui: waqaf, zakat,
shodaqoh, dan hibah. Selain itu bagi lembaga pendidikan Islam di
Indonesia, seperti pesantren dan madrasah selain sumber diatas bisa pula
memperoleh dana yang berasal dari sumber lainnya baik sumber intern
maupun sumber ekstern. Sumber intern dapat diperoleh dengan
membentuk badan usaha atau koperasi, Membentuk lembaga amil zakat,
infaq, sadaqah, dan wakaf, serta dengan membentuk badan kerjasama
antara lembaga pendidikan Islam atau yayasan dengan orangtua murid.
Sedangkan sumber dana ekstern dapat diusahakan dengan membentuk
donatur tetap, mengupayakan bantuan pemerintah dan bantuan dari luar
negeri.
4. Prinsip-prinsip pengelolaan dana pendidikan dalam Islam, antara lain:
prinsip keikhlasan, prinsip tanggung jawab pada Tuhan, prinsip suka
rela, prinsip halal, prinsip kecukupan, prinsip berkelanjutan, serta prinsip
keseimbangan dan propersional.

28. 25
5. Tujuan manajemen pembiayaan dalam pendidikan Islam, antara lain:
 Untuk memperkirakan kemampuan Madrasah dalam
menyelenggarakan pendidikan.
 Untuk melakukan proses pengelolaan keuangan dengan benar,
tepat, akurat, sesuai yamg dibutuhkan baik dilihat dari alokasi,
penggunaan maupun mutu pendidikan yang diperoleh.
 Untuk mengelola keuangan dengan benar akan melahirkan
kepercayaan warga sekolah atau madrasah, yang ada pada
gilirannya dapat melahirkan motivasi yang tinggi dalam
melaksanakan program pendidikan.
 Untuk menggambarkan seluruh kegiatan komponen system
organisasi lembaga pendidikan serta memperkirakan harga setiap
kegiatan.
 Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau
madrasah.
6. Manfaat pembiayaan dalam pendidikan Islam, antara lain:
 Manajemen biaya pendidikan dapat membantu pengelolaan
sumber keuangan organisasi pendidikan serta menciptakan
mekanisme pengendalian yang tepat bagi pengambilan keputusan
keuangan yang dalam pencapaian tujuan organisasi pendidikan
yang transparan, akuntabel, dan efektif.
 Pengendalian yang baik terhadap administrasi manejemn biaya
pendidikan akan memberikan pertanggungjawaban social yang
baik kepada berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders) .
7. Sarana pendidikan memiliki pengertian suatu perlengkapan yang secara
langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya
proses belajar mengajar, seperti gedung madrasah, ruang kelas, meja,
kursi, alat-alat peraga, dan buku. Sedangkan prasarana pendidikan adalah

29. 26
perlengkapan yang secara tidak langsung dipergunakan dalam
menunjang proses pendidikan, seperti ruang perpustakaan, kantor
madrasah, UKS, kamar kecil, ruang osis, dan tempat parkir.
8. Yang dimaksud dengan pengadaan adalah segala kegiatan untuk
menyediakan semua keperluan barang/benda/jasa bagi keperluan
pelaksanaan tugas. Pengadaan barang di madrasah pada hakekatnya
adalah kelanjutan dari program perencanaan yang telah disusun oleh
madrasah sebelumnya. Dalam pengadaan ini harus dilakukan sesuai
dengan rencana yang telah disusun sebelumnya dan memperhatikan
skala prioritas yang dibutuhkan oleh madrasah dalam menunjang
keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran.
9. Secara umum, tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan adalah
memberi layanan secara profesional di bidang sarana prasarana
pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara
efektif dan efisien. Secara rinci tujuannya adalah:
 Untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana
pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-
hati dan seksama.
 Untuk mengupayakan pemakaian sarana prasarana sekolah secara
tepat dan efisien.
 Untuk menupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah,
sehingga keberadaannya selalu dan kondisi siap pakai setiap di
perlukan oleh semua personel sekolah.
10. Manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan islam memiliki
beberapa prinsip, antara lain: prinsip pencapaian tujuan, prinsip efisiensi,
prinsip administratif, prinsip kejelasan tanggung jawab, serta prinsip
kekohesifan.
11. Dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan para teoritisi
penggelolaan perlengkapan pendidikan memiliki beberapa perbedaan

30. 27
tentang proses atau langkah-langkahnya. Dan disini ada empat hal yang
sangat penting dalam proses-prosesnya, antara lain: pengadaan sarana
dan prasarana, pemeliharaan sarana dan prasarana, penghapusan sarana
dan prasarana sekolah, serta pendistribusian sarana dan prasarana
pendidikan.

31. 28
DAFTAR PUSTAKA
Koswara dan Nuryantini, 2002. Manajemen Lembag Pendidikan, Bandung:
Patragading.
M Sobri, Sutikno, 2012. Manajemen Pendidikan, Lombok: Holistika.
Mulyasa, E, 2012. Manajemen Berbasis Madrasah, Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Nata, Abuddin, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2010.
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2002.