Kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal oleh Dr. Armaidy Armawi, M.Si

2. Nilai Kearifan lokal
• Kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang
terkandung dalam kekayaan budaya lokal
• Pengetahuan lokal yang menyatu dengan
sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta
diekspresikan dalam tradisi dan mitos
• Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika,
dengan berbagai suku, adat dengan kearifan
lokal jika diterapkan dengan sebaik-baiknya
akan bermanfaat
• Menghindari benturan budaya perlu kearifan
budaya yang lebih sublime untuk menopang
struktur masyarakat yang lebih besar dengan
melahirkan satu bentuk reproduksi budaya
kreatif dan cerdas

3. • Dengan kearifan lokal, persoalan yang dihadapi
akan disesuaikan dengan ukuran-ukuran lokalitas
yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang
harmonis
• Kearifan lokal bukan hanya berfungsi menjadi
filter ketika terjadi benturan antara budaya lokal
dengan tuntutan perubahan tapi juga sebagai
pedoman moral dalam penyelesaian masalah
ketika sebuah kebudayaan berhadapan dengan
pertumbuhan antagonis berbagai kepentingan
hidup
• Menguak makna substantif nilai-nilai kearifan
lokal:
 Keterbukaan dikembangkan menjadi
kejujuran dalam setiap aktualisasi beserta
nilai-nilai budaya lain yang menyertainya
 Budi pekerti dan norma kesopanan
diformulasi sebagai keramahtamahan yang
tulus

4. • metode deskriptif
• metode analisa
• Metode verstehen
• Metode interpretasi
• Metode hermeunetika
• Metode Induktif
• Proses penyimpulan dilakukan dengan induktif
aposteriori
• Metode Heuristik

5.  merupakan sistem dan nilai budaya
Orang Batak Toba
 Dalihan Na Tolu terwujud dari :
 hubungan kekerabatan
berdasarkan keturunan darah
(genologis)
 Perkawinan
 Peran dalihan na tolu :
 mengatur hubungan sosial kerabat
semarga (dongan tubu)
 kerabat penerima isteri atau boru
 kerabat pemberi isteri atau hula-hula

6.  mengatur,
 mengendalikan
 memberi arah
kepada perilaku
dan perbuatan

7.  Penyelenggaraan birokrasi modern ditandai
dengan adanya sistem legal-rasional untuk
menciptakan objektifitas dan keadilan
 Penerapan aturan formal yang objektif mampu
menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh
yang berlebihan di luar lingkungan birokrasi,
termasuk budaya masyarakat yang
berkembang di daerah tersebut
 Birokrasi modern harus mampu bersikap netral
dan objektif dalam melaksanakan fungsi-fungsi
yang diembannya.

8. Pendapat WEBER tentang Birokrasi
• ada keteraturan yang diwujudkan dalam hirarkhi,
wewenang dan tanggung jawab, sistem
penghargaan, dan sistem pengendalian
• Orang terikat pada aturan-aturan yang telah
ditetapkan dan diarahkan secara rasional.
• Orang melaksanakan tugas berpedoman pada
semangat sine ira et studio (bersifat formal dan tidak
bersifat pribadi)

9. • Manusia sering membawa nilai-nilai budaya yang
mereka anut ke dalam birokrasi, karena manusia
dan kebudayaan sulit untuk dipisahkan
• Dalam struktur sosial budaya masyarakat
tradisional maka birokrasi akan mendapat tekanan
dari tradisi-tradisi masyarakat tersebut karena
sistem nilai budaya berfungsi sebagai penekan
(pressure) untuk mempertahankan nilai-nilai dan
norma yang ada di dalam masyarakat tersebut.
• Sehingga birokrasi sangat diwarnai oleh pola-pola
hubungan tradisional yang bersifat personal, yang
dipelihara dan dimanfaatkan untuk mencapai
tujuannya

10.  Dalihan Na Tolu sangat menghargai ikatan kekerabatan,
bukan karena ukuran kualitas dan kemampuan pribadi
 Ikatan kekerabatan ini ditandai dengan :
 hubungan sosial yang bersifat pribadi
 penilaian berdasarkan kedekatan hubungan
kekerabatan
 pelayanan atas dasar kedudukan dalam dalihan na
tolu (diskriminatif)
 perilaku yang diharapkan adalah manat mar-dongan
tubu,somba mar-hulahula, elek mar-boru ( tidak
rasional)
 menggunakan prinsip ndang tu magon halak adong
do iba, yang artinya jangan orang lain dulu kalau
masih ada orang kita
 rezeki adalah buah perbuatan menolong kerabat

11.  Penggunaan budaya Dalihan Na Tolu dalam
penyelenggaraan birokrasi akan menyulitkan seseorang,
karena :
 Menimbulkan dilema moral dan etis antara tuntutan
disiplin dan tata aturan birokrasi dengan tuntutan
moral adat maupun genealogis
 Terdapat perbedaan yang kontras :
 Birokrasi modern berlaku nilai dan norma yang
bersifat legal formal yang didasari oleh
pertimbangan yang objektif, rasional, demokratis
dan berkeadilan yang diukur dengan prestasi,
kemampuan, dan pengalaman dalam konteks merit
system

12. Lanjutan . . .
 Dalihan Na Tolu didasarkan pada ikatan
kekerabatan tanpa melihat kualitas dan
kemampuan pribadi
 Kearifan lokal Dalihan Na Tolu tidak bisa
diterapkan dalam birokrasi publik yang dilandasi
dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
(good governance)
 Kearifan lokal tidak dengan serta merta dapat
memecahkan persoalan lokal dalam pluralitas
yang kompleksitasnya tinggi seperti yang terjadi
dikalangan orang Batak Toba

13. Kearifan lokal dalam konteks kebudayaan
hanya dapat menopang kelompoknya
sendiri, dan apabila berhadapan dengan
kelompok budaya lain maka akan terjadi
distorsi-distorsi budaya
Dalam konteks sosial budaya, kearifan
lokal lebih tepat bila diterapkan dalam
bidang lingkungan daripada diterapkan
pada birokrasi.