2. Hubungan Pusat Dan Daerah
(Berdasarkan UUD’1945)
Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B Undang-Undang Dasar
1945
Landasan konstitusional yang mengatur hubungan pusat
dan daerah melalui prinsip-prinsip otonomi daerah seluas-
seluasnya
Tarik ulur kewenangan pemerintah pusat dan daerah
(terutama pada sector-sektor politis dan sumber daya alam)
Kesimpulannya: Otonomi Daerah secara realitas masih
setengah hati
3. Contoh:
Dinamika hubungan pusat dan daerah pada kewenangan perizinan minerba
Hukum pemerintah daerah: khususnya kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), pada pasal Pasal 1 Ayat (2), Pasal 1 Ayat (4), Pasal 57 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Hukum pemerintah daerah: Gubernur, Bupati/Walikota dapat diberhentikan oleh
Presiden atau Mendagri apabila tidak mengikuti prosedur atau norma yang dibentuk
Pemerintah Pusat tentang bagaimana cara menjalankan kewenangan
Aspek pembatalan perda oleh Mendagri: produk hokum pemerintah daerah yang
secara muatan setara dengan Undang-Undang
Aspek penyelenggaraan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah: Provinsi
dan Kabupaten/Kota di posisikan sebagai daerah administrative sehingga menjadi
wakil pusat di daerah
