Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 dan perubahannya melarang instansi pemerintah mengangkat tenaga honorer. Gubernur dan bupati dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis, dan pemerintah tidak akan mengangkat mantan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Gubernur dan bupati yang masih mengangkat tenaga honorer akan ditanggungjawabkan.