Konsekuensi Moral dan Kebijakan Partisipasi Publik
1. KONSEKUENSI MORAL
KEBIJAKAN & PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bahan -7 Etika Administrasi
Administrasi Negara, FISIP,
Universitas Sebelas Maret
2. Pertimbangan Moral dalam
Kebijakan Publik
Mengapa perlu membicarakan moral dalam
kebijakan publik ?
Konsep welfare state (otto van bismarck,
1850) adalah a form of government in which
the states assumes responsibility for minimum
standards of living for every persons.
Sejak RI diproklamirkan 17 Agustus 1945,
sebagai negara kebangsaan & negara
kesejahteraan, wujud negara kesejahteraan itu
belum tampak.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
3. WELFARE STATE & PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
BELUM MAMPU MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SECARA LUAS.
INDIKATOR UTAMANYA ADALAH MASIH
TINGGINYA KETIMPANGAN & KEMISKINAN.
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
4. PEMBANGUNAN EKONOMI JELAS SANGAT
MEMPENGARUHI TINGKAT KEMAKMURAN
SUATU NEGARA.
NAMUN PEMBANGUNAN EKONOMI TIDAK
BISA DISERAHKAN SEPENUHNYA PADA
MEKANISME PASAR.
MESKI DI NEGARA MAJU MENUNJUKKAN
BAHWA MEKANISME PASAR MAMPU
MENGHASILKAN PERTUMBUHAN EKONOMI,
TAPI GAGAL UNTUK MENCIPTAKAN
PEMERATAAN PENDAPATAN &
PEMBERANTASAN MASALAH SOSIAL
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
5. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
“ The welfare state is an attempt to
break away from the stigma of the
Poor Law. It was not designed for the
poor, it was supposed to offer social
protection for everyone, to prevent
people from becoming poor “
(Paul Spicker, 2002:6)
6. 4 MODEL WELFARE STATE
1. MODEL UNIVERSAL
2. MODEL INSTITUSIONAL
3. MODEL RESIDUAL
4. MODEL MINIMAL
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
7. MODEL UNIVERSAL :
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
DIANUT NEGARA NEGARA SKANDINAVIA
(SWEDIA, NORWEGIA, DENMARK,
FINLANDIA)
PEMERINTAH MENYEDIAKAN JAMINAN
SOSIAL PADA SEMUA WARGA NEGARA
SECARA MELEMBAGA & MERATA.
ANGGARAN NEGARA UNTUK PROGRAM
SOSIAL MENCAPAI > 60 % DARI TOTAL
BELANJA NEGARA.
9. MODEL RESIDUAL
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
DIANUT OLEH AS, UK, AUSTRALIA, NEW
ZEALAND
JAMINAN SOSIAL DARI PEMERINTAH
LEBIH DIUTAMAKAN PADA KELOMPOK
LEMAH, SEPERTI ORANG MISKIN, CACAT,
& PENGANGGUR
PEMERINTAH MENYERAHKAN SEBAGIAN
PERANNYA PADA ORGANISASI SOSIAL &
LSM MELALUI SUBSIDI BAGI PELAYANAN
SOSIAL
10. MODEL MINIMAL
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
DIANUT OLEH NEGARA LATIN (PERANCIS,
SPANYOL, YUNANI, PORTUGIS, ITALI,
CHILE, BRAZIL) & ASIA (KOREA SELATAN,
FILIPINA, SRILANKA)
ANGGARAN NEGARA UNTUK PROGRAM
SOSIAL SANGAT KECIL, DIBAWAH 10 %
DARI TOTAL PENGELUARAN NEGARA
JAMINAN SOSIAL DARI PEMERINTAH
DIBERIKAN SECARA SPORADIS,
TEMPORER, & MINIMAL.
11. WELFARE STATE VERSI
INDONESIA
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI INDONESIA SESUNGGUHNYA
MENGACU PADA KONSEP NEGARA
KESEJAHTERAAN.
SILA KE-5 PANCASILA MENEKANKAN
PRINSIP KEADILAN SOSIAL & SECARA
EKSPLISIT KONSTITUSI UUD 1945 PASAL
27 & PASAL 34, MENGAMANATKAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DLM
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
13. PARTISIPASI MASYARAKAT DLM
KEBIJAKAN PUBLIK
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
PARTISIPASI MASYARAKAT TERKAIT
PRINSIP PENGEMBANGAN MEKANISME
KEBIJAKAN PARTISIPATIF.
PROSES KEBIJAKAN PARTISIPATIF TIDAK
BERGULIR MANAKALA MEKANISME BARU
YG DIRUMUSKAN TIDAK DIYAKINI
MASYARAKAT AKAN BISA DITERAPKAN.
14. http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id
JIKA MASYARAKAT APATIS THD MEKANISME
YG ADA MAKA DOMINASI PEJABAT DLM
PROSES KEBIJAKAN TETAP BERLANGSUNG,
& AGENDA PENGEMBANGAN PARTISIPASI
AKAN KANDAS.
PENGEMBANGAN PARTISIPASI HARUS
MENJANGKAU ASPEK SUPPLY (PELUANG
BERPARTISIPASI)& DEMAND (GERAKAN
SOSIAL POLITIK UNTUK MEMPENGARUHI
KEPUTUSAN KEBIJAKAN)
15. THE END …
http://herwanparwiyanto.staff.uns.ac.id