SlideShare a Scribd company logo
Kelompok 6
Kelompok 6
1. Lalu Affan
Suhendra
2. Gina S Adriadi
3. Pauzi
Chapter 7
Urbanization
and Rural-Urban
Migration: Theory and
Policy
7.1 Urbanization: Trends and
Living Conditions
Umumnya, semakin maju suatu negara berdasarkan
pendapatan perkapita, semakin besar pula jumlah penduduk
yang mendiami kawsan perkotaan
banyak yang berpendapat bahwa negara berkembang sering
kali mengalami urbanisasi yang berlebihan atau urbanisasi
yang terlalu cepat
Adanya migrasi dan urbanisasi ini memunculkan urbanization
dilemma, dan permasalahan-permasalahan baru di perkotaan
Urbanization: Trends and Projections
Figure 7.4 Megacities: Cities with 10 Million or More
Inhabitants
Figure 7.5 Estimated and Projected Urban and Rural Population of the More
and Less Developed Regions, 1950–2050
Figure 7.7 Annual Growth of Urban and Slum
Populations, 1990–2001
7.2 Peran Perkotaan
● Ekonomi aglomerasi: Ekonomi urbanisasi (umum),
ekonomi lokalisasi (industri atau sektor)
● Menghemat transportasi perusahaan-ke-
perusahaan, perusahaan-ke-konsumen
● Perusahaan yang berlokasi dekat dengan pekerja
dengan keterampilan yang mereka butuhkan
● Pekerja yang berlokasi di dekat perusahaan yang
membutuhkan keterampilan mereka
● Perusahaan mendapat manfaat dari (mungkin
khusus) infrastruktur
● Perusahaan mendapat manfaat dari limpahan
pengetahuan di industri mereka dan industri
terkait
● Juga: konsumen dapat memperoleh manfaat dari
fasilitas perkotaan
Kawasan Industri
dan Pengelompokan
• Kualitas cluster, atau Kawasan Industri, adalah kunci efisiensi
sektoral
• Sayangnya mayoritas negara berkembang hanya membuat
kemajuan terbatas
• Cina: negara yang telah membuat langkah besar dalam
menghasilkan kawasan industri selama dekade terakhir (Kotak
Temuan 7.1)
Masalah besar Perkotaan
• Mungkin ada bias perkotaan umum
• Kota-kota padat modal, jadi mungkin diharapkan bahwa kota-
kota besar umumnya terletak di negara-negara maju
• Tetapi urbanisasi di negara-negara berkembang telah terjadi
dengan kecepatan yang tidak terduga
• Sektor informal besar di daerah kumuh, favelas
• Sebagian besar pekerja di luar sektor formal
• Banyak pertumbuhan perkotaan terjadi di kota-kota
berukuran sedang, tetapi bias perkotaan tetap menjadi
masalah serius di banyak negara berkembang
Figure 7.8 Politics and Urban Concentration
Sektor Informal Perkotaan
• Mengapa mempromosikan sektor informal perkotaan?
• Menghasilkan surplus meskipun lingkungan yang tidak
bersahabat
• Menciptakan lapangan kerja karena intensitas modal yang
rendah
• Akses ke pelatihan (informal), dan magang
• Menciptakan permintaan untuk pekerja yang kurang atau
tidak terampil
• Menggunakan teknologi tepat guna, sumber daya lokal
• Daur ulang bahan limbah
• Lebih banyak manfaat bagi masyarakat miskin, terutama
perempuan yang terkonsentrasi di sektor informal
Figure 7.9 Importance of Informal Employment in
Selected Cities
Figure 7.10 Youth Unemployment Rates, 1995 and
2005
7.5 Migrasi dan Pembangunan
• Migrasi desa ke kota dipandang positif sampai
saat ini
• Pandangan saat ini adalah bahwa migrasi ini
lebih besar dari kemampuan daerah
perkotaan untuk :
• Membuat pekerjaan
– Menyediakan layanan sosial
7.6 Menuju Teori Ekonomi Migrasi
Pedesaan-Perkotaan
• Deskripsi Verbal Model Todaro
- Migrasi adalah keputusan yang rasional
- Keputusan tergantung pada perbedaan upah yang
diharapkan daripada yang sebenarnya
- Probabilitas memperoleh pekerjaan kota
berbanding terbalik dengan tingkat
pengangguran perkotaan
– ingkat migrasi yang tinggi adalah hasil dari
ketidakseimbangan pedesaan perkotaan
• A Diagrammatic Presentation
Figure 7.12 The Harris-Todaro Migration Model
7.6 Toward an Economic Theory of Rural-Urban
Migration (cont’d)
WA =
LM
LUS
(WM )
Where
WA is agricultural income,
LM is employment in manufacturing
LUS is total urban labor pool
WM is the urban minimum wage
7.6 Menuju Teori Ekonomi Migrasi Pedesaan-Perkotaan
(lanjutan)
• Lima Implikasi Kebijakan
- Pengurangan bias perkotaan
– Ketidakseimbangan dalam peluang pendapatan
yang diharapkan sangat penting
– Ekspansi pendidikan yang tidak pandang bulu
mendorong peningkatan migrasi dan
pengangguran
– subsidi upah dan penetapan harga faktor
kelangkaan dapat menjadi kontra produktif
– Program pembangunan pedesaan terpadu harus
didorong
7.7 Ringkasan dan Kesimpulan: Strategi Migrasi dan
Ketenagakerjaan yang Menyeluruh
• Ciptakan keseimbangan kota-desa
• Memperluas industri skala kecil yang padat karya
• Hilangkan distorsi faktor harga
• Pilih teknologi produksi padat karya yang sesuai
• Ubah hubungan antara pendidikan dan pekerjaan
• Mengurangi pertumbuhan penduduk
• Desentralisasi otoritas ke kota dan lingkungan
CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik
Thanks!

More Related Content

Similar to Kelompok 6.pptx

kebijakan sinkronisasi spp dan spm
kebijakan sinkronisasi spp dan spm kebijakan sinkronisasi spp dan spm
kebijakan sinkronisasi spp dan spm V_NoN
 
ekonomi regional dan perkotaan : konsentrasi tanpa kepadatan ; kebijakan untu...
ekonomi regional dan perkotaan : konsentrasi tanpa kepadatan ; kebijakan untu...ekonomi regional dan perkotaan : konsentrasi tanpa kepadatan ; kebijakan untu...
ekonomi regional dan perkotaan : konsentrasi tanpa kepadatan ; kebijakan untu...
Cahya Andriawan
 
urban policy in Indonesia
urban policy in Indonesiaurban policy in Indonesia
urban policy in Indonesia
elkana.catur
 
Smart City (041115)
Smart City (041115)Smart City (041115)
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGK
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGKPPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGK
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGK
UGK
 
Hout paradigma alternatif pengembangan wilayah
Hout paradigma alternatif pengembangan wilayahHout paradigma alternatif pengembangan wilayah
Hout paradigma alternatif pengembangan wilayah
Imaniar Nastiti
 
Geografi (pola keruangan kota)
Geografi (pola keruangan kota)Geografi (pola keruangan kota)
Geografi (pola keruangan kota)Asa Ahya
 
akurat3009.pptx
akurat3009.pptxakurat3009.pptx
akurat3009.pptx
TeguhSetiawan64
 
Menuju-100-Smart-City.pptx
Menuju-100-Smart-City.pptxMenuju-100-Smart-City.pptx
Menuju-100-Smart-City.pptx
AgungRaditya8
 
20140601 the role of business and government in smart sustainable city
20140601 the role of business and government in smart sustainable city20140601 the role of business and government in smart sustainable city
20140601 the role of business and government in smart sustainable cityTelekomunikasi Indonesia
 
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digitalBank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital
Era Wibowo
 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025
Rein Mahatma
 
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di IndonesiaPengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Instansi
 
Hout urbanisasi & wilayah mega urban
Hout urbanisasi & wilayah mega urbanHout urbanisasi & wilayah mega urban
Hout urbanisasi & wilayah mega urban
Imaniar Nastiti
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
pikipardede1
 
Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh, Tantangan dan Capaian sampai Tahun 2011
Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh, Tantangan dan Capaian sampai Tahun 2011Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh, Tantangan dan Capaian sampai Tahun 2011
Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh, Tantangan dan Capaian sampai Tahun 2011
Oswar Mungkasa
 
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012Bulletin Khusus Hari Habitat 2012
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012
Oswar Mungkasa
 
Review e book transforming city governments for successful smart cities
Review e book transforming city governments for successful smart cities Review e book transforming city governments for successful smart cities
Review e book transforming city governments for successful smart cities
Elisa Lumintang
 
Kuliah 10 - PEMBANDARAN: JENIS DAN CIRI BANDAR SERTA PROSES PEMBANDARAN (URBA...
Kuliah 10 - PEMBANDARAN: JENIS DAN CIRI BANDAR SERTA PROSES PEMBANDARAN (URBA...Kuliah 10 - PEMBANDARAN: JENIS DAN CIRI BANDAR SERTA PROSES PEMBANDARAN (URBA...
Kuliah 10 - PEMBANDARAN: JENIS DAN CIRI BANDAR SERTA PROSES PEMBANDARAN (URBA...
Asmawi Abdullah
 

Similar to Kelompok 6.pptx (20)

kebijakan sinkronisasi spp dan spm
kebijakan sinkronisasi spp dan spm kebijakan sinkronisasi spp dan spm
kebijakan sinkronisasi spp dan spm
 
S2 ek pertemuan 2
S2 ek pertemuan 2S2 ek pertemuan 2
S2 ek pertemuan 2
 
ekonomi regional dan perkotaan : konsentrasi tanpa kepadatan ; kebijakan untu...
ekonomi regional dan perkotaan : konsentrasi tanpa kepadatan ; kebijakan untu...ekonomi regional dan perkotaan : konsentrasi tanpa kepadatan ; kebijakan untu...
ekonomi regional dan perkotaan : konsentrasi tanpa kepadatan ; kebijakan untu...
 
urban policy in Indonesia
urban policy in Indonesiaurban policy in Indonesia
urban policy in Indonesia
 
Smart City (041115)
Smart City (041115)Smart City (041115)
Smart City (041115)
 
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGK
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGKPPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGK
PPT SHIVA DEWITA URBNISASI2 - Prodi EP UGK
 
Hout paradigma alternatif pengembangan wilayah
Hout paradigma alternatif pengembangan wilayahHout paradigma alternatif pengembangan wilayah
Hout paradigma alternatif pengembangan wilayah
 
Geografi (pola keruangan kota)
Geografi (pola keruangan kota)Geografi (pola keruangan kota)
Geografi (pola keruangan kota)
 
akurat3009.pptx
akurat3009.pptxakurat3009.pptx
akurat3009.pptx
 
Menuju-100-Smart-City.pptx
Menuju-100-Smart-City.pptxMenuju-100-Smart-City.pptx
Menuju-100-Smart-City.pptx
 
20140601 the role of business and government in smart sustainable city
20140601 the role of business and government in smart sustainable city20140601 the role of business and government in smart sustainable city
20140601 the role of business and government in smart sustainable city
 
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digitalBank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital
Bank indonesia menavigasi sistem pembayaran nasional di era digital
 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia Tahun 2025
 
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di IndonesiaPengembangan Kota Cerdas di Indonesia
Pengembangan Kota Cerdas di Indonesia
 
Hout urbanisasi & wilayah mega urban
Hout urbanisasi & wilayah mega urbanHout urbanisasi & wilayah mega urban
Hout urbanisasi & wilayah mega urban
 
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptxMateri_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
Materi_Pembimbing_Evaluasi_Manajemen_Risiko_Smart_City_2020.pptx
 
Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh, Tantangan dan Capaian sampai Tahun 2011
Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh, Tantangan dan Capaian sampai Tahun 2011Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh, Tantangan dan Capaian sampai Tahun 2011
Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh, Tantangan dan Capaian sampai Tahun 2011
 
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012Bulletin Khusus Hari Habitat 2012
Bulletin Khusus Hari Habitat 2012
 
Review e book transforming city governments for successful smart cities
Review e book transforming city governments for successful smart cities Review e book transforming city governments for successful smart cities
Review e book transforming city governments for successful smart cities
 
Kuliah 10 - PEMBANDARAN: JENIS DAN CIRI BANDAR SERTA PROSES PEMBANDARAN (URBA...
Kuliah 10 - PEMBANDARAN: JENIS DAN CIRI BANDAR SERTA PROSES PEMBANDARAN (URBA...Kuliah 10 - PEMBANDARAN: JENIS DAN CIRI BANDAR SERTA PROSES PEMBANDARAN (URBA...
Kuliah 10 - PEMBANDARAN: JENIS DAN CIRI BANDAR SERTA PROSES PEMBANDARAN (URBA...
 

Recently uploaded

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptxKebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
Tommy Priyatna
 
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING SYARIAH .pptx
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING SYARIAH .pptxPERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING SYARIAH .pptx
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING SYARIAH .pptx
muhammadarsyad77
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
PPT DANA DESAKEBIJAKAN PENERAPAN DANA DESA-1.pptx
PPT DANA DESAKEBIJAKAN PENERAPAN DANA DESA-1.pptxPPT DANA DESAKEBIJAKAN PENERAPAN DANA DESA-1.pptx
PPT DANA DESAKEBIJAKAN PENERAPAN DANA DESA-1.pptx
UNIVERSITAS LAMPUNG, SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU LAMPUNG
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
aktivitas ekonomi dalam perspektif islam
aktivitas ekonomi dalam perspektif islamaktivitas ekonomi dalam perspektif islam
aktivitas ekonomi dalam perspektif islam
RoyhanHidayatulloh
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
FachrulAchast
 
Risiko Tindak PPT & PPSPM SRA TAHUN 2023
Risiko Tindak PPT & PPSPM SRA TAHUN 2023Risiko Tindak PPT & PPSPM SRA TAHUN 2023
Risiko Tindak PPT & PPSPM SRA TAHUN 2023
AcengRohmana1
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 

Recently uploaded (19)

Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptxKebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
Kebijakan Pembangunan, Pasar, Negara & Masyarakat Sipil.pptx
 
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING SYARIAH .pptx
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING SYARIAH .pptxPERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING SYARIAH .pptx
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN LEASING SYARIAH .pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
PPT DANA DESAKEBIJAKAN PENERAPAN DANA DESA-1.pptx
PPT DANA DESAKEBIJAKAN PENERAPAN DANA DESA-1.pptxPPT DANA DESAKEBIJAKAN PENERAPAN DANA DESA-1.pptx
PPT DANA DESAKEBIJAKAN PENERAPAN DANA DESA-1.pptx
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
aktivitas ekonomi dalam perspektif islam
aktivitas ekonomi dalam perspektif islamaktivitas ekonomi dalam perspektif islam
aktivitas ekonomi dalam perspektif islam
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
 
Risiko Tindak PPT & PPSPM SRA TAHUN 2023
Risiko Tindak PPT & PPSPM SRA TAHUN 2023Risiko Tindak PPT & PPSPM SRA TAHUN 2023
Risiko Tindak PPT & PPSPM SRA TAHUN 2023
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 

Kelompok 6.pptx

  • 1. Kelompok 6 Kelompok 6 1. Lalu Affan Suhendra 2. Gina S Adriadi 3. Pauzi
  • 3. 7.1 Urbanization: Trends and Living Conditions Umumnya, semakin maju suatu negara berdasarkan pendapatan perkapita, semakin besar pula jumlah penduduk yang mendiami kawsan perkotaan banyak yang berpendapat bahwa negara berkembang sering kali mengalami urbanisasi yang berlebihan atau urbanisasi yang terlalu cepat Adanya migrasi dan urbanisasi ini memunculkan urbanization dilemma, dan permasalahan-permasalahan baru di perkotaan Urbanization: Trends and Projections
  • 4.
  • 5.
  • 6. Figure 7.4 Megacities: Cities with 10 Million or More Inhabitants
  • 7. Figure 7.5 Estimated and Projected Urban and Rural Population of the More and Less Developed Regions, 1950–2050
  • 8. Figure 7.7 Annual Growth of Urban and Slum Populations, 1990–2001
  • 9. 7.2 Peran Perkotaan ● Ekonomi aglomerasi: Ekonomi urbanisasi (umum), ekonomi lokalisasi (industri atau sektor) ● Menghemat transportasi perusahaan-ke- perusahaan, perusahaan-ke-konsumen ● Perusahaan yang berlokasi dekat dengan pekerja dengan keterampilan yang mereka butuhkan ● Pekerja yang berlokasi di dekat perusahaan yang membutuhkan keterampilan mereka ● Perusahaan mendapat manfaat dari (mungkin khusus) infrastruktur ● Perusahaan mendapat manfaat dari limpahan pengetahuan di industri mereka dan industri terkait ● Juga: konsumen dapat memperoleh manfaat dari fasilitas perkotaan
  • 10. Kawasan Industri dan Pengelompokan • Kualitas cluster, atau Kawasan Industri, adalah kunci efisiensi sektoral • Sayangnya mayoritas negara berkembang hanya membuat kemajuan terbatas • Cina: negara yang telah membuat langkah besar dalam menghasilkan kawasan industri selama dekade terakhir (Kotak Temuan 7.1)
  • 11. Masalah besar Perkotaan • Mungkin ada bias perkotaan umum • Kota-kota padat modal, jadi mungkin diharapkan bahwa kota- kota besar umumnya terletak di negara-negara maju • Tetapi urbanisasi di negara-negara berkembang telah terjadi dengan kecepatan yang tidak terduga • Sektor informal besar di daerah kumuh, favelas • Sebagian besar pekerja di luar sektor formal • Banyak pertumbuhan perkotaan terjadi di kota-kota berukuran sedang, tetapi bias perkotaan tetap menjadi masalah serius di banyak negara berkembang
  • 12. Figure 7.8 Politics and Urban Concentration
  • 13. Sektor Informal Perkotaan • Mengapa mempromosikan sektor informal perkotaan? • Menghasilkan surplus meskipun lingkungan yang tidak bersahabat • Menciptakan lapangan kerja karena intensitas modal yang rendah • Akses ke pelatihan (informal), dan magang • Menciptakan permintaan untuk pekerja yang kurang atau tidak terampil • Menggunakan teknologi tepat guna, sumber daya lokal • Daur ulang bahan limbah • Lebih banyak manfaat bagi masyarakat miskin, terutama perempuan yang terkonsentrasi di sektor informal
  • 14. Figure 7.9 Importance of Informal Employment in Selected Cities
  • 15. Figure 7.10 Youth Unemployment Rates, 1995 and 2005
  • 16. 7.5 Migrasi dan Pembangunan • Migrasi desa ke kota dipandang positif sampai saat ini • Pandangan saat ini adalah bahwa migrasi ini lebih besar dari kemampuan daerah perkotaan untuk : • Membuat pekerjaan – Menyediakan layanan sosial
  • 17. 7.6 Menuju Teori Ekonomi Migrasi Pedesaan-Perkotaan • Deskripsi Verbal Model Todaro - Migrasi adalah keputusan yang rasional - Keputusan tergantung pada perbedaan upah yang diharapkan daripada yang sebenarnya - Probabilitas memperoleh pekerjaan kota berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran perkotaan – ingkat migrasi yang tinggi adalah hasil dari ketidakseimbangan pedesaan perkotaan • A Diagrammatic Presentation
  • 18. Figure 7.12 The Harris-Todaro Migration Model
  • 19. 7.6 Toward an Economic Theory of Rural-Urban Migration (cont’d) WA = LM LUS (WM ) Where WA is agricultural income, LM is employment in manufacturing LUS is total urban labor pool WM is the urban minimum wage
  • 20. 7.6 Menuju Teori Ekonomi Migrasi Pedesaan-Perkotaan (lanjutan) • Lima Implikasi Kebijakan - Pengurangan bias perkotaan – Ketidakseimbangan dalam peluang pendapatan yang diharapkan sangat penting – Ekspansi pendidikan yang tidak pandang bulu mendorong peningkatan migrasi dan pengangguran – subsidi upah dan penetapan harga faktor kelangkaan dapat menjadi kontra produktif – Program pembangunan pedesaan terpadu harus didorong
  • 21. 7.7 Ringkasan dan Kesimpulan: Strategi Migrasi dan Ketenagakerjaan yang Menyeluruh • Ciptakan keseimbangan kota-desa • Memperluas industri skala kecil yang padat karya • Hilangkan distorsi faktor harga • Pilih teknologi produksi padat karya yang sesuai • Ubah hubungan antara pendidikan dan pekerjaan • Mengurangi pertumbuhan penduduk • Desentralisasi otoritas ke kota dan lingkungan
  • 22. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik Thanks!