Dokumen tersebut membahas tentang koperasi, prinsip-prinsipnya, jenis-jenisnya, struktur organisasi dan pengurusannya, serta dasar-dasar pendirian dan pengoperasiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. KARTIKA SYUKLA NASUKHA

3. Sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun
2012 pasal 1 : Koperasi adalah badan hukum
yang didirikan oleh orang perseorangan atau
badan hukum koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha, yang memenuhi
aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang
ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan
nilai dan prinsip koperasi.

4. Prinsip koperasi menurut UU no. 25 tahun 1992 :
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai
dengan jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal Kemandirian
5. Pendidikan perkoperasian dan Kerjasama antar
koperasi

5. Kekeluargaan
Gotong Royong

6. 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan
kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar
kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan
koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama
berdasarkan atas azas kekeluargaan dandemokrasi
ekonomi.

7.  Landasan idiil : Pancasila.
 Landasan struktural : UUD 1945.
 Landasan operasional :
- UU No. 25Tahun 1992
-Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART)
 Landasan mental : kesadaran pribadi dan
kesetiakawanan

8.  Koperasi Primer
Koperasi yang dibentuk oleh sekumpulan
individu
 Koperasi Sekunder
Koperasi yang dibentuk oleh sekumpulan
koperasi primer

9. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi Konsumen
Koperasi Produsen
 Koperasi Pemasaran Jasa

10. MODAL
KOPERASI
MODAL
PINJAMAN
SIMPANAN POKOK
MODAL
SENDIRI
SIMPANANWAJIB
DANA CADANGAN
HIBAH
KOPERASI LAIN
BANK
LEMBAGA KEUANGAN LAIN

11.  Simpanan yang dibayarkan oleh anggota
ketika pertama kali masuk menjadi anggota
koperasi
 Simpanan ini dibayar hanya sekali dan bisa
diambil bila keluar dari keanggotaan koperasi

12. SIMPANAN WAJIB
• Simpanan yang dibayarkan oleh anggota
secara berkala selama menjadi anggota
koperasi
• Simpanan ini dibayar terus-menerus dan bisa
diambil bila keluar dari keanggotaan koperasi

13.  Bagian dari SHU koperasi yang tidak
dibagikan kepada anggota
 Dana cadangan digunakan untuk memupuk
modal sendiri dan untuk menutup kerugian
koperasi.

14. HIBAH
• Bantuan dari berbagai pihak yang tidak harus
dikembalikan
• Hibah merupakan pemberianCuma-Cuma
untuk membantu koperasi

15. RAPAT ANGGOTA
PENGURUS PENGAWAS

16.  Rapat Anggota
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam koperasi yang dihadiri oleh anggota koperasi yang
pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar
 Pengurus
Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan
pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat
Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa
 Pengawas
Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
Persyarat dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota
Pengawa ditetapkan dalam Anggaran Dasar

17.  Koperasi primer didirikan oleh sekurang –
kurangnya 20 orang
 Koperasi sekunder didirikan oleh sekurang –
kurangnya 3 orang
 Pendirian kedua jenis koperasi tersebut
dilakukan dengan akta pendirian yang
memuatAnggaran Dasar

18.  Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu
kekeluargaan, menolong diri sendiri,
bertanggung jawab, demokrasi, persamaan,
berkeadilan dan kemandirian.
 Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu
kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan
kepedulian terhadap orang lain.

19. Menurut Pasal 45 Ayat (1) UU No.25Tahun 1992:
SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang
diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan
biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk
pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
Rumus penghitungan SHU S

20.  Keputusan Rapat Anggota
 Keputusan Pemerintah, apabila :
1. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan
tidak memenuhi ketentuan Undang-undang
tentang Perkoperasian
2. kegiatannya bertentangan dengan ketertiban
umum dan atau kesusilaan
3. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi
diharapkan