menjelaskan ttg sistem jaminanmutyu, konsep mutu, dan impelementasi pada lembaga atau badan pengembangan SDM (lembaga diklat) pemerintah
slide ini sebagai intro bahwa SNI ISO 9001 yang dapat diintegrasikan dengan sistem akreditasi lembaga diklat sesuai dengan perka LAN 25/2015.
Pedoman ini menetapkan persyaratan untuk lembaga sertifikasi profesi (LSP) dalam mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi profesi. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, persyaratan sumber daya manusia, dan sistem manajemen yang harus dimiliki LSP. LSP harus independen dan tidak memihak dalam menjalankan proses sertifikasi secara jujur dan wajar.
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan peraturan pemerintah. LSP dibentuk untuk melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan pembentukan LSP, struktur organisasi, fungsi, dan proses lisensi LSP oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Dokumen tersebut merupakan panduan mutu untuk Tempat Uji Kompetensi XYZ yang menjelaskan profil organisasi, kebijakan mutu, struktur organisasi, fungsi dan tugas bagian-bagian dalam TUK, serta persyaratan sarana dan perangkat yang harus dimiliki TUK."
Dokumen tersebut membahas proses sertifikasi kompetensi yang mencakup pendaftaran, penilaian/asesmen, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dokumen juga menjelaskan peran dan tugas asesor dalam melakukan penilaian terhadap peserta dengan menggunakan berbagai metode seperti verifikasi portofolio, wawanc
Pedoman ini menetapkan persyaratan untuk lembaga sertifikasi profesi (LSP) dalam mengembangkan dan memelihara skema sertifikasi profesi. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, persyaratan sumber daya manusia, dan sistem manajemen yang harus dimiliki LSP. LSP harus independen dan tidak memihak dalam menjalankan proses sertifikasi secara jujur dan wajar.
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan peraturan pemerintah. LSP dibentuk untuk melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan pembentukan LSP, struktur organisasi, fungsi, dan proses lisensi LSP oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Dokumen tersebut merupakan panduan mutu untuk Tempat Uji Kompetensi XYZ yang menjelaskan profil organisasi, kebijakan mutu, struktur organisasi, fungsi dan tugas bagian-bagian dalam TUK, serta persyaratan sarana dan perangkat yang harus dimiliki TUK."
Dokumen tersebut membahas proses sertifikasi kompetensi yang mencakup pendaftaran, penilaian/asesmen, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dokumen juga menjelaskan peran dan tugas asesor dalam melakukan penilaian terhadap peserta dengan menggunakan berbagai metode seperti verifikasi portofolio, wawanc
Dokumen tersebut membahas sistem penjaminan mutu pelatihan aparatur sipil negara (ASN) yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah. Sistem ini mencakup penjaminan mutu internal di lembaga pelatihan, penjaminan mutu eksternal oleh instansi pembina, serta akreditasi program pelatihan untuk memastikan kualitas pelatihan sesuai standar.
LSP JMKP merupakan satu-stunya lembaga sertifikasi profesi yang bertugas memberikan sertifikat kompetensi kerja untuk personel penjamin mutu dan keamnan dalam ruang lingkup organisasi rantai pangan. Sertifikat yang dikeluarkan oleh JMKP teregistrasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga kompetensi personel diakui oleh negara dan kebeterimaan secara nasional dan internasiona (menurut regulasi MRA pemerintah).
Slide ini bertujuan mensosialisasikan mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat kompetensi yang diakui oleh Negara untuk meningkatkan daya saing, sebagai validasi, dan mendapatkan pengakuan oleh Negara (perlindungan) dalam era pasar bebas yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2015.
Wujudkan Indonesia Kompeten.
Salam Kompeten
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) di Indonesia. SKKNI merupakan standar kompetensi kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan tugas pekerjaan. Peraturan ini mengatur tata cara pengembangan, penerapan, dan peninjauan kembali SKKNI guna mendukung pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang standar dokumentasi asuhan keperawatan yang meliputi 7 standar proses keperawatan yaitu pengkajian, diagnosis, identifikasi hasil, perencanaan, implementasi, evaluasi, serta standar tanggung jawab profesi keperawatan dalam pendokumentasian praktiknya. Standar-standar tersebut digunakan untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924UFDK
Modul ini membahas pelatihan untuk menjadi asesor kompetensi yang meliputi tahapan merencanakan asesmen, melaksanakan asesmen, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen sesuai standar kompetensi. Modul ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelatihan baik secara formal maupun mandiri.
Instrumen akreditasi PAUD ini memberikan pedoman pengisian dan persyaratan dokumen yang diperlukan untuk menilai kelayakan satuan PAUD berdasarkan 8 standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi, proses, sarana prasarana, pengelolaan, dan lainnya.
Unit ini menjelaskan tentang melaksanakan penilaian di tempat kerja, meliputi identifikasi standar kompetensi dan acuan penilaian, perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian sesuai prosedur, pencatatan dan evaluasi hasil penilaian.
Dokumen ini membahas tentang struktur organisasi dan tugas-tugas Tim Penjaminan Mutu Akademik di Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Dokumen ini juga menjelaskan program kerja tim penjaminan mutu untuk tahun 2014 dan dokumen-dokumen yang terkait dengan jaminan mutu seperti spesifikasi program studi, uraian kerja, dan prosedur operasional.
Pelatihan audit internal sistem manajemen mutu ISO 9000 diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi auditor mutu internal Puskesmas Timika. Pelatihan memberikan pemahaman tentang pentingnya audit internal dan keterampilan menilai kesesuaian sistem mutu dengan ISO 9001:2008. Peserta adalah calon tim auditor yang akan mengikuti pelatihan selama 2 hari dan melakukan praktek audit selama 1 hari. Narasumber berasal dari tim konsultan PKMK Fakultas Ked
Pedoman 201 peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lspMohammad Singgih
Dokumen tersebut mengatur tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi yang meliputi ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, persyaratan untuk LSP, struktur organisasi, sumber daya, rekaman dan informasi, skema sertifikasi, proses sertifikasi, dan sistem manajemen yang harus dipenuhi oleh LSP.
Dokumen ini memberikan panduan mengenai kriteria dan standar audit akreditasi program di Politeknik Seberang Perai. Ia bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada para juruaudit akreditasi program mengenai peranan dan tanggungjawab mereka sesuai dengan amalan akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia. Panduan ini membahagikan 9 bidang kriteria standar dan memberikan cadangan untuk mempersiapkan institusi menghadapi audit akreditasi program.
Buku manual ini memberikan panduan lengkap tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIKES Surabaya. Buku ini menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan kegiatan SPMI, termasuk perumusan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. Buku ini berlaku bagi seluruh unit di STIKES Surabaya dalam upaya menjamin dan meningkatkan mutu proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarak
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja ManajemenYunita Tri Andra Yani
[Ringkasan]
Audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis untuk menilai kemampuan suatu organisasi dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Audit bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem manajemen kualitas serta memberikan rekomendasi perbaikan. Proses audit terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, studi hasil, dan tindakan perbaikan.
1. Buku manual ini membahas tentang sistem penjaminan mutu di STIKes Surabaya, mencakup tujuan, lingkup, dan mekanisme penetapan standar mutu serta pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas konsep penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar operasi prosedur pelayanan perguruan tinggi. Terdapat penjelasan mengenai kebijakan mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, dan standar mutu sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dokumen ini juga membahas landasan hukum dan tiga kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
Dokumen tersebut membahas sistem penjaminan mutu pelatihan aparatur sipil negara (ASN) yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan pemerintah. Sistem ini mencakup penjaminan mutu internal di lembaga pelatihan, penjaminan mutu eksternal oleh instansi pembina, serta akreditasi program pelatihan untuk memastikan kualitas pelatihan sesuai standar.
LSP JMKP merupakan satu-stunya lembaga sertifikasi profesi yang bertugas memberikan sertifikat kompetensi kerja untuk personel penjamin mutu dan keamnan dalam ruang lingkup organisasi rantai pangan. Sertifikat yang dikeluarkan oleh JMKP teregistrasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sehingga kompetensi personel diakui oleh negara dan kebeterimaan secara nasional dan internasiona (menurut regulasi MRA pemerintah).
Slide ini bertujuan mensosialisasikan mengenai pentingnya kepemilikan sertifikat kompetensi yang diakui oleh Negara untuk meningkatkan daya saing, sebagai validasi, dan mendapatkan pengakuan oleh Negara (perlindungan) dalam era pasar bebas yang telah berlangsung sejak akhir tahun 2015.
Wujudkan Indonesia Kompeten.
Salam Kompeten
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) di Indonesia. SKKNI merupakan standar kompetensi kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan tugas pekerjaan. Peraturan ini mengatur tata cara pengembangan, penerapan, dan peninjauan kembali SKKNI guna mendukung pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang standar dokumentasi asuhan keperawatan yang meliputi 7 standar proses keperawatan yaitu pengkajian, diagnosis, identifikasi hasil, perencanaan, implementasi, evaluasi, serta standar tanggung jawab profesi keperawatan dalam pendokumentasian praktiknya. Standar-standar tersebut digunakan untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.
BNSP Modul Pelatihan Asesor Kompetensi f 18 mar 0924UFDK
Modul ini membahas pelatihan untuk menjadi asesor kompetensi yang meliputi tahapan merencanakan asesmen, melaksanakan asesmen, dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen sesuai standar kompetensi. Modul ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman pelatihan baik secara formal maupun mandiri.
Instrumen akreditasi PAUD ini memberikan pedoman pengisian dan persyaratan dokumen yang diperlukan untuk menilai kelayakan satuan PAUD berdasarkan 8 standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi, proses, sarana prasarana, pengelolaan, dan lainnya.
Unit ini menjelaskan tentang melaksanakan penilaian di tempat kerja, meliputi identifikasi standar kompetensi dan acuan penilaian, perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian sesuai prosedur, pencatatan dan evaluasi hasil penilaian.
Dokumen ini membahas tentang struktur organisasi dan tugas-tugas Tim Penjaminan Mutu Akademik di Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Dokumen ini juga menjelaskan program kerja tim penjaminan mutu untuk tahun 2014 dan dokumen-dokumen yang terkait dengan jaminan mutu seperti spesifikasi program studi, uraian kerja, dan prosedur operasional.
Pelatihan audit internal sistem manajemen mutu ISO 9000 diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi auditor mutu internal Puskesmas Timika. Pelatihan memberikan pemahaman tentang pentingnya audit internal dan keterampilan menilai kesesuaian sistem mutu dengan ISO 9001:2008. Peserta adalah calon tim auditor yang akan mengikuti pelatihan selama 2 hari dan melakukan praktek audit selama 1 hari. Narasumber berasal dari tim konsultan PKMK Fakultas Ked
Pedoman 201 peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lspMohammad Singgih
Dokumen tersebut mengatur tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi yang meliputi ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, persyaratan untuk LSP, struktur organisasi, sumber daya, rekaman dan informasi, skema sertifikasi, proses sertifikasi, dan sistem manajemen yang harus dipenuhi oleh LSP.
Dokumen ini memberikan panduan mengenai kriteria dan standar audit akreditasi program di Politeknik Seberang Perai. Ia bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada para juruaudit akreditasi program mengenai peranan dan tanggungjawab mereka sesuai dengan amalan akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia. Panduan ini membahagikan 9 bidang kriteria standar dan memberikan cadangan untuk mempersiapkan institusi menghadapi audit akreditasi program.
Buku manual ini memberikan panduan lengkap tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIKES Surabaya. Buku ini menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan kegiatan SPMI, termasuk perumusan, penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. Buku ini berlaku bagi seluruh unit di STIKES Surabaya dalam upaya menjamin dan meningkatkan mutu proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarak
Audit sistem kepastian kualitas (bab 8), Audit Kinerja ManajemenYunita Tri Andra Yani
[Ringkasan]
Audit sistem kepastian kualitas adalah proses sistematis untuk menilai kemampuan suatu organisasi dalam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Audit bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem manajemen kualitas serta memberikan rekomendasi perbaikan. Proses audit terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, studi hasil, dan tindakan perbaikan.
1. Buku manual ini membahas tentang sistem penjaminan mutu di STIKes Surabaya, mencakup tujuan, lingkup, dan mekanisme penetapan standar mutu serta pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas konsep penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar operasi prosedur pelayanan perguruan tinggi. Terdapat penjelasan mengenai kebijakan mutu, prosedur kerja, instruksi kerja, dan standar mutu sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dokumen ini juga membahas landasan hukum dan tiga kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 untuk peningkatan kualitas perguruan tinggi. 2. Terdapat penjelasan mengenai proses implementasi standar tersebut beserta peran pimpinan dan tim pelaksana. 3. Seminar ini bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai ISO 9001:2008 secara menyeluruh.
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) di sebuah sekolah. SMM bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan mutu layanan akademik dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti siswa, pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat, industri, dan pemerintah. SMM diatur dalam pedoman mutu dan prosedur yang menjelaskan proses, tanggung jawab, dan sasaran peningkatan mutu secara ber
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 pada dua perusahaan yaitu PT Adhi Karya dan PT Eka Sari Lorena Transport. Dokumen tersebut menjelaskan langkah-langkah penerapan ISO 9001 serta manfaat yang diperoleh perusahaan setelah menerapkan standar mutu tersebut seperti meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi persyaratan pelanggan.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan kompetensi dalam memenuhi persyaratan ISO 9001:2015. Secara khusus membahas tentang pengertian kompetensi, jenis-jenis kompetensi, proses identifikasi dan pengembangan kompetensi sesuai dengan standar tersebut.
MANAJEMEN MUTU KABAN H. JULIA NOOR, S.IP.pptxzein92
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan manajemen mutu untuk pengawas.
2) Materi pelatihan meliputi pengertian manajemen mutu, perkembangan ruang lingkupnya, standar mutu, dan teknik pengendalian mutu.
3) Tujuan dari sistem manajemen mutu adalah memastikan kesesuaian proses dan produk dengan persyaratan, serta memberikan kepuasan pelanggan.
Langkah akreditasi puskesmas terdiri dari 7 langkah utama yaitu lokakarya, pelatihan, self assessment, penyiapan dokumen, implementasi, penilaian pra survey, dan pengajuan penilaian akreditasi guna memperkuat puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat.
Langkah akreditasi puskesmas terdiri dari 7 langkah utama yaitu lokakarya, pelatihan, self assessment, penyiapan dokumen, implementasi, penilaian pra survey, dan pengajuan penilaian akreditasi guna memperkuat puskesmas sebagai tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat.
Audit Mutu Internal (AMI) merupakan proses evaluasi sistematis dan terdokumentasi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prosedur dan standar guna mencapai tujuan institusi. AMI adalah bagian dari siklus penjaminan mutu internal (SPMI) yang meliputi penetapan standar, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar. Dokumen ini membahas dasar-dasar dan tahapan pelaksanaan AMI.
Similar to Jaminan Mutu : SInergi Akreditasi Lemdiklat dan ISO 9001:2015 (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
3. DEFINISI
Komite Penjamin Mutu Diklat :
Komite yang bersifat independen yang
bertanggungjawab dalam menjamin kualitas
penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan/atau
Diklat Kepemimpinan tertentu.
(Perka LAN 16/2013)
3
4. Komite Penjamin Mutu
1. Unsur Penilaian Komite Penjamin Mutu : ketersediaan dan efektifitas
Komite Penjamin Mutu. (Pasal 27.1)
2. Efektifitas : ketercapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan Diklat
Prajabatan dan/atau Diklat Kepemimpinan tertentu. (Pasal 27.2)
3. Anggota : PNS & Praktisi, 3 -5 orang. (Pasal 10)
4
Sumber: Perka LAN 16/2013
5. Jaminan mutu diklat
Proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi
dengan parameter dan metode yang telah ditetapkan
guna mencapai hasil dalam penyelenggaraan diklat secara
optimal
sesuai standar yang telah ditetapkan.
5
Sumber: PerKa Bandiklat Prov.Jawa Tengah (2014)
DEFINISI
6. Unsur Manajemen
Penyelenggaraan Diklat
PROGRAM DIKLAT
1. Kompetensi;
2. Kurikulum;
3. Sequence mata Diklat;
4. Bahan Diklat;
5. Metode Diklat;
6. Alokasi Waktu / mata Diklat;
7. Waktu penyelenggaraan Diklat;
8. Persyaratan Peserta Diklat;
9. Jumlah Peserta Diklat;
10. Evaluasi & 11. panduan Diklat
6
Sumber: Perka LAN 16/2013 Pasal 30, 32
TENAGA DIKLAT
1. Pengelola
2. Widyaiswara
3. Penyelenggara
FASILITAS DIKLAT
1. Ketersediaan
2. Kesesuaian
DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS
7. TUGAS KOMITE
1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu internal meliputi penyusunan kebijakan mutu,
standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja dan uraian tugas;
2. Mengembangan sistem audit mutu yang mampu memastikan bahwa kegiatan pendidikan
pelatihan berjalan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
3. Menentukan sasaran, cakupan, metode audit, rencana kerja dan jadwal pelaksanaan
audit. Rencana ini harus lengkap, meliputi: bidang penyelenggara yang akan ditinjau,
jadwal peninjauan, kegiatan yang ditinjau/diaudit, serta tanggal pelaporan;
4. Mengembangkan instrumen penilaian serta standar penilaian yang akan digunakan dalam
audit;
5. Untuk kegiatan ini, Komite harus mempelajari tentang tujuan, sasaran, banyaknya
peserta, lamanya penyelenggaraan, tenaga pengajar, saranaprasarana penunjang, lokasi
penyelenggaraan dan hal – hal lain yang menunjang penyelenggaraan diklat serta hasil
audit mutu penyelenggaraan diklat sebelumnya;
6. Melakukan pemeriksaan/audit secara objektif ke penyelenggara diklat, mereview
pelaksanaan kebijakan dan standar mutu, prosedur mutu dan uraian tugas yang
digunakan, melakukan wawancara dan pengamatan kepada staf/karyawan untuk
pembuktian/verifikasi;
7. Melakukan peninjauan ke lokasi penyelenggaraan untuk langkah pembuktian/verifikasi;
SERTA Menyusun laporan hasil audit
7
Sumber: PerKa Bandiklat Prov.Jawa Tengah (2014)
8. Jaminan Mutu
proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi dengan parameter dan
metode yang telah ditetapkan guna mencapai hasil optimal sesuai standar yang
telah ditetapkan.
Prinsip SNI ISO 9001:2015
8
Sumber: PerKa Bandiklat Prov.Jawa Tengah (2014)
DEFINISI
9. DEFINISI
Kendali mutu / QC (3.3.7): bagian dari
manajemen mutu yang berfokus pada
pemenuhan persyaratan mutu
Penjaminan mutu / QA (3.3.6): bagian dari
manajemen mutu (3.3.4) yang berfokus pada
pemberian keyakinan bahwa persyaratan mutu
(3.6.5) akan dipenuhi
Manajemen mutu (3.3.4): manajemen yang
berkaitan dengan mutu
Mutu (3.6.2): derajat dari sekumpulan
karakteristik melekat pada suatu objek yang
memenuhi persyaratan.
9
Sumber: SNI ISO 9000:2015
10. Konsep Dasar &Prinsip Manajemen Mutu
secara universal
diterapkan untuk hal berikut:
1. organisasi yang ingin mencapai sukses berkelanjutan melalui
penerapan SMM
2. pelanggan yang mencari keyakinan terhadap kemampuan
organisasi untuk menyediakan produk dan jasa secara konsisten
yang sesuai persyaratannya;
3. organisasi yang mencari keyakinan dalam rantai pasokan bahwa
persyaratan produk dan jasa dapat dipenuhi;
4. organisasi dan pihak berkepentingan yang ingin meningkatkan
komunikasi melalui pemahaman yang sama terhadap istilah yang
digunakan dalam manajemen mutu;
5. organisasi yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap
persyaratan SNI ISO 9001;
6. penyedia pelatihan, penilaian, atau pendamping dalam bidang
manajemen mutu; 10
12. Perka LAN No.16/2013 dan SNI ISO 9001:2015
No. Perka LAN No.16 Tahun 2013 SNI ISO 9001:2015
1. Tujuan Lembaga diklat layak untuk melakukan
pelayanan diklat bagi PNS
- Memastikan bahwa pelayanan
diberikan secara konsisten
- Kepuasan pelanggan
2. Komponen yang
dilihat
a. Organisasi a. Dasar hukum Klausul 4 - Konteks Organisasi
b. Tenaga kediklatan (meliputi
pengelola diklat, widyaiswara,
peneyelenggara diklat dan pemuktahir
data SIDA)
Klausul 7.1.2 menjelaskan
tentang dukungan SDM, 7.2
Kompetensi
c. Rencana strategis (perencanaan
yang komprehensif dan
berkesinambungan dalam
penyelenggaraan diklat)
- Klausul 4 menerangkan
Proses yang dilakukan untuk
memahami organisasi secara
keseluruhan meliputi
penentuan isu internal dan
eksternal, penentuan
kebutuhan dan ekspektasi
pelanggan, penentuan siapa
yang akan menjadi
pelanggan, identifikasi faktor
resiko dan kesempatan
- Klausul 5.2 Komitmen dari
manajemen puncak
menetapkan dan
mengimplementasikan
12
13. No. Perka LAN No.16 Tahun 2013 SNI ISO 9001:2015
- Klausul 6 tentang komponen
yang perlu diperhatikan
dalam menyusun
perencanaan
- Klausul 8 menerangkan hal
yang perlu diperhatikan
dalam menyusun
perencanaan, pelaksanaan
kegiatan dan menjaga
bagaimana agar kegiatan
tetap sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan
organisasi
d. Fasilitas diklat (meliputi sarana,
prasarana dan lokasi diklat)
Klausul 7.1.3 dan 7.1.4
mengatur tentang infrastruktur
dan lingkungan dilaksanakan
proses tersebut
e. Komite penjamin mutu diklat Klausul 7.2 mengatur tentang
kompetensi personil yang
menjamin sistem manajemen
mutu dilakukan di organisasi
tersebut
13
14. No. Perka LAN No.16 Tahun 2013 SNI ISO 9001:2015
b. Manajemen a. Perencanaan penyelenggaraan
diklat (PASAL 11 dan BAB PENILAIAN)
Dapat menggunakan klausul 6
b. Penyelenggaraan diklat (PASAL 12) Dapat menggunakan klausul 8
c. Monitoring penyelenggaraan diklat
(PASAL 13)
Klausul 9 menerangkan
penentuan monitoring,
pengukuran, analisis dan
evaluasi proses yang telah
dilakukan
c. Audit Klausul 9.2 audit internal pada
waktu terencana untu
memastikan pemenuhan
terhadap persyaratan
14
For all organizations this is an opportunity to review your approach,
engage with management and deliver a system that is aligned to
and supports the achievement of your overall business and quality
Objectives and becomes World Class Organizations (BSI)