More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kemiskinan-Kebijakan-Pengelolaan-DTKS-Kadis-Sosial.ppt
Similar to Kemiskinan-Kebijakan-Pengelolaan-DTKS-Kadis-Sosial.ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Kemiskinan-Kebijakan-Pengelolaan-DTKS-Kadis-Sosial.ppt
- 1. Kebijakan Pengelolaan DTKS PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2022 Flores Timur – Nusa Tenggara Timur
- 2. REGULASI TERKAIT PENDATAAN UU NO.13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN Pasal 8 & 9 Mensos, Pemda & Ruta Miskin Lakukan Perbaikan Data Pasal 10 Mensos sebagai penanggung jawab Pengelola Data Terpadu Pasal 11 Mensos menetapkan Data Terpadu • Berjenjang kab/kota propinsi Kemensos • Berbasis Teknologi Informasi • Dasar untuk pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan DAERAH KAB/KOTA DAERAH PROVINSI PEMERINTA H PUSAT Pendataan dan Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah Kab/Kota. Pengelolaan Data fakir miskin cakupan daerah Provinsi Pengelolaan Data fakir miskin nasional Pasal 282: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD UU NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Peraturan Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- 3. PENGERTIAN DTKS Dalam Permensos Nomor 3 Tahun 2021 disebutkan : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- 4. MANFAAT DTKS • Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan sebagai acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelengaraan kesejahteraan sosial Berdasarkan KEPMENSOS 150/HUK/2022, Jenis Bansos yang bisa diusulkan jika seseorang sudah terdata dalam DTKS adalah : 1. Bansos PKH; 2. Bansos BPNT (Sembako); 3. Bansos PBI JK; dan urusan rumah tangga lainnya yaitu Rekomendasi Program Indonesia Pintar (PIP)
- 6. SIKLUS PERBAIKAN DTKS BARU DAN TRANSPARANSI PUBLIK Usulan RT / RW/ Desa / Kelurahan / Adat Pengesahan Pemerintah Kabupaten / Kota / Provinsi Evaluasi Realisasi Mingguan Bencana Parameter Kemiskinan Bila terdapat perbedaan dilakukan proses QA oleh Perguruan Tinggi Lahir / Mati / Pindah / Datang DTKS Baru Verifikasi dan Validasi Quality Assurance Informasi Publik Penetapan Usulan Daerah Cekbansos.kemsos.go.id Usul Sanggah 1 2 3 4 5 Pertimbangan Evaluasi Realisasi Mingguan Bencana
- 7. PERAN ENTITAS PADA PROSES PENGOLAHAN DTKS – APLIKASI SIKS-NG ENTITAS PENYAMPAIAN USULAN VERIFIKAS I DAN VALIDASI PENGENDALIAN/ PENJAMINAN KUALITAS PENETAPAN PEMANFAATAN Masyarakat V V V Pemerintah Provinsi V Pemerintah Kabupaten / Kota V V V V Kementerian/ Lembaga lain V V Kementerian Sosial V V V V Perguruan Tinggi V Setiap awal bulan, Pemerintah Kabupaten/Kota akan terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap kelayakan penerima manfaat program bantuan periode sebelumnya. Serta menyampaikan usulan baru yang sebagian besar prosesnya dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG dan aplikasi cekbansos. Kemajuan proses yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dipantau oleh Pemerintah Provinsi. Proses Pengolahan DTKS terbagi menjadi 4 (empat) proses utama Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi, Pengendalian/Penjaminan Kualitas, Penetapan, dan Penggunaan. Lebih rinci tentang peran masing-masing entitas dapat dilihat pada tabel berikut:
- 8. PROSES USULAN BARU DTKS Sumber Usulan Data • Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Kementerian Sosial RI • Pendaftaran mandiri dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG
- 9. PENYAMPAIAN USULAN DTKS – KABUPATEN KOTA Penyampaian dan pengunggahan dokumen usulan PBI yang berasal dari DTKS paling lambat sampai dengan tanggal 11 setiap bulan. Usulan DTKS (non bansos) dan usulan bansos dimulai dari tanggal 15 sampai dengan lima hari sebelum hari terakhir (H-5) setiap bulan. Pengunggahan dokumen Pengesahan Usulan DTKS (non bansos) dan usulan bansos dimulai dari tanggal 15 sampai dengan satu hari sebelum hari terakhir (H-1) setiap bulan. 1 2 3
- 10. PENYAMPAIAN USULAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Proses Usulan Data yang disampaikan oleh pemerintah daerah akan dilakukan penilaian oleh Kementerian Sosial sesuai dengan kriteria integritas data Kriteria Integritas Data meliputi : a. Data perseorangan bersifat individual dan tunggal b. Data perseorangan memiliki NIK, nama, alamat sesuai dengan data kependudukan yang dikelola oleh Lembaga pemerintahan yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil c. Data keluarga, kelompok dan masyarakat yang merupakan himpunan data perorangan d. Data anggota keluarga tidak tumpeng tindih dengan anggota keluarga lain e. Kelengkapan atribut Proses usulan berasal dari: a. Rukun tetangga/rukun warga; b. Kepala Dusun; c. Lurah atau kepala desa atau nama lain; d. PSKS; dan/atau e. Pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain. 1.Pengajuan Proses Usulan Data yang dilakukan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan atau nama lain, disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota dengan menggunakan Aplikasi SIKS-NG Online 2.Bupati/Wali Kota melalui dinas sosial daerah Kabupaten/Kota WAJIB melakukan Verifikasi dan Validasi atas usulan data.
- 11. PENYAMPAIAN USULAN KEMENTERIAN SOSIAL RI Usulan dilakukan oleh Menteri Sosial melalui Unit Kerja dilingkungan Kementerian Sosial. Kondisi pengusulan data yaitu situasi kedaruratan bencana, PPKS ditemukan dalam kondisi tidak terlayani, dan atau kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi kedaruratan. Usulan dari Kementerian Sosial akan masuk ke dalam DTKS untuk selanjutnya dapat diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. 1 2 3
- 12. VERIFIKASI KELAYAKAN PENERIMA BANSOS Verifikasi kelayakan dimulai dari tanggal 14 s/d H-1 setiap bulan. Verifikasi kelayakan dilakukan terhadap data penerima program. Data diverifikasi dan ditayangkan di SIKS-NG selambat-lambatnya minggu ke-2 tiap bulan. Batas akhir finalisasi dan pengunggahan surat pengesahan yaitu H-1 akhir bulan. Ditandatangani oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berhak atas nama Kepala Daerah.
- 13. AKTIFITAS BULANAN PENGELOLAAN DTKS Wajib dilengkapi dengan surat pengesahan yang ditandatangani oleh kepala daerah / wakil kepala daerah / sekda atas nama kepala daerah.
- 14. KONDISI TERAKHIR DATA DTKS DAN DATA PENERIMA BANSOS a. Data DTKS Per November 2022 168.049 Jiwa b. Data Penerima Bansos - SEMBAKO periodeOkt-Des - BLT BBM periode Nov-Des dan - PKHTW IV periode 2022 : 17.344 KPM (disalurkan bersamaan lewat PT. Pos pertahap)
- 15. TERIMA KASIH