1. Laporan Kegiatan Review dan Lessons Learned Watch Terminal
Wisma LPP Yogyakarta, 12 – 15 Juni 2006
Pengantar
Watch Terminal telah berhasil menyelenggarakan pertemuan Review dan Lessons
Learned Watch Terminal pada hari Senin – Jum’at, 12 – 15 Juni 2006 di Wisma LPP
Yogyakarta. Ada 15 peserta yang hadir, mereka berasal dari 15 organisasi pengawasan.
Pertemuan kali ini merupakan salah satu acara dari serangkaian kegiatan penguatan
jaringan organisasi pengawasan yang mendapatkan dukungan “Local Subsidy” dari GTZ-
SfGG (November 2005 – November 2006). Sebelumnya Watch Terminal sudah
mengadakan pertemuan simpul di Bali (Desember 2005) dan Jambi (Januari 2006).
Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan organisasi-organisasi pengawasan
“Besar” yang ada di Jakarta (Maret 2006). Watch Terminal turut berpartisipasi pula
dalam Lokakarya Sosialisi RUU Administrasi Pemerintahan dan Sosialisasi Inpres No 5
tahun 2002 yang bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,
KPK, GTZ-SfGG dan Partnership (April 2006). Watch Terminal mencoba mengambil
pembelajaran dari dinamika jaringan yang telah ada dengan mengadakan pertemuan
dengan coordinator jaringan (Mei 2006).
Tujuan
Dalam pertemuan ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :
1. Watch Terminal memiliki draft kode etik
2. Watch Terminal memiliki sistem keanggotaan
3. Watch Terminal mampu menyusun beberapa agenda dalam rangka
keberlanjutannya
4. Watch Terminal memiliki agenda kerja untuk satu tahun kedepan
Metode
Dr. Michael Hollaender memperkenalkan satu metode baru “Open Space“ kepada
peserta, yang kemudian menjadi metode untuk berdiskusi dalam pertemuan ini.
Prinsip dasar diskusi dengan metode open space:
1. Adanya pengorganisasian yang baik
2. Anggota dalam satu kelompok memiliki ketertarikan pada hal yang sama (jika
dalam proses merasa tidak cocok bisa pindah ke kelompok yang lain.
3. Adanya batasan waktu yang ditentukan oleh masing-masing pemimpin diskusi
Di awal peserta akan menentukan isu-isu yang akan didiskusikan. Setelah ada
kesepakatan isu mana yang akan didiskusikan, maka orang yang mengusulkan isu yang
telah disepakati, akan menjadi pemimpin diskusi. Pemimpin diskusi akan menyusun
persiapan untuk diskusi, misalnya saja alur, pokok-pokok pikiran, lama waktu serta
perlengkapan yang dibutuhkan. Setelah itu, dia akan mengundang peserta lain ke dalam
kelompoknya. Pemimpin diskusi bertugas untuk membuat dokumentasi di akhir diskusi
dan mempresentasikannya.

2. Proses
Pada hari pertama, peserta berproses untuk menyusun draft kode etik Watch Terminal.
Ada satu perbedaan pandangan yang cukup mencolok diantara peserta tentang pola relasi
dengan objek yang diawasi (pemerintah). Satu pihak sangat menolak segala bentuk
persentuhan dengan pemerintah, pihak lain masih mau bertemu dan bekerja bersama-
sama dengan pemerintah (untuk proyek khusus).
Untuk menjembatani kedua ide, peserta kemudian dibagi dalam dua kelompok. Masing-
masing kelompok menyusun draft kode etik. Dalam pleno, kedua draft dipertemukan
hingga disepakati dalam satu draft kode etik.
Pada hari kedua dan ketiga, peserta mendiskusikan dan memutuskan beberapa hal tentang
keberlanjutan Watch Terminal, keanggotaan dan rencana aksi setahun kedepan.
Salah satu action plan yang disepakati di hari ketiga, maka pada hari keempat Watch
Terminal berdiskusi dan menyusun rencana kampanye pengawasan dana bencana. Di
akhir acara, Watch Terminal membuat press release tentang pengawasan dana bencana
yang akan disebarkan dimedia lokal masing-masing peserta. Untuk wilayah DIY, press
release tersebut dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat edisi Jum’at, 16 Juni 2006.
Rumusan Hasil
Hasil I :
DRAFT KODE ETIK WATCH TERMINAL
Roh dihidupi :
1. Mengakui NKRI
2. UUD 45 dan Pancasila
3. Konstitusional > tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku
Prinsip-prinsip dasar pengawasan
1. Pro rakyat
2. Transparan dan akuntabel
3. Menghormati HAM
4. Mengakui dan menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat.
5. Mengakui dan menghormati nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat
6. Tidak diskriminatif
7. Berperspektif gender
Kewajiban:
1. Setiap pekerja dan atau organisaasi pengawas wajib menjunjung tinggi harkat dan martabatnya.
2. Setiap pekerja dan atau organisaasi pengawas wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip-prinsip transparansi,
akuntabilitas dan partisipatif.
3. Dalam melakukan kerja pengawas wajib mengutamakan unsur gender mainstreaming.
4. Setiap pekerja dan atau organisasi pengawas wajib memberikan informasi kepada sesama organisasi
pengawas.
Hak
1. Setiap pekerja dan atau organisasi pengawas berhak atas info dari organisasi pengawas yang lain
2. Setiap pekerja dan atau organisasi pengawas berhak mendapatkan atas perlakuan yang setara dan
kebebasan berpendapat.
3. Setiap pekerja dan atau organisasi pengawas berhak atas akses terhadap event, donor, capacity building,
tool kit dsb.
Larangan

3. 1. Pekerja dan atau organisasi pengawas dilarang menerima segala bentuk fasilitas dan imbalan dari objek
pengawas dan pihak terkait lainnya (sangat diperdebatkan)
2. Pekerja dan atau organisasi pengawas dilarang menjadi kuasa hukum, konsultan dari pihak yang diawasi.
3. Pekerja dan atau organisasi pengawas dilarang melakukan diskriminasi terhadap sesama pekerja organisasi
pengawas.
4. Pekerja dan atau organisasi pengawas dilarang menerima dana dari donor yang mensyaratkan hal-hal yang
dapat menghambat kerja pengawas
Sanksi
1. Pekerja dan atau organisasi pengawas yang melanggar kode etik dengan serta merta kehilangan hak
sebagai anggota Clearing House Watch Terminal.
Keterangan untuk Larangan
1. Bentuk fasilitas:
a. Tidak untuk pribadi/ lembaga
b. Tetapi untuk kepentingan umum
2. Imbalan, ada dua pemikiran
a. jelas ditolak
b. Boleh asal tidak melewati batas wajar/ umumnya (tidak mempengaruhi dan bertentangan dengan
kerja pengawasan).
Hasil II :
a. KEANGGOTAAN
Rekomendasi
1. Istilah
Sebutan untuk lembaga/ individu yang bergabung di WT adalah anggota Clearing House.
2. Yang boleh bergabung menjadi anggota Clearing House
a. LSM/ individu aktivis LSM
b. KSM/ Komunitas dan atau Individu di dalamnya.
3. Mitra strategis
a. Lembaga/ Pusat Studi Perguruan Tinggi
b. Lembaga donor
c. Ormas/ OKP
d. Lembaga pemerintah
e. Lembaga negara
f. LSM internasional
4. Prosedur atau Syarat
a. Menerima kode etik WT
b. Direkomendasikan oleh anggota Clearing House (minimal 2 lembaga) dalam satu region
c. Memenuhi persyaratan administrasi, seperti form kesediaan mendukung kegiatan WT, profil dsb.
5. Kriteria
a. Melakukan kerja-kerja pengawasan atau mendukung kerja-kerja pengawasan
b. Tidak menerima dana operasional maupun dana program dari pemerintah.
b. PENDANAAN KEBERLANJUTAN Watch Terminal
Kondisi saat ini
WT didukung oleh GTZ-SFGG untuk beberapa kegiatan hingga bulan November 2006 dari segi pendanaan.
SATUNAMA menjadi pengelola WT dengan memberikan dukungan untuk komunikasi dan staf.
Kedepannya WT membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan:
1. Komunikasi: HP, email, telepon
2. Pertemuan jaringan

4. 3. Kebutuhan publikasi hasil-hasil WT
4. Kebutuhan untuk petugas/ komunikator/ SDM/ Tim kerja WT
5. Kebutuhan Update data base,dll.
Untuk menjawab kebutuhan pendanaan WT ada dua alternatif yang bisa dilakukan bisa dengan :
1. Swadaya ( misalnya MCW siap ditempati untuk pertemuan), bersedia menjadi relawan WT untuk update
data base (ini bisa per region)
2. Penggalangan dana dengan bersama-sama mencari donor untuk WT, atau usaha fundraising lainnya
Untuk menjaga kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas keluar masuknya dana, Tim Kerja WT harus memberikan
laporan pada jaringan di WT
c. JENIS PELAYANAN
Kebutuhan:
1. Capacity Building
a. Technical assisten
b. Magang
c. Pelatihan
2. Informasi dan data
a. Peraturan/ UU/ Kebijakan
b. Tool kit
c. Pasar donor
3. Advokasi
a. Konsultasi
b. Pendampingan hukum
Solusi:
1. Capacity Building
a. Menyediakan informasi tentang nara sumber >keahlian ( kalau memungkinkan dari jaringan)
Data base:
 Resources person (tenaga ahli)
 GOWAS
 Advokat >lembaga
 Donor
 Lembaga Pemerintah (mitra strategis)
b. Menyediakan informasi pelatihan dan magang ( terutama/ kalau bisa dari anggota jaringan)
2. Cara mendapatkan informasi dan data
a. Website
b. Millis
c. Pos/ kurir
3. Advokasi
4. Menyediakan kontak person/ lembaga (kalau memungkinkan menyediakan dana untuk advokasi).
d. RELEVANSI WT
WT masih dianggap sangat relevan karena banyaknya kebutuhan organisasi pengawasan dan pengawasan terhadap
pemerintah itu sendiri yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi oleh jaringan atau pun koordinasi yang sudah
dilakukan oleh berbagai organisasi pengawasan dan jaringannya. Manfaat WT bagi sangat relevan adalah networking,
akses informasi dan database. Salah satu kebutuhan besar yang didiskusikan adalah kurangnya tenaga ahli yang
memback-up kerja pengawasan pemerintah.

5. e. MANAJEMEN WT
Materi Diskusi
 pengelolaan WT
 Pola relasi ( WT dengan anggota jaringan dan WT dengan eksternal)
 Tanggung jawab WT
 Support anggota/ jaringan untuk WT
 Format jaringan WT
Pola Relasi dalam WT
LSM
LSM
WT/C
H
LSM
LSM
LSM
Hasil Diskusi:
 Pola relasinya terbuka tetapi WT bertanggungjawab untuk mengelola info, komunikasi dan dana.
 Ada kewajiban memberikan info secara tetap (waktunya)
 Penghambat:
o Tertumpu pada satu orang
o Tertumpu pada satu lembaga
o Alat komunikasi
o Web kurang partisipatif
o Tidak ada komputer
 Fungsi CH:
o Menyebarkan informasi kepada jaringan
o Sebagai alat/ media/ komunikasi
o Jejaring informasi
 Hak dan kewajiban (CH, anggota); materi apa saja yang harus dikirimkan
 Perlu tidak merumuskan tema untuk WT setelah ada analisis yang kemudian dipublikasi oleh WT
 Lalu lintas info tesendat (email, surat, fax, modul dll dikirim melalui CD atau dicetak).
 Bagi yang tidak terjangkau internet bisa melalui simpul atau teman yang dekat
 Setiap anggota secara otomatis menyebarkan info
 Simpul diaktifkan/ orang baru per region
 Aktifkan milis dan website (sering tidak bisa diakses)
Rekomendasi
1. Password untuk sub moderator
2. Sms setiap minggu
3. Penawaran Isu dari Lembaga(update 1 bulan sekali)

6. Market Watch Terminal
No Lembaga Penawaran Kebutuhan
1. alat belajar/ modul
2. tool kit
3. pengalaman advokasi
4. kasus-kasus
5. aturan teknis dibawah UU/PP,
seperti Perda, SK Mendagri,
dll.
 Penawaran
o Web dibantu Nanang
o Lembaga kuasi negara ( seperti KPK, KON, Komisi Yudusial, komisi kejaksaan, komisi Kepolisian, NGO di
jakarta).
f. SHARING PEMANTAUAN DANA BENCANA
Modus korupsi
1. Laporan ganda (Double Accounting)
2. Mark up
3. Mark down
4. Sasaran/ objek korban
Pendanaan
1. Swadaya
2. Pemerintah
3. Donor
Metode pemantauan dan advokasi
1. Representasi organisasi pengawas masuk bagian dalam tim yang dibentuk oleh pemerintah yang
mengawasi langsung proses penyaluran bantuan atau lainnya.
2. Luar sistem:
a. Posko-posko pengaduan
b. Tim investigator
Advokasi
Kalau di lapangan ada indikasi korupsi, penggelapan/ pidana lain diverifikasi dan diaporkan ke pihak yang terkait:
1. Aparat
2. Badan rekonstruksi
3. Masyarakat/ pers
Jenis-jenis pidana:
1. Pencurian
2. Penggelapan
3. korupsi
Rekomendasi:
1. WT menyediakan dan mendistribusikan info dan data pengalaman (buku panduan, tool kit, modul, dll)
tentang pemantauan dana bencana.
2. WT membahas regulasi yang substansinya
a. Kewajiban laporan bagi seluruh pihak
b. Jaminan hukum bagi pemantau
c. Kewajiban audit publik (akuntan)
Fase bencana:
1. Relief (tanggap darurat)
2. Rekonstruksi dan rehabilitasi

7. BUDGET TRACKING
1. Dana publik > pemenuhan hak ekosob warga (survivor)
2. Hutang . IFI's
3. Pemerintah (APBN, APBD I, II) > dana stabilisasi (tak terduga)
4. Privat:
 Negara tetangga
 Asing ( CRS, OXFORM, dll)
 Masyarakat
Mekanisme:
1. Cash for work > mengerjakan sendiri perbaikan atau rekonstruksi fisik yang rusak dengan mendapatkan
bayaran ( hilangnya semangat kebersamaan dan tolong menolong pada masyarakat)
2. Ketergantungan > masyarakat merasa akan selalu ada bantuan yang datang untuk kelangsungan hidup
mereka
PEMENUHAN HAK EKOSOB
Peta persoalan > apa saja yang menjadi kendala pada wilayah tertentu ( tiap wilayah akan berbeda)
Peta kebutuhan > apa saja yang menjadi kebutuhan mendesak warga
Kesesuaian antara persoalan, kebutuhan dengan pemenuhannya.
g. STRATEGI PENANGGULANGAN KORUPSI APBD
Poin diskusi:
a. Mengapa penanggulangan korupsi APBD diperlukan?
b. Apa strategi penanggulangan korupsi APBD?
c. Bagaimana memanfaatkan WT dalam strategi penanggulangan korupsi APBD?
Best practices ( MCW, BCW, FITRA, dll).
Terobosan hukum > ditulis dan dipublikasikan
Strategi advokasi
Menghadapi korupsi APBD:
a. Litigasi
b. Non Litigasi
Tingkat penguatan basis
Menjadikan korupsi APBD sebagai issu bersama
• Harus berjaringan
• Persiapkan data yang valid
LITIGASI
Peluang Hambatan
 Pidana  Pidana
• MoU Kajati, Kajagung, Kajari • Ada RAT hukum (moral)
• Kepres 5/ 2004 • Kurang reverensi hukum
• Sebareskrim mabes Polri • Masih ada peraturan, per UUan yang
• Judicial Review, ke MA isinya belum baik (terkait ijin pemeriksaan
• Permohonan JR ke MK bagi pejabat.
• Tokoh adat/ agama dapat menjadi saksi • Belum ada UU perlindungan saksi
(Padang) • Intervensi politik dalam PH
 Perdata  Perdata
• Sema No 2/ 2000, Legal Standing, Class 1. Dalam UU korupsi LS + CA tidak diatur
Action jelas

8. NON LITIGASI
Peluang Hambatan
 Situasi politik sudah agak lebih baik  Hasil advokasi belum terukur dengan baik
daripada di orba  Kurangnya SDM (menganalisis, membuat
 Beberapa darerah mengimsiasi perda pelaporan penyidik)
transparansi dan partrisipasi  Sulitnya penyebaran informasi korupsi ke
 Pers, kelompok agama memberikan basis
dukungan dalam pemberantasan korupsi
Rekomendasi:
1. WT fasilitasi akses ke aturan, konsultasi
2. Publikasi Success stories
3. Kerja bersama awasi APBD
4. Info kegiatan pejabat ke daerah
h. ADVOKASI ADD
Mengapa ADD?
1. Merupakan ujung tombak penyelenggara pemerintahan
2. Penyumbang terbesar PDN
Apa itu ADD?
Alokasi Dana Desa, yang digunakan untuk pembangunan di desa
Bagaimana ADD?
1. 10% dana pengembangan pemerintah daerah ke desa: gaji
2. Sesuai rumusan ADDP/ ADDM
Apa dasar hukum ADD?
1. PP 72 dan 73 tahun 2005
2. UU no 32 dan 33
Bagaimana strategi advokasinya.?
Pengawalan RAPBD di eksekutif dan legislatif.
Peran WT dalam Advokasi ADD
1. Melakukan inventaris daerah yang sudah mengimplementasikan ADD
2. Mendistribusikan semua kebijakan-kebijakan nasional yang berhubungan dengan ADD
3. Memfasilitasi gerakan bersama untuk advokasi
4. Memfasilitasi distribusi informasi keberhasilan-keberhasilan advokasi ADD
5. Linkage ke jaringan/ lembaga yang sudah melakukan
APBD dan ADD: WT menggalang dukungan untuk advokasi nasional bagi daerah/ kasus tertentu.
NB: success story bisa jadi ajang belajar bagi ayng belum
i. REGION Watch Terminal
Region:
a. Sumut, NAD, Sumbar, Kep. Riau, Riau (Nanang dan Alex)
b. Bengkulu, Lampung, Sumsel, Jambi, Babel (Beka dan Budi)
c. Jawa Barat, DKI, Banten (Ari, Arif)
d. Jateng, DIY, Jatim ( Hadi dan Alief)
e. Bali ( Wawan)
f. NTT ( Paul)
g. Papua (FOKER/ Ister Burako)

9. h. NTB ( Aida)
i. Sulawesi ( Ewin)
j. UP DATE DATABASE WT
Data base
1. Kebutuhan dan penawaran (questioner/ form, penyebaran, update, raker-- July)
2. Advokat ( Wawan)
3. GOWAS (semua)
4. Donor ( GTZ)
5. Lembaga pemerintahan ( mitra strategis -- Ari dan Arif)
6. Peraturan ( Arif)
7. Pelaksanaan PP, dll di wilayah
Tindak Lanjut
Tindak lanjut dari pertemuan Review dan Lessons Learned Watch Terminal :
1. Kursus singkat “Strategi Menghadapi Pengadilan Kasus Korupsi bagi
Organisasi Pengawasan” di Madiun pada minggu kedua bulan Juli 2006.
Madiun Corruption Watch menyediakan akomodasi dan konsumsi gratis
bagi 50 peserta. Bali Corruption Watch menjadi penghubung untuk
pembicara Prof. Pandyo, Zen Bajeber dan Wayan Sudite. Peserta
berswadaya untuk membiayai transportasi masing-masing. Akan
diusulkan kepada GTZ-SfGG supaya sebagian Local Subsidy
dipergunakan untuk membantu peserta dari luar Jawa yang tidak memiliki
biaya.
2. Bekerja sama dengan DPD dan BCW, mengundang organisasi
pengawasan untuk hadir pada rapat umum antara DPD, Kejaksanaan dan
Masyarakat di Jawa Tengah dan Jawa Timur
3. Kampanye Pengawasan Dana Bencana, mendorong lahirnya UU
Penanganan Bencana, mempublikasikan press release di berbagai wilayah.
4. Up date database (j) di bulan Juli dengan sekaligus menguji coba kinerja
region.
5. Memperbaiki saluran komunikasi melalui mailing list dan sms
6. Memperbaiki website Watch Terminal supaya mudah diakses
7. Memperkenalkan Watch Terminal kepada calon anggota potensial dan
mengajak mereka bergabung dengan Watch Terminal
Dilaporkan oleh Metta Yanti
Yogyakarta, 16 Juni 2006