Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENTKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan tahapan proses pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan paket pekerjaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, hingga pengawasan dan penerimaan hasil pekerjaan."
Silabus PELATIHAN_ "Upaya Penyedia Barang/Jasa MEMENANGKAN Tender/Seleksi PEN...Kanaidi ken
Silabus pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai upaya memenangkan tender/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menjelaskan regulasi, peluang bagi vendor, dan penyusunan penawaran yang tepat. Pelatihan ini mencakup materi seperti peraturan terkini, identifikasi kebutuhan, evaluasi kualifikasi calon pemasok, dan studi kasus.
Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMK Go Digital Melalui Proses Belanja Langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace.
Pengadaan Aset (Procurement Process)_Training ASSET MANAGEMENTKanaidi ken
Dokumen tersebut membahas tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dokumen menjelaskan tahapan proses pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan paket pekerjaan, pemilihan penyedia barang dan jasa, hingga pengawasan dan penerimaan hasil pekerjaan."
Silabus PELATIHAN_ "Upaya Penyedia Barang/Jasa MEMENANGKAN Tender/Seleksi PEN...Kanaidi ken
Silabus pelatihan ini memberikan pemahaman mengenai upaya memenangkan tender/seleksi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menjelaskan regulasi, peluang bagi vendor, dan penyusunan penawaran yang tepat. Pelatihan ini mencakup materi seperti peraturan terkini, identifikasi kebutuhan, evaluasi kualifikasi calon pemasok, dan studi kasus.
Bela Pengadaan adalah aplikasi yang dikelola oleh LKPP melalui kerja sama dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Marketplace. Program Bela Pengadaan merupakan program untuk mendukung program UMK Go Digital Melalui Proses Belanja Langsung K/L/PD kepada UMK yang tergabung dalam Marketplace.
KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptxAydaJohari
UPGRADING FOR MEDICAL GAS SYSTEM PIPELINE FOR OLD HOSPITAL IN KUALA KUBU BHARU IN SELANGOR STATE. THE HOSPITAL USING THE PORTABLE CYLINDER TANK FOR OXYGEN TO SUPPLY THE PATIENT
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas panduan pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur, termasuk peraturan terkait, tahapan pelaksanaan proyek kerjasama, dan proses identifikasi proyek prioritas."
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi prinsip, proses, dan para pihak terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, mencakup tujuan pelatihan untuk memahami prinsip, peraturan, para pihak terkait, proses, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Kemendikbudristek. Lembar kerja evaluasi disampaikan untuk memandu pelaksanaan evaluasi zona integritas yang mencakup komponen pengungkit, hasil, dan capaian kinerja. Survei mandiri dilakukan untuk mengukur persepsi anti korupsi dan kualitas pelayanan.
Dokumen tersebut membahas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing dan e-katalog yang diselenggarakan oleh LKPP. Sistem ini menggunakan kontrak payung antara LKPP dan penyedia untuk mencantumkan harga dan spesifikasi barang/jasa tertentu dalam katalog secara elektronik agar instansi pemerintah dapat melakukan pemesanan secara online."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan eksekutif hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombudsman Republik Indonesia.
2. Penilaian dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 provinsi, 98 kota dan 415 kabupaten dengan menilai kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan.
Keputusan Presiden ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD agar dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Keputusan ini mengatur pengertian istilah, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika, dan pelaksanaan pen
Dokumen tersebut membahas sistem pengadaan barang dan jasa di BPD Kaltim yang meliputi proses pengadaan melalui penyedia barang/jasa dan swakelola serta evaluasi penawaran dan masalah yang dihadapi beserta solusinya.
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010Joy Irman
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendapatkan barang/jasa berkualitas dengan harga terjangkau serta dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini juga mengatur peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan keberpihakan terhadap pengusaha nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Teks ini membahas peran sistem e-katalog dalam proses pengadaan elektronik pemerintah. Sistem e-katalog berperan penting dengan menyimpan informasi produk dan jasa beserta spesifikasinya yang dibutuhkan pengguna, sehingga menjadi dasar dalam membandingkan spesifikasi barang yang akan diadakan. Implementasi e-katalog yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan.
Rangkaian perubahan kedua atas Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk memperluas ruang lingkup, mengakomodasi inovasi, dan memperkuat penggunaan produk dalam negeri serta katalog elektronik. Perubahan mencakup 11 bab, 49 pasal dan 151 ayat yang mengatur tentang pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, produk dalam negeri, dan sanksi pelanggar
KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptxAydaJohari
UPGRADING FOR MEDICAL GAS SYSTEM PIPELINE FOR OLD HOSPITAL IN KUALA KUBU BHARU IN SELANGOR STATE. THE HOSPITAL USING THE PORTABLE CYLINDER TANK FOR OXYGEN TO SUPPLY THE PATIENT
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas panduan pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur, termasuk peraturan terkait, tahapan pelaksanaan proyek kerjasama, dan proses identifikasi proyek prioritas."
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang meliputi prinsip, proses, dan para pihak terkait pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, mencakup tujuan pelatihan untuk memahami prinsip, peraturan, para pihak terkait, proses, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Kemendikbudristek. Lembar kerja evaluasi disampaikan untuk memandu pelaksanaan evaluasi zona integritas yang mencakup komponen pengungkit, hasil, dan capaian kinerja. Survei mandiri dilakukan untuk mengukur persepsi anti korupsi dan kualitas pelayanan.
Dokumen tersebut membahas pengadaan barang/jasa pemerintah melalui sistem e-purchasing dan e-katalog yang diselenggarakan oleh LKPP. Sistem ini menggunakan kontrak payung antara LKPP dan penyedia untuk mencantumkan harga dan spesifikasi barang/jasa tertentu dalam katalog secara elektronik agar instansi pemerintah dapat melakukan pemesanan secara online."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan eksekutif hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 oleh Ombudsman Republik Indonesia.
2. Penilaian dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 provinsi, 98 kota dan 415 kabupaten dengan menilai kompetensi penyelenggara, sarana prasarana, standar pelayanan dan pengelolaan pengaduan.
Keputusan Presiden ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD agar dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Keputusan ini mengatur pengertian istilah, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika, dan pelaksanaan pen
Dokumen tersebut membahas sistem pengadaan barang dan jasa di BPD Kaltim yang meliputi proses pengadaan melalui penyedia barang/jasa dan swakelola serta evaluasi penawaran dan masalah yang dihadapi beserta solusinya.
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010Joy Irman
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel untuk mendapatkan barang/jasa berkualitas dengan harga terjangkau serta dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini juga mengatur peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan keberpihakan terhadap pengusaha nasional dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Teks ini membahas peran sistem e-katalog dalam proses pengadaan elektronik pemerintah. Sistem e-katalog berperan penting dengan menyimpan informasi produk dan jasa beserta spesifikasinya yang dibutuhkan pengguna, sehingga menjadi dasar dalam membandingkan spesifikasi barang yang akan diadakan. Implementasi e-katalog yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengadaan.
Rangkaian perubahan kedua atas Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk memperluas ruang lingkup, mengakomodasi inovasi, dan memperkuat penggunaan produk dalam negeri serta katalog elektronik. Perubahan mencakup 11 bab, 49 pasal dan 151 ayat yang mengatur tentang pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, produk dalam negeri, dan sanksi pelanggar
Similar to Jasa Pemerintah Indonesia sesuai Perpres 12 Tahun 2021.pptx (20)
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. 1. Pengenalan Perpres 12 Tahun 2021
Content
2. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. Perubahan dan Dampak
4. Evaluasi dan Pengawasan
5. Masa Depan Pengadaan Barang/Jasa
4. Tujuan dan Ruang Lingkup
Perpres 12 Tahun 2021 mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah,
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
proses pengadaan.
01
Prinsip-prinsip Utama
Perpres ini didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum,
keterbukaan, persaingan usaha, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.
02
Latar Belakang Perpres 12 Tahun 2021
5. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa
Perpres ini memberikan definisi yang jelas mengenai pengadaan barang/jasa, mencakup
proses pengadaan, subjek yang terlibat, dan prosedur yang harus diikuti.
Struktur Perpres 12 Tahun 2021
Klasifikasi Barang/Jasa
Menjelaskan klasifikasi barang/jasa yang dapat diperoleh melalui pengadaan pemerintah,
termasuk persyaratan khusus yang berlaku.
6. Manfaat bagi Pemerintah
Perpres ini memberikan landasan yang kuat untuk pemerintah dalam
memperoleh barang/jasa yang diperlukan dengan efisien dan transparan.
01
Tantangan Pelaksanaan
Proses implementasi Perpres 12 Tahun 2021 memerlukan koordinasi yang baik
antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
02
Manfaat dan Tantangan
7. Pemahaman Perpres
Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses pengadaan
barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peran Mahasiswa dalam Pengadaan
Pemerintah
Kontribusi Melalui Penelitian
Mahasiswa dapat berperan dalam melakukan penelitian terkait implementasi Perpres 12
Tahun 2021 untuk memberikan masukan yang konstruktif.
9. Perencanaan Pengadaan
Tahapan awal yang meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan anggaran, dan
penyusunan dokumen pengadaan.
01
Pengumuman dan Pendaftaran
Proses pengumuman lelang dan pendaftaran peserta yang memenuhi
persyaratan.
02
Tahapan Pengadaan Barang/Jasa
10. Persyaratan Peserta
Menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, termasuk persyaratan
teknis, administratif, dan hukum.
Persyaratan dan Ketentuan
Ketentuan Kontrak
Penjelasan mengenai isi kontrak, kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme
penyelesaian sengketa.
11. Sistem Pengadaan Elektronik
Penerapan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi.
01
Keamanan dan Integritas Data
Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan integritas data
dalam pengadaan secara elektronik.
02
Pengadaan Secara Elektronik
12. Inovasi dalam Proses Pengadaan
Pemanfaatan teknologi untuk inovasi dalam proses pengadaan, termasuk penggunaan big
data dan kecerdasan buatan.
Peran Teknologi dalam Pengadaan
Tantangan dan Peluang
Menjelaskan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan teknologi dalam
pengadaan serta peluang yang dapat dimanfaatkan.
14. Poin-Poin Kunci
Menjelaskan perubahan utama yang terdapat dalam Perpres 12 Tahun 2021
dan dampaknya terhadap proses pengadaan barang/jasa.
01
Penyesuaian Internal
Dampak perubahan bagi instansi pemerintah dalam hal perubahan prosedur
dan kebijakan internal.
02
Perubahan Utama
15. Pengaruh pada Pemasok
Bagaimana perubahan dalam Perpres memengaruhi pihak eksternal, terutama para
pemasok barang/jasa kepada pemerintah.
Dampak pada Pihak Eksternal
Keterlibatan Masyarakat
Dampak perubahan dalam Perpres terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses
pengadaan barang/jasa.
16. Kriteria Evaluasi
Menjelaskan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi Perpres
12 Tahun 2021, termasuk indikator keberhasilan yang diukur.
01
Rekomendasi Perbaikan
Hasil evaluasi yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi
perbaikan dan peningkatan proses.
02
Evaluasi Implementasi
17. Proses Transisi
Langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transisi dari peraturan sebelumnya
menuju implementasi Perpres 12 Tahun 2021.
Transisi Menuju Perpres Baru
Pendampingan dan Sosialisasi
Upaya pendampingan dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dalam rangka
memperlancar transisi.
19. Pengukuran Kinerja
Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah.
01
Monitoring Pelaksanaan
Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan
proses pengadaan sesuai dengan ketentuan.
02
Mekanisme Evaluasi
20. Keterlibatan Mahasiswa
Bagaimana mahasiswa dapat terlibat dalam proses pengawasan pengadaan barang/jasa
pemerintah sebagai bentuk partisipasi aktif.
Peran Mahasiswa dalam Pengawasan
Kontribusi Melalui Penelitian
Peran mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait evaluasi dan pengawasan
implementasi Perpres 12 Tahun 2021.
21. Akses Publik
Pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang/jasa
pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
01
Pengawasan Masyarakat
Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan
sebagai bentuk kontrol sosial.
02
Keterbukaan Informasi
22. Sanksi dan Penegakan Hukum
Langkah-langkah penindakan terhadap pelanggaran dalam proses pengadaan, termasuk
sanksi yang diberlakukan.
Penindakan Pelanggaran
Peran Lembaga Pengawas
Peran lembaga pengawas dalam memastikan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap
ketentuan pengadaan barang/jasa.
23. Tantangan Modern
Tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah.
Masa Depan Pengadaan Barang/Jasa