KelompokN 2_Manajemen Usaha Koperasi_Tugas 2 Ekonomi Koperasi A.pptxDiahMuswa
Peraturan Gubernur Jawa Timur mengatur kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dengan 1 unit Sekretariat, 4 Bidang, dan 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta 13 Sub Substansi. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang mengawasi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengembangan Pelatihan, dan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan. Peraturan Gubernur Jawa Timur mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang bertugas membantu Gubernur dalam urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
KelompokN 2_Manajemen Usaha Koperasi_Tugas 2 Ekonomi Koperasi A.pptxDiahMuswa
Peraturan Gubernur Jawa Timur mengatur kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dengan 1 unit Sekretariat, 4 Bidang, dan 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT), serta 13 Sub Substansi. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang mengawasi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengembangan Pelatihan, dan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan. Peraturan Gubernur Jawa Timur mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yang bertugas membantu Gubernur dalam urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG DAPAT MEWADAHI
KEGIATAN SELURUH WARGA SECARA BEKESINAMBUNGAN DAN
SIAP MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DUNIA, PANDUAN RANCANG KOTA (UDGL), PEMANFATAN RUANPEMANFATAN RUANG.
03 RUMAH CINTARA - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LANJUT - DR. (C). ARIEF Y RUKM...Arief Rukmana
Semua fungsi manajemen keuangan memiliki tujuan penting yaitu untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan, menjaga arus kas tetap stabil, memastikan keberlangsungan hidup perusahaan, membuat struktur modal, dan memberikan pembagian keuntungan kepada investor.
bagian ini juga membahas terkait: Harga pokok penjualan (HPP) merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Istilah ini kerap digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual produk melalui perhitungan dari biaya produksi. Dengan menghitung harga pokok penjualan (HPP), perusahaan dapat mengetahui hasil laba atau rugi.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Buku Koperasi dan UMKM, Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanUniversitas Esa Unggul
This is the book that explaining the philosophy, history and the development of Cooperative and SME in Indonesia.
Amazingly, those sectors are now became the real Economic Power in Indonesia and play as the Booster of Economic Growth for Indonesia.
TERWUJUDNYA TATA RUANG YANG DAPAT MEWADAHI
KEGIATAN SELURUH WARGA SECARA BEKESINAMBUNGAN DAN
SIAP MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI DUNIA, PANDUAN RANCANG KOTA (UDGL), PEMANFATAN RUANPEMANFATAN RUANG.
03 RUMAH CINTARA - PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LANJUT - DR. (C). ARIEF Y RUKM...Arief Rukmana
Semua fungsi manajemen keuangan memiliki tujuan penting yaitu untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan, menjaga arus kas tetap stabil, memastikan keberlangsungan hidup perusahaan, membuat struktur modal, dan memberikan pembagian keuntungan kepada investor.
bagian ini juga membahas terkait: Harga pokok penjualan (HPP) merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Istilah ini kerap digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual produk melalui perhitungan dari biaya produksi. Dengan menghitung harga pokok penjualan (HPP), perusahaan dapat mengetahui hasil laba atau rugi.
In the context of the Economic System, Indonesia has a specialty, as mandated by the 1945 Constitution. The founders of Indonesia expressly stated that the Indonesian economic system is a system based on the People's Economy. This means, the Indonesian Economic System is different from the economic system implemented in other countries.
The Indonesian Economic System mandates that the economic pace must be carried out by the Three Pillars, namely; (1) State, through State Owned Enterprises, (2) Private, through Companies, and (3) People, through Cooperatives. In fact, the pillars of the Indonesian economy proclaimed by the Founders of the Nation have been adopted in the Global Governance Paradigm. This means that we must be grateful to have National Founders who are very visionary.
Along the way, it has been proven that the various economic crises that hit the world had very minimal negative impacts on the Indonesian economy. Why is that, because Indonesia has resilience from the Three Pillars of economic actors.
What is surprising is that in times of crisis, the Pillars that are resilient and still exist are Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Buku Koperasi dan UMKM, Basis Kekuatan Ekonomi Rakyat Penopang PertumbuhanUniversitas Esa Unggul
This is the book that explaining the philosophy, history and the development of Cooperative and SME in Indonesia.
Amazingly, those sectors are now became the real Economic Power in Indonesia and play as the Booster of Economic Growth for Indonesia.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Struktur organisasi maret 2017 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari
1. S E K R E T A R I S
KASUBAG. UMUM
& KEPEGAWAIAN
KABID. KOPERASI
KASUBAG.
PERENCANAAN,
KEUANGAN&PELAP
ORAN
KASI. PERIZINAN
DAN
PENDAFTARAN
PERUSAHAAN
KASI.BINA USAHA
DAN SARANA
PERDAGANGAN
KASI.PENGEMBA
NGAN EKSPOR
KASI.STABILITASI
HARGA BARANG
KEB. POKOK DAN
BRG PENTING
LAINNYA
KASI METROLOGI
KASI.
KERJASAMA&KEMI
TRAAN
KASI KELEMBAGAAN
DAN KEMITRAAN
KOPERASI
KASI.PENGEMBANG
AN USAHA
KOPERASI
KASI. PENGAWASAN
DAN PELAPORAN
KOPERASI
KASI.PEMBINAAN
& PENGEMBANGAN
UKM
KASI
KELEMBAGAAN
DAN KEMITRAAN
UKM
KASI.PENGAWASA
N DAN
PELAPORAN UKM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
2.2. STUKTUR ORGANISASI
PERATURAN WALIKOTA KOTA KENDARI
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA KENDARI
NOMOR : 51 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 - 10 -2016
KEPALA DINAS
KABID
LOGISTIK,DISTRIB
USI
& KERJASAMA
KABID.
PERDAGANGAN
KABID.
PEMBERDAYAAN
UKM
UPTD