Seminar ini membahas implementasi Perda Kota Surabaya tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Diskusi menyimpulkan perlunya kerja sama berbagai pihak dan inovasi SKPD untuk mengimplementasikan perda, serta peran aktif masyarakat. Penerapan di tempat umum menemui kendala awal tetapi diselesaikan dengan kontrak dan media informasi. Perlu dihindari adanya tempat merokok yang menarik orang untuk merokok. Program Depkes dan D

1. I. LATAR BELAKANG
Pembangunan Sumber Daya Manusia bertujuan untuk mewujudkan
Sumber Daya Manusia berkualitas yaitu sumber daya manusia yang sehat fisik,
mental dan sosial serta memiliki produktifitas yang tinggi. Untuk mewujudkan hal
tersebut, telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah (Depkes RI, 1995) yang
selanjutnya diteruskan oleh pemerintah tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota.
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Derajat kesehatan masyarakat yang
optimal dapat terwujud, bila diimbangi dengan pembangunan sumber daya
manusia.
Masalah merokok dewasa ini telah menjadi masalah kesehatan
masyarakat, karena menyangkut sebagian besar masyarakat terkena dampaknya
yang negative. Konsumsi tembakau khususnya perilaku merokok aktif di
Indonesia meningkat termasuk kaum muda dan perempuan. Sementara itu,
perokok pasif yaitu orang yang tidak merokok tetapi menghisap asap rokok dari
perokok aktif seperti bayi dan anak-anak memiliki tingkat kerentanan tinggi
apabila tidak memperoleh perlindungan yang memadai.
Hak untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok telah menjadi
perhatian dunia, namun kenyataannya pemaparan rokok semakin hari semakin
bertambah akibat meningkatnya jumlah perokok. Menurut WHO diperkirakan
tahun 2030 tingkat kematian dunia akibat konsumsi rokok akan mencapai 10 juta
1

2. orang setiap tahunnya dan sekitar 70% terjadi di negara berkembang termasuk
Indonesia.
Kebiasaan merokok akan memperbesar faktor risiko penyakit degenerative
seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit paru, gangguan kehamilan
dan risiko terjadinya gangguan fungsi reproduksi.
Data WHO Januari 2004 menyebutkan angka kematian akibat merokok
sudah mendekati 5 juta kasus tiap tahunnya. Indonesia merupakan negara kelima
diantara negara yang terbanyak mengkonsumsi rokok dengan tingkat kematian
mencapai 57.000 kasus tiap tahun.
Konsumsi rokok di Indonesia pada tahun 2001 adalah 127,4 trilyun rupiah
atau sekitar 7,5 kali lipat penerimaan cukai tembakau yang sebesar 16,5 trilyun
rupiah pada tahun yang sama. Pada tahun 2002 tingkat konsumsi rokok mencapai
182 milyar batang. Keadaan ini menunjukkan total perokok aktif di Indonesia
70% dari jumlah penduduk. Sehingga orang disekitarnya yang tidak merokok
menjadi perokok pasif dan sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat akibat
pencemaran udara akibat asap rokok.
Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan
masyarakat terhadap resiko gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap
rokok. Dengan demikian penetapan Kawasan Tanpa Rokok ini perlu
diselenggarakan berbagai tatanan yaitu tempat umum, tempat kerja, angkutan
umum, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, tempat proses belajar mengajar
dan tempat pelayanan kesehatan. Selama ini telah banyak diupayakan oleh
berbagai pihak baik lembaga/institusi pemerintah maupun swasta dan masyarakat.
2

3. Namun kenyataannya upaya yang telah dilakukan tersebut jauh tertinggal
dibandingkan dengan penjualan, periklanan/promosi dan atau penggunaan rokok.
Sebagaimana telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Peraturan
Daerah no. 5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas
Merokok.
Hal diatas menjadi perhatian mahasiswa pascasarjana PKIP IKM Unair,
sehingga kami menganalisis implementasi Perda Kota Surabaya No. 5 tahun 2008
tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok. Analisis ini kami
lakukan juga untuk memenuhi tugas residensi sebagai salah satu mata kuliah yang
haus kami tempuh. Sebagai wujud dari kegiatan tersebut, kami telah
melaksanakan beberapa kegiatan, mulai dari diskusi dengan Dinas Kesehatan
Kota Surabaya, pengambilan data dengan Fokus Grup Diskusi dan wawancara
terhadap semua SKPD, sampai dengan puncak kegiatan dalam bentuk seminar
sehari dengan tema “Menggalang Komitmen Menuju Surabaya Sehat”. Kegiatan
seminar sehari kami laksanakan setelah mendapatkan hasil dari kegiatan
sebelumnya, dimana pada saat pengambilan data kami menyimpulkan bahwa
perlu digalang kembali kommitmen bersama menuju Surabaya sehat. Hasil dari
masing-masing kegiatan tersebut secara rinci kami lampirkan di bagian akhir dari
laporan ini.
3

4. II. TUJUAN
Tujuan Umum:
Menggalang komitmen menuju Surabaya sehat dengan mengacu pada
Perda Kota Surabaya no.5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan
Kawasan Terbatas Merokok.
Tujuan khusus:
1. Menganalisis implementasi Perda Kota Surabaya no.5 tahun 2008 tentang
Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah kota Surabaya
2. Menganalisis implementasi Perda Kota Surabaya no.5 tahun 2008 tentang
Kawasan Terbatas Merokok di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
3. Menggalang komitmen dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya tentang
implementasi Perda Kota Surabaya no.5 tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.
4. Menggalang komitmen dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada
di wilayah Kota Surabaya tentang implementasi Perda Kota Surabaya no.5
tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok
III.SASARAN
Sasaran Seminar ini adalah semua Instansi di lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya, Instansi terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di wilayah
Kota Surabaya serta Tempat-Tempat Umum yang ada di wilayah Kota Surabaya.
4

5. IV. WAKTU DAN TEMPAT
1. Hari/Tanggal : Jum’at/ 12 Maret 2010
Pukul : 07.30 – 11.30 WIB
2. Tempat : Aula Bappeko Ruang Pola Lanatai III,
Jl. Pacar No. 8 Surabaya
V. HASIL
Berdasarkan seminar yang telah kami laksanakan, kami mendapatkan
bahwa perlunya suatu kerjasama dari berbagai pihak dalam penerapan dan
sosialisasi perda rokok mulai dari staf yg paling bawah hingga staf yg paling
tinggi sehingga tidak ada alasan untuk tidak mentaati perda rokok. Hal ini
disampaikan oleh Bapak Baktiono dari DPRD Kota Surabaya Komisi D. Terkait
dengan biaya, beliau mengharapkan agar APBD bisa menganggarkannya
sedangkan SKPD perlu melakukan inovasi-inovasi agar biaya bisa ditekan.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya dalam presentasinya
yang berjudul ”Implementasi Perda KTM dan KTR”, menyampaikan terkait
dengan evaluasi pasca pengesahan perda. Bahwa perda mulai digagas tanggal 1
Januari 2007, diserahkan kepada DPR pada Raperda tanggal 7 Juni 2007.
Kemudian dilakukan assesment di beberapa tempat untuk menggali tentang
seandainya dibentuk perda ini kira-kira disetujui ataukah tidak oleh masyarakat.
Hasilnya 80% masyarakat yang menjadi sample setuju tentang ide pembentukan
perda tersebut. Perda kemudian disahkan pada tanggal 22 Oktober 2008. Sebelum
masuk ke DPR rancangan perda harus sudah disosialisasikan ke DPR dengan
masa sosialisasi dilakukan pada semua instansi yang tercantum dalam perda.
Menurut beliau peran serta masyarakat dalam penerapan perda rokok perlu
digelorakan terus. Sebab jika masyarakat tidak berperan serta maka implementasi
perda sangat tidak mungkin dilakukan. Perlu dijelaskan juga pada masyarakat
agar tidak takut dalam menegur orang yang merokok di tempat umum karena
mereka dilindungi oleh perda.
5

6. Pembicara dari Plaza Marina mengataka bahwa mereka membuat sendiri
media larangan merokok yg digantung di setiap counter. Akan tetapi kendalanya,
pemilik counter, pembeli, dan pelayan masih ada yang melanggar. Kemudian
pihak manajemen Plaza Marina memasukkan aturan perda dalam kontrak yaitu
jika pemilik counter, pembeli, dan pelayan melanggar, maka kontrak batal.
Ternyata penerapan perda tersebut memberi dampak pada menurunnya omzet
pedagang pada awal penerapan. Masih ada kendala-kendala lain, akan tetapi
hingga saat ini masih bisa dicarikan solusi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa
perjanjian kontrak dan pembuatan media merupakan inovasi baru bagi Plaza
Marina dalam mengimplementasikan perda rokok.
Pembicara dari Departemen Kesehatan mengatakan bahwa Kabupaten/
kota sehat merupakan salah satu prioritas kesehatan dan merupakan instruksi dari
presiden untuk diteruskan. Jawa Timur telah berusaha untuk mengaplikasikan
program tersebut dalam bentuk perda KTR KTM tersebut (khususnya Kota
Surabaya). Beliau menghimbau agar penerapan perda rokok terkait implikasinya
dengan ketersediaan smooking area untuk diperhatikan. Hal yang penting juga
menurut beliau adalah jangan sampai dengan adanya tempat khusus merokok,
maka makin banyak pula orang yang merokok karena misalnya ketersediaan
smooking area yang bagus fasilitasnya mendorong individu untuk merokok ke
tempat tersebut, juga mendorong individu yang tidak merokok menjadi merokok
karena ingin masuk ke ruangan tersebut untuk menikmati fasilitas yang
menyenangkan tersebut.
VI. KESIMPULAN
1. Perlunya suatu kerjasama dari berbagai pihak dalam penerapan dan
sosialisasi perda rokok mulai dari staf yg paling bawah hingga staf yg paling
tinggi sehingga tidak ada alasan untuk tidak mentaati perda rokok.
2. SKPD perlu melakukan inovasi-inovasi agar biaya bisa ditekan.
6

7. 3. Peran serta masyarakat dalam penerapan perda rokok perlu
digelorakan terus, sebab jika masyarakat tidak berperan serta maka
implementasi perda sangat tidak mungkin dilakukan.
4. Untuk penerapan di tempat umum seperti mall, masih terdapat
beberapa kendala, teapi akhirnya perjanjian kontrak dan pembuatan media
merupakan inovasi baru bagi Plaza Marina dalam mengimplementasikan
perda rokok.
5. Jangan sampai dengan adanya tempat khusus merokok, maka
makin banyak pula orang yang merokok karena fasilitasnya yang bagus.
6. Ada hubungan yang sinergis antara program Depkes dengan
Dinkes Propvinsi Jawa Timur (khususnya Kota Surabaya), yaitu melalui
Program Kab/Kota Sehat dengan Perda KTR KTM. Untuk itu aplikasi
program tersebut dapat diteruskan di beberapa kab/kota yang lain. Sehingga
capaian indikator untuk kab/kota sehat dapat segera tercapai.
7