Juklak Disnaker DKI Jakarta untuk PSBB

1. DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 837 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
AKTIVITAS BEKERJA DI TEMPAT KERJA/KANTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN ENERGI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan 10
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;
b. bahwa kegiatan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang
Ketenagakerjaan dilakukan untuk mengurangi potensi
meluasnya wabah COVID-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk
Teknis pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar aktivitas
bekerja di tempat kerja/kantor.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya
Udang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 NR 23 Dari
Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

2. 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6
Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu
Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
14. Keputusan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR AKTIVITAS BEKERJA DI TEMPAT KERJA/KANTOR
KESATU : Pembatasan Sosial Berskala Besar Aktivitas Bekerja di Tempat
Kerja/Kantor bagi perusahaan dan pelaku usaha yang dikecualikan,
dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
a. Perusahaan menetapkan jumlah maksimal pekerja yang berada dalam
satu ruangan dengan memperhatikan jarak minimal antar pekerja
paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
b. Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak
langsung antar pekerja;
c. Mengurangi Jam operasional tempat kerja/kantor;
d. Mengurangi jumlah pekerja yang hadir di tempat kerja/kantor hingga
jumlah minimum pekerja yang di butuhkan untuk melakukan
operasional tempat kerja/kantor;
e. Seluruh pekerja diwajibkan setiap saat menggunakan alat pelindung
diri sesuai kebutuhan selama berada dilingkungan tempat kerja/kantor;
f. Pihak perusahaan wajib memberikan surat perintah tugas kepada
pekerja yang ditugaskan selama masa Pembatasan Sosial Berskala
Besar berlaku;

3. g. Setiap pekerja yang di tugaskan selama masa Pembatasan Sosial
Berskala Besar berlaku wajib membawa surat perintah tugas, ID Card
dan memakai seragam perusahaan bagi yang menggunakan.
KEDUA : Wajib menerapkan protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus
Disease (COVID-19) di tempat kerja/kantor dengan mengacu pada
ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
KETIGA : Melaporkan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar aktivitas
bekerja di tempat kerja/kantor bagi perusahaan dan pelaku usaha yang
dikecualikan melalui Link bit.ly/psbbkantor-tempatkerja
KEEMPAT : Pelanggaran terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar aktivitas
bekerja di tempat kerja/kantor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa
berlaku Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta berakhir.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2020
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
ANDRI YANSYAH
NIP. 19700927 199101 1 001
Tembusan:
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Energi
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 837 Tahun 2020
Tanggal : 17 April 2020
CHECKLIST PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
AKTIVITAS BEKERJA DI TEMPAT KERJA/KANTOR
I. DATA UMUM PERUSAHAAN
1. Nama Perusahaan ………………………………………………………
2. Alamat Perusahaan
..…………………………………………………….
..…………………………………………………….
Telp …………………….…………………………..
Email ………………….………………….………..
3. Jenis/Sektor Usaha
………………………………………………………
………………………………………………………
4. Jumlah seluruh pekerja …………………………………………….… orang
II. PELAKSANAAN AKTIVITAS BEKERJA DI TEMPAT KERJA/KANTOR
1. Perusahaan telah menerapkan physical distancing antar
pekerja dalam 1 ruangan minimal sejauh 1 (satu) meter di
tempat kerja/kantor? Ya Tidak
2. Perusahaan telah memaksimalkan penggunaan teknologi/
multimedia dalam rangka mengurangi kontak langsung antar
pekerja? Ya Tidak
3. Perusahaan telah mengurangi jam operasional tempat
kerja/kantor selama pelaksanaan PSBB
(lampirkan jadwal operasional tempat kerja/kantor) Ya Tidak
4. Perusahaan telah mengurangi jumlah pekerja yang hadir
di tempat kerja/kantor hingga jumlah minimum yang
dibutuhkan untuk melaksanakan operasional tempat kerja/ Ya Tidak
kantor
(lampirkan jumlah total pekerja di tiap bagian/divisi
dibandingkan jumlah yang hadir ( … %) selama PSBB)

5. 5. Perusahaan mewajibkan pekerjanya menggunakan alat
pelindung diri sesuai kebutuhan dalam rangka pencegahan
penyebaran COVID19 Ya Tidak
Jenis alat pelindung diri yang digunakan oleh pekerja:
a. Masker Ya Tidak
b. Sarung tangan Ya Tidak
c. Lain-lain, sebutkan: …………………………………..
6. Perusahaan memberikan Surat Perintah Tugas (SPT)
kepada pekerjanya yang tetap bekerja selama masa PSBB
Ya Tidak
7. Perusahaan mewajibkan kepada pekerjanya yang tetap
bekerja selama masa PSBB untuk selalu membawa ID card,
SPT dan menggunakan seragam perusahaan (jika ada) Ya Tidak
8. Perusahaan wajib menerapkan protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
(COVID-19) ditempat kerja/kantor dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf C
Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala
Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Di Provinsi DKI Jakarta sebagai
berikut :
a. Memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis
b. Memiliki kerjasama dengan fasilitas kesehatan terdekat untuk tindakan darurat
c. Menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan
d. Melakukan disinfeksi secara berkala di tempat kerja
e. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja sebelum memasuki tempat kerja
untuk memastikan tidak ada pekerja yang sakit atau suhu tubuh diatas normal
f. Mengharuskan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menyediakan fasilitas cuci
tangan yang memadai dan mudah diakses di tempat kerja
g. Menjaga jarak antar pekerja di tempat kerja paling sedikit 1 (satu) meter
h. Memberikan informasi serta anjuran/himbauan tentang pencegahan Corona Virus Disease
(COVID-19) pada lokasi strategis di tempat kerja
Ya Tidak
Jakarta, 17 April 2020
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN ENERGI PROVINSI DKI JAKARTA
ANDRI YANSYAH
NIP. 19700927 199101 1 001