SlideShare a Scribd company logo
GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1430 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru
Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus
Disease 2019;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);
5.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
2008);
6.Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);
Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019.
Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam
Level 3 Corona Virus Disease 2019 selama 10 (sepuluh) hari terhitung
sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.
Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan sanksinya
dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
KETIGA
	
: Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona
Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Gubernur ini.
KEEMPAT	: Selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3
Corona Virus Disease 2019, setiap orang yang melakukan aktivitas
pada masing-masing sektor/tempat harus sudah divaksinasi Covid-19
(minimal vaksinasi dosis pertama) kecuali bagi penduduk yang masih
dalam masa tenggang 3 (tiga) bulan pasca terkonfirmasi Covid-19 yang
dibuktikan dengan hasil laboratorium, penduduk yang kontraindikasi
dilakukan vaksinasi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan medis
dengan bukti surat keterangan dokter dan anak-anak usia kurang
dari 12 (dua belas) tahun.
KELIMA	Masyarakat yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status
telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), sertifikat vaksinasi
yang terdapat dalam aplikasi PeduliLindungi dan/ atau bukti vaksinasi
yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
NUR DAERAH KHUSUS
(4y3UKOTA JAKARTA,
S RASYID BASWEDAN
3
KEENAM	: Pengelola/penanggung jawab perkantoran, pusat perbelanjaan, mall
dan pusat perdagangan melakukan skrining kepada semua
pengunjung dan pegawai dengan menggunakan aplikasi Jakarta Kini
(JAKI), sertifikat vaksinasi yang terdapat dalam aplikasi
PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh
lembaga yang berwenang.
KETUJUH	: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2021
Tembusan:
1.Ketua Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5.Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7.Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8.Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10.Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
PERATURAN
GUBERNUR
NOMOR
3
TAHUN
2021
PEMBATASAN
— „
$2 .
›, , -c; -6
) up
.4
ci<
> •-
•7
-4- '
ci>	,.g 4c—'
,zi b,0 .-4-'
R., , y.., ca D-I ...	.4	„, ,.
(-7) '4" •4
• ..
	
4
,A	....	— .4_, ri N
"
d al (,) ,
--
0'
ca a)
,...
a.)
•.-1 A -- ---- '''
''
Qj • r„i ,_., t:L, c
bj
C14
o
'' .... ,4 ,,..,
4-
›,
o -o
.
ct cl,
4 ca (1)
3-, $21,
o ca r5,
4 E
1-r) ,-Y Q., cz)
0
C14 a.)
,..
f)
.--4 •-z:4 tr) f:14 CL)
Sektor
non
esensial
..9 o
czt b jo
at ..zi
(a ..ci
ca c
g ..cs
- •,,
9 z.)
..:' ,..,
cz
g c,g'
ca -e ,-, Ca .,,
:.	•-) ,Z) py ...:-:. ai	."'
ai -8
o
, 4 -2	g K '81 •,i)' ..	g Q;	g
g '"
I ()
.0
.. 'cTi -
2 cizi 9
cu to bD
2
.0 ii, d cl) 12 ;•-, 1-1 ed 0.)
r-11
-CS (t ..::: t.,( ,
)
:.
i 4(I-2
0 - cl
0
..-•
't .c
OEi "8
0
g ---
cu	 a.)
cu F5
-c> >1 9, .F_D,-, Ll 2
0 cu u) o.) cu cu ca cu cu u
,: _4 ca -o s"-1, P., Q., 5:1,0 (i)
z)
cn cti ,r5 ci -ci
AKTIVITAS
o
JENIS
PEMBERLAKUAN
PEMBATA
SAN
KEGIATAN
MASYARAKAT
LEVEL
3
CORONA
VIRUS
DISEASE
2019
cn
<
<
Z
<
cn
<
o
Z z
l .
L4 L
4
0:) •••••
Z
<
C.«
)
Z <
<
E_, z £z•I
< C/)
° >-4
(i)
< c/)
¢w ca oww
z
C1
KETERANGAN
PERATURAN
GUBERNUR
NOMOR
3
TAHUN
2021
PENEGAKAN
PROKES
PEMBATASAN
b.
10%
(sepuluh
persen)
untuk
pelayanan
aclministrasi
perkantoran
guna
mendukung
operasional;
c.
menggunakan
aplikasi
PeduliLindungi
untuk
pengaturan
masuk
dan
pulang;
dan
d.
makan
karyawan
tidak
bersamaan.
Mengikuti
ketentuan
teknis
yang
dikeluarkan
oleh
Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
dan
Reformasi
Birokrasi.
1.
Untuk
huruf
a
dapat
beroperasi
100°/0
(seratus
persen)
staf
tanpa
ada
pengecualian,
termasuk
dida
lamnya
Pos
Pelayanan
Terpadu
(Posyandu)
sebagai
bagian
dari
upaya
pelayanan
kesehatan
agar
beroperasi
100%
(seratus
persen)
tanpa
ada
pengecualian
dan
dengan
penerapan
protokol
kesehatan
secara
lebih
ketat.
2.
Untuk
huruf
b
dapat
beroperasi
100%
(seratus
persen)
staf
tanpa
ada
pengecualian.
3.
Untuk
huruf
c
sampai
dengan
huruf
1
dapat
beroperasi
100°/0
(seratus
persen)
maksimal
staf,
hanya
pada
fasilitas
produks
i/
konstruksi/pelayanan
kepada
masyarakat
dan
untuk
pelayanan
administrasi
perkantoran
guna
mendukung
operasional,
diberlakukan
maksimal
25%
(dua
puluh
lima
persen)
staf.
TEMPAT
Sektor
esensial
pada
sektor
pemerintahan
.5 .--
r° 0
-0
-1-_
, d v
JL
)
cv c..) 0 ,„,
,..
+,
.0 ,b
,:_; -0 .,
cn
	
,. 0 @	kl .a
o	ci.)	Q.,	,.,
,--
ci.)
cn d JS -ci
.-E-'
,
"	4(,
,5 ---	1 9
	
cn	z;$	csi
{1
n
)	g	 -
'
,1-.)'
as 64
TUi
tv)
,._ gp 5 -'5
,-,
•
(,) • - @ .,Y,
9	• —,4 2 '1
51
,
m +,	cti , , •., .,..,	c,	.
-o cd 0.) 'cd c
% L•0‹.)ci ;-
••5••
•- >> 4 5:., ,ID ,.., 41"ci
*4
( ' g,., .,.., ri ,.., d :._...• +., • - cz
d a• li "cS .4-' 0 1 P zi
4.)
'
,/,' --	ai	.°)	' 2
,..	d	0.)	0, a.) .5',.. cu
u) o sli ,_ 4-
.1 o.. O
bb
.--,
(5
cn
AKTIVITAS
,
:I-
,
swalayan
yang
menjuat
Kenutunan
	pengunjung
bUu/o
(lima
puluh
persen)
dan
sehari-hari
	
dengan
penerapan
protokol
kesehatan
secara
lebih
ketat,
khusus
pasar
induk
dapat
beroperasi
sesuai
jam
operasional.
2.
Untuk
supermarket
dan
hypermarket
waj
ib
menggunakan
aplikasi
PeduliLindungi.
b.
Apotek
dan
toko
obat
	
Dapat
buka
selama
24
(dua
puluh
empat)
jam
dan
dengan
penerapan
protokol
kesehatan
secara
lebih
ketat.
c.
Pasar
rakyat
yang
menjual
non
Dapat
beroperasi
dengan
kapasitas
maksimal
kebutuhan
sehari-har
i
	
50°/0
(lima
puluh
persen)
dan
jam
operasional
dibatasi
sampai
dengan
pukul
17.00
WIB
dengan
penerapan
protokol
kesehatan
secara
lebih
ketat.
d.
Pedagang
kaki
lima,
toko
kelontong,
Diizinkan
buka
dan
jam
operasional
sampai
agen
1
ou
tlet
vouc
her,
ba
rbershop
I
dengan
pukul
21.00
WIB
dengan
penerapan
pangkas
rambut,
laundry,
pedagang
protokol
kesehatan
lebih
ketat.
asongan,
bengkel
kecil,
cucian
kendaraan
dan
lain-lain
yang
sejen
is
a.
Warung
makan/warteg,
pedagang
kaki
Diizinkan
buka
dan
menerima
makan
u)
<
>
as
"ci
cci
g
v)
-9
u)
g
'")
—.
4-
ni
CL,
acl
o
PERATURAN
GUBERNUR
NOMOR
3
TAHUN
202
1
PEMBATASAN
. 0
cct cj.) b.0 SzL, 4-4 -r-1
,--4 —
4 cci bii
cu • - a) s-,
cn :s.... -zi 0
,2,
Cli .5 -91
ei
	
o
'
-'	 '
)	•
0..)	,
g.) o
4.-,
(1)
cu
.-- -8 -6
) bc, 2 l
ci
— -
I 11
g
›, •
- ,,z ,, ,zi
._ ,)
c''
- --
g
cu c, 04. -,e7-
xj
,-
cri .C. 0 c
cin) .c4zi g, 7),
_4 <L) 0 cu
cn
4 41.> --) 4-4
@ <_, N 75 Lizs • - -cs (..,
(1-> o-,
@ —, ,.x • ,-,5 4.,- ,._ d
• • 4', bn 3 o d cci
n
.> 4c-'
5 -I -0
.-- 5 -46 ,.., up .. c , :.
-
A
,..	ciz 0.)	;.., (,: cu --
•
t1 .. -o -o o., tzl, ,.
•--, s-1
CI 4 c4 4 (.3 "Ci ci.i
A
	
s-
-5
,,, cd ---- •Eb c -'
an
cz	c-8	.,..,
4
" 8
© 4(5,
cu '"
4 K "9
cn
,- ()
ed
	
—	,-d	-zi 0
,)
(1.)
..	.-8 ':
14 E	)	c2.
	c,
i
.. i-()
.. _.. ,
-0
.....
cn cL
! g
"__
.(71
) I t .>
• bl) ,zi m cu ciz
CTS
cn (7.3
a,
o
‘. • @ -2 'Es' A ^:: --- -7:1 g
Q)
cu
4 • • 4c-
f' bn C' 4 c
t7
41 4) '44-
'
;''' -- OES
,._. 5 4 '
i
ch
) s2! g -
4-> 1
9 '
.
5
•7
<>-‘,7.
9
(4 <u !.-,-', cu czt cu ---- .- --,
cl, • ''?i '
-ci cn > ,-- ,-- CL, --1 O c
ci
i)
cd cu
-0 d ,r5 -ci cli
AKTIVITAS
o
E-4
0-,
ril
E-4
PERATURAN
GUBERNUR
NOMOR
3
TAHUN
202
1
PEMBATASAN
o
.5
b'
1
.--c b.0,._ ••cS bf,) •	k5 .	,-- bi)
•
+,-;	.5	:7-
.
1._ ,
cx5 E as
b.0 cll ''—
,4 	aS cn Cli Q5	--- -	4-'
:'-, Cl, '-'
	›, •	°
-)1	ii -c)	-C)
— . c,
....,	„ -
_,-„-,.4 b,,5 n Tii •,—, P.,
,..,	c ,	"
•-d
:1_:_
:;,	•	+,
.-
(4 o r4 ,n -g	ed czs as
in -ci ts
czs
4 as
•
(,,	 _,
<L>
.-4	(/) `—	0
4.-`	C I	.1.‘Il Q) • OES Cl.) . C4
	
g., cic	g„
Q-,
p., ci) ,.., cl.) bp ,4 •—,,rj ,.O 0 ,...	cu .---1	• 9
:1•4 Q ,--Y g., o	a„ 2,
-) g„2.
.} < -o	E—i .4
—i	 C1	cr5	•;r:
A
b40 •-• ,-ci . -4 b.0 - •C:f
" '" '
CI
'
$_,	•-0 c,‘: g ..--1	.	:)'"` '•-•
CA •-
4 (
1)
'-'
	
..,-.,g,
-,9 .,,_
,....,
	
'3
:-)
)	. ci) . ,54 n:') ?n tuO,
c);•jz
i ?) @ (1)	2,
	
-)	4 ••	lil9	';-.
5 1-'	C'i "1:	"° al
bn czs ty) o ' (4
	
,ti 	0
	
.. 	1
:
-
J
' 	r,
	
2	V-4 g
o	 -.1i-
9
:"--)	tvg	CD
si,
CD (1) S:14 (Z5 • •-1 . !=ii • .--) 0 Q' d ••C
-4-., .----, $..1 )4	-4-) od • `.
'-'
	2	cd —	o	-(Z	•,--, ,-t • -
in
cis cu cu
.,•,
,
:
i
,	co ,-- SZL,-- a, Sii,-0	'O	E
121 ,sp •—•	C•i	(•''
	.ZI
t'
izt
cn
•r.,
•—)
b,0
5-1
bD
cz5
5-1
k
AKTIVITAS
o	
LID
Pekerja
telah
divaksinasi
"g
g
	 . (//
cn	O
O ?
n+.
cztj	"
(7)
2	ed
›
0..>	(1)	Q) ij • •-•
g bn
v g
• r-4
0
cz
' •—)	• r-I
c,
D
cvS- O	• ,,,
—
•
, cL)	w.,
tl-
j r:
1-1 4
..C
1.
)	'—'
(‘
PERATURAN
GUBERNUR
NOMOR
3
TAHUN
2021
TEMPA
T
	
PEMBATASAN
	
PENEG
A
KAN
PROKES
5.
meng
iku
ti
protokol
kesehatan
yang
dia
tur
oleh
Kementerian
Parivvisata
dan
Ekonomi
Kreat
if
dan
Kementerian
Kesehatan.
Pasal
15,
Pasal
16
dan
Pasal
17 (1
(1
"E c%
ozc
a,
C
,-- f)
4
"E cj
o5
a
Beroperasi
100%
(sera
tus
persen)
dengan
pengaturan
jam
operasional
dan
kapasitas,
dengan
penerapan
protokol
kesehatan
secara
le
bih
ketat.
D
iiz
inkan
beroperas
i
maksima
l
30
(
tiga
puluh)
orang
dengan
menerapkan
protokol
kesehatan
secara
le
bih
ke
tat.
..al> 4(7
d	c'
..0	. .	' 	•-n	.5
'
s
a ob	L'
	g •	
-d	ou	g	,..,	,
-,7,
.,
a
c°
'' 	c
ci
)-1 w' (-) ...	r&" .,— cI ,)	-CD	,_	"CD	S:‹ b•C) g '"
a.)	m .-1
ou 	o
C‘:5
'Z1 •	 f:)..
V)	4c.'
v1	bA
	
ei z	b1)	7
.'
)
"O	cl)	O
• -	it>	ecc	u	s-1..
g)1") K 2:5 	›, 	11
	
E4	--2-9., _-,
4C.-d	 OEi	d2
	0/9	 CVS	 CL)	.'
i
ld
"
	 Cri : '—' Ci) "Q
.6-b
E
C‘:	ri-i	.,..,	....,	$-4	a.)	0->	cizt	0.)
Li	 (.3
,--;	 ci
4
°-)
..
....--	,(1-
.
),
4
c-'
t
co
4
-4-
,'
	0
c	ou
CD
0
...
(4
t:I.,	s-,	•
c
;-,	-,--,
(1)	cu	(1)
Tempat
konstruksi
untuk
infrastruktur
pu
blik
(
tempat
konstruksi
dan
lokasi
proye
k)
Tempat
konstruksi
non
infrastruktur
pu
blik
8
	Kegiatan
	Tempat
iba
dah
(Masj
id,
Mushola,
Gereja,
Per
iba
datan
	Pura,
Vihara
dan
Klenteng
serta
tempat
lainnya
yang
difungsikan
sebagai
tempat
iba
dah)
9
	Kegiatan
pada
	Fas
i
litas
pelayanan
kesehatan
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
AKTIVITAS
Kegiatan
Konstruksi
0
Z
• • r.
,,,,
ca _2, ,,., ,_, •,—,3 cd ,..
g ,
c.,
--)
-- ."8 4a' •(
-1
->.c
74
) -- .
-8 "
OE
I )
'
g •u
i
") •«, "ci
") 09) .,
›, 0 a., -ci ›,a, a -o in. •`_,
' -cs
,-; ci
PERATURAN
GU
BERNUR
NOMOR
3
TAHUN
202
1
PENEGAKAN
TEMPAT
	
PEMBATASAN
PROKES
,
	
1/4.6 c6 (,)- 2
1~i 14 er)
`h
5
ci ck os
a a a 9
— — _, 1-
".	2
c
n cn cn 9
ca cla ca ciz
Ditutup
sementara.
g. i
g ..
d --- .
-1 5 ',.9 5 .(
9
) ----
,)- 4c,-'
d f, .' --1
o Qi
) :)., -o o - •
J
a i - .
,
cz - c9 „ - . r
8
°5
5 ou -c
-,
c5 •-c)
„ + _,
a.) o
cd
,4
cY) t
d) W • v) c
li
rs
' 's
--, c
?,
d" § (1) 4 fat -- (1) •,_ ,..V1
4 OES .5
W 4 I) ;-' 1̀)
1
-'
1 .- '-'
,.., •Cji P")
,0 4 "d cic (u
b.n 4 ca ,-- cu -g bf) g., c•I ' t
(:"")
. +->
c
tj
,.. 1, -1(
7> -4-, (1.> . ,._, es .
4... fai
p.., s•-• • —, ,—, (ri
-cL-.
)	9Z5
•. •-•• • —, 4.-+	,-(5
°)	 (I)
,g, _6
1.) 4 cjI, E (1) ti „ ,-, cts b)0 ". d
(1) 'E'
s
o - c> ,-, ._, "d ,- o 0 g .
-Ei . al b.,0 q.)
c, (., Q.,. ,,.
.--s ›., ,.0 ,__
; `0'.}• • )'-
'--- g es czs 'g
czs
%•°-- '
,
1
-1
j ''-', c' c' g 2 . - b'o .,
..d 4-, .v)
tr) +-, s- tto-- as ccs -- -1 cz
• - ,, ,..„
cu
4.-, tto•(-
1 CY g a g
Q., cn •-•• (1) --, 0 Q.) ,.- g 4 To cu b.° i ''' g :--' ---4 g
(
vi ° • -1 E E 4-' D'i (1) c. bl)
1) c4 cvS 4 C-, "L--) --
,c1
.,
) ..--,A,
71) ;_, 1̀., t;-," ,._ ctj
cu -I-. g
, 	<-4	• ,-4	 ,	• ,-4	q.)	+_,	5)	V) • ••••4 , N ,.,k ,.,,
9 3
0 ,,, (i) ta, Q) c‘l 0 - — --, (i.) . -. ,
-o +.
1 '
ts a, bA +
ca
j d cl -° ca • -, cu c-, , -,--,
g cu ,._y 0..) ‹,.., cz A ,,i 5 si, 4,cs 5 '-'bJc, ,. - -6
) • - ''' ,;-- •• 4c-
,'
m .._ •g•:, •,--; .0 rz ,._ w as ,•s:) *(7) cd cu ,._ g (Ti a, •;_
-1
c
(Lc$
, E cu • --. i:1 -0 b.0 • -1
0 <j.) "d Ci g::;#-, (
9, 1 . ,i. E c,
`" (i)
0) ,, (1) 7.> -'
1 0) 0) ca cu ca 0) --, cv s-, r2 °-)
1 t gi •-
c5 -ci •,f:5
. ›, , , ) 4b, ... c
-
a +, -ci -d
•
d 4:
' •
as .is ci -ci ai ,...; bb
(
0'-)
.. ,..,
,76
a E
es
ai
---- (I)
E +,
cti "
crf
E 9
ca -
as
4-.
a.)
,«,
c.)
-
ec
-4c-
'
,
. cn
4
;j
%
a.)
E—
AKTIVITAS
ctj
ci
C't
,c) 4
3
g.
,
2 -'
4c7>
• e
$.:,	1-1
(1.)	3-1	a.)	cu ci) ca
0
Z
0
'-'
KETERANGAN
Pengendara,
Pekerja
dan
Pengguna
Transportasi
Pu
blik
te
lah
divaksinasi
PERATURAN
GUBERNUR
NOMOR
3
TA
HUN
2021
PENEGAKAN
PROKES
Pasal
24
dan
Pasal
25
PEMBATASAN
Dapat
dia
dakan
dengan
maksimal
25%
(
dua
puluh
lima
persen)
dari
kapasitas
ruangan
dan
t
ida
k
mengadakan
makan
di
tempat
dengan
menerapkan
protokol
kesehatan
secara
le
bih
ketat.
Ditutup
sementara.
Maksimal
penumpang
50%
(lima
puluh
persen)
dari
kapasitas,
dengan
penerapan
protokol
kesehatan
secara
le
bih
ketat.
Penerapan
protokol
kesehatan
secara
le
bih
ketat.
TEMPA
T
Tempat
resepsi
pern
ika
han
Lokasi
seni,
budaya,
sarana
olahraga
dan
kegiatan
sosial
kemasyarakatan
yang
dapat
menimbu
lka
n
keramaian
dan
kerumunan.
Kendaraan
Umum,
Angkutan
Massal,
Taks
i
(
Konvensional
dan
Online
)
dan
Kendaraan
Sewa
/
Rental
Oje
k
(
Online
dan
Pangkalan
)
AKTIVITAS
c;
z

More Related Content

What's hot

Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBBPermenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
Aulia Risyda Fauzi
 
Kepgub no. 675_th_2021
Kepgub no. 675_th_2021Kepgub no. 675_th_2021
Kepgub no. 675_th_2021
CIkumparan
 
Keputusan Gubernur Jabar No. 443
Keputusan Gubernur Jabar No. 443Keputusan Gubernur Jabar No. 443
Keputusan Gubernur Jabar No. 443
CIkumparan
 
Pergub PSBB Jawa Timur
Pergub PSBB Jawa TimurPergub PSBB Jawa Timur
Pergub PSBB Jawa Timur
Aulia Risyda Fauzi
 
Perbup PSBB Kabupaten Tangerang
Perbup PSBB Kabupaten TangerangPerbup PSBB Kabupaten Tangerang
Perbup PSBB Kabupaten Tangerang
Agaton Kenshanahan
 
Perwal Bandung tentang PSBB
Perwal Bandung tentang PSBBPerwal Bandung tentang PSBB
Perwal Bandung tentang PSBB
Agaton Kenshanahan
 
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
CIkumparan
 
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB TangselPerwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Agaton Kenshanahan
 
Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021
CIkumparan
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Rafael Ryandika
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
CIkumparan
 
Salinan skb ptm
Salinan skb ptmSalinan skb ptm
Salinan skb ptm
BudiHerijanto2
 
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdf
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdfKm kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdf
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdf
Rivki Priatna
 

What's hot (13)

Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBBPermenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
Permenkes no.9 thn 2020 Pedoman PSBB
 
Kepgub no. 675_th_2021
Kepgub no. 675_th_2021Kepgub no. 675_th_2021
Kepgub no. 675_th_2021
 
Keputusan Gubernur Jabar No. 443
Keputusan Gubernur Jabar No. 443Keputusan Gubernur Jabar No. 443
Keputusan Gubernur Jabar No. 443
 
Pergub PSBB Jawa Timur
Pergub PSBB Jawa TimurPergub PSBB Jawa Timur
Pergub PSBB Jawa Timur
 
Perbup PSBB Kabupaten Tangerang
Perbup PSBB Kabupaten TangerangPerbup PSBB Kabupaten Tangerang
Perbup PSBB Kabupaten Tangerang
 
Perwal Bandung tentang PSBB
Perwal Bandung tentang PSBBPerwal Bandung tentang PSBB
Perwal Bandung tentang PSBB
 
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
 
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB TangselPerwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
 
Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021
 
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di PekanbaruMenkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
Menkes tetapkan PSBB di Pekanbaru
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
 
Salinan skb ptm
Salinan skb ptmSalinan skb ptm
Salinan skb ptm
 
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdf
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdfKm kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdf
Km kes 238 2020 juknis klaim penggantian biaya covid-19.pdf
 

Similar to Kepgub no. 1430_th_2021

SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
CIkumparan
 
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Legal Akses
 
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
Bastaman Kusumadewa
 
Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020
Iqbal Maulana
 
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroPerwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
CIkumparan
 
Instruksi Ketua GTTP Pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Covid19 di Kota Bekasi
Instruksi Ketua GTTP Pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Covid19 di Kota BekasiInstruksi Ketua GTTP Pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Covid19 di Kota Bekasi
Instruksi Ketua GTTP Pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Covid19 di Kota Bekasi
CIkumparan
 
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 DepokPerpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
CIkumparan
 
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
CIkumparan
 
Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4
CIkumparan
 
Keputusan Menkes RI Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2O
Keputusan Menkes RI Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2OKeputusan Menkes RI Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2O
Keputusan Menkes RI Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2O
JalinKrakatau
 
PSBB JABAR
PSBB JABARPSBB JABAR
PSBB JABAR
Aulia Risyda Fauzi
 
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
CIkumparan
 
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020 juknis psbb.pdf.pdf
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020   juknis psbb.pdf.pdfSk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020   juknis psbb.pdf.pdf
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020 juknis psbb.pdf.pdf
june tumimomor
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
JalinKrakatau
 
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
Bastaman Kusumadewa
 
Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020 Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020
Legal Akses
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
HendriTAsworo
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
Muh Saleh
 
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020 Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
shirizkiku
 
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptxBahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
LibertinezSMS
 

Similar to Kepgub no. 1430_th_2021 (20)

SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
 
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
Peraturan Gubernur (Pergub) No. 33 tahun 2020
 
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2020
 
Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020Pergub No. 33 Tahun 2020
Pergub No. 33 Tahun 2020
 
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial MikroPerwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
Perwali Bogor soal Pembatasan Sosial Mikro
 
Instruksi Ketua GTTP Pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Covid19 di Kota Bekasi
Instruksi Ketua GTTP Pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Covid19 di Kota BekasiInstruksi Ketua GTTP Pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Covid19 di Kota Bekasi
Instruksi Ketua GTTP Pelaksanaan Vaksinasi Penanggulangan Covid19 di Kota Bekasi
 
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 DepokPerpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
 
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
 
Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4Kepwal Depok PPKM Level 4
Kepwal Depok PPKM Level 4
 
Keputusan Menkes RI Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2O
Keputusan Menkes RI Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2OKeputusan Menkes RI Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2O
Keputusan Menkes RI Nomor HK.O1.07/MENKES/ 248/2O2O
 
PSBB JABAR
PSBB JABARPSBB JABAR
PSBB JABAR
 
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
Pergub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan COVID-19
 
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020 juknis psbb.pdf.pdf
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020   juknis psbb.pdf.pdfSk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020   juknis psbb.pdf.pdf
Sk kadisnakertransgi no. 837 tahun 2020 juknis psbb.pdf.pdf
 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020
 
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PSBB DALAM PENANGANAN COVID-19
 
Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020 Permenkes nomor 9 tahun 2020
Permenkes nomor 9 tahun 2020
 
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
Pmk no. 9 th 2020 ttg pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penangan...
 
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
PMK No. 9 Th 2020 ttg Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penangan...
 
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020 Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
Pergub Jabar No 40 Tahun 2020
 
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptxBahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
Bahan DIREKTUR TTG NAKES - tgl 5 April 2021.pptx
 

More from CIkumparan

DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
CIkumparan
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
CIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
CIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
CIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
CIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
CIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
CIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
CIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
CIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
CIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
CIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
CIkumparan
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
CIkumparan
 

More from CIkumparan (20)

DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 

Recently uploaded

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
MuhamadIkbalThola1
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Mirza Sohirin
 

Recently uploaded (17)

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan PublikPentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
Pentingnya Bela Negara dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
Presentasi Pemberhentian/Pensiun SIASN 2023
 

Kepgub no. 1430_th_2021