SlideShare a Scribd company logo
KONSEKUENSI MORAL
KEBIJAKAN & PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bahan -7 Etika Administrasi
Administrasi Negara, FISIP,
Universitas Sebelas Maret
Pertimbangan Moral dalam
Kebijakan Publik
 Mengapa perlu membicarakan moral dalam
kebijakan publik ?
 Konsep welfare state (otto van bismarck,
1850) adalah a form of government in which
the states assumes responsibility for minimum
standards of living for every persons.
 Sejak RI diproklamirkan 17 Agustus 1945,
sebagai negara kebangsaan & negara
kesejahteraan, wujud negara kesejahteraan itu
belum tampak.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
WELFARE STATE & PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
 PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
BELUM MAMPU MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SECARA LUAS.
 INDIKATOR UTAMANYA ADALAH MASIH
TINGGINYA KETIMPANGAN & KEMISKINAN.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 PEMBANGUNAN EKONOMI JELAS SANGAT
MEMPENGARUHI TINGKAT KEMAKMURAN
SUATU NEGARA.
 NAMUN PEMBANGUNAN EKONOMI TIDAK
BISA DISERAHKAN SEPENUHNYA PADA
MEKANISME PASAR.
 MESKI DI NEGARA MAJU MENUNJUKKAN
BAHWA MEKANISME PASAR MAMPU
MENGHASILKAN PERTUMBUHAN EKONOMI,
TAPI GAGAL UNTUK MENCIPTAKAN
PEMERATAAN PENDAPATAN &
PEMBERANTASAN MASALAH SOSIAL
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 “ The welfare state is an attempt to
break away from the stigma of the
Poor Law. It was not designed for the
poor, it was supposed to offer social
protection for everyone, to prevent
people from becoming poor “
 (Paul Spicker, 2002:6)
4 MODEL WELFARE STATE
 1. MODEL UNIVERSAL
 2. MODEL INSTITUSIONAL
 3. MODEL RESIDUAL
 4. MODEL MINIMAL
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
MODEL UNIVERSAL :
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 DIANUT NEGARA NEGARA SKANDINAVIA
(SWEDIA, NORWEGIA, DENMARK,
FINLANDIA)
 PEMERINTAH MENYEDIAKAN JAMINAN
SOSIAL PADA SEMUA WARGA NEGARA
SECARA MELEMBAGA & MERATA.
 ANGGARAN NEGARA UNTUK PROGRAM
SOSIAL MENCAPAI > 60 % DARI TOTAL
BELANJA NEGARA.
MODEL INSTITUSIONAL
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 DIANUT OLEH JERMAN & AUSTRIA
 JAMINAN SOSIAL MELEMBAGA & LUAS,
NAMUN KONTRIBUSI TERHADAP
BERBAGAI SKIM JAMINAN SOSIAL
BERASAL DARI 3 FIHAK (PAYROLL
CONTRIBUTION), YAITU PEMERINTAH;
DUNIA USAHA; PEKERJA/BURUH.
MODEL RESIDUAL
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 DIANUT OLEH AS, UK, AUSTRALIA, NEW
ZEALAND
 JAMINAN SOSIAL DARI PEMERINTAH
LEBIH DIUTAMAKAN PADA KELOMPOK
LEMAH, SEPERTI ORANG MISKIN, CACAT,
& PENGANGGUR
 PEMERINTAH MENYERAHKAN SEBAGIAN
PERANNYA PADA ORGANISASI SOSIAL &
LSM MELALUI SUBSIDI BAGI PELAYANAN
SOSIAL
MODEL MINIMAL
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 DIANUT OLEH NEGARA LATIN (PERANCIS,
SPANYOL, YUNANI, PORTUGIS, ITALI,
CHILE, BRAZIL) & ASIA (KOREA SELATAN,
FILIPINA, SRILANKA)
 ANGGARAN NEGARA UNTUK PROGRAM
SOSIAL SANGAT KECIL, DIBAWAH 10 %
DARI TOTAL PENGELUARAN NEGARA
 JAMINAN SOSIAL DARI PEMERINTAH
DIBERIKAN SECARA SPORADIS,
TEMPORER, & MINIMAL.
WELFARE STATE VERSI
INDONESIA
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI INDONESIA SESUNGGUHNYA
MENGACU PADA KONSEP NEGARA
KESEJAHTERAAN.
 SILA KE-5 PANCASILA MENEKANKAN
PRINSIP KEADILAN SOSIAL & SECARA
EKSPLISIT KONSTITUSI UUD 1945 PASAL
27 & PASAL 34, MENGAMANATKAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DLM
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KULTUR AGRARIS
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
PARTISIPASI MASYARAKAT DLM
KEBIJAKAN PUBLIK
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 PARTISIPASI MASYARAKAT TERKAIT
PRINSIP PENGEMBANGAN MEKANISME
KEBIJAKAN PARTISIPATIF.
 PROSES KEBIJAKAN PARTISIPATIF TIDAK
BERGULIR MANAKALA MEKANISME BARU
YG DIRUMUSKAN TIDAK DIYAKINI
MASYARAKAT AKAN BISA DITERAPKAN.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
 JIKA MASYARAKAT APATIS THD MEKANISME
YG ADA MAKA DOMINASI PEJABAT DLM
PROSES KEBIJAKAN TETAP BERLANGSUNG,
& AGENDA PENGEMBANGAN PARTISIPASI
AKAN KANDAS.
 PENGEMBANGAN PARTISIPASI HARUS
MENJANGKAU ASPEK SUPPLY (PELUANG
BERPARTISIPASI)& DEMAND (GERAKAN
SOSIAL POLITIK UNTUK MEMPENGARUHI
KEPUTUSAN KEBIJAKAN)
 THE END …
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id

More Related Content

Similar to Konsekuensi Moral dan Kebijakan Partisipasi Publik

SISTEM EKONOMI PANCASILA untuk kelas 10 smk
SISTEM EKONOMI PANCASILA untuk kelas 10 smkSISTEM EKONOMI PANCASILA untuk kelas 10 smk
SISTEM EKONOMI PANCASILA untuk kelas 10 smkv1d4r62
 
Be & gg, basrizal, prof hapzi ali, etika bisnis mnc group, univ. mercu bu...
Be & gg, basrizal, prof hapzi ali, etika bisnis mnc group, univ. mercu bu...Be & gg, basrizal, prof hapzi ali, etika bisnis mnc group, univ. mercu bu...
Be & gg, basrizal, prof hapzi ali, etika bisnis mnc group, univ. mercu bu...basrizal82
 
Amalan terbaik dalam pembangunan sosial
Amalan terbaik dalam pembangunan sosialAmalan terbaik dalam pembangunan sosial
Amalan terbaik dalam pembangunan sosialaizuddin99
 
Keterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKnKeterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKnTeuku Ichsan
 
Pelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalPelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalMadspy Active
 
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020DRMurlinahMPd
 
Pelapisan sosial dan kesamaan derajat
Pelapisan sosial dan kesamaan derajatPelapisan sosial dan kesamaan derajat
Pelapisan sosial dan kesamaan derajatSuryoAfandi
 
kesan ekonomi terhadap tamadun
kesan ekonomi terhadap tamadunkesan ekonomi terhadap tamadun
kesan ekonomi terhadap tamadunNorma Din
 
Present titas siap
Present titas siapPresent titas siap
Present titas siapNorma Din
 
KEL 3 Theory of Choice in Islam.pdf
KEL 3 Theory of Choice in Islam.pdfKEL 3 Theory of Choice in Islam.pdf
KEL 3 Theory of Choice in Islam.pdfdayang63
 
Islam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyatIslam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyatpropadeus
 
04 good governance - pusdiklat gol-ii
04 good governance - pusdiklat gol-ii04 good governance - pusdiklat gol-ii
04 good governance - pusdiklat gol-iiErni Yusnita
 

Similar to Konsekuensi Moral dan Kebijakan Partisipasi Publik (20)

SISTEM EKONOMI PANCASILA untuk kelas 10 smk
SISTEM EKONOMI PANCASILA untuk kelas 10 smkSISTEM EKONOMI PANCASILA untuk kelas 10 smk
SISTEM EKONOMI PANCASILA untuk kelas 10 smk
 
Be & gg, basrizal, prof hapzi ali, etika bisnis mnc group, univ. mercu bu...
Be & gg, basrizal, prof hapzi ali, etika bisnis mnc group, univ. mercu bu...Be & gg, basrizal, prof hapzi ali, etika bisnis mnc group, univ. mercu bu...
Be & gg, basrizal, prof hapzi ali, etika bisnis mnc group, univ. mercu bu...
 
Amalan terbaik dalam pembangunan sosial
Amalan terbaik dalam pembangunan sosialAmalan terbaik dalam pembangunan sosial
Amalan terbaik dalam pembangunan sosial
 
Kinesic Theory
Kinesic TheoryKinesic Theory
Kinesic Theory
 
Keterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKnKeterbukaan dan Keadilan PKn
Keterbukaan dan Keadilan PKn
 
Pelan integriti nasional
Pelan integriti nasionalPelan integriti nasional
Pelan integriti nasional
 
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
Anti Korupsi LATSAR Takalar Maret 2020
 
Pelapisan sosial dan kesamaan derajat
Pelapisan sosial dan kesamaan derajatPelapisan sosial dan kesamaan derajat
Pelapisan sosial dan kesamaan derajat
 
ETIKA PUBLIK.ppt
ETIKA PUBLIK.pptETIKA PUBLIK.ppt
ETIKA PUBLIK.ppt
 
kesan ekonomi terhadap tamadun
kesan ekonomi terhadap tamadunkesan ekonomi terhadap tamadun
kesan ekonomi terhadap tamadun
 
Present titas siap
Present titas siapPresent titas siap
Present titas siap
 
Membangun kepemerintahan yang baik
Membangun kepemerintahan yang baikMembangun kepemerintahan yang baik
Membangun kepemerintahan yang baik
 
LANDASAN TEORI CSR
LANDASAN TEORI CSRLANDASAN TEORI CSR
LANDASAN TEORI CSR
 
sistem ekonomi indonesia
sistem ekonomi indonesiasistem ekonomi indonesia
sistem ekonomi indonesia
 
SUPER DOKTER.pptx
SUPER DOKTER.pptxSUPER DOKTER.pptx
SUPER DOKTER.pptx
 
Manusia & keadilan
Manusia & keadilanManusia & keadilan
Manusia & keadilan
 
kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi
kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomikebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi
kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi
 
KEL 3 Theory of Choice in Islam.pdf
KEL 3 Theory of Choice in Islam.pdfKEL 3 Theory of Choice in Islam.pdf
KEL 3 Theory of Choice in Islam.pdf
 
Islam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyatIslam dan kedaulatan rakyat
Islam dan kedaulatan rakyat
 
04 good governance - pusdiklat gol-ii
04 good governance - pusdiklat gol-ii04 good governance - pusdiklat gol-ii
04 good governance - pusdiklat gol-ii
 

Recently uploaded

UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014FatihazmiSyihab
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxIpinTriono
 
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdfLAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdfSarjuri Sleman
 
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024Sarjuri Sleman
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptxHasmiSabirin1
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...yennylampouw
 
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiPanduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiixanzzz
 

Recently uploaded (7)

UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua UU 6 Tahun 2014
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdfLAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
LAPORAN TRIWULAN I _JAN_MRT_PMI SLEMAN 2024 halamn 1-3.pdf
 
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta  Tahun 2024
Rencana Kerja PMI DI Yogyakarta Tahun 2024
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasiPanduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
Panduan Aplikasi ASIK pengelola program imunisasi
 

Konsekuensi Moral dan Kebijakan Partisipasi Publik

  • 1. KONSEKUENSI MORAL KEBIJAKAN & PARTISIPASI MASYARAKAT Bahan -7 Etika Administrasi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Sebelas Maret
  • 2. Pertimbangan Moral dalam Kebijakan Publik  Mengapa perlu membicarakan moral dalam kebijakan publik ?  Konsep welfare state (otto van bismarck, 1850) adalah a form of government in which the states assumes responsibility for minimum standards of living for every persons.  Sejak RI diproklamirkan 17 Agustus 1945, sebagai negara kebangsaan & negara kesejahteraan, wujud negara kesejahteraan itu belum tampak. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
  • 3. WELFARE STATE & PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL BELUM MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SECARA LUAS.  INDIKATOR UTAMANYA ADALAH MASIH TINGGINYA KETIMPANGAN & KEMISKINAN. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
  • 4.  PEMBANGUNAN EKONOMI JELAS SANGAT MEMPENGARUHI TINGKAT KEMAKMURAN SUATU NEGARA.  NAMUN PEMBANGUNAN EKONOMI TIDAK BISA DISERAHKAN SEPENUHNYA PADA MEKANISME PASAR.  MESKI DI NEGARA MAJU MENUNJUKKAN BAHWA MEKANISME PASAR MAMPU MENGHASILKAN PERTUMBUHAN EKONOMI, TAPI GAGAL UNTUK MENCIPTAKAN PEMERATAAN PENDAPATAN & PEMBERANTASAN MASALAH SOSIAL http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
  • 5. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id  “ The welfare state is an attempt to break away from the stigma of the Poor Law. It was not designed for the poor, it was supposed to offer social protection for everyone, to prevent people from becoming poor “  (Paul Spicker, 2002:6)
  • 6. 4 MODEL WELFARE STATE  1. MODEL UNIVERSAL  2. MODEL INSTITUSIONAL  3. MODEL RESIDUAL  4. MODEL MINIMAL http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
  • 7. MODEL UNIVERSAL : http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id  DIANUT NEGARA NEGARA SKANDINAVIA (SWEDIA, NORWEGIA, DENMARK, FINLANDIA)  PEMERINTAH MENYEDIAKAN JAMINAN SOSIAL PADA SEMUA WARGA NEGARA SECARA MELEMBAGA & MERATA.  ANGGARAN NEGARA UNTUK PROGRAM SOSIAL MENCAPAI > 60 % DARI TOTAL BELANJA NEGARA.
  • 8. MODEL INSTITUSIONAL http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id  DIANUT OLEH JERMAN & AUSTRIA  JAMINAN SOSIAL MELEMBAGA & LUAS, NAMUN KONTRIBUSI TERHADAP BERBAGAI SKIM JAMINAN SOSIAL BERASAL DARI 3 FIHAK (PAYROLL CONTRIBUTION), YAITU PEMERINTAH; DUNIA USAHA; PEKERJA/BURUH.
  • 9. MODEL RESIDUAL http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id  DIANUT OLEH AS, UK, AUSTRALIA, NEW ZEALAND  JAMINAN SOSIAL DARI PEMERINTAH LEBIH DIUTAMAKAN PADA KELOMPOK LEMAH, SEPERTI ORANG MISKIN, CACAT, & PENGANGGUR  PEMERINTAH MENYERAHKAN SEBAGIAN PERANNYA PADA ORGANISASI SOSIAL & LSM MELALUI SUBSIDI BAGI PELAYANAN SOSIAL
  • 10. MODEL MINIMAL http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id  DIANUT OLEH NEGARA LATIN (PERANCIS, SPANYOL, YUNANI, PORTUGIS, ITALI, CHILE, BRAZIL) & ASIA (KOREA SELATAN, FILIPINA, SRILANKA)  ANGGARAN NEGARA UNTUK PROGRAM SOSIAL SANGAT KECIL, DIBAWAH 10 % DARI TOTAL PENGELUARAN NEGARA  JAMINAN SOSIAL DARI PEMERINTAH DIBERIKAN SECARA SPORADIS, TEMPORER, & MINIMAL.
  • 11. WELFARE STATE VERSI INDONESIA http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id  PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA SESUNGGUHNYA MENGACU PADA KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN.  SILA KE-5 PANCASILA MENEKANKAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL & SECARA EKSPLISIT KONSTITUSI UUD 1945 PASAL 27 & PASAL 34, MENGAMANATKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DLM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
  • 12. PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KULTUR AGRARIS http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
  • 13. PARTISIPASI MASYARAKAT DLM KEBIJAKAN PUBLIK http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id  PARTISIPASI MASYARAKAT TERKAIT PRINSIP PENGEMBANGAN MEKANISME KEBIJAKAN PARTISIPATIF.  PROSES KEBIJAKAN PARTISIPATIF TIDAK BERGULIR MANAKALA MEKANISME BARU YG DIRUMUSKAN TIDAK DIYAKINI MASYARAKAT AKAN BISA DITERAPKAN.
  • 14. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id  JIKA MASYARAKAT APATIS THD MEKANISME YG ADA MAKA DOMINASI PEJABAT DLM PROSES KEBIJAKAN TETAP BERLANGSUNG, & AGENDA PENGEMBANGAN PARTISIPASI AKAN KANDAS.  PENGEMBANGAN PARTISIPASI HARUS MENJANGKAU ASPEK SUPPLY (PELUANG BERPARTISIPASI)& DEMAND (GERAKAN SOSIAL POLITIK UNTUK MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KEBIJAKAN)
  • 15.  THE END … http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id