SlideShare a Scribd company logo
89
CONTOH : LAMPIRAN VIII :
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
JABATAN STATISTISI NOMOR
NOMOR
TANGGAL
:
:
:
KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
NOMOR :..................................................................
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI *)
DALAM JABATAN STATISTISI
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan
Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara …………...................... dalam
jabatan Statistisi………… ……….;
b. ...…...............................................................................................................……
.....................................................................................................................;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang Nomor 22 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 37/KEP/M.PAN/
4/2003;
8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor................………………….dan Nomor....…………………....................;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .....................................................................................
mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : ......................................................................
b. NIP : ......................................................................
c. Pangkat/golongan ruang/TMT: ......................................................................
d. Unit kerja : ......................................................................
Dalam jabatan.................................................................dengan angka kredit
sebesar................................. ( ............................................. ).
90
KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di.................……….............…..
pada tanggal.........................………........….
_____________________________
NIP
TEMBUSAN :
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Badan Pusat Statistik;
3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang
bersangkutan; *)
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.
---------------------------------------------
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila perlu.

More Related Content

Similar to Lamp8

serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpeserah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
sandiheri139
 
Lampiran juknis spm 210613
Lampiran juknis spm 210613Lampiran juknis spm 210613
Lampiran juknis spm 210613
Agung Setiawan Pribadi
 
Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...
Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...
Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...
GLC
 
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_finalFormat format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_finalaamrannur
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusan
adho slenge
 
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...
GLC
 
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDF
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDFpedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDF
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDF
NasrulNasrul18
 
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan.pdf
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan.pdfpedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan.pdf
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan.pdf
BagusRadhamHidayat
 
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
GLC
 
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
infosanitasi
 
Eksum
EksumEksum
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_220050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
wahana_dc
 
Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...
Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...
Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...
GLC
 
Format kak tor_rahfan
Format kak tor_rahfanFormat kak tor_rahfan
Format kak tor_rahfan
wawan spd
 
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Rizki Malinda
 
Permenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 bukuPermenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 buku
Rizki Malinda
 
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)Sni 2003 1729-2000 20 (baja)
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)Ketut Swandana
 
Formulir spt 1771 wp badan
Formulir spt 1771 wp badanFormulir spt 1771 wp badan
Formulir spt 1771 wp badan
Edwin Irwanto
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Penataan Ruang
 

Similar to Lamp8 (20)

serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpeserah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
serah terima pekerjaan.pdf kontruksi jpe
 
Lampiran juknis spm 210613
Lampiran juknis spm 210613Lampiran juknis spm 210613
Lampiran juknis spm 210613
 
Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...
Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...
Perjanjian Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK Pada Hutan Tanaman Industri (Bel...
 
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_finalFormat format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
Format format pendaftaran-calon_anggota_kpu_14_des_final
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusan
 
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...
PERJANJIAN JASA PEMANFAATAN PERALATAN TEKNIK LOGGING GEOFISIKA (Beli Perjanji...
 
Buku 1 keuangan
Buku 1 keuanganBuku 1 keuangan
Buku 1 keuangan
 
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDF
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDFpedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDF
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan (1).PDF
 
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan.pdf
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan.pdfpedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan.pdf
pedoman-persyaratan-umum-perencanaan-jembatan.pdf
 
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
Perjanjian Kerjasama Perkebunan Sistem Plasma Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: ...
 
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Eksum
EksumEksum
Eksum
 
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_220050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
20050105 berita acara_serah_terima_akhir_pekerjaan_2
 
Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...
Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...
Perjanjian Pekerjaan Penyusunan Dokumen AMDAL Hauling Road (Beli Perjanjian, ...
 
Format kak tor_rahfan
Format kak tor_rahfanFormat kak tor_rahfan
Format kak tor_rahfan
 
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
Salinan Peraturan Menteri PANRB Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Nask...
 
Permenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 bukuPermenpan2008 022 buku
Permenpan2008 022 buku
 
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)Sni 2003 1729-2000 20 (baja)
Sni 2003 1729-2000 20 (baja)
 
Formulir spt 1771 wp badan
Formulir spt 1771 wp badanFormulir spt 1771 wp badan
Formulir spt 1771 wp badan
 
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidayaPedoman kriteria teknis kawasan budidaya
Pedoman kriteria teknis kawasan budidaya
 

Recently uploaded

6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 

Recently uploaded (16)

6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 

Lamp8

  • 1. 89 CONTOH : LAMPIRAN VIII : SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA KALI/ PENGANGKATAN KEMBALI DALAM KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JABATAN STATISTISI NOMOR NOMOR TANGGAL : : : KEPUTUSAN MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) NOMOR :.................................................................. TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI *) DALAM JABATAN STATISTISI MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37/KEP/M.PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Statistisi dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat/mengangkat kembali *) Saudara …………...................... dalam jabatan Statistisi………… ……….; b. ...…...............................................................................................................…… .....................................................................................................................; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang Nomor 22 Tahun 1999; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 37/KEP/M.PAN/ 4/2003; 8. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor................………………….dan Nomor....…………………....................; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ..................................................................................... mengangkat/mengangkat kembali *) Pegawai Negeri Sipil : a. Nama : ...................................................................... b. NIP : ...................................................................... c. Pangkat/golongan ruang/TMT: ...................................................................... d. Unit kerja : ...................................................................... Dalam jabatan.................................................................dengan angka kredit sebesar................................. ( ............................................. ).
  • 2. 90 KEDUA : **) KETIGA : **) KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di.................……….............….. pada tanggal.........................………........…. _____________________________ NIP TEMBUSAN : 1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *) 2. Kepala Badan Pusat Statistik; 3. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan; *) 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan; *) 6. Pejabat lain yang dipandang perlu. --------------------------------------------- *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi apabila perlu.