Evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Puskesmas Parengan menemukan beberapa tantangan, di antaranya koordinasi antar petugas dan kurang terjadwalnya evaluasi. Rencana tindak lanjutnya adalah membentuk tim di setiap desa, melakukan evaluasi terjadwal, memperbaharui SK Bina Wilayah, serta memperbarui data keluarga untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat.
Aplikasi Keluarga Sehat merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk pendataan keluarga dalam rangka pelaksanaan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi atau institusi terkait lainnya. Petunjuk teknis ini memberikan panduan penggunaan aplikasi Keluarga Sehat versi web dan mobile untuk pengumpulan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
Evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di Puskesmas Parengan menemukan beberapa tantangan, di antaranya koordinasi antar petugas dan kurang terjadwalnya evaluasi. Rencana tindak lanjutnya adalah membentuk tim di setiap desa, melakukan evaluasi terjadwal, memperbaharui SK Bina Wilayah, serta memperbarui data keluarga untuk meningkatkan Indeks Keluarga Sehat.
Aplikasi Keluarga Sehat merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk pendataan keluarga dalam rangka pelaksanaan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Aplikasi ini dapat digunakan oleh Puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi atau institusi terkait lainnya. Petunjuk teknis ini memberikan panduan penggunaan aplikasi Keluarga Sehat versi web dan mobile untuk pengumpulan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
LAKIP merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaMuh Saleh
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif dan mendukung pencapaian target kesehatan nasional. Program ini melakukan pendekatan proaktif ke keluarga di wilayah kerja puskesmas untuk mengatasi masalah prioritas seperti stunting dan penyakit tidak menular.
Dokumen tersebut berisi ringkasan program kesehatan UKM Esensial dan UKM Pengembangan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Boro untuk mencapai visi pembangunan kesehatan di Kecamatan Selorejo. Terdapat beberapa program prioritas seperti kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan, sanitasi lingkungan, serta pengembangan posyandu dan desa siaga. Namun capaian target masih di bawah target yang ditetapkan, antara lain karena
Dokumen ini membahas program Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Puskesmas Munjuljaya pada tahun 2015. Perkesmas bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Sayangnya, cakupan program Perkesmas hanya mencapai 63,4% dari target karena kurangnya sarana, kerjasama lintas sektor, dan pelaksana yang rangkap tugas. Upaya meningkatkan cakupan program melip
level Indeks Pembangunan Manusia merupakan out come kegiatan yang telah dilaksanakan, analisa sederhana pembangunan IPM melalui Rumah Cerdas, Rumah Gizi dan Rumah Informasi Tenaga Kerja
Modul ini membahas tentang monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan komunitas dengan PWS-KIA, meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil kegiatan. Evaluasi merupakan tahap akhir untuk melengkapi proses pelayanan dan memonitor kealpaan, dengan melihat laporan kegiatan bulanan dan menganalisis grafik hasil untuk mengetahui desa yang membutuhkan perhatian."
Modul ini membahas tentang pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil dalam kegiatan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA). Pendataan data merupakan tahap awal dan penting dalam proses monitoring PWS-KIA, yang mencakup jenis data, sumber data, dan pencatatan data."
Gagasan kegiatan yang dirancang untuk mengatasi isu prioritas belum optimalnya pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) di ruang bersalin puskesmas Jaken mencakup: (1) pendataan jumlah pasien bersalin yang di-IMD, (2) pembuatan poster dan presentasi untuk sosialisasi, (3) pembuatan video edukasi, dan (4) pelaksanaan sosialisasi ke bidan. Kegiatan dievaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program IMD di
Materi ini berisi tentang persiapan pendataan PIS-PK, hal-hal apa yang harus disiapkan, dari mulai sosialisasi di internal puskesmas, pengaturan tugas, pembiayaan, sampai persiapan pendataan
Dokumen tersebut membahas peran Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota berperan melalui penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada 2024.
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1abdul aziz
Dokumen tersebut merangkum tentang Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (P3BM) yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan masalah kemiskinan. P3BM telah menghasilkan tiga buku panduan dan alat analisis untuk membantu perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program yang lebih berfokus pada penanggulangan ke
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas, memberikan kapasitas kepada pemerintah daerah, serta menerbitkan hasil penilaian kinerja sebagai masukan perbaikan.
Pedoman ini memberikan panduan pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana bagi tenaga kesehatan. Terdiri dari kebijakan pelayanan KB, jenis metode kontrasepsi, prosedur klinis dan manajemen pelayanan. Bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan mencapai target penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019.
LAKIP merupakan media pertanggungjawaban Deputi Bidang Investigasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaMuh Saleh
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif dan mendukung pencapaian target kesehatan nasional. Program ini melakukan pendekatan proaktif ke keluarga di wilayah kerja puskesmas untuk mengatasi masalah prioritas seperti stunting dan penyakit tidak menular.
Dokumen tersebut berisi ringkasan program kesehatan UKM Esensial dan UKM Pengembangan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Boro untuk mencapai visi pembangunan kesehatan di Kecamatan Selorejo. Terdapat beberapa program prioritas seperti kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan, sanitasi lingkungan, serta pengembangan posyandu dan desa siaga. Namun capaian target masih di bawah target yang ditetapkan, antara lain karena
Dokumen ini membahas program Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) di Puskesmas Munjuljaya pada tahun 2015. Perkesmas bertujuan meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Sayangnya, cakupan program Perkesmas hanya mencapai 63,4% dari target karena kurangnya sarana, kerjasama lintas sektor, dan pelaksana yang rangkap tugas. Upaya meningkatkan cakupan program melip
level Indeks Pembangunan Manusia merupakan out come kegiatan yang telah dilaksanakan, analisa sederhana pembangunan IPM melalui Rumah Cerdas, Rumah Gizi dan Rumah Informasi Tenaga Kerja
Modul ini membahas tentang monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kebidanan komunitas dengan PWS-KIA, meliputi pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil kegiatan. Evaluasi merupakan tahap akhir untuk melengkapi proses pelayanan dan memonitor kealpaan, dengan melihat laporan kegiatan bulanan dan menganalisis grafik hasil untuk mengetahui desa yang membutuhkan perhatian."
Modul ini membahas tentang pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil dalam kegiatan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA). Pendataan data merupakan tahap awal dan penting dalam proses monitoring PWS-KIA, yang mencakup jenis data, sumber data, dan pencatatan data."
Gagasan kegiatan yang dirancang untuk mengatasi isu prioritas belum optimalnya pelaksanaan inisiasi menyusu dini (IMD) di ruang bersalin puskesmas Jaken mencakup: (1) pendataan jumlah pasien bersalin yang di-IMD, (2) pembuatan poster dan presentasi untuk sosialisasi, (3) pembuatan video edukasi, dan (4) pelaksanaan sosialisasi ke bidan. Kegiatan dievaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan program IMD di
Materi ini berisi tentang persiapan pendataan PIS-PK, hal-hal apa yang harus disiapkan, dari mulai sosialisasi di internal puskesmas, pengaturan tugas, pembiayaan, sampai persiapan pendataan
Dokumen tersebut membahas peran Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi untuk percepatan penurunan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota berperan melalui penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan koordinasi lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi untuk mencapai target penurunan stunting sebesar 14% pada 2024.
3 paparan-p3bm-dep-kemiskinan -20101223212448__1-1abdul aziz
Dokumen tersebut merangkum tentang Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (P3BM) yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan masalah kemiskinan. P3BM telah menghasilkan tiga buku panduan dan alat analisis untuk membantu perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program yang lebih berfokus pada penanggulangan ke
Kebijakan Kemendagri dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi - BangdaTV Desa
Kementerian Dalam Negeri mendukung upaya penurunan stunting melalui pelaksanaan delapan aksi konvergensi. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi di tingkat kabupaten/kota untuk meningkatkan akuntabilitas, memberikan kapasitas kepada pemerintah daerah, serta menerbitkan hasil penilaian kinerja sebagai masukan perbaikan.
Pedoman ini memberikan panduan pelayanan kontrasepsi dan keluarga berencana bagi tenaga kesehatan. Terdiri dari kebijakan pelayanan KB, jenis metode kontrasepsi, prosedur klinis dan manajemen pelayanan. Bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan mencapai target penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
2. PIS-PK
Program PIS-PK atau yang lebih
dikenal dengan Program
Keluarga Sehat adalah salah satu
program puskesmas yang
menggunakan pendekatan
keluarga untuk meningkatkan
jangkauan sasaran. Program ini
juga bertujuan untuk
mendekatkan/meningkatkan
akses pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya dengan
langsung mendatangi keluarga
3. ROAD MAP PELAKSANAAN PIS-PK
PERSIAPAN
KUNJUNGAN
KELUARGA
ANALISIS HASIL
DAN
PENYUSUNAN
RENCANA
INTERVENSI
PELAKSANAAN
INTERVENSI
LANJUT
PEMANTAUAN
CAPAIAN PIS-PK