Universitas indonesia-dengan-koni-pusatAgung Djibran
Universitas Indonesia dan Komisi Olahraga Nasional Indonesia sepakat bekerja sama dengan menerima atlet peraih medali emas masuk UI tanpa tes, serta mengembangkan fasilitas olahraga dan penyelenggaraan event internasional. Kerjasama ini diharapkan meningkatkan prestasi olahraga nasional dan melahirkan atlet berkualitas.
Universitas indonesia-dengan-koni-pusatAgung Djibran
Universitas Indonesia dan Komisi Olahraga Nasional Indonesia sepakat bekerja sama dengan menerima atlet peraih medali emas masuk UI tanpa tes, serta mengembangkan fasilitas olahraga dan penyelenggaraan event internasional. Kerjasama ini diharapkan meningkatkan prestasi olahraga nasional dan melahirkan atlet berkualitas.
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas evaluasi program transmigrasi dan penyusunan rencana strategis kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Terdapat lima isu strategis yang diidentifikasi yaitu masalah kepemilikan lahan, kualitas SDM dan kelembagaan, kurangnya infrastruktur, lemahnya implementasi manajemen pembangunan, serta perlu memantapkan konsepsi pembangunan ketransmigrasian sebagai pembangunan wilayah."
Dokumen tersebut membahas kerja sama antar perguruan tinggi dalam kerangka kebijakan Kampus Merdeka. Dibahas mengenai bentuk kerja sama yang dapat dilakukan seperti pertukaran pelajar, magang, penelitian, proyek kemanusiaan, serta ketentuan pelaksanaan Hak Belajar Tiga Semester di luar program studi melalui kerja sama dengan berbagai mitra.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dibahas pula peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Proses penyusunan RPJMD melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan, penyusunan rancangan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanDadang Solihin
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan serta hubungannya dengan anggaran pembangunan daerah.
2. Dibahas pula peran para pelaku pembangunan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
3. Tujuan akhir per
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk siklus manajemen pembangunan, perencanaan dan percepatan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan nasional, serta proses penyusunan rencana pembangunan daerah."
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, mulai dari siklus manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, perumusan visi-misi organisasi, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, proses perencanaan, ruang lingkup perencanaan menurut UU 25/2004, persyaratan dokumen perencanaan, fungsi dan manfaat perencanaan,
RPP ini membahas pelaksanaan pembelajaran mengenai penggunaan anggaran pemerintah untuk siswa SMK kelas XI. Materi yang diajarkan meliputi pengelolaan belanja pemerintah, pelaksanaan anggaran, dan prosedur penggunaan anggaran. Pembelajaran dilakukan secara kelompok dengan metode diskusi, presentasi, dan demonstrasi untuk mencapai tujuan membantu siswa memahami konsep dan prosedur penggunaan anggaran pemerint
Nota Kesepakan PSP 2022 (A Ramdhani) Okt Rev 1.pptxArifBukhari6
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi nota kesepakatan program sekolah penggerak antara pemerintah pusat dan daerah. Dokumen menjelaskan tentang kerangka kerja sama program sekolah penggerak berdasarkan undang-undang dan keputusan menteri terkait. Dokumen juga memberikan contoh best practice pelaksanaan program sekolah penggerak di Kabupaten Bekasi yang mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Kebijakan & program paket b direktorat pembinaan smpmajujaya
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan program Paket B yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMP, mencakup prioritas program seperti peningkatan mutu pembelajaran, penguatan lembaga penyelenggara, pemberian bantuan sosial, serta rencana pelaksanaan lomba untuk meningkatkan mutu program Paket B.
Tiga prinsip utama pengelolaan dana APBN di perguruan tinggi adalah transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, sementara efektivitas bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan perguruan tinggi.
Pembangunan Transmigrasi dalam Perspektif Evaluasi Kinerja PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas evaluasi program transmigrasi dan penyusunan rencana strategis kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. Terdapat lima isu strategis yang diidentifikasi yaitu masalah kepemilikan lahan, kualitas SDM dan kelembagaan, kurangnya infrastruktur, lemahnya implementasi manajemen pembangunan, serta perlu memantapkan konsepsi pembangunan ketransmigrasian sebagai pembangunan wilayah."
Dokumen tersebut membahas kerja sama antar perguruan tinggi dalam kerangka kebijakan Kampus Merdeka. Dibahas mengenai bentuk kerja sama yang dapat dilakukan seperti pertukaran pelajar, magang, penelitian, proyek kemanusiaan, serta ketentuan pelaksanaan Hak Belajar Tiga Semester di luar program studi melalui kerja sama dengan berbagai mitra.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dibahas pula peran berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Proses penyusunan RPJMD melibatkan berbagai tahapan mulai dari persiapan, penyusunan rancangan
Fungsi dan Peran DPRD sebagai Kekuatan Legislasi, Anggaran, dan PengawasanDadang Solihin
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas proses perencanaan pembangunan daerah, meliputi perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan serta hubungannya dengan anggaran pembangunan daerah.
2. Dibahas pula peran para pelaku pembangunan seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance.
3. Tujuan akhir per
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk siklus manajemen pembangunan, perencanaan dan percepatan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyelarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan nasional, serta proses penyusunan rencana pembangunan daerah."
Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah, mulai dari siklus manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan daerah, tujuan dan permasalahan pembangunan daerah, perumusan visi-misi organisasi, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, proses perencanaan, ruang lingkup perencanaan menurut UU 25/2004, persyaratan dokumen perencanaan, fungsi dan manfaat perencanaan,
RPP ini membahas pelaksanaan pembelajaran mengenai penggunaan anggaran pemerintah untuk siswa SMK kelas XI. Materi yang diajarkan meliputi pengelolaan belanja pemerintah, pelaksanaan anggaran, dan prosedur penggunaan anggaran. Pembelajaran dilakukan secara kelompok dengan metode diskusi, presentasi, dan demonstrasi untuk mencapai tujuan membantu siswa memahami konsep dan prosedur penggunaan anggaran pemerint
Nota Kesepakan PSP 2022 (A Ramdhani) Okt Rev 1.pptxArifBukhari6
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi nota kesepakatan program sekolah penggerak antara pemerintah pusat dan daerah. Dokumen menjelaskan tentang kerangka kerja sama program sekolah penggerak berdasarkan undang-undang dan keputusan menteri terkait. Dokumen juga memberikan contoh best practice pelaksanaan program sekolah penggerak di Kabupaten Bekasi yang mendapat dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Kebijakan & program paket b direktorat pembinaan smpmajujaya
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan program Paket B yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan SMP, mencakup prioritas program seperti peningkatan mutu pembelajaran, penguatan lembaga penyelenggara, pemberian bantuan sosial, serta rencana pelaksanaan lomba untuk meningkatkan mutu program Paket B.
Tiga prinsip utama pengelolaan dana APBN di perguruan tinggi adalah transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder, sementara efektivitas bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan perguruan tinggi.
Dokumen tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan tujuan, prinsip, dan unsur-unsur penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil serta menetapkan pedoman bagi pegawai negeri sipil dan pejabat penilai dalam melaksanakan penilaian tersebut.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai kriteria penilaian kinerja pegawai berdasarkan beberapa aspek seperti pelayanan, integritas, dedikasi pada tugas, ketaatan terhadap peraturan, kerja sama tim, dan kepemimpinan. Setiap aspek diberi skor antara 50-100 dan kategori antara buruk hingga sangat baik.
Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Laboratorium IPA bertujuan untuk menjadi acuan operasional bagi pengelola laboratorium dan guru IPA dalam memanfaatkan laboratorium sesuai Kurikulum 2013. Laboratorium IPA memiliki peran penting dalam implementasi pendekatan saintifik dan penelitian, serta menunjang keberhasilan pembelajaran IPA. Kurikulum 2013 membutuhkan laboratorium untuk mengembangkan keterampilan proses siswa melalui praktikum.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Manajemen kurikulum sekolah menengah pertama membahas tentang pengertian dan aspek-aspek manajemen kurikulum, pelaksanaan kurikulum 2013, dan peran kepala sekolah serta guru dalam implementasi kurikulum di sekolah.
Peningkatan penguasaan belajar Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI) dengan pemanfaatan jejaring sosial Facebook dan Twitter pada siswa SMK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan penguasaan belajar KKPI dan tanggapan siswa terhadap pemanfaatan jejaring sosial untuk pembelajaran KKPI. Metode penelitian menggunakan desain kuasi eksperimental dengan instrumen tes dan angket. Hasil penel
Dokumen ini berisi ringkasan empat percobaan IPA sederhana menggunakan bahan dari lingkungan untuk mendemonstrasikan konsep-konsep fisika dan kimia dasar seperti listrik statis, elektroskop, kapasitas kalor, dan pemuaian volume gas.
Dokumen ini membahas desain laboratorium IPA dengan 3 kalimat:
1) Mengatur tata letak bahan, peralatan, dan fasilitas laboratorium serta menggambar desainnya agar sesuai luas dan jumlah siswa.
2) Membahas unsur-unsur desain laboratorium seperti peruntukan, jenjang pendidikan, dan rasio luas per siswa serta administrasi ruangannya.
3) Menjelaskan tata letak laboratorium harus memperhatikan lok
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
2. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 2
Kompetensi
1. Menganalisa aspek-aspek
program kemitraan sekolah
dengan pihak eksternal;
2. Mengimplementasikan
program kemitraan sekolah
dengan pihak eksternal.
3. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 3
ALUR PEMBELAJARAN
MENGIDENTIFIKASI MASALAH
MENERAPKAN MASALAH
MELAKUKAN TINDAKAN STRATEGIS
IN SERVICE LEARNING (IN 1)
MENGIDENTIFIKASI
MASALAH
MENETAPKAN
MASALAH
MENGEMBANGKAN
ALTERNATIF SOLUSI
MENYUSUN TINDAKAN
STRATEGIS
MELIHAT ULANG DAN
MENGEVALUASI
MENYUSUN
PROGRAM
TINDAK LANJUT
KEMITRAAN
PROSES
PEMBUKAAN
DAN KEBIJAKAN
INPUT
KONSEP DAN
PENGALAMAN
LAPANGAN
PRESENTASI
REFLEKSI
EVALUASI
DAN PENUTUPAN
ON THE JOB LEARNING
(OJL)
IN SERVICE LEARNING (IN 2)
25’
20’
135’
4. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 4
PETA
KONSEP
KEMITRAAN
SEKOLAH
KONSEP KEMITRAAN
SEKOLAH
IMPLEMENTASI
PROGRAM KEMITRAAN
ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM
ANALISIS PARTNER
INSTITUSI/LEMBAGA
/MASYARAKAT
PENYUSUNAN MoU
PENENTUAN ASPEK
MONITORING DAN
EVALUASI
PENYUSUNAN RTL
PENGERTIAN
MANFAAT
PRINSIP
BENTUK
JEJARING
NEGOSIASI
PROPOSAL
5. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 5
Secara etimologis, kata atau istilah
kemitraan adalah kata turunan dari
kata dasar mitra. Mitra, dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia artinya teman,
sahabat, kawan kerja
Kemitraan diartikan sebagai hubungan
kooperatif antara orang atau kelompok
orang yang sepakat untuk berbagi
tanggungjawab untuk mencapai tujuan
tertentu yang sudah ditetapkan.
6. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 6
Mendapatkan informasi terkini.
Memperoleh bantuan peralatan,
tenaga ahli, tenaga sukarela.
Mendapat kesempatan berbagi
pengalaman.
Melaksanakan proyek bersama.
Mendapatkan beasiswa.
Meningkatkan kreativitas.
7. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 7
Formal Informal
Bentuk kerjasama yang
didasarkan pada satu
kesepakatan atau perjanjian
yang sifatnya mengikat dan
dituangkan dalam dokumen
naskah bersama.
Didasarkan kesepakatan yang
tidak mengikat dan tidak
dituangkan dalam dokumen
naskah kerjasama, tetapi lebih
merupakan sebagai wujud
adanya cooperative,
kebersamaan, saling
menghargai dan menghormati
keberadaan dari lembaga
masing-masing
8. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 8
Bentuk kegiatan yang telah disepakati
untuk dilakukan bersama-sama oleh pihak-
pihak yang terkait dalam perjanjian
kerjasama dalam kemitraan dan saling
menguntungkan.
Contoh
Pengembangan kurikulum dan bahan ajar
Standarisasi dan sertifikasi
Peningkatan kompetensi guru
Lomba keterampilan guru atau siswa
Penelitian/proyek bersama
Benchmarking
Pengembangan kewirausahaan
Program sister school Bantuan fisik;
Partisipasi masyarakat dalam pembelajaran;
9. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 9
DALAM NEGERI LUAR NEGERI
Institusi pemerintah/swasta:
• Kementerian di lingkungan
pemerintahan, BNSP,
• BSNP,
• KADIN
• DU/DI : pusat pelatihan,
bagian produksi dsb
• Masyarakat: orang tua
siswa, tokoh masyarakat
Pemerintahpusat/ daerah
dari berbagai negara,
•Institusi
pendidikan/penelitian
•Organisasi pendidikan dan
pelatihan: SEAMEO
VOCTECH , CPSC,
UNEVOC
•DU/DI
•Masyarakat
10. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 10
Strategi pemberdayaan masyarakat:
1.Penanaman wawasan berpikir bahwa
sekolah adalah milik masyarakat;
2.Pertemuan rutin: DU/DI. Lembaga
Pemerintah, Swasta, orang tua siswa,
komite sekolah, alumni, tokoh masyarakat
lainnya;
3.Mengelola bantuan finansial dan non
finansial dengan terbuka.
12. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 12
NEGOSIASI
Proses tawar menawar dengan jalan
berunding guna mencapai kesepakatan
bersama antara satu pihak (kelompok
atau organisasi) dan kelompok atau
organisasi yang lain. (KBBI)
Bentuk interaksi sosial saat pihak-
pihak yang terlibat berusaha untuk
saling menyelesaikan tujuan yang
berbeda dan bertentangan. (Wikipedia)
13. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 13
NEGOSIASI
suatu cara untuk mencapai
suatu kesepakatan melalui
disukusi formal.
(Kamus Oxford)
Negosiasi adalah
suatu upaya untuk
mencapai
kesepakatan.
15. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 15
PROPOSAL
1. Judul Proposal
2. Pendahuluan
3. Perumusan dan pemecahan
masalah
4. Tujuan dan manfaat kemitraan
5. Tinjauan pustaka
6. Metode kemitraan
7. Jadwal kemitraan
8. Unsur-unsur yang terlibat
kemitraan
9. Daftar rujukan
10. Lampiran
16. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 16
Memorandun of Understanding (MOU)
Memorandun of Understanding
(MoU) merupakan payung dari
kerjasama yang akan
dilakukan.
MoU harus benar-benar
memperhatikan aspek legal.
17. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 17
Beberapa hal yang perlu dicermati pada saat
membuat MoU adalah:
a. Perjanjian kerja sama sesuai dengan
hukum yang berlaku serta mengikat
kepentingan umum;
b. Objek dalam surat kerjasama
diterangkan dengan jelas;
c. Masing-masing pihak yang akan
terikat dengan surat perjanjian
kerjasama ini wajib memberikan
identitas yang benar dan jelas;
d. Terdapat kesepakatan kedua belah
pihak tanpa dasar paksaan apapun;
e. Terdapat latar belakang
kesepakatan atau retical;
18. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 18
f. Isi perjanjian harus jelas untuk kedua
belah pihak, yang
dijelaskan/dituangkan dalam pasal-
pasal dan ayat-ayat;
g. Terdapat juga pembahasan tentang
mekanisme penyelesaian apabila
terjadi sengketa antara kedua belah
pihak
h. Adanya tanda tangan kedua belah
pihak, dan ada saksi-saksi yang juga
wajib menandatangani surat
perjanjian;
i. Terdapat salinan dalam surat
perjanjian.
19. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 19
1. Identitas kerja sama
2. Program kerja sama
3. Latar belakang kerjasama
4. Maksud dan tujuan kerja sama
5. Tempat dan waktu kerja sama
6. Lingkup kerjasama
7. Pasal-pasal perjanjian kerja sama
8. Tanggung jawab dan kewajiban kerja sama
9. Prosedur kerja sama
10. Prosedur penyelesaian masalah
11. Ketentuan lain
12. Tanda tangan kedua belah pihak
20. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 20
Pembiayaan bagi pelaksanaa
kemitraan dapat bersumber dari
berbagai pihak seperti:
Pemerintah pusat/daerah;
Salah satu institusi pelaksana;
Lembaga donor;
Dibiayai bersama oleh pihak-
pihak yang bekerjasama.
21. PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PSKS TAHUN 2015 21
Program tindak lanjut adalah sebuah
rencana kerja atau rencana kegiatan
yang bersifat spesifik dan operasional
untuk jangka waktu yang relatif
pendek.
Rencana tindak disusun dengan
maksud untuk memberikan arah
tentang apa yang akan dituju, kapan
akan dilakukan dan bagaimana cara
melakukannya.