Dokumen tersebut membahas sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20/2001 tentang perubahannya. Dokumen tersebut juga membahas definisi gratifikasi menurut undang-undang tersebut.

1. TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN
MATERI BAB 7

2. NAMA ANGGOTA KELOMPOK:
 NOLAYANTI B. LIMBONGAN (222411318)
 DINDA F. TANGKEARUNG (222411086)
 MAWAR EVRILIA (222411146)
 RESNI DATU (222411148)
 ERLIN WATON (22241109)
 YAKUB BELO SALURANTE (220411284)

3. POKOK BAHASAN
Sejarah Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi
LATAR BELAKANG LAHIRNYA DENLIK
KORUPSI DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN KORUPSI
DENLIK KORUPSI MENURUT UU NO. 31
TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN
2001 GRATIFIKASI

4. SEJARAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1. Denlik korupsi dalam KUHP.
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor
Prt/Peperpu/013/1950.
3. Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1990 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. TAP MPR NO. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
7. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-undang N0.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
10. Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang Pengesah United Nation Convention Agaist
Corruption (UNCAC) 2003.
11. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian
Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Instruksi Presiden No.5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

5. LATAR BELAKANG LAHIRNYA DENLIK KORUPSI DALAM PERUNDANG-
UNDANGAN KORUPSI

6. DENLIK KORUPSI MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001
• Pasal 2
• Pasal 3
• Pasal 13
• Pasal 15
• Pasal 5
• Pasal 11
• Pasal 12
• Pasal 6
• Pasal 7
• Pasal 8
• Pasal 9
• Pasal 10

7. GRATIFIKASI

8. ANY QUESTION?

9. KESIMPULAN
Pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia
menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi
memang membutuhkan penanganan yang ekstra dari
pemerintah. Keberadaan undang-undang pemberantas
korupsi hanya salah satu dari sekian banyak upaya
memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Lahirnya
undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai
pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya
tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau
komitmen pemerintah.
Disamping itu juga diperlukan kesadaran dari masyarakat
untuk memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya
dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan
dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang
diatur dalam undang-undang.