Teks tersebut meringkas biografi singkat BJ Habibie, mulai dari masa kecil hingga menjadi presiden ketiga Indonesia. Habibie menunjukkan minat dalam ilmu pengetahuan sejak kecil, belajar di ITB dan Jerman untuk menjadi insinyur pesawat terbang. Ia berkarir di industri pesawat Jerman sebelum dipanggil pulang oleh Soeharto untuk membangun industri strategis di Indonesia. Habibie menjadi menteri riset hingga akhirnya
Penolakan terhadap rencana memasukkan perwira aktif TNI ke lembaga pemerintahan sangat besar dari partai dan kelompok sipil karena dianggap akan membawa kembali sistem orde baru yang sudah ditinggalkan. Walaupun TNI membantah rencana ini, persepsi publik bahwa pemerintahan ingin menghidupkan kembali dwifungsi dapat terbentuk jika rencana ini diteruskan. Pemerintah perlu mendengarkan penolakan ini
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bacharuddin Jusuf Habibie adalah presiden Indonesia ketiga yang menjabat selama masa transisi menuju demokrasi setelah rezim Orde Baru. Ia berhasil melakukan reformasi penting seperti otonomi daerah dan pemulihan ekonomi.
Penangkapan Robertus Robet: Ancaman Bagi Demokrasi?Ismail Fahmi
Diberitakan oleh Tirto bahwa aktivis sekaligus dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet, ditangkap polisi, Kamis (7/3/2019) dini hari. Dia ditangkap karena dianggap melanggar UU ITE ketika bernyanyi dalam Aksi Kamisan di Monas, Jakarta, 28 Februari lalu. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No: SPKap/25/III/2019/Dittipidsiber, Robet tak hanya disangkakan Pasal 45 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) UU ITE, tapi juga Pasal 14 ayat (2) Jo Pasal 15 UU 1/1946 dan/atau Pasal 207 KUHP).
Nyanyian yang dipermasalahkan adalah gubahan dari lagu Mars ABRI (sekarang TNI) yang populer di kalangan aktivis reformasi 1998. Liriknya begini: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia / tidak berguna / bubarkan saja / diganti Menwa (Resimen Mahasiswa) / kalau perlu diganti Pramuka.
Sebelum bernyanyi itu, Robet terlebih dulu bilang: “untuk hari ini saya mengajak semua teman-teman muda di sini untuk mengingat satu lagu tahun 1998, ketika reformasi digulirkan.” Videonya kemudian viral di dunia maya.
Kamisan pada pekan itu sendiri (pekan ke-576) mengangkat tema tolak dwifungsi TNI. Mereka menolak usulan menempatkan TNI di instansi-instansi sipil. Orasi/nyanyian Robet masih selaras dengan tema tersebut.
Bagaimana response publik di media sosial terhadap penangkapan ini?
Reformasi di Indonesia mengakibatkan berbagai perubahan besar bagi masyarakat. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan kepercayaan mendorong terjadinya demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Setelah itu, terdapat serangkaian perubahan kepemimpinan dan konstitusi serta pemilihan umum demokratis pertama pasca-Orde Baru.
Dokumen ini memuat daftar nama-nama 13 presiden dan wakil presiden Republik Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini beserta periode jabatannya. Mulai dari Presiden Pertama Soekarno - Wakil Presiden Mohammad Hatta hingga Presiden ke-13 Joko Widodo - Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Teks tersebut meringkas biografi singkat BJ Habibie, mulai dari masa kecil hingga menjadi presiden ketiga Indonesia. Habibie menunjukkan minat dalam ilmu pengetahuan sejak kecil, belajar di ITB dan Jerman untuk menjadi insinyur pesawat terbang. Ia berkarir di industri pesawat Jerman sebelum dipanggil pulang oleh Soeharto untuk membangun industri strategis di Indonesia. Habibie menjadi menteri riset hingga akhirnya
Penolakan terhadap rencana memasukkan perwira aktif TNI ke lembaga pemerintahan sangat besar dari partai dan kelompok sipil karena dianggap akan membawa kembali sistem orde baru yang sudah ditinggalkan. Walaupun TNI membantah rencana ini, persepsi publik bahwa pemerintahan ingin menghidupkan kembali dwifungsi dapat terbentuk jika rencana ini diteruskan. Pemerintah perlu mendengarkan penolakan ini
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Bacharuddin Jusuf Habibie adalah presiden Indonesia ketiga yang menjabat selama masa transisi menuju demokrasi setelah rezim Orde Baru. Ia berhasil melakukan reformasi penting seperti otonomi daerah dan pemulihan ekonomi.
Penangkapan Robertus Robet: Ancaman Bagi Demokrasi?Ismail Fahmi
Diberitakan oleh Tirto bahwa aktivis sekaligus dosen sosiologi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet, ditangkap polisi, Kamis (7/3/2019) dini hari. Dia ditangkap karena dianggap melanggar UU ITE ketika bernyanyi dalam Aksi Kamisan di Monas, Jakarta, 28 Februari lalu. Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No: SPKap/25/III/2019/Dittipidsiber, Robet tak hanya disangkakan Pasal 45 A ayat (2) Jo 28 ayat (2) UU ITE, tapi juga Pasal 14 ayat (2) Jo Pasal 15 UU 1/1946 dan/atau Pasal 207 KUHP).
Nyanyian yang dipermasalahkan adalah gubahan dari lagu Mars ABRI (sekarang TNI) yang populer di kalangan aktivis reformasi 1998. Liriknya begini: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia / tidak berguna / bubarkan saja / diganti Menwa (Resimen Mahasiswa) / kalau perlu diganti Pramuka.
Sebelum bernyanyi itu, Robet terlebih dulu bilang: “untuk hari ini saya mengajak semua teman-teman muda di sini untuk mengingat satu lagu tahun 1998, ketika reformasi digulirkan.” Videonya kemudian viral di dunia maya.
Kamisan pada pekan itu sendiri (pekan ke-576) mengangkat tema tolak dwifungsi TNI. Mereka menolak usulan menempatkan TNI di instansi-instansi sipil. Orasi/nyanyian Robet masih selaras dengan tema tersebut.
Bagaimana response publik di media sosial terhadap penangkapan ini?
Reformasi di Indonesia mengakibatkan berbagai perubahan besar bagi masyarakat. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan kepercayaan mendorong terjadinya demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Setelah itu, terdapat serangkaian perubahan kepemimpinan dan konstitusi serta pemilihan umum demokratis pertama pasca-Orde Baru.
Dokumen ini memuat daftar nama-nama 13 presiden dan wakil presiden Republik Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini beserta periode jabatannya. Mulai dari Presiden Pertama Soekarno - Wakil Presiden Mohammad Hatta hingga Presiden ke-13 Joko Widodo - Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dokumen tersebut membahas beberapa topik terkait UUD 1945, diantaranya contoh penyelewengan negara yang tidak sesuai dengan UUD, tokoh nasional yang konsisten menerapkan UUD, keunikan UUD 1945 dibandingkan konstitusi negara lain, serta pandangan NU terhadap UUD 1945. Dokumen ini menunjukkan berbagai sudut pandang terkait UUD 1945 di Indonesia.
Dokumen tersebut berisi diskusi mengenai berbagai konsep dalam ilmu hukum, sejarah, dan bahasa Indonesia. Terdapat pertanyaan-pertanyaan tes verbal, analogi, sinonim, dan konsep-konsep dalam pancasila, tata negara, bahasa Indonesia, dan sejarah Indonesia.
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Beberapa pasal kunci yang diuraikan dalam dokumen ini adalah Pasal 27, 28, dan 30 yang mengatur tentang hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta hak dan kewajiban untuk ikut membela negara. Dokumen ini juga menjelaskan contoh-contoh hak seperti kebebasan beragama dan kewajiban seperti membayar pajak yang diemban w
1. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan penyelewengan yang terjadi selama berlakunya konstitusi tersebut. 2. Alasan-alasan amandemen antara lain secara filosofis, historis, subtantif, dan yuridis untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan memperbaiki ketentuan yang masih abstrak dan mudah ditafsirkan. 3. Amandemen dilakukan untuk membatasi kekuasa
Teks tersebut berisi soal-soal ujian pengetahuan umum yang mencakup berbagai topik seperti hukum, politik, ekonomi, dan sejarah Indonesia. Soal-soal tersebut meminta peserta untuk memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan petunjuk yang diberikan.
Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.
Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan kedaulatan dalam konteks tugas PKN. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan unsur-unsur rule of law, syarat negara demokrasi, nilai masyarakat demokrasi, dan kewenangan lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD berdasarkan UUD 1945."
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang penyusunan UUD 1945, perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, serta tujuan dari perubahan-perubahan tersebut untuk menyempurnakan ketentuan dasar negara.
Dokumen tersebut membahas beberapa topik terkait UUD 1945, diantaranya contoh penyelewengan negara yang tidak sesuai dengan UUD, tokoh nasional yang konsisten menerapkan UUD, keunikan UUD 1945 dibandingkan konstitusi negara lain, serta pandangan NU terhadap UUD 1945. Dokumen ini menunjukkan berbagai sudut pandang terkait UUD 1945 di Indonesia.
Dokumen tersebut berisi diskusi mengenai berbagai konsep dalam ilmu hukum, sejarah, dan bahasa Indonesia. Terdapat pertanyaan-pertanyaan tes verbal, analogi, sinonim, dan konsep-konsep dalam pancasila, tata negara, bahasa Indonesia, dan sejarah Indonesia.
Hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah diatur dalam UUD 1945. Beberapa pasal kunci yang diuraikan dalam dokumen ini adalah Pasal 27, 28, dan 30 yang mengatur tentang hak berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta hak dan kewajiban untuk ikut membela negara. Dokumen ini juga menjelaskan contoh-contoh hak seperti kebebasan beragama dan kewajiban seperti membayar pajak yang diemban w
1. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan penyelewengan yang terjadi selama berlakunya konstitusi tersebut. 2. Alasan-alasan amandemen antara lain secara filosofis, historis, subtantif, dan yuridis untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan memperbaiki ketentuan yang masih abstrak dan mudah ditafsirkan. 3. Amandemen dilakukan untuk membatasi kekuasa
Teks tersebut berisi soal-soal ujian pengetahuan umum yang mencakup berbagai topik seperti hukum, politik, ekonomi, dan sejarah Indonesia. Soal-soal tersebut meminta peserta untuk memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan petunjuk yang diberikan.
Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah (territorial) tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya.
Konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan kedaulatan dalam konteks tugas PKN. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan unsur-unsur rule of law, syarat negara demokrasi, nilai masyarakat demokrasi, dan kewenangan lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD berdasarkan UUD 1945."
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang penyusunan UUD 1945, perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, serta tujuan dari perubahan-perubahan tersebut untuk menyempurnakan ketentuan dasar negara.
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
Kelompok 4pptx
1. UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO
FAKULTAS TEKNIK
PENDIDIKAN KEWAGANEGARAAN
Bab.4 Konstitusi UUD1945 & Perundangan
1. Achmad Fauzi Teknik Industri 2017
2. Ahmad Fauzi Alfaris Teknik Industri 2017
3. Ardy Firmansyah Teknik Industri 2017
4. Adi Zulkarnain Teknik Lingkungan 2017
5. Ageng Syah Putra Teknik Lingkungan 2017
6. Denok Oktawila Teknik Kimia 2017
2. Pertanyaan
1. Berikan contoh penyelewengan negara yang tidak sesuai dengan
UUD 1945 dalam 3 bulan terakhir yang dimuat berita nasional ?
Bagaimana seharusnya negara bersikap ?
3. Jawaban :
Hak Angket KPK Bertentangan dengan UUD 1945
Pimpinan KPK Laode M Syarif mengatakan penggunaan hak angket atas
KPK adalah hal yang keliru. Menurutnya, KPK tidak bisa dikenai hak
angket DPR karena KPK merupakan lembaga independen. Karena itu,
lanjut Laode, hak angket KPK adalah penerobosan wilayah kekuasaan
yang telah dibagi dalam konstitusional. Dia pun kembali menegaskan
hak angket KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Tak
hanya itu, Laode juga menyinggung soal keterangan DPR yang
dibacakan oleh anggota Komisi III Arsul Sani saat sidang MK.
Menurutnya, pandangan DPR saat itu hanya untuk menyenangkan hati
hakim MK.
(Sumber : www.detik .com)
4. Bagaimana cara negara bersikap ?
Jawaban :
Sikap negara yaitu lebih memperkuat atau mempertegas lagi posisi KPK sebaga lembaga
yang independen Dan mengusulkan lembaga baru untuk memberantas korupsi seperti
Densus Tipikor yang digadang gadang mampu membantu KPK dalam pencarian bukti
korupsi di lapangan.
Agar lembaga yang bersifat pemberantasan korupsi tidak mudah digoyangkan oleh
lembaga yang lain serta dapat mewujudkan tujuan utama KPK yaitu pemberantasan
korupsi.
(Sumber : www.tempo.com)
5. 2. Siapa tokoh nasional hidup yang paling konsisten menerapkan UUD
1945 dan perundangan lainnya kedalam kehidupan sehari hari ? Berikan
contoh perbuatannya ?
6. Jawaban :
Tokoh nya yaitu : Presiden ke 3 Indonesia yaitu B.j Habibie
Contoh perbuatan nya :
Beliau tetap mempertahankan kewarganegaraannya ketika ditawari oleh negara German
untuk pindah warga negara karena German melihat kecerdasan dan potensi dari B.J Habibie
dan langsung saja menawari Habibie dengan status 'warga negara kehormatan‘, Bukannya
senang dengan status yang jarang diberikan Jerman, Habibie justru menolak.
Karena beliau sangat cinta tanah air dan beliau konsisten menerapkan UUD 1945 dalam
pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 ayat (1) tentang bela negara
(Sumber : www.merdeka.com)
7. 3. Apa keunikan, kelemahan, keunggulan, & perbandingan UUD 1945 dengan
konstitusi negara ASEAN lainnya?
8. Jawaban :
Keunikan dan Kelebihan :
1. Fleksibel
2. Peraturan dalam UUD 1945 lebih sesuai dengan perkembangan zaman
3. Rakyat memiliki lebih banyak kebebasan
4. Celah-celah untuk menyalahgunkan UUD 1945 sudah ditutup
Kelemahan :
1. Terjadinya pengelompokan sikap masyarakat
2. Ketidaksempurnaan UUD 1945 pasca amandemen
3. Dominasi kekuasaan DPR
4. Kelemahan dalam sistem presidensial
5. Pengaturan otonomi daerah masih terdapat kekaburan mengenai pola hubung
pusat, provinsi, kab/kota
(Sumber : umam04.blogspot.com)
9. 4. Bagaimana pandangan resmi Nahdlatul Ulama terhadap UUD 1945 ?
Apa kontribusi NU terhadap UUD 1945 ?
10. Jawaban :
Pandangan NU :
- Harus melihat UUD secara komprehensif, baik dari segi kesejarahan, ideologi
agama, hukum, sosial politik, dan tata negara
Kontribusi NU :
- Melakukan tindakan politik untuk membela soekarno dalam mensukseskan konsep
nasionalisme Agama
- Di era orde baru NU mensukseskan pancasila sebagai azas tunggal bagi organisasi
sosial keagamaaan di Indonesia
(Sumber : www.nu.or.id)