Dokumen tersebut membahas pentingnya kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia, dijamin oleh konstitusi namun juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang serta tidak melanggar hukum. Dokumen tersebut juga membahas standar upah minimum bagi wartawan.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar paralegal dan peran serta keterampilan yang dibutuhkan sebagai paralegal. Paralegal adalah orang yang memiliki pengetahuan hukum dasar dan keterampilan untuk membantu memperjuangkan keadilan di masyarakat."
Dokumen tersebut membahas pentingnya kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia, dijamin oleh konstitusi namun juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang serta tidak melanggar hukum. Dokumen tersebut juga membahas standar upah minimum bagi wartawan.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar paralegal dan peran serta keterampilan yang dibutuhkan sebagai paralegal. Paralegal adalah orang yang memiliki pengetahuan hukum dasar dan keterampilan untuk membantu memperjuangkan keadilan di masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang definisi pers, undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan sejarah perkembangan kode etik jurnalistik di Indonesia. Secara khusus, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam demokrasi, serta mengatur hak dan kewajiban pers berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi advokasi, alasan pentingnya melakukan advokasi, dan strategi yang dapat digunakan dalam melakukan advokasi secara efektif. Advokasi didefinisikan sebagai upaya terorganisir untuk memperjuangkan perubahan kebijakan atau perilaku demi keadilan. Alasan melakukan advokasi antara lain untuk melawan masalah sosial dan kemiskinan serta memperjuangkan hak-hak
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005INSISTPress
Pelayaan kesehatan dasar sebagai bagian dari hak azasi manusia dan hak dasar warga negara_sehingga merupakan kewajiban negara yang tak dapat ditawar-tawar lagi_sudah menjadi keputusan politik dan hukum internasional, juga amanah konsultasi nasional.
Advokasi dibutuhkan untuk menjamin apakah pemerintah memang benar-benar telah melaksanakan kewajibannya tersebut? Jika selama ini belum, mengapa? Lalai? Korupsi? Salah-urus? Keliru cara-pandang? Sekadar kesalahan teknis, ataukah paradigmatis? Buku ini adalah panduan praktis untuk melakukan advokasi kebijakan pemerintah di sektor kesehatan masyarakat, ditulis berdasarkan dan dengan contoh-contoh pengalaman praktis selama beberapa tahun terakhir.
Sitasi: Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005.
Dokumen tersebut membahas tentang peranan pers dalam masyarakat demokratis, meliputi pengertian dan fungsi pers, perkembangan pers di Indonesia, pers yang bebas dan bertanggung jawab, serta dampak penyalahgunaan kebebasan pers. Pers diharapkan dapat menyebarkan informasi secara jujur dan seimbang guna mendukung terciptanya masyarakat demokratis.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan perkembangan pers di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa pers berfungsi sebagai media komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dokumen juga menjelaskan perkembangan pers di Indonesia sejak surat kabar pertama hingga masa reformasi dengan berbag
Dokumentasi Pelanggaran Hak Tersangka Kasus NarkotikaLBH Masyarakat
Buku ini berisi hasil studi kasus terhadap tersangka kasus narkotika di Jakarta selama tahun 2011. Studi ini menemukan bahwa hampir semua tersangka mengalami pelanggaran hak asasi manusia di tingkat penyidikan, baik berupa penyiksaan maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pihak kepolisian. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya reformasi kepolisian untuk menegakkan hak asasi manusia belum berjalan den
Dokumen tersebut membahas tentang panduan melibatkan anak dan orang muda dalam kegiatan advokasi. Panduan ini memberikan penjelasan tentang apa itu advokasi, karakteristik advokasi berdasarkan Konvensi Hak Anak, mengapa penting melibatkan anak dan orang muda, sasaran advokasi, dan jenis-jenis partisipasi anak beserta contoh-contoh kegiatan advokasi.
Bab I membahas latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Bab II membahas etika bisnis pers yang mencakup menjaga kemerdekaan pers, tidak melakukan monopoli kepemilikan media dan opini, serta bekerjasama antar perusahaan pers.
Makalah ini membahas tentang pendidikan HAM, pendidikan sepanjang hayat, dan pendidikan untuk semua. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang HAM, konsep pendidikan yang relevan, dan pentingnya pendidikan bagi semua."
Definisi, Sejarah, Asas Kode Etik, Teori, Sistem, Kebebasan & Konflik.
Mukhammad Syafirul Fuadi
B75218070
Tugas Harian
Mata Kuliah Media & Kritik Sosial
Dosen Pengampu Bpk. Abu Amar Bustomi, M.Si
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010Fathur Rohman
Dokumen tersebut merangkum tentang mata kuliah Anti-Korupsi yang disusun oleh tim pengajar Universitas Paramadina bekerjasama dengan lembaga lain. Materi ini akan menjadi bahan ajar tentang pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan lembaga-lembaga anti korupsi non pemerintah seperti YLBHI, ICW, MTI, TII, dan TIRI.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan pelatihan advokasi nasional yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia pada tahun 2012. Pelatihan tersebut membahas tentang tugas Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers dan menegakkan kode etik jurnalistik, serta beberapa pelanggaran kode etik yang sering terjadi dalam produk berita maupun peliputan jurnalis.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi pers, undang-undang pers, kode etik jurnalistik, dan sejarah perkembangan kode etik jurnalistik di Indonesia. Secara khusus, dokumen tersebut menjelaskan bahwa pers memiliki peran penting dalam demokrasi, serta mengatur hak dan kewajiban pers berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi advokasi, alasan pentingnya melakukan advokasi, dan strategi yang dapat digunakan dalam melakukan advokasi secara efektif. Advokasi didefinisikan sebagai upaya terorganisir untuk memperjuangkan perubahan kebijakan atau perilaku demi keadilan. Alasan melakukan advokasi antara lain untuk melawan masalah sosial dan kemiskinan serta memperjuangkan hak-hak
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005INSISTPress
Pelayaan kesehatan dasar sebagai bagian dari hak azasi manusia dan hak dasar warga negara_sehingga merupakan kewajiban negara yang tak dapat ditawar-tawar lagi_sudah menjadi keputusan politik dan hukum internasional, juga amanah konsultasi nasional.
Advokasi dibutuhkan untuk menjamin apakah pemerintah memang benar-benar telah melaksanakan kewajibannya tersebut? Jika selama ini belum, mengapa? Lalai? Korupsi? Salah-urus? Keliru cara-pandang? Sekadar kesalahan teknis, ataukah paradigmatis? Buku ini adalah panduan praktis untuk melakukan advokasi kebijakan pemerintah di sektor kesehatan masyarakat, ditulis berdasarkan dan dengan contoh-contoh pengalaman praktis selama beberapa tahun terakhir.
Sitasi: Sehat Itu Hak/ Roem Topatimasang (ed.)/ INSISTPress, 2005.
Dokumen tersebut membahas tentang peranan pers dalam masyarakat demokratis, meliputi pengertian dan fungsi pers, perkembangan pers di Indonesia, pers yang bebas dan bertanggung jawab, serta dampak penyalahgunaan kebebasan pers. Pers diharapkan dapat menyebarkan informasi secara jujur dan seimbang guna mendukung terciptanya masyarakat demokratis.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan perkembangan pers di Indonesia. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa pers berfungsi sebagai media komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dokumen juga menjelaskan perkembangan pers di Indonesia sejak surat kabar pertama hingga masa reformasi dengan berbag
Dokumentasi Pelanggaran Hak Tersangka Kasus NarkotikaLBH Masyarakat
Buku ini berisi hasil studi kasus terhadap tersangka kasus narkotika di Jakarta selama tahun 2011. Studi ini menemukan bahwa hampir semua tersangka mengalami pelanggaran hak asasi manusia di tingkat penyidikan, baik berupa penyiksaan maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pihak kepolisian. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya reformasi kepolisian untuk menegakkan hak asasi manusia belum berjalan den
Dokumen tersebut membahas tentang panduan melibatkan anak dan orang muda dalam kegiatan advokasi. Panduan ini memberikan penjelasan tentang apa itu advokasi, karakteristik advokasi berdasarkan Konvensi Hak Anak, mengapa penting melibatkan anak dan orang muda, sasaran advokasi, dan jenis-jenis partisipasi anak beserta contoh-contoh kegiatan advokasi.
Bab I membahas latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Bab II membahas etika bisnis pers yang mencakup menjaga kemerdekaan pers, tidak melakukan monopoli kepemilikan media dan opini, serta bekerjasama antar perusahaan pers.
Makalah ini membahas tentang pendidikan HAM, pendidikan sepanjang hayat, dan pendidikan untuk semua. Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang HAM, konsep pendidikan yang relevan, dan pentingnya pendidikan bagi semua."
Definisi, Sejarah, Asas Kode Etik, Teori, Sistem, Kebebasan & Konflik.
Mukhammad Syafirul Fuadi
B75218070
Tugas Harian
Mata Kuliah Media & Kritik Sosial
Dosen Pengampu Bpk. Abu Amar Bustomi, M.Si
Materi 6 b lembaga anti_korupsii_non-pemerintah 2010Fathur Rohman
Dokumen tersebut merangkum tentang mata kuliah Anti-Korupsi yang disusun oleh tim pengajar Universitas Paramadina bekerjasama dengan lembaga lain. Materi ini akan menjadi bahan ajar tentang pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan lembaga-lembaga anti korupsi non pemerintah seperti YLBHI, ICW, MTI, TII, dan TIRI.
Similar to LBH Pers_Advokasi Hukum Kebebasan Pers (20)
Dokumen tersebut merupakan ringkasan pelatihan advokasi nasional yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia pada tahun 2012. Pelatihan tersebut membahas tentang tugas Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers dan menegakkan kode etik jurnalistik, serta beberapa pelanggaran kode etik yang sering terjadi dalam produk berita maupun peliputan jurnalis.
Dokumen tersebut membahas tentang kampanye kasus dan isu yang dihadapi organisasi masyarakat sipil. Kampanye dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus dan meningkatkan perhatian terhadap isu-isu tertentu dengan cara memberitahukan publik, mengubah sikap masyarakat, dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui media sosial, aksi, publikasi, dan
PESTA hari kedua masih berlangsung dengan antusias. Pos kesehatan dan TBMM sibuk menangani maba/miba sakit. Pemandu barisan terus menertibkan maba agar acara berjalan lancar.
Dokumen tersebut membahas kode etik jurnalistik, termasuk pentingnya akurasi informasi, independensi dari sumber berita, dan ketentuan penggunaan sumber anonim seperti keselamatan sumber dan integritas informasi yang disediakan.
1. ADVOKASI KEBEBASAN PERS
Oleh :
HE NDRAYA NA
L E MBAG A BA NTUA N HUKUM PE RS
J l. Kalibata Timur IV No. 10, Kalibata Pancoran, J aks el
Webs ite : www.lbhpers .org
PE L ATIHA N A DVOKA S I NA S IONA L
PE RHIMPUNA N PE RS MA HA S IS WA INDONE S IA
Balai Pemuda (Youth Hostel) Jogja , 6-8 April 2012
2. Pengertian Advokasi
Kegiatan sistematis serta terorganisir untuk
mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya
perubahan prilaku dan kebijakan publik secara
bertahap maju
Secara umum Advokasi dari kebahasaan berarti
Membela
3. Kenapa Pers Perlu di Advokasi ?
Pers sebagai wujud kedaulatan rakyat & sebagai pilar
demokrasi keempat
Pers memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
Pers melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
Pers memperjuangakan keadilan dan kebenaran
4. BENTUK ADVOKASI
Advokasi Non Litigasi (luar pengadilan)
Advokasi Litigasi (Pengadilan)
5. Tahapan Penyelesaian Sengketa Pers
NON LITIGASI
UU Pers No. 40/1999, mengatur penyelesaian
sengketa pers di luar pengadilan :
Hak Jawab
Hak Koreksi
Pengaduan ke organisasi profesi
Pengaduan ke Dewan Pers
6. LITIGASI
Pedampingan dan pembelaan hukum mulai :
- Penyidikan di kepolisian;
- Penuntutan di Kejaksaan
- Pemeriksaan di Pengadilan :
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
& Mahkamah Agung
7. Advokasi Pers Mahasiswa
Pendidikan dan pelatihan hukum media
Pelatihan kode etik jurnalistik
Pers Realese terhadap kasus presma
Pendampingan dan pembelaan hukum
8. Hambatan Advokasi Pers
Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap
kebebasan pers
Masih minimnya pemahaman penegak hukum terhadap
penyelesaian sengketa pers
Penguasa yang alergi terhadap kebebasan pers/ anti kritik.
Profesionalisme wartawan
Kesejahteraan wartawan
Banyak aturan yang represif
9. Perlukah pengaturan Pers Mahasiswa?
UU Pers belum mengatur pers mahasiswa
Dewan Pers bisa mengeluarkan surat keputusan/
surat edaran untuk perlindungan dan jaminan bagi
pers mahasiswa