SlideShare a Scribd company logo
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Indonesia sesuai Perpres 12 Tahun 202
1. Pengenalan Perpres 12 Tahun 2021
Content
2. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. Perubahan dan Dampak
4. Evaluasi dan Pengawasan
5. Masa Depan Pengadaan Barang/Jasa
Section 1
Pengenalan Perpres 12 Tahun 2021
Tujuan dan Ruang Lingkup
Perpres 12 Tahun 2021 mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah,
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam
proses pengadaan.
01
Prinsip-prinsip Utama
Perpres ini didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum,
keterbukaan, persaingan usaha, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.
02
Latar Belakang Perpres 12 Tahun 2021
Pengertian Pengadaan Barang/Jasa
Perpres ini memberikan definisi yang jelas mengenai pengadaan barang/jasa, mencakup
proses pengadaan, subjek yang terlibat, dan prosedur yang harus diikuti.
Struktur Perpres 12 Tahun 2021
Klasifikasi Barang/Jasa
Menjelaskan klasifikasi barang/jasa yang dapat diperoleh melalui pengadaan pemerintah,
termasuk persyaratan khusus yang berlaku.
Manfaat bagi Pemerintah
Perpres ini memberikan landasan yang kuat untuk pemerintah dalam
memperoleh barang/jasa yang diperlukan dengan efisien dan transparan.
01
Tantangan Pelaksanaan
Proses implementasi Perpres 12 Tahun 2021 memerlukan koordinasi yang baik
antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
02
Manfaat dan Tantangan
Pemahaman Perpres
Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses pengadaan
barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Peran Mahasiswa dalam Pengadaan
Pemerintah
Kontribusi Melalui Penelitian
Mahasiswa dapat berperan dalam melakukan penelitian terkait implementasi Perpres 12
Tahun 2021 untuk memberikan masukan yang konstruktif.
Section 2
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Perencanaan Pengadaan
Tahapan awal yang meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan anggaran, dan
penyusunan dokumen pengadaan.
01
Pengumuman dan Pendaftaran
Proses pengumuman lelang dan pendaftaran peserta yang memenuhi
persyaratan.
02
Tahapan Pengadaan Barang/Jasa
Persyaratan Peserta
Menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, termasuk persyaratan
teknis, administratif, dan hukum.
Persyaratan dan Ketentuan
Ketentuan Kontrak
Penjelasan mengenai isi kontrak, kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme
penyelesaian sengketa.
Sistem Pengadaan Elektronik
Penerapan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi.
01
Keamanan dan Integritas Data
Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan integritas data
dalam pengadaan secara elektronik.
02
Pengadaan Secara Elektronik
Inovasi dalam Proses Pengadaan
Pemanfaatan teknologi untuk inovasi dalam proses pengadaan, termasuk penggunaan big
data dan kecerdasan buatan.
Peran Teknologi dalam Pengadaan
Tantangan dan Peluang
Menjelaskan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan teknologi dalam
pengadaan serta peluang yang dapat dimanfaatkan.
Section 3
Perubahan dan Dampak
Poin-Poin Kunci
Menjelaskan perubahan utama yang terdapat dalam Perpres 12 Tahun 2021
dan dampaknya terhadap proses pengadaan barang/jasa.
01
Penyesuaian Internal
Dampak perubahan bagi instansi pemerintah dalam hal perubahan prosedur
dan kebijakan internal.
02
Perubahan Utama
Pengaruh pada Pemasok
Bagaimana perubahan dalam Perpres memengaruhi pihak eksternal, terutama para
pemasok barang/jasa kepada pemerintah.
Dampak pada Pihak Eksternal
Keterlibatan Masyarakat
Dampak perubahan dalam Perpres terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses
pengadaan barang/jasa.
Kriteria Evaluasi
Menjelaskan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi Perpres
12 Tahun 2021, termasuk indikator keberhasilan yang diukur.
01
Rekomendasi Perbaikan
Hasil evaluasi yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi
perbaikan dan peningkatan proses.
02
Evaluasi Implementasi
Proses Transisi
Langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transisi dari peraturan sebelumnya
menuju implementasi Perpres 12 Tahun 2021.
Transisi Menuju Perpres Baru
Pendampingan dan Sosialisasi
Upaya pendampingan dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dalam rangka
memperlancar transisi.
Section 4
Evaluasi dan Pengawasan
Pengukuran Kinerja
Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah.
01
Monitoring Pelaksanaan
Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan
proses pengadaan sesuai dengan ketentuan.
02
Mekanisme Evaluasi
Keterlibatan Mahasiswa
Bagaimana mahasiswa dapat terlibat dalam proses pengawasan pengadaan barang/jasa
pemerintah sebagai bentuk partisipasi aktif.
Peran Mahasiswa dalam Pengawasan
Kontribusi Melalui Penelitian
Peran mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait evaluasi dan pengawasan
implementasi Perpres 12 Tahun 2021.
Akses Publik
Pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang/jasa
pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
01
Pengawasan Masyarakat
Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan
sebagai bentuk kontrol sosial.
02
Keterbukaan Informasi
Sanksi dan Penegakan Hukum
Langkah-langkah penindakan terhadap pelanggaran dalam proses pengadaan, termasuk
sanksi yang diberlakukan.
Penindakan Pelanggaran
Peran Lembaga Pengawas
Peran lembaga pengawas dalam memastikan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap
ketentuan pengadaan barang/jasa.
Tantangan Modern
Tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah.
Masa Depan Pengadaan Barang/Jasa

More Related Content

Similar to Jasa Pemerintah Indonesia sesuai Perpres 12 Tahun 2021.pptx

KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptx
KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptxKICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptx
KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptx
AydaJohari
 
BAHAN BU KABAG RB 02032023.pdf
BAHAN BU KABAG RB 02032023.pdfBAHAN BU KABAG RB 02032023.pdf
BAHAN BU KABAG RB 02032023.pdf
YandryAbun1
 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Oswar Mungkasa
 
Tugas e procurement kelompok 4
Tugas e procurement kelompok 4Tugas e procurement kelompok 4
Tugas e procurement kelompok 4
Handy Pras
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
National Standardization Agency of Indonesia
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Operator Warnet Vast Raha
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Operator Warnet Vast Raha
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Sujatmiko Wibowo
 
E katalog
E katalogE katalog
Rev 8- RE Ombudsman 2022-OK.pdf
Rev 8- RE Ombudsman 2022-OK.pdfRev 8- RE Ombudsman 2022-OK.pdf
Rev 8- RE Ombudsman 2022-OK.pdf
BayuEkiPutra
 
Faktor sukses kualitas layanan e1
Faktor sukses kualitas layanan e1Faktor sukses kualitas layanan e1
Faktor sukses kualitas layanan e1
Muhammad Faiz
 
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Henni Gusnia
 
Prentasi pkl
Prentasi pklPrentasi pkl
Prentasi pkl
ekayuliantie
 
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
Joy Irman
 
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010Joy Irman
 
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogorPenerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
JihanRukkiyael
 
Kelompok 2 Barang dan Jasa Publik.pptx
Kelompok 2 Barang dan Jasa Publik.pptxKelompok 2 Barang dan Jasa Publik.pptx
Kelompok 2 Barang dan Jasa Publik.pptx
anastasiababa1
 
Peranan katalog
Peranan katalogPeranan katalog
Peranan katalog
Lintang Prayogo
 
DISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docxDISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docx
AriSyahputra16
 
(Rev)Paparan Dir_17 Okt- Revisi Ke-2 Perpres 16_2018.pptx
(Rev)Paparan Dir_17 Okt- Revisi Ke-2 Perpres 16_2018.pptx(Rev)Paparan Dir_17 Okt- Revisi Ke-2 Perpres 16_2018.pptx
(Rev)Paparan Dir_17 Okt- Revisi Ke-2 Perpres 16_2018.pptx
MazHary2
 

Similar to Jasa Pemerintah Indonesia sesuai Perpres 12 Tahun 2021.pptx (20)

KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptx
KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptxKICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptx
KICK OFF MEDICAL PIPELINE GAS SYSTEM FOR HOSPITAL KUALA KUBU BHARU.pptx
 
BAHAN BU KABAG RB 02032023.pdf
BAHAN BU KABAG RB 02032023.pdfBAHAN BU KABAG RB 02032023.pdf
BAHAN BU KABAG RB 02032023.pdf
 
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...
 
Tugas e procurement kelompok 4
Tugas e procurement kelompok 4Tugas e procurement kelompok 4
Tugas e procurement kelompok 4
 
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
 
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
Ppbj modul01materi01ver-2-soaljawab-130107050505-phpapp02
 
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdfEvaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
Evaluasi ZI WBK WBBM 2023.pdf
 
E katalog
E katalogE katalog
E katalog
 
Rev 8- RE Ombudsman 2022-OK.pdf
Rev 8- RE Ombudsman 2022-OK.pdfRev 8- RE Ombudsman 2022-OK.pdf
Rev 8- RE Ombudsman 2022-OK.pdf
 
Faktor sukses kualitas layanan e1
Faktor sukses kualitas layanan e1Faktor sukses kualitas layanan e1
Faktor sukses kualitas layanan e1
 
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
Keputusan presiden no.80 tahun 2003 1
 
Prentasi pkl
Prentasi pklPrentasi pkl
Prentasi pkl
 
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
 
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
Penjelasan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
 
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogorPenerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Organisasi Sektor Publik di kota bogor
 
Kelompok 2 Barang dan Jasa Publik.pptx
Kelompok 2 Barang dan Jasa Publik.pptxKelompok 2 Barang dan Jasa Publik.pptx
Kelompok 2 Barang dan Jasa Publik.pptx
 
Peranan katalog
Peranan katalogPeranan katalog
Peranan katalog
 
DISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docxDISKUSI 3 TAB.docx
DISKUSI 3 TAB.docx
 
(Rev)Paparan Dir_17 Okt- Revisi Ke-2 Perpres 16_2018.pptx
(Rev)Paparan Dir_17 Okt- Revisi Ke-2 Perpres 16_2018.pptx(Rev)Paparan Dir_17 Okt- Revisi Ke-2 Perpres 16_2018.pptx
(Rev)Paparan Dir_17 Okt- Revisi Ke-2 Perpres 16_2018.pptx
 

Recently uploaded

Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
adminguntur
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
newxclipse
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
DwiSuprianto2
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 

Recently uploaded (11)

Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdfPPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
PPT SOSIALISASI DBHCHT Gempur Rokok Ilegal.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anevpaparan kapolsek dalam melaksanakann anev
paparan kapolsek dalam melaksanakann anev
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakkRencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
Rencana Moderasi Lokakarya dua prgram guru penggerakk
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 

Jasa Pemerintah Indonesia sesuai Perpres 12 Tahun 2021.pptx

  • 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Indonesia sesuai Perpres 12 Tahun 202
  • 2. 1. Pengenalan Perpres 12 Tahun 2021 Content 2. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 3. Perubahan dan Dampak 4. Evaluasi dan Pengawasan 5. Masa Depan Pengadaan Barang/Jasa
  • 4. Tujuan dan Ruang Lingkup Perpres 12 Tahun 2021 mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. 01 Prinsip-prinsip Utama Perpres ini didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, persaingan usaha, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan. 02 Latar Belakang Perpres 12 Tahun 2021
  • 5. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Perpres ini memberikan definisi yang jelas mengenai pengadaan barang/jasa, mencakup proses pengadaan, subjek yang terlibat, dan prosedur yang harus diikuti. Struktur Perpres 12 Tahun 2021 Klasifikasi Barang/Jasa Menjelaskan klasifikasi barang/jasa yang dapat diperoleh melalui pengadaan pemerintah, termasuk persyaratan khusus yang berlaku.
  • 6. Manfaat bagi Pemerintah Perpres ini memberikan landasan yang kuat untuk pemerintah dalam memperoleh barang/jasa yang diperlukan dengan efisien dan transparan. 01 Tantangan Pelaksanaan Proses implementasi Perpres 12 Tahun 2021 memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. 02 Manfaat dan Tantangan
  • 7. Pemahaman Perpres Mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peran Mahasiswa dalam Pengadaan Pemerintah Kontribusi Melalui Penelitian Mahasiswa dapat berperan dalam melakukan penelitian terkait implementasi Perpres 12 Tahun 2021 untuk memberikan masukan yang konstruktif.
  • 8. Section 2 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
  • 9. Perencanaan Pengadaan Tahapan awal yang meliputi identifikasi kebutuhan, perencanaan anggaran, dan penyusunan dokumen pengadaan. 01 Pengumuman dan Pendaftaran Proses pengumuman lelang dan pendaftaran peserta yang memenuhi persyaratan. 02 Tahapan Pengadaan Barang/Jasa
  • 10. Persyaratan Peserta Menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang, termasuk persyaratan teknis, administratif, dan hukum. Persyaratan dan Ketentuan Ketentuan Kontrak Penjelasan mengenai isi kontrak, kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme penyelesaian sengketa.
  • 11. Sistem Pengadaan Elektronik Penerapan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. 01 Keamanan dan Integritas Data Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keamanan dan integritas data dalam pengadaan secara elektronik. 02 Pengadaan Secara Elektronik
  • 12. Inovasi dalam Proses Pengadaan Pemanfaatan teknologi untuk inovasi dalam proses pengadaan, termasuk penggunaan big data dan kecerdasan buatan. Peran Teknologi dalam Pengadaan Tantangan dan Peluang Menjelaskan tantangan yang mungkin dihadapi dalam menerapkan teknologi dalam pengadaan serta peluang yang dapat dimanfaatkan.
  • 14. Poin-Poin Kunci Menjelaskan perubahan utama yang terdapat dalam Perpres 12 Tahun 2021 dan dampaknya terhadap proses pengadaan barang/jasa. 01 Penyesuaian Internal Dampak perubahan bagi instansi pemerintah dalam hal perubahan prosedur dan kebijakan internal. 02 Perubahan Utama
  • 15. Pengaruh pada Pemasok Bagaimana perubahan dalam Perpres memengaruhi pihak eksternal, terutama para pemasok barang/jasa kepada pemerintah. Dampak pada Pihak Eksternal Keterlibatan Masyarakat Dampak perubahan dalam Perpres terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan barang/jasa.
  • 16. Kriteria Evaluasi Menjelaskan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi Perpres 12 Tahun 2021, termasuk indikator keberhasilan yang diukur. 01 Rekomendasi Perbaikan Hasil evaluasi yang digunakan sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan dan peningkatan proses. 02 Evaluasi Implementasi
  • 17. Proses Transisi Langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transisi dari peraturan sebelumnya menuju implementasi Perpres 12 Tahun 2021. Transisi Menuju Perpres Baru Pendampingan dan Sosialisasi Upaya pendampingan dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan dalam rangka memperlancar transisi.
  • 19. Pengukuran Kinerja Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. 01 Monitoring Pelaksanaan Langkah-langkah pengawasan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proses pengadaan sesuai dengan ketentuan. 02 Mekanisme Evaluasi
  • 20. Keterlibatan Mahasiswa Bagaimana mahasiswa dapat terlibat dalam proses pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bentuk partisipasi aktif. Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Kontribusi Melalui Penelitian Peran mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait evaluasi dan pengawasan implementasi Perpres 12 Tahun 2021.
  • 21. Akses Publik Pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. 01 Pengawasan Masyarakat Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan sebagai bentuk kontrol sosial. 02 Keterbukaan Informasi
  • 22. Sanksi dan Penegakan Hukum Langkah-langkah penindakan terhadap pelanggaran dalam proses pengadaan, termasuk sanksi yang diberlakukan. Penindakan Pelanggaran Peran Lembaga Pengawas Peran lembaga pengawas dalam memastikan penegakan hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa.
  • 23. Tantangan Modern Tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Masa Depan Pengadaan Barang/Jasa