Keputusan Gubernur DKI Jakarta menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 untuk menekan kasus Covid-19 selama 10 hari pada 24 Desember 2021-2 Januari 2022. Pembatasan ini menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi wajib untuk sektor esensial dan non-esensial, serta melarang keramaian untuk mencegah penularan.
PERGUB DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020
Tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta
PERGUB DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020
Tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta
Keputusan Menkes RI Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2OJalinKrakatau
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2O tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Deisease 2019 (COVID-19).
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020JalinKrakatau
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...Muh Saleh
Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan
kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang
diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.pdf
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1430 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru
Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus
Disease 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. 2
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);
5.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
2008);
6.Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019.
Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam
Level 3 Corona Virus Disease 2019 selama 10 (sepuluh) hari terhitung
sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.
Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya
dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
KETIGA
: Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona
Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Gubernur ini.
KEEMPAT : Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3
Corona Virus Disease 2019, setiap orang yang melakukan aktivitas
pada masing-masing sektor/tempat harus sudah divaksinasi Covid-19
(minimal vaksinasi dosis pertama) kecuali bagi penduduk yang masih
dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 yang
dibuktikan dengan hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi
dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis
dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang
dari 12 (dua belas) tahun.
KELIMA Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status
telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi
yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi dan/ atau bukti vaksinasi
yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
3. NUR DAERAH KHUSUS
(4y3UKOTA JAKARTA,
S RASYID BASWEDAN
3
KEENAM : Pengelola/penanggung jawab perkantoran, pusat perbelanjaan, mall
dan pusat perdagangan melakukan skrining kepada semua
pengunjung dan pegawai dengan menggunakan aplikasi Jakarta Kini
(JAKI), sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi
PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh
lembaga yang berwenang.
KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2021
Tembusan:
1.Ketua Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7.Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8.Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10.Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
4. PERATURAN
GUBERNUR
NOMOR
3
TAHUN
2021
PEMBATASAN
— „
$2 .
›, , -c; -6
) up
.4
ci<
> •-
•7
-4- '
ci> ,.g 4c—'
,zi b,0 .-4-'
R., , y.., ca D-I ... .4 „, ,.
(-7) '4" •4
• ..
4
,A .... — .4_, ri N
"
d al (,) ,
--
0'
ca a)
,...
a.)
•.-1 A -- ---- '''
''
Qj • r„i ,_., t:L, c
bj
C14
o
'' .... ,4 ,,..,
4-
›,
o -o
.
ct cl,
4 ca (1)
3-, $21,
o ca r5,
4 E
1-r) ,-Y Q., cz)
0
C14 a.)
,..
f)
.--4 •-z:4 tr) f:14 CL)
Sektor
non
esensial
..9 o
czt b jo
at ..zi
(a ..ci
ca c
g ..cs
- •,,
9 z.)
..:' ,..,
cz
g c,g'
ca -e ,-, Ca .,,
:. •-) ,Z) py ...:-:. ai ."'
ai -8
o
, 4 -2 g K '81 •,i)' .. g Q; g
g '"
I ()
.0
.. 'cTi -
2 cizi 9
cu to bD
2
.0 ii, d cl) 12 ;•-, 1-1 ed 0.)
r-11
-CS (t ..::: t.,( ,
)
:.
i 4(I-2
0 - cl
0
..-•
't .c
OEi "8
0
g ---
cu a.)
cu F5
-c> >1 9, .F_D,-, Ll 2
0 cu u) o.) cu cu ca cu cu u
,: _4 ca -o s"-1, P., Q., 5:1,0 (i)
z)
cn cti ,r5 ci -ci
AKTIVITAS
o
JENIS
PEMBERLAKUAN
PEMBATA
SAN
KEGIATAN
MASYARAKAT
LEVEL
3
CORONA
VIRUS
DISEASE
2019
cn
<
<
Z
<
cn
<
o
Z z
l .
L4 L
4
0:) •••••
Z
<
C.«
)
Z <
<
E_, z £z•I
< C/)
° >-4
(i)
< c/)
¢w ca oww
z
10. PERATURAN
GUBERNUR
NOMOR
3
TAHUN
202
1
PEMBATASAN
o
.5
b'
1
.--c b.0,._ ••cS bf,) • k5 . ,-- bi)
•
+,-; .5 :7-
.
1._ ,
cx5 E as
b.0 cll ''—
,4 aS cn Cli Q5 --- - 4-'
:'-, Cl, '-'
›, • °
-)1 ii -c) -C)
— . c,
...., „ -
_,-„-,.4 b,,5 n Tii •,—, P.,
,.., c , "
•-d
:1_:_
:;, • +,
.-
(4 o r4 ,n -g ed czs as
in -ci ts
czs
4 as
•
(,, _,
<L>
.-4 (/) `— 0
4.-` C I .1.‘Il Q) • OES Cl.) . C4
g., cic g„
Q-,
p., ci) ,.., cl.) bp ,4 •—,,rj ,.O 0 ,... cu .---1 • 9
:1•4 Q ,--Y g., o a„ 2,
-) g„2.
.} < -o E—i .4
—i C1 cr5 •;r:
A
b40 •-• ,-ci . -4 b.0 - •C:f
" '" '
CI
'
$_, •-0 c,‘: g ..--1 . :)'"` '•-•
CA •-
4 (
1)
'-'
..,-.,g,
-,9 .,,_
,....,
'3
:-)
) . ci) . ,54 n:') ?n tuO,
c);•jz
i ?) @ (1) 2,
-) 4 •• lil9 ';-.
5 1-' C'i "1: "° al
bn czs ty) o ' (4
,ti 0
.. 1
:
-
J
' r,
2 V-4 g
o -.1i-
9
:"--) tvg CD
si,
CD (1) S:14 (Z5 • •-1 . !=ii • .--) 0 Q' d ••C
-4-., .----, $..1 )4 -4-) od • `.
'-'
2 cd — o -(Z •,--, ,-t • -
in
cis cu cu
.,•,
,
:
i
, co ,-- SZL,-- a, Sii,-0 'O E
121 ,sp •—• C•i (•''
.ZI
t'
izt
cn
•r.,
•—)
b,0
5-1
bD
cz5
5-1
k
AKTIVITAS
o
LID
11. Pekerja
telah
divaksinasi
"g
g
. (//
cn O
O ?
n+.
cztj "
(7)
2 ed
›
0..> (1) Q) ij • •-•
g bn
v g
• r-4
0
cz
' •—) • r-I
c,
D
cvS- O • ,,,
—
•
, cL) w.,
tl-
j r:
1-1 4
..C
1.
) '—'
(‘
PERATURAN
GUBERNUR
NOMOR
3
TAHUN
2021
TEMPA
T
PEMBATASAN
PENEG
A
KAN
PROKES
5.
meng
iku
ti
protokol
kesehatan
yang
dia
tur
oleh
Kementerian
Parivvisata
dan
Ekonomi
Kreat
if
dan
Kementerian
Kesehatan.
Pasal
15,
Pasal
16
dan
Pasal
17 (1
(1
"E c%
ozc
a,
C
,-- f)
4
"E cj
o5
a
Beroperasi
100%
(sera
tus
persen)
dengan
pengaturan
jam
operasional
dan
kapasitas,
dengan
penerapan
protokol
kesehatan
secara
le
bih
ketat.
D
iiz
inkan
beroperas
i
maksima
l
30
(
tiga
puluh)
orang
dengan
menerapkan
protokol
kesehatan
secara
le
bih
ke
tat.
..al> 4(7
d c'
..0 . . ' •-n .5
'
s
a ob L'
g •
-d ou g ,.., ,
-,7,
.,
a
c°
'' c
ci
)-1 w' (-) ... r&" .,— cI ,) -CD ,_ "CD S:‹ b•C) g '"
a.) m .-1
ou o
C‘:5
'Z1 • f:)..
V) 4c.'
v1 bA
ei z b1) 7
.'
)
"O cl) O
• - it> ecc u s-1..
g)1") K 2:5 ›, 11
E4 --2-9., _-,
4C.-d OEi d2
0/9 CVS CL) .'
i
ld
"
Cri : '—' Ci) "Q
.6-b
E
C‘: ri-i .,.., ...., $-4 a.) 0-> cizt 0.)
Li (.3
,--; ci
4
°-)
..
....-- ,(1-
.
),
4
c-'
t
co
4
-4-
,'
0
c ou
CD
0
...
(4
t:I., s-, •
c
;-, -,--,
(1) cu (1)
Tempat
konstruksi
untuk
infrastruktur
pu
blik
(
tempat
konstruksi
dan
lokasi
proye
k)
Tempat
konstruksi
non
infrastruktur
pu
blik
8
Kegiatan
Tempat
iba
dah
(Masj
id,
Mushola,
Gereja,
Per
iba
datan
Pura,
Vihara
dan
Klenteng
serta
tempat
lainnya
yang
difungsikan
sebagai
tempat
iba
dah)
9
Kegiatan
pada
Fas
i
litas
pelayanan
kesehatan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
AKTIVITAS
Kegiatan
Konstruksi
0
Z
12. • • r.
,,,,
ca _2, ,,., ,_, •,—,3 cd ,..
g ,
c.,
--)
-- ."8 4a' •(
-1
->.c
74
) -- .
-8 "
OE
I )
'
g •u
i
") •«, "ci
") 09) .,
›, 0 a., -ci ›,a, a -o in. •`_,
' -cs
,-; ci
PERATURAN
GU
BERNUR
NOMOR
3
TAHUN
202
1
PENEGAKAN
TEMPAT
PEMBATASAN
PROKES
,
1/4.6 c6 (,)- 2
1~i 14 er)
`h
5
ci ck os
a a a 9
— — _, 1-
". 2
c
n cn cn 9
ca cla ca ciz
Ditutup
sementara.
g. i
g ..
d --- .
-1 5 ',.9 5 .(
9
) ----
,)- 4c,-'
d f, .' --1
o Qi
) :)., -o o - •
J
a i - .
,
cz - c9 „ - . r
8
°5
5 ou -c
-,
c5 •-c)
„ + _,
a.) o
cd
,4
cY) t
d) W • v) c
li
rs
' 's
--, c
?,
d" § (1) 4 fat -- (1) •,_ ,..V1
4 OES .5
W 4 I) ;-' 1̀)
1
-'
1 .- '-'
,.., •Cji P")
,0 4 "d cic (u
b.n 4 ca ,-- cu -g bf) g., c•I ' t
(:"")
. +->
c
tj
,.. 1, -1(
7> -4-, (1.> . ,._, es .
4... fai
p.., s•-• • —, ,—, (ri
-cL-.
) 9Z5
•. •-•• • —, 4.-+ ,-(5
°) (I)
,g, _6
1.) 4 cjI, E (1) ti „ ,-, cts b)0 ". d
(1) 'E'
s
o - c> ,-, ._, "d ,- o 0 g .
-Ei . al b.,0 q.)
c, (., Q.,. ,,.
.--s ›., ,.0 ,__
; `0'.}• • )'-
'--- g es czs 'g
czs
%•°-- '
,
1
-1
j ''-', c' c' g 2 . - b'o .,
..d 4-, .v)
tr) +-, s- tto-- as ccs -- -1 cz
• - ,, ,..„
cu
4.-, tto•(-
1 CY g a g
Q., cn •-•• (1) --, 0 Q.) ,.- g 4 To cu b.° i ''' g :--' ---4 g
(
vi ° • -1 E E 4-' D'i (1) c. bl)
1) c4 cvS 4 C-, "L--) --
,c1
.,
) ..--,A,
71) ;_, 1̀., t;-," ,._ ctj
cu -I-. g
, <-4 • ,-4 , • ,-4 q.) +_, 5) V) • ••••4 , N ,.,k ,.,,
9 3
0 ,,, (i) ta, Q) c‘l 0 - — --, (i.) . -. ,
-o +.
1 '
ts a, bA +
ca
j d cl -° ca • -, cu c-, , -,--,
g cu ,._y 0..) ‹,.., cz A ,,i 5 si, 4,cs 5 '-'bJc, ,. - -6
) • - ''' ,;-- •• 4c-
,'
m .._ •g•:, •,--; .0 rz ,._ w as ,•s:) *(7) cd cu ,._ g (Ti a, •;_
-1
c
(Lc$
, E cu • --. i:1 -0 b.0 • -1
0 <j.) "d Ci g::;#-, (
9, 1 . ,i. E c,
`" (i)
0) ,, (1) 7.> -'
1 0) 0) ca cu ca 0) --, cv s-, r2 °-)
1 t gi •-
c5 -ci •,f:5
. ›, , , ) 4b, ... c
-
a +, -ci -d
•
d 4:
' •
as .is ci -ci ai ,...; bb
(
0'-)
.. ,..,
,76
a E
es
ai
---- (I)
E +,
cti "
crf
E 9
ca -
as
4-.
a.)
,«,
c.)
-
ec
-4c-
'
,
. cn
4
;j
%
a.)
E—
AKTIVITAS
ctj
ci
C't
,c) 4
3
g.
,
2 -'
4c7>
• e
$.:, 1-1
(1.) 3-1 a.) cu ci) ca
0
Z
0
'-'