Pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaaan Jabatan Fungsional secara benar dan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bukan hanya memenuhi administratif saja. Masa depan organisasi harus berbasis outcome.
Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo melalui berbagai siaran pers, telah menyebutkan bahwa Para Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia, dianjurkan untuk menciptakan Wirausaha, guna mendorong pertumbuhan perekonomian, sebagai suatu instruksi dan kebijakan strategis, dalam rangka melaksanakan program Pengetasan Kemiskinan pada daerah yang menjadi wilayah Walikota.
Pertumbuhan perekonomian secara nyata pada daerah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan program tersebut, mengakibatkan pertumbuhan perekonomian daerah belum bisa memenuhi harapan dari semua pihak.
Pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaaan Jabatan Fungsional secara benar dan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bukan hanya memenuhi administratif saja. Masa depan organisasi harus berbasis outcome.
Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo melalui berbagai siaran pers, telah menyebutkan bahwa Para Walikota di seluruh wilayah Republik Indonesia, dianjurkan untuk menciptakan Wirausaha, guna mendorong pertumbuhan perekonomian, sebagai suatu instruksi dan kebijakan strategis, dalam rangka melaksanakan program Pengetasan Kemiskinan pada daerah yang menjadi wilayah Walikota.
Pertumbuhan perekonomian secara nyata pada daerah saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Pemerintah Pusat dalam mengimplementasikan program tersebut, mengakibatkan pertumbuhan perekonomian daerah belum bisa memenuhi harapan dari semua pihak.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMTEK INTERNALISASI CORE
VALUES ASN BER-AKHLAK
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2023
ASSALAMUALAIKUM WR. WB
YTH. BAPAK WALIKOTA PADANG PANJANG
YTH. BAPAK SEKJEN KEMENDAGRI BAPAK DR. H. SUHAJAR
DIANTORO, M.SI
YTH. NARASUMBER DARI TIM ACT CONSULTING (ESQ
GROUP)
YTH. BAPAK/IBU HADIRIN PARA PESERTA BIMTEK
INTERNALISASI CORE VALUES ASN BER-AKHLAK YANG
BERBAHAGIA.
SEGALA PUJI DAN SYUKUR MARILAH KITA PANJATKAN
KEHADIRAT ALLAH SWT, ATAS SEGALA RAHMATNYA KITA
SEMUA DAPAT MENGIKUTI KEGIATAN PEMBUKAAN
INTERNALISASI CORE VALUES ASN BER-AKHLAK.
SHALAWAT DAN SALAM TIDAK LUPA KITA SAMPAIKAN
KEPADA RASULULLAH SAW, YANG TELAH MENINGGALKAN
PEDOMAN BAGI KITA UNTUK KESELAMATAN HIDUP DI
DUNIA DAN DI AKHIRAT NANTINYA.
HADIRIN YANG BERBAHAGIA,
2. PADA KESEMPATAN INI, IZINKANLAH KAMI
MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN BIMTEK
INTERNALISASI CORE VALUES ASN BER-AKHLAK.
LAPORAN PELAKSANAAN
BIMTEK INTERNALISASI CORE VALUES ASN
BER-AKHLAK
A. LATAR BELAKANG
SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-
2024 TRANSFORMASI MENUJU BIROKRASI KELAS DUNIA TELAH
DIOPERASIONALISASIKAN DENGAN PERENCANAAN STRATEGIK,
MELALUI PERAMPINGAN BIROKRASI UNTUK MENGHASILKAN
KINERJA YANG LEBIH BAIK. PENGUATAN BUDAYA KERJA JUGA
MERUPAKAN SALAH SATU STRATEGI TRANSFORMASI
PENGELOLAAN ASN MENUJU PEMERINTAHAN BERKELAS DUNIA
(WORLD CLASS GOVERNMENT).
PRESIDEN JOKO WIDODO PADA TANGGAL 27 JULI 2021
TELAH ME- LAUNCHING CORE VALUES “BERAKHLAK” SEBAGAI
NILAI-NILAI DASAR BUDAYA KERJA ASN. PELUNCURAN INI
MENJADI UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENYERAGAMKAN
NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES) BAGI SELURUH ASN DI
INDONESIA SEHINGGA DAPAT MENJADI FONDASI BUDAYA
KERJA YANG PROFESIONAL.
3. CORE VALUES ASN BERPERAN SEBAGAI PANDUAN
BERPIKIR, BERTUTUR, DAN BERPERILAKU. ADAPUN CORE
VALUES ASN DIIMPLEMENTASIKAN DALAM KATA “BERAKHLAK”
YANG MERUPAKAN AKRONIM DARI ‘BERORIENTASI
PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL,
ADAPTIF, DAN KOLABORATIF’. KEMUDIAN, EMPLOYER
BRANDING YANG MERUPAKAN MOTO ASN DALAM BEKERJA
MENGGUNAKAN SEMBOYAN “BANGGA MELAYANI BANGSA”.
BERCERMIN PADA CORE VALUES YANG ADA, MAKA ASN
DIMANAPUN BERTUGAS SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH BAIK
PUSAT MAUPUN DAERAH, HARUS MENJADI PELAYAN
MASYARAKAT, HARUS MEMPUNYAI JIWA UNTUK MELAYANI,
UNTUK MEMBANTU MASYARAKAT. DI TENGAH DUNIA YANG
PENUH DISRUPSI, PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI,
SERTA KEMAMPUAN BERADAPTASI DENGAN PERUBAHAN
MENJADI MUTLAK BAGI ASN. DISINILAH INTERNALISASI CORE
VALUES ASN MENJADI PENTING UNTUK MEMBAWA ORGANISASI
BIROKRASI MENJADI AGILE DAN ADAPTIF TERHADAP
PERUBAHAN.
PENERAPAN BERAKHLAK SEBAGAI PEDOMAN BUDAYA
KERJA DIPERCAYA AKAN MEMBERIKAN DAMPAK POSITIF
TERHADAP KINERJA PELAYANAN ORGANISASI. BUKAN HANYA
UNTUK KEPENTINGAN ORGANISASI, TETAPI JUGA KEPENTINGAN
KESEJAHTERAAN BAIK SECARA INDIVIDU MAUPUN KELUARGA.
PENYELERASAN NILAI-NILAI DASAR PADA POLA KERJA DAN
BUDAYA KERJA AKAN MERUBAH CARA BEKERJA DAN PROSES
KOORDINASI DALAM SATU ORGANISASI. PENTINGNYA NILAI
INTI BERAKHLAK UNTUK DIMILIKI SELURUH PEGAWAI
APARATUR AGAR SELURUH UNIT NEGARA BISA ADAPTIF, NAIK
KELAS, DAN MAMPU BERKOMPETISI PADA SKALA GLOBAL.
SELAIN ITU, PENINGKATAN NILAI-NILAI DASAR BAGI ASN
BERPERAN PENTING UNTUK MENGHADAPI PERUBAHAN DI
TENGAH ERA DISRUPSI TEKNOLOGI.
BAPAK, IBU, SAUDARA-SAUDARA YANG TERHORMAT,
HADIRNYA BERAKHLAK PERLU DIMAKNAI SEBAGAI
LANGKAH MELAKUKAN TRANSFORMASI BIROKRASI INDONESIA
YANG LEBIH PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING. TENTU
HARAPANNYA NILAI-NILAI DASAR INI TIDAK HANYA MENJADI
BARISAN KATA YANG DIUCAPKAN DALAM KEGIATAN APEL
SEMATA NAMUN TERINTERNALISASI DALAM UCAPAN DAN
TINDAKAN KITA SEBAGAI ABDI MASYARAKAT.
SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), KITA
MEMAINKAN PERANAN PENTING DALAM PEMBANGUNAN
BANGSA INDONESIA, MELALUI PELAYANAN PUBLIK. OLEH
KARENA ITU KUALITAS PEMBANGUNAN BANGSA JUGA
MERUPAKAN CERMINAN DARI KUALITAS BIROKRAT YANG
4. DIJALANKAN OLEH ASN. HARAPANNYA DENGAN
DIADAKANNYA KEGIATAN BIMTEK INTERNALISASI CORE
VALUES ASN BERAKHLAK INI DAPAT MENCIPTAKAN EKOSISTEM
DAN SEMANGAT BERINOVASI SEHINGGA KERJA MENJADI LEBIH
BERMAKNA DAN TERJADI PENINGKATAN PERAN SELURUH
INSAN ASN UNTUK AKTIF BERKONTRIBUSI MENJAWAB
TANTANGAN-TANTANGAN BARU DI ERA MODERN INI.
B. D A S A R
ADAPUN DASAR DARI PENYELENGGARAAN BIMTEK
INTERNALISASI CORE VALUES ASN BERAKHLAK INI
ADALAH:
1. UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.
2. SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG IMPLEMENTASI
CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING APARATUR
SIPIL NEGARA.
3. SURAT EDARAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
NOMOR 061/6559/SJ TENTANG PERCEPATAN
IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN EMPLOYER
BRANDING APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
PANJANG.
4. PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN
ANGGARAN 2023.
5. PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR
33 TAHUN 2021 TENTANG PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
PANJANG.
6. PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR
59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG
PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023.
7. SURAT EDARAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TANGGAL 27 APRIL 2022
TENTANG IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN
EMPLOYER BRANDING APARATUR SIPIL NEGARA
(ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
PANJANG.
5. C. TUJUAN
TUJUAN YANG INGIN DICAPAI DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN BIMTEK INTERNALISASI CORE VALUES ASN
BERAKHLAK INI AGAR NILAI DASAR BERAKHLAK DAPAT
TERINTERNALISASI BAIK DALAM UCAPAN MAUPUN
TINDAKAN SELAKU APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA
MENINGKATKAN SEMANGAT BERINOVASI KHUSUSNYA
BAGI PEJABAT ESELON II DI LINGKUP PEMKO PADANG
PANJANG.
D. PESERTA PELATIHAN
PESERTA YANG AKAN MENGIKUTI BIMTEK
INTERNALISASI CORE VALUES ASN BERAKHLAK ADALAH
PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG.
E. METODE PELAKSANAAN BIMTEK
DALAM PENYELENGGGARAAN BIMTEK INI PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG MELALUI BKPSDM KOTA
PADANG PANAJANG BEKERJA SAMA DENGAN PT. ARGA
BANGUN BANGSA DENGAN MEREK DAGANG ESQ
(EMOTIONAL SPIRITUAL QOUTIENT) DENGAN POLA
KONTRIBUSI. ADAPUN METODE PELAKSANAAN BIMTEK
INI DILAKUKAN DENGAN METODE CERAMAH, DISKUSI
DAN TANYA JAWAB.
F. NARA SUMBER
NARASUMBER YANG MEMBERIKAN MATERI SELAMA
PELATIHAN INI ADALAH:
1. SEKJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI BAPAK DR.
H. SUHAJAR DIANTORO, M.SI;
2. TIM DARI ACT CONSULTING (ESQ GROUP);
3. PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.
G. WAKTU DAN TEMPAT
BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI ASN INI
DISELENGGARAKAN PADA HARI JUM’AT S.D SABTU
TANGGAL 29 S.D 30 SEPTEMBER 2023, BERTEMPAT
DI………………...
H. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN YANG DIBUTUHKAN SELAMA BIMTEK INI
DI BEBANKAN KEPADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN
2023.
6. I. PENUTUP
DEMIKIAN LAPORAN INI DISAMPAIKAN, ATAS SEGALA
PERHATIAN DAN KEKURANGAN KAMI MOHON MAAF.
DIMOHONKAN KEPADA BAPAK WALIKOTA PADANG
PANJANG UNTUK MEMBERIKAN ARAHAN SEKALIGUS
MEMBUKA ACARA INI SECARA RESMI. TERIMA KASIH.
WABILLAHITAUFIK WAL HIDAYAH.
WASSALAMU’ALAIKUM WR WB.