Keputusan Kepala Desa Banjarsari membentuk Relawan Desa Aman COVID-19 untuk melakukan edukasi masyarakat, mendata kelompok rentan, mengidentifikasi fasilitas isolasi, melakukan disinfektasi, menyediakan alat kesehatan, memantau pergerakan masyarakat, mendirikan pos jaga gerbang, dan menangani korban COVID-19 bekerja sama dengan rumah sakit rujukan.
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPrabariniKartika
Peraturan Bupati Bogor ini mengatur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bogor dalam rangka penanganan Covid-19. Tujuannya adalah membatasi kegiatan dan pergerakan orang serta barang untuk menekan penyebaran virus, meningkatkan antisipasi, memperkuat penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekonomi. Ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan pembatasan sosial, hak dan
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, termasuk menambahkan ketentuan tentang bantuan langsung tunai desa untuk keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 serta mekanisme pemberiannya."
Peraturan ini mengubah aturan sebelumnya tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Bandung untuk merelaksasi beberapa aktivitas usaha guna mempertahankan perekonomian masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroCIkumparan
Peraturan Wali Kota Bogor ini mengatur tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor. PSBMK diberlakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan membatasi aktivitas dan pergerakan masyarakat di tingkat RW/RT atau wilayah yang lebih kecil. Kriteria penetapan PSBMK adalah adanya kenaikan kasus, transmisi lokal, kasus belum stabil, serta
Peraturan Bupati Bogor tentang PSBB Kabupaten BogorPrabariniKartika
Peraturan Bupati Bogor ini mengatur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Bogor dalam rangka penanganan Covid-19. Tujuannya adalah membatasi kegiatan dan pergerakan orang serta barang untuk menekan penyebaran virus, meningkatkan antisipasi, memperkuat penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekonomi. Ruang lingkupnya meliputi pelaksanaan pembatasan sosial, hak dan
Permen desapdtt no 7 thn 2020 ttg perubahan kedua atas permendesapdtt n0 11 t...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, termasuk menambahkan ketentuan tentang bantuan langsung tunai desa untuk keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 serta mekanisme pemberiannya."
Peraturan ini mengubah aturan sebelumnya tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Bandung untuk merelaksasi beberapa aktivitas usaha guna mempertahankan perekonomian masyarakat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroCIkumparan
Peraturan Wali Kota Bogor ini mengatur tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor. PSBMK diberlakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan membatasi aktivitas dan pergerakan masyarakat di tingkat RW/RT atau wilayah yang lebih kecil. Kriteria penetapan PSBMK adalah adanya kenaikan kasus, transmisi lokal, kasus belum stabil, serta
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresikjune tumimomor
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur untuk mempercepat penanganan COVID-19 karena kasus dan penyebarannya yang cepat di wilayah tersebut. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi terpanjang COVID-19 dan dapat diperpanjang jika masih ada bukti penyebaran, serta pemerintah daerah wajib melaks
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru, Riau untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pembatasan ini sesuai peraturan dan mensosialisasikan pola hidup sehat. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi virus dan dapat diperpanjang jika masih ada bukti penyebaran.
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19CIkumparan
Peraturan Wali Kota Bogor ini mengatur tentang pengenaan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Peraturan ini menjelaskan definisi istilah, ruang lingkup, dan sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan seperti physical distancing dan penggunaan masker.
Keputusan Gubernur Jawa Barat memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku dari 9 Februari hingga 22 Februari 2021 dan akan dievaluasi secara harian serta dapat diperpanjang jika kasus Covid-19 belum terkendali.
Keputusan Menkes RI Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2OJalinKrakatau
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di 5 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Pembatasan ini berlaku selama masa inkubasi virus dan dapat diperpanjang jika masih ada bukti penyebaran. Pemerintah daerah wajib menerapkannya dan mensosialisasikan pola hidup sehat kepada masyarakat.
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
Laporan ini memberikan ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekuncen tahun 2020, dengan total pendapatan Rp 1,256 miliar dan belanja Rp 1,217 miliar sehingga menghasilkan sisa lebih Rp 39 juta.
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...CIkumparan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Wali Kota Depok memperpanjang pembatasan jam operasional toko, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha hingga pukul 19.00 untuk 7 hari ke depan.
2. Aktivitas warga dan kerumunan dibatasi hingga pukul 21.00.
3. Pasar tradisional boleh buka hingga pukul 15.00 dengan pembatasan pengunjung maksimal 50% kapasitas.
Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Seboro tahun 2019 berdasarkan peraturan dan undang-undang terkait pembangunan desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan daerah Kabupaten Kebumen. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seboro untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...TV Desa
Peraturan ini mengatur perubahan ketiga atas peraturan sebelumnya tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dengan menambahkan jangka waktu bantuan langsung tunai desa dan mengubah lampirannya yang berisi contoh-contoh prioritas penggunaan dana desa.
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
Peraturan Gubernur Jawa Barat menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mempersiapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mendukung perekonomian masyarakat.
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2018 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro untuk tahun 2019 sebesar Rp. 2,5 miliar untuk pendapatan dan Rp. 2,3 miliar untuk belanja dengan surplus sebesar Rp. 220 juta yang akan dibiayai melalui pembiayaan.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN WARGA PEDULI HIV-AIDS (WPA)Pemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Warga Peduli HIV-AIDS di desa tersebut untuk mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS melalui sosialisasi, penyuluhan, dan mendorong tes kesehatan. Warga Peduli HIV-AIDS bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bertugas memberikan penyuluhan kesehatan serta mencegah stigma terhadap pengidap HIV-AIDS.
Contoh perkades daftar penerima BLT DDSuwondo Chan
Peraturan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19. BLT diberikan kepada keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan serta yang rentan sakit menahun berdasarkan pendataan relawan desa dan DTKS Kemensos."
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa Wonoyoso tahun 2022 yang mengatur penyesuaian program dan anggaran berdasarkan kondisi terkini serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sk psbb kota surabaya, kab. sidoarjo dan kab. gresikjune tumimomor
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur untuk mempercepat penanganan COVID-19 karena kasus dan penyebarannya yang cepat di wilayah tersebut. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi terpanjang COVID-19 dan dapat diperpanjang jika masih ada bukti penyebaran, serta pemerintah daerah wajib melaks
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di Kota Pekanbaru, Riau untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Pemerintah daerah wajib melaksanakan pembatasan ini sesuai peraturan dan mensosialisasikan pola hidup sehat. Pembatasan berlaku selama masa inkubasi virus dan dapat diperpanjang jika masih ada bukti penyebaran.
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19CIkumparan
Peraturan Wali Kota Bogor ini mengatur tentang pengenaan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Peraturan ini menjelaskan definisi istilah, ruang lingkup, dan sanksi bagi pelanggaran protokol kesehatan seperti physical distancing dan penggunaan masker.
Keputusan Gubernur Jawa Barat memperpanjang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk menekan penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku dari 9 Februari hingga 22 Februari 2021 dan akan dievaluasi secara harian serta dapat diperpanjang jika kasus Covid-19 belum terkendali.
Keputusan Menkes RI Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2OJalinKrakatau
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pembatasan sosial berskala besar di 5 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Pembatasan ini berlaku selama masa inkubasi virus dan dapat diperpanjang jika masih ada bukti penyebaran. Pemerintah daerah wajib menerapkannya dan mensosialisasikan pola hidup sehat kepada masyarakat.
Rancangan Perdes Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa 2021AaEkoPrasetyo
Laporan ini memberikan ringkasan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Pekuncen tahun 2020, dengan total pendapatan Rp 1,256 miliar dan belanja Rp 1,217 miliar sehingga menghasilkan sisa lebih Rp 39 juta.
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...CIkumparan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Wali Kota Depok memperpanjang pembatasan jam operasional toko, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha hingga pukul 19.00 untuk 7 hari ke depan.
2. Aktivitas warga dan kerumunan dibatasi hingga pukul 21.00.
3. Pasar tradisional boleh buka hingga pukul 15.00 dengan pembatasan pengunjung maksimal 50% kapasitas.
Peraturan ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Seboro tahun 2019 berdasarkan peraturan dan undang-undang terkait pembangunan desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan daerah Kabupaten Kebumen. Rencana kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seboro untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.
Permen Desa PDTT nomor 14 tahun 2020 ttg Perubahan Ketiga atas Permendesapdtt...TV Desa
Peraturan ini mengatur perubahan ketiga atas peraturan sebelumnya tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, dengan menambahkan jangka waktu bantuan langsung tunai desa dan mengubah lampirannya yang berisi contoh-contoh prioritas penggunaan dana desa.
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
Peraturan Gubernur Jawa Barat menetapkan pedoman pembatasan sosial berskala besar secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan setiap kabupaten/kota di Jawa Barat dalam mempersiapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 serta mendukung perekonomian masyarakat.
Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2018 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seboro untuk tahun 2019 sebesar Rp. 2,5 miliar untuk pendapatan dan Rp. 2,3 miliar untuk belanja dengan surplus sebesar Rp. 220 juta yang akan dibiayai melalui pembiayaan.
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN WARGA PEDULI HIV-AIDS (WPA)Pemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Warga Peduli HIV-AIDS di desa tersebut untuk mencegah dan menanggulangi HIV-AIDS melalui sosialisasi, penyuluhan, dan mendorong tes kesehatan. Warga Peduli HIV-AIDS bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bertugas memberikan penyuluhan kesehatan serta mencegah stigma terhadap pengidap HIV-AIDS.
Contoh perkades daftar penerima BLT DDSuwondo Chan
Peraturan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akibat dampak pandemi Covid-19. BLT diberikan kepada keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan serta yang rentan sakit menahun berdasarkan pendataan relawan desa dan DTKS Kemensos."
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang perubahan rencana kerja pemerintah desa Wonoyoso tahun 2022 yang mengatur penyesuaian program dan anggaran berdasarkan kondisi terkini serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
Dokumen tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa Wonoyoso tahun 2022 yang mencakup program-program pembangunan dan kegiatan lainnya di Desa Wonoyoso untuk tahun berjalan. Rencana ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.
LAPORAN REALISASI APBDES DESA WONOYOSO TAHUN ANGGARAN 2021Pemdes Wonoyoso
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Wonoyoso tahun 2021.
2. Terdapat perbedaan antara anggaran dan realisasi pada pendapatan dan belanja desa serta surplus anggaran.
3. Laporan tersebut disetujui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wonoyoso.
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan...TV Desa
Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa 2021 (salinan)
disampaikan pada Prioritas Dana Desa 2021 untuk Pencapaian SDGs Desa | Konferensi Pers 21 September 2020
KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT ( KPM )Pemdes Wonoyoso
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso menetapkan daftar keluarga penerima manfaat bantuan sosial peningkatan ketahanan masyarakat terdampak kenaikan harga BBM tahun 2022. Bantuan sebesar Rp200.000 akan diberikan kepada 25 keluarga di Desa Wonoyoso.
Salinan permen desapdtt nomor 7 tahun 2021 ttg perioritas penggunaan dana des...Salim SAg
Rangkaian peraturan ini mengatur tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa akan mengacu pada kebijakan nasional penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi, serta mengutamakan program-program yang berbasis kewenangan desa.
Rencana Kerja Pemerintah Desa Seling Tahun 2020 mencakup program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang akan dilaksanakan tahun depan berdasarkan prioritas dan anggaran yang tersedia.
Peraturan Gubernur Jawa Barat ini mengatur pedoman pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan Covid-19 di wilayah Bodebek. Pedoman tersebut mencakup ketentuan umum, jenis dan tarif denda, tata cara pengenaan sanksi, serta ketentuan pelaksanaan dan peralihan.
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
Rangkuman dalam 3 kalimat:
Peraturan Desa ini menetapkan rancangan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Seboro tahun 2018 menjadi peraturan desa, dengan uraian pendapatan dan belanja desa serta lampiran laporan keuangan dan program. Peraturan ini ditetapkan setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan ini mengatur pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tangerang. PSBB dilakukan dengan membatasi aktivitas luar rumah dan pergerakan orang serta barang, dengan tujuan mencegah penyebaran Covid-19, meningkatkan antisipasi penyebaran, memperkuat penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekon
Peraturan Kepala Desa ini menetapkan bahwa tidak tersedianya cukup anggaran Dana Desa untuk pelaksanaan BLT Dana Desa selama 9 bulan pada tahun anggaran 2020. Hal ini didasarkan pada hasil pencermatan realisasi anggaran Dana Desa oleh pemerintah desa dan musyawarah desa. BLT Dana Desa tahun 2020 hanya dapat dilaksanakan selama 8 bulan karena tidak tersedianya anggaran untuk 1 bulan.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Sk ppkm
1. KEPALA DESÅ BANJÅRSARI
KECAMATAN NUSAWUGU KABUPATEN CILACÅP
KEPUTUSÅN KEPALA DESÅ BANJARSARI
NOMOR 16 TÅHUN2021
TENTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN DESA AMAN CORO馳VZRびS
DJSEASB 2019 (COVID-19) DI DESA BANJÅRSÅRI TÅHUN 202 1
KEPALA DESA BANJÅRSARI,
Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi
maayarakat serta terhambatnya pembangunan desa
akibat pandemi Coro朋上胸n館Disease 20」 9 (COVID- 19)
Perlu melakukan adaptasi kebiasaaan baru di Desa;
b. bahwa untuk nen血gkatkan kewaspadaan terhadap
resiko penularan Covid-19 sebagai upaya tanggap
darurat pandemi bencana nonalam di Desa Ba可arsari
yang telah te屯adi perlu membentuk Relawan Desa Aman
Cororla V宮r#S Disease 20王9 (Covid- 19) Di Desa Ba垂arsari;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa Ba車ars落ri∴∴ 「tentang
Pembentukan Relawan Desa Aman Coroれa招舶S Disease
20Z9 (Covid-19) Di Desa Banjarsari;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
3. Undang-Undang Nomor _36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara’ Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. Indonesia Nomor 5495) ;
5・ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Peme正ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
Sebagaimana telah beberapa kal王 diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor l l Tahun 2020 tentang
Cipta Ke車a (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 202O tentang
Penetapan Peraturan Peme正ntah Pengganti Undang-
Undang Nomor l Tahun 202O tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanga虹an Pandemi Coro榔 VIms Disease
2O19 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
me垂adi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 16) ;
7・ Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447) ;
8・ Peraturan Peme正ntah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4828) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2O14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang看Undang Nomor 6
Tahun 20 14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor l l Tahun 2O19
tentang Perubahan Kedua Atas Peratura調Pemerintah
Nomor 43 Tahun 20 14 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 632 1);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dah Anggaran
3. Pendapatan Dan Bela垂a Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2O14 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belar互a Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
討omor 5694) ;
11.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12・Keputusan Presiden Nomor H Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Ma野arakat Coroれa
Ⅵ棚s DiseαSe 2019 (COVID南19);
13.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Co7.O競a
嘱甑S Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional ;
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tert血ggal, Dan TransmlgraSi Republik Indonesia
No皿or 13 Tahun 2020 tentang P正oritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor lO35);
15.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 222/PMK.O7/2020 tentang Pengelolaan Dana
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
肘omor 1641);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ll
Tahun 20 13 te皿tang Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor ll,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor l Tahun
2012 tentang Pe調yelenggaraan Penanggulangan
Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2O12 Nomor l Tambah貧n Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 68);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun
2018 Tentang Pokok-POkok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2018 Nomor 8);
4. 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor l Tahun
2019 tentang Badan Permuayawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kal)uPaten Cilacap Tahun 2O19
Nomor l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 169);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahuh
2020 tentang Penanggulangan Penyakit Di Kabupaten
Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2O2O Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 179);
2 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kapubaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 7);
22・Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata
Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Be正ta Daerah
Tahun 2017 Nomor 85);
23.Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 20 18 Nomor 257);
24. Peraturan Desa Bapjarsa血Nomor 3鳩hun 2O 16 tentang
OI.ganisasi dan Tata Ke宣ja Pemerintahan Desa BaItiarsari
(Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 3 〉;
25. Peraturan Desa Ba垂arsa正Nomor 3 Tahun 2O19 tentang
Rencana Pembangunan Jangl温 Menegah Desa
BaI互arsari Tahun 2O20-2O25 (IJembaran Desa T粗u竺
2019討omor 3 );
26.Peraturan Desa Bapjarsah Nomor 13 Tahun 2020
tentang Kewenangr肌 Desa (Lembar!m Desa fahun
2020 Nomor 13 );
27. Peraturan Desa Ba垂arsari Nomor 7 Tthun 2020 tentang
Rencan Ke車a Pemerintah Desa Tt血un 202 1 (Lembaran
Desa Tthun 2020 Nomor 7 );
28、Peraturan Desa Banjarsari∴Nomor 15 Tahun 2O2O
tentang Anggaran Pendapatan dan Bela垂a Desa Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 15
腫
5. MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KES ATU
KEDUA
Membentuk pembentukan Relawan Desa Aman CoγO九の VIγLtS
Dis飽se 2019 (Covid-19) Di Desa Ba垂LrS壷dengan susl干n竺
personalia sebagimana tereantum daぬm LamPiran Keputusan ml.
Relawan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai
berikut :
1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat
dengan me垂elaskan perihal informasi terkait dengan
CoγOna V‡拙S Disease (COVID-19) baik gejala, Cara
Penularan , mauPun langkah-1angkah pence馨ahannnya;
2) mendata penduduk rentan sakit, SePerti orang tua,
balita, Serta Orang yang memiliki penyakit menahun,
Penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya., Serta
mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas
berbagai keb竜akan terkait jaring pengamanan sosial
dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah
maupun yang belum menerima;
3) mengidenti鯖kasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa
dijadikan sebagai ruang isolasi;
4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan
tempat cuci ta組gan dan/atau cairan pembersih tangan
(ねclnd sa癌腫e巧ditempat umum;
5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini,
Perlindungan, Serta PenCegahan penyebaran wabah
dan penularan Coro脚α雄rαS Disease (COVID- 19);
6) menyediakan informasi pen宜ng terkait dengan
Penanganan Covid置19 seperti nomor telepon rumah
Sakit rujukan, nOmOr telepon ambulan, dan lain-1ain;
7) melakukan deteksi dini penyebaran Corona VI朋S
Disease (COVID-19主 dengan memantau pergerakan
maey甜akat melalui :
a) pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
b) pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke
daerah lain;
C) pendataan warga desa yang baru datang dari
rantau, SePerti buruh migran dan warga yang
bekeIja di kota-kota besar; dan
d) emantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan
(ODP〉 dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) CoroJta
Ⅵ耽S Disease (COVTD- 19主
8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkurppul
dan/atau kerumunan banyak orang, SePerti pengaJlan,
6. KETI GA
Pemikahan, tOntOnan dan hiburan massa, dan hajatan
atau kegiatan serupa lainnya.
b. melakukan Penanganan terhadap warga desa korban
Cororla V±:ruS Disease (COVID- 1 9) melalui langkah-langkah
Sebagai berikut :
1) beke事a sama dengan ruma血 Sakit rujukan atari
PuSkesmas setempat;
2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
a) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari
daerah terdampak Coroれa沼拙S Disease (COVID- 19)
untuk mengisolasikan diri;
b) membantu menyiapkam logistik kepada warga yang
masuk ruang isolasi;
C) menghubungi petugas medis dan/atau Badan
Pe租anggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk
langkah untuk tindak laI可ut berikutnya terhadap
Warga yang maSuk ruang isolasi.
C. melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di
Desa untuk berdisiplin me垂alankan protokol kesehatan
yaitu: memakai masker, me車aga jarak, dan cuci tangan.
d. melakukan koordinasi melalui komunikasi yang intensif
dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Kabupaten.
e. senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan
Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau
Dinas Pemberdayaan Maayarakat Desa atau sebutan lain
Serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD主
f. meI事amin ketahanan pangan Desa dengan menata
Sirkulasi produk pangan Desa.
Relawan sebagaimana dimaksud Diktum KESÅTU
mempunyai agenda sebagal berikut :
a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru :
1) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar
rumah;
2) terdapat tempat cuci tangan pakalし sabun dan air
mengalir yang siap pakal di se缶ap tempat umum,
antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di
tempat ibadah, te皿Pat Pelayanan umum seperti balai
Desa, POSkesdes, dan la血-lain; dan
3) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang
u皿um dan di dalam ruangan.
b. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-Waktu
Siap d王gunakan ketika dibutuhkan.
C. memPertahankan posjaga Desa guna :
1) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
2) mendata dan memehksa kondisi kesehatan warga
7. yang keluar masuk Desa;
3) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dah
rantau; dan
4) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau
Warga Desa yang kurang sehat untuk karantina
mandiri.
KEEMPAT : Relawan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung]aWab kepada Kepala
Desa Baqjarsari;
KELIMA
KEENAM
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Belanja Desa Tahun Ånggaran 2O2 1 dan sumber
lain yang sah dan tidak mengikat.
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Ba垂arsari
8. LAMPI RAN
KE PUTU S AN KE PALA D ESA
B ANJARSARI
NOMOR 16 TAHUN 2O21
TE NTANG
PEMBENTUKAN RELAWAN DESA AMAN
CO欝ONA V照US DISEASE 20J9 (COVID輸
19) DI DESA BANJARSARI TAHUN 202 1.
SUSUNAN PERSONALIA RELAWAN DESA AMAN V照US DISEASE 20」 9
(COVID- 1 9) DESA BANJARSARI KECAMATAN BANJARSÅRI
KABUPATEN CILACAP
、押O、 ∴KET∴
∴NAMA:∴ ∴∴RERAWAN∴∴
1 SURATMAN KEPAしADESÅ KETUA
2 INDROSUNARNO KETUABPD WAKILKETUA
3 OKTRIMANGGIA SEKRETARISDESA SEKRETARIS
4 SUTARNO PERANGKATDESA SEKRETARIS
5 AIPTUAKHMÅDFAUJIN BABINKAMTIBMAS ANGGOTA
6 SERMASUGIYONO BABINSA ANGGOTA
7 SITIPURWASIH PENDAMPINGL.D ÅNGGOTA
8 RAHMATRIW PERANGKATDESA ANGGOTA
9 HARISUGIMAN PERANGKATDESA ANGGOTA
10 SAR重JAN PERANGKATDESA ANGGOTA
11 SUGENGPRASONGKO PERANGKATDESA ANGGOTA
12 KUSMIYATI PERANGKATDESÅ ANGGOTA
13 KASNO PERANGKATDESA ANGGOTA
1年 PUJOSISAWANTO PERANGKATDESA ANGGOTA
15 TARSONO PERANGKATDESÅ ANGGOTA
16 DWIRACHMAYANTI PERANGKATDESA ANGGOTA
17 SLAMET PERANGKATDESA ANGGOTA
18 SÅMSU PERÅNGKATDESA ÅNGGOTÅ
19 DWIWAHYONO PERANGKATDESA ANGGOTA
20 SUKÅ骨I PERANGKATDESA ANGGOTA
21 TEGUHPRAYITNO ÅNGGOTABPD/WÅKIL ÅNGGO甘A
22 MEYINMULYANTI ANGGOTABPD/SEKTRIS ANGGOTA
23 RUSTAM ANGGOTABPD ANGGOTA
2年 TOCHIDANALMA’SUM ANGGOTABPD ANGGOTA
25 TASIRALIAMIWIJOYO ANGGOTABPD ANGGOTA
26 DASIM工N ANGGOTABPD ÅNGGOTA
27 SUTARYO KETUALPMD ANGGOTA
28 DRAJATKUATNO ANGGOTALPMD ANGGOTA
29 SUTRIYANI,Amd,Keb. BIDANDESA ÅNGGOTA
30 PARYATUN KETUATP.PKK ÅNGGOTA
31 SUKARDI KETUAKPMD ANGGOTA
9. ∴JABATAN∴ ∴KET∴
∴NO∴ ∴JAu∋ATAN∴ RE王」AWA討
32 HARIYANTO KPMD ANGGOTA
33 HADIWÅRSONO KETUÅRWOl ÅNGGOTA
3年 SURAHÅDMIFTAHURR KETUARTOl/RWOl ANGGOTA
35 ROSADI KETUARTO2/RWOl ANGGOTA
36 MIRANSUDIATMO KE’rUARTO3/RWOl ANGGOTA
37 RIANTO KETUÅRTO4/RWOl ANGGOTA
38 ROSIDI KETUARTO5/RWOl Å肘GGOTA
39 SOEMÅRSONO KETUARWO2 ANGGOTA
年0 SIMAN KETUARTOl/RWO2 ANGGOTA
41 SUTARNO KETUARTO2/RWO2 ANGGOTA
年2 SUDIRÅN KETUARTO3/RWO2 ANGGOTA
43 SÅRNO KETUARTO4/RWO2 ANGGOTA
44 HADISUKARTO SUK工M工N KBTUARTO5/RWO2 ANGGOTA
年5 ABUWARDI KETUARTO6/RWO2 ÅNG嶺OTA
46 SAMINGUN KETUARWO3 ANGGOTA
47 SIDISAMSUDIN KETUARTOl/RWO3 ÅNGGOTA
48 SUMÅRYO KETUARTO2/RWO3 ANGGOTA
年9 SUWARNI KETUARTO3/RWO3 ANGGOTA
50 SUSIATUN KETUARTO4/RWO3 ANGGOTA
51 SARWADIÅRIF NURHIDÅYAT KETUARTO5/RWO3 ANGGOTA
52 REBIN KETUARWO4 ANGGOTA
53 ÅTMOSUWITOSARIKUN KETUÅRTOl/RWO4 ANGGOTA
54 SLAMETRIYADI KETUÅRTO2/賢WO4 ANGGOTA
55 WATNO KETUARTO3/RWO4 ANGGOTA
56 DARYANI KETUARTO4/RWO4 ANGGOTA
5了 PUJIWIENDÅRTO KETUARTO5/RWO4 ANGGOTA
58 PONIMINMÅ,RUF‘ SÅBANI KETUARTO5/RWO4 ANGGOTA
59 SUKARSO K巴TUARWO5 ÅNGGOTA
60 ALILANANTO KETUARTOl/RWO5 ANGGOTA
61 SAJ重MAN KETUARTO2/RWO5 ANGGOTA
62 TASIRIN KETUARTO3/RWO5 ANGGOTA
63 AHMADIHWANTO KETUARTO4/RWO5 ÅNGGOTA
64 MUHÅMMADMUKHTAR ALISUGITO KETUARWO6 ANGGOTA
65 WÅRTONO KETUARTOl/RWO6 ANGGOTA
66 LASA KETUARTO2/RWO6 ANGGOTA
67 SUKARSO KETUARTO3/RWO6 ・A軸GGOTA
68 SARNO KETUÅRTO4/RWO6 ANGGOTA
69 MUHYIDIN KETUARTO5/RWO6 ANGGOTA
70 TUKIM工N LINMASDESA ANGGOTA
71 TURIMAN LINMASDESA ANGGOTA
72 HADIPAWIRO LINMASDESA ANGGOTA
10. ∴l溝1’;
¥討Q ∴NAMA ∴JABATAN∴ ∴RE∴ ∴∴wAN∴
73 MADSUWÅRDISIRAN LINMASDESÅ ANGGOTA
7年 RASIMUN LINMASDESA ANGGO’富A
75 MÅRTAS配NJÅYA LINMASDESÅ ANGGOTA
76 SAIDIN LINMÅSDESA ANGGOTA
77 SIAVETAL]ÅSWARSITO LINMASDESA ANGGOTA
78 SUDIÅTMOSLAMET LINMASDESA ANGGOTÅ
79 ACHAMDSOLIHIN LINMASDESA ANGGOTA
80 SANSUNARSOSAMINGIN LINMASDESA ANGGOTA
81 SANSUMEDI HNMÅSDESA ANGGOTA
82 蝉JO LINMASDESA ANGGO甘A
83 MAIMUN LINMASDESA ANGGOTA
84 SÅT工的O LINMASDESA ANGGOTA
85 KARMIN LINMASDESA ANGGOTA
86 SUKIMAN LINMASDESA ANGGOTA