Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Warga Peduli HIV-AIDS di desa tersebut untuk mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS melalui sosialisasi, penyuluhan, dan mendorong tes kesehatan. Warga Peduli HIV-AIDS bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bertugas memberikan penyuluhan kesehatan serta mencegah stigma terhadap pengidap HIV-AIDS.
Contoh perkades daftar penerima BLT DDSuwondo Chan
Peraturan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19. BLT diberikan kepada keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan serta yang rentan sakit menahun berdasarkan pendataan relawan desa dan DTKS Kemensos."
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Dan Transmigrasi RIJalinKrakatau
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 terkait penambahan definisi Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan perubahan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa selama masa pandemi.
Keputusan Kepala Desa Balingasal menetapkan daftar penerima program subsidi kesehatan Buy One Get One tahun 2017 yang bersumber dari anggaran desa berdasarkan pertimbangan menurunkan angka kemiskinan dan memenuhi program asuransi kesehatan universal.
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan...TV Desa
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 (salinan)
disampaikan pada Prioritas Dana Desa 2021 untuk Pencapaian SDGs Desa | Konferensi Pers 21 September 2020
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, termasuk menambahkan ketentuan tentang bantuan langsung tunai desa untuk keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 serta mekanisme pemberiannya."
Contoh perkades daftar penerima BLT DDSuwondo Chan
Peraturan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19. BLT diberikan kepada keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan serta yang rentan sakit menahun berdasarkan pendataan relawan desa dan DTKS Kemensos."
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Dan Transmigrasi RIJalinKrakatau
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 terkait penambahan definisi Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan perubahan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa selama masa pandemi.
Keputusan Kepala Desa Balingasal menetapkan daftar penerima program subsidi kesehatan Buy One Get One tahun 2017 yang bersumber dari anggaran desa berdasarkan pertimbangan menurunkan angka kemiskinan dan memenuhi program asuransi kesehatan universal.
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan...TV Desa
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 (salinan)
disampaikan pada Prioritas Dana Desa 2021 untuk Pencapaian SDGs Desa | Konferensi Pers 21 September 2020
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, termasuk menambahkan ketentuan tentang bantuan langsung tunai desa untuk keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 serta mekanisme pemberiannya."
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022 yang mencakup program-program pembangunan dan kegiatan lainnya di Desa Wonoyoso untuk tahun berjalan. Rencana ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa Wonoyoso tahun 2022 yang mengatur penyesuaian program dan anggaran berdasarkan kondisi terkini serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPrabariniKartika
Peraturan Bupati Bogor ini mengatur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bogor dalam rangka penanganan Covid-19. Tujuannya adalah membatasi kegiatan dan pergerakan orang serta barang untuk menekan penyebaran virus, meningkatkan antisipasi, memperkuat penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekonomi. Ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan pembatasan sosial, hak dan
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021Pemdes Wonoyoso
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Wonoyoso tahun 2021.
2. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi pada pendapatan dan belanja desa serta surplus anggaran.
3. Laporan tersebut disetujui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.
Keputusan Kepala Desa Banjarsari membentuk Relawan Desa Aman COVID-19 untuk melakukan edukasi masyarakat, mendata kelompok rentan, mengidentifikasi fasilitas isolasi, melakukan disinfektasi, menyediakan alat kesehatan, memantau pergerakan masyarakat, mendirikan pos jaga gerbang, dan menangani korban COVID-19 bekerja sama dengan rumah sakit rujukan.
Keputusan Gubernur Jawa Barat memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku dari 9 Februari hingga 22 Februari 2021 dan akan dievaluasi secara harian serta dapat diperpanjang jika kasus Covid-19 belum terkendali.
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19CIkumparan
Peraturan Wali Kota Bogor ini mengatur tentang pengenaan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Peraturan ini menjelaskan definisi istilah, ruang lingkup, dan sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan seperti physical distancing dan penggunaan masker.
Rencana Kerja Pemerintah Desa Seling Tahun 2020 mencakup program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang akan dilaksanakan tahun depan berdasarkan prioritas dan anggaran yang tersedia.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT ( KPM )Pemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menetapkan daftar keluarga penerima manfaat bantuan sosial peningkatan ketahanan masyarakat terdampak kenaikan harga BBM tahun 2022. Bantuan sebesar Rp200.000 akan diberikan kepada 25 keluarga di Desa Wonoyoso.
Peraturan Desa Clapar Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan yang mendasari penetapan peraturan desa ini serta menetapkan ketentuan umum mengenai definisi istilah yang digunakan dalam peraturan desa.
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
More Related Content
Similar to KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN WARGA PEDULI HIV-AIDS (WPA)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022 yang mencakup program-program pembangunan dan kegiatan lainnya di Desa Wonoyoso untuk tahun berjalan. Rencana ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa Wonoyoso tahun 2022 yang mengatur penyesuaian program dan anggaran berdasarkan kondisi terkini serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPrabariniKartika
Peraturan Bupati Bogor ini mengatur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bogor dalam rangka penanganan Covid-19. Tujuannya adalah membatasi kegiatan dan pergerakan orang serta barang untuk menekan penyebaran virus, meningkatkan antisipasi, memperkuat penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekonomi. Ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan pembatasan sosial, hak dan
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021Pemdes Wonoyoso
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Wonoyoso tahun 2021.
2. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi pada pendapatan dan belanja desa serta surplus anggaran.
3. Laporan tersebut disetujui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.
Keputusan Kepala Desa Banjarsari membentuk Relawan Desa Aman COVID-19 untuk melakukan edukasi masyarakat, mendata kelompok rentan, mengidentifikasi fasilitas isolasi, melakukan disinfektasi, menyediakan alat kesehatan, memantau pergerakan masyarakat, mendirikan pos jaga gerbang, dan menangani korban COVID-19 bekerja sama dengan rumah sakit rujukan.
Keputusan Gubernur Jawa Barat memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku dari 9 Februari hingga 22 Februari 2021 dan akan dievaluasi secara harian serta dapat diperpanjang jika kasus Covid-19 belum terkendali.
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19CIkumparan
Peraturan Wali Kota Bogor ini mengatur tentang pengenaan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Peraturan ini menjelaskan definisi istilah, ruang lingkup, dan sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan seperti physical distancing dan penggunaan masker.
Rencana Kerja Pemerintah Desa Seling Tahun 2020 mencakup program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang akan dilaksanakan tahun depan berdasarkan prioritas dan anggaran yang tersedia.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT ( KPM )Pemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menetapkan daftar keluarga penerima manfaat bantuan sosial peningkatan ketahanan masyarakat terdampak kenaikan harga BBM tahun 2022. Bantuan sebesar Rp200.000 akan diberikan kepada 25 keluarga di Desa Wonoyoso.
Peraturan Desa Clapar Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan yang mendasari penetapan peraturan desa ini serta menetapkan ketentuan umum mengenai definisi istilah yang digunakan dalam peraturan desa.
Kampung Keluarga Berkualitas merupakan salah satu wadah yang sangat strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara utuh di lini
lapangan dalam rangka menyelaraskan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan Desa
Website SITEKTONIK memberikan informasi mengenai sistem manajemen tanda tangan elektronik pemerintah Kabupaten Kebumen. Website ini memuat fitur-fitur seperti statistik penggunaan tanda tangan elektronik, mencari data pengguna, dan verifikasi dokumen elektronik yang ditandatangani secara digital.
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN TAHUN 2024Pemdes Wonoyoso
[Ringkasan]
Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa Wonoyoso tahun 2023 membahas prioritas program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan untuk tahun 2024-2025. Acara ini dihadiri oleh perwakilan desa, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait. Hasilnya adalah kesepakatan program prioritas dan penganggaran untuk tahun berikutnya.
Evaluasi Perkembangan Desa tahun 2021 menunjukkan bahwa Desa Wonoyoso telah melaksanakan musyawarah desa dengan baik dan membahas berbagai hal terkait perencanaan pembangunan, peraturan desa, kerjasama dengan pihak luar, serta pembentukan BUMDes. Desa juga telah mengelola administrasi dengan baik dan memiliki pendapatan yang berasal dari berbagai sumber. [/ringkasan]"
Dokumen ini berisi data pokok desa WONOYOSO di Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah 128 ha dengan jumlah penduduk 3.086 jiwa yang mayoritas bekerja sebagai petani. Sarana dan prasarana yang tersedia antara lain dua sekolah dasar, empat masjid, dan jalan desa sepanjang 4,351 km.
Dokumen ini berisi data deskriptif tentang Desa Wonoyoso, Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah 128 ha dengan jumlah penduduk 3.086 jiwa yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Fasilitas utama di desa ini antara lain kantor desa, sekolah dasar, dan beberapa sarana ibadah.
Petunjuk ini mengatur pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 untuk mengevaluasi kinerja terbaik desa dan kelurahan sebagai contoh untuk percepatan pembangunan dan peningkatan motivasi inovasi pemerintahan desa. Lomba ini diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Evaluasi Perkembangan Desa tahun 2021 menyoroti beberapa bidang pemerintahan Desa Wonoyoso seperti administrasi desa, keuangan desa, akuntabilitas, dan inovasi. Desa ini memiliki 3.086 jiwa penduduk dan telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat serta melestarikan adat dan budaya setempat.
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (IPPD) TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Pemerintah Desa Wonoyoso melaporkan program dan pelaksanaan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran 2022. Laporan tersebut mencakup program di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya. Laporan ini disusun sesuai peraturan untuk memperjelas informasi dan transparansi
Rangkuman Buku “KORUPSI Melacak Arti, Menyimak Implikasi” Oleh : B. HERRY PR...
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN WARGA PEDULI HIV-AIDS (WPA)
1. PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUWARASAN
DESA WONOYOSO
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO NOMOR :
141/11 /KEP/IX/2020
TENTANG PEMBENTUKAN
WARGA PEDULI HIV-AIDS
DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN
KEBUMEN
KEPALA DESA WONOYOSO,
Menimbang : a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggunangan
Human Immunadoficency Virus-Acquired Immuno Deficiency Syndrom,
dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV- AIDS,setiap desa
membentuk Warga Peduli HIV-AIDS;
b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Warga Peduli HIV-AIDS Desa WONOYOSO Kecamatan KUWARASAN
Kabupaten Kebumen.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
528, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006
tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik
3. Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar
Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan HIV dan AIDS (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 654);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengarus Utamaan
Gender ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 138);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen
tahun 2018 Nomor 67);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penanggulangan Human
Immunodefinicency Virus- Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor
2,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 104);
22. Peraturan Desa WONOYOSO Nomor 3 Tahun 2019, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran
Desa WONOYOSO Tahun 2019 Nomor 3 );
23. Peraturan Desa WONOYOSO Nomor 6 Tahun 2019, tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
(Lembaran Desa WONOYOSO Tahun 2019 Nomor 6 ).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Membentuk Warga Peduli HIV-AIDS Desa WONOYOSO
Kecamatan KUWARASAN Kabupaten Kebumen dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
4. KEDUA : Warga Peduli HIV-AIDS sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan penyuluhan kepada warga untuk berperilaku sehat dan
meningkatkan ketahanan keluarga;
2. Berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penaggulangan HIV-
AIDS dengan cara aktif dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan
penanggulangan HIV-AIDS;
3. Mendorong setiap warga yang beresiko terhadap penularan HIV
untuk memeriksa kesehatannya ke klinik VCT;dan
4. Mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap pengidap
penyakit HIV-AIDS dan keluarganya.
KETIGA : Warga Peduli HIV-AIDS sebagaimana tercantum dalam DIKTUM KESATU
dalam melaksankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa
selanjutnya Kepada
Bupati cq Camat.
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wonoyoso
pada tanggal 10 September 2020
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :
a.Bupati Kebumen selaku Ketua Komisi Penanggulangan HIV-AIDS
Kabupaten Kebumen;
b.Kepala Dispermades&P3A Kabupaten Kebumen,
c.Camat KUWARASAN;
d.Yang Bersangkutan.
5. LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOYOSO
TENTANG : PEMBENTUKAN WARGA PEDULI
HIV-AIDS (WPA)
NOMOR : 141 / / KEP / 2020
TANGGAL : 10 September 2020
SUSUNAN KEANGGOTAAN WARGA PEDULI HIV-AIDS (WPA) DESA
WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN KET
1 IMAM MASKURI KEPALA DESA PEMBINA
2 SUPARMI
KADER
POSYANDU
KETUA
3 ERNI FITRIASIH
PERANGKAT
DESA
SEKRETARIS
4 SURTINAH
KADER
POSYANDU
BENDAHARA
5 HADI SUMARNO
TOKOH
MASYARAKAT
ANGGOTA
6 ELI SUSANTO
PERANGKAT
DESA
ANGGOTA
7 MENIK HIDAYATI
KADER
POSYANDU
ANGGOTA
8 RATIH RATNASARI BIDAN DESA ANGGOTA
9 MU’MINAH
KADER
POSYANDU
ANGGOTA