Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiINDAHMAWARNI1
Dokumen tersebut membahas tentang hukum sebagai pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Hukum dibentuk oleh pemerintah dan berisi sanksi bagi pelanggarnya. Terdapat berbagai sumber hukum seperti undang-undang, yurisprudensi, dan kebiasaan. Hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antarmanusia dan mencapai tujuan bersama dalam
Norma atau aturan perilaku dapat bersumber dari agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Hukum memiliki sanksi yang tegas jika dilanggar sehingga mampu menjaga ketertiban masyarakat. Hukum perdata mengatur hubungan antarpihak dalam masyarakat, seperti keluarga, kekayaan, dan waris. Subyek hukum adalah manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum adalah benda yang dapat
Dokumen tersebut membahas mengenai subjek dan objek hukum dalam ekonomi. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak. Dokumen ini juga menjelaskan mengenai hak kebendaan dan hak jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.
Kuliah makalah bab ii materi subyek dan obyek hukumauditasastra
Makalah ini membahas tentang subyek hukum, obyek hukum, dan hak jaminan. Subyek hukum terdiri dari manusia biasa dan badan hukum. Obyek hukum dibagi menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. Ada beberapa jenis hak jaminan untuk pelunasan hutang seperti jaminan umum, gadai, hipotik, dan fidusia.
Pertemuan ke 1 aspek hukum dalam ekonomiINDAHMAWARNI1
Dokumen tersebut membahas tentang hukum sebagai pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Hukum dibentuk oleh pemerintah dan berisi sanksi bagi pelanggarnya. Terdapat berbagai sumber hukum seperti undang-undang, yurisprudensi, dan kebiasaan. Hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antarmanusia dan mencapai tujuan bersama dalam
Norma atau aturan perilaku dapat bersumber dari agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Hukum memiliki sanksi yang tegas jika dilanggar sehingga mampu menjaga ketertiban masyarakat. Hukum perdata mengatur hubungan antarpihak dalam masyarakat, seperti keluarga, kekayaan, dan waris. Subyek hukum adalah manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum adalah benda yang dapat
Dokumen tersebut membahas mengenai subjek dan objek hukum dalam ekonomi. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum terdiri atas barang bergerak dan tidak bergerak. Dokumen ini juga menjelaskan mengenai hak kebendaan dan hak jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan.
Kuliah makalah bab ii materi subyek dan obyek hukumauditasastra
Makalah ini membahas tentang subyek hukum, obyek hukum, dan hak jaminan. Subyek hukum terdiri dari manusia biasa dan badan hukum. Obyek hukum dibagi menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. Ada beberapa jenis hak jaminan untuk pelunasan hutang seperti jaminan umum, gadai, hipotik, dan fidusia.
Konsepsi Hukum Agraria Nasional 2021 - DIAH TRIMURTI SALEH,S.E.,S.H., M.Kn. teresa irene
Dokumen tersebut merangkum tentang hukum agraria di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum agraria adalah aturan yang mengatur tentang tanah. Hukum agraria Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang menyatukan hukum tanah nasional berdasarkan hukum adat. Dokumen tersebut juga menjelaskan lembaga-lembaga hukum agraria seperti pendaft
Negara dan warganegara adalah topik utama dokumen ini. Dokumen ini menjelaskan bahwa negara adalah organisasi tertinggi yang mengatur masyarakat di suatu wilayah, sedangkan warganegara adalah penduduk negara yang memiliki hak dan kewajiban sesuai hukum negara tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pokok dalam sistem hukum yang mencakup subjek hukum, objek hukum, hak, kewajiban, dan kewenangan dalam hukum. Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum berupa barang atau hak. Terdapat berbagai jenis hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan undang-undang.
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaRizki Gumilar
Makalah ini membahas mengenai hak warga negara asing terhadap penguasaan tanah di Indonesia. Secara garis besar, subjek hukum yang dapat memiliki hak penguasaan tanah adalah warga negara Indonesia dan badan hukum nasional, meskipun warga negara asing juga dapat memiliki hak penguasaan tanah sementara berdasarkan UUPA dan peraturan terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara dan bangsa, unsur-unsur pokok negara seperti rakyat, wilayah dan pemerintahan berdaulat, serta asas kewarganegaraan di Indonesia yang menerapkan asas darah (ius sanguinis) dan tempat kelahiran (ius soli) secara terbatas.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang analisis karakteristik hukum UU No. 5 Tahun 1960. UU ini merupakan produk hukum pasca kemerdekaan yang belum direvisi dan bersifat responsif karena tujuannya melindungi rakyat dengan menghapus aturan penjajahan dan mencabut asas Domein Verklaring yang menciderai hak rakyat. UU ini juga dibuat secara demokratis tanpa intervensi pihak lain.
Kelompok terdiri dari 5 orang yaitu Atika, Purnamaratri, Bella Rosida, Rifiana Nengtiyas, dan Rizki immadudien. Dokumen membahas pengertian objek hukum sebagai subjek dalam hubungan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta jenis objek hukum menurut KUH Perdata yaitu benda bergerak, tidak bergerak, dan tidak kebendaan.
Instrumen administrasi negara meliputi berbagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Semua instrumen tersebut harus dikeluarkan sesuai kewenangan dan pro
Dokumen tersebut membahas tentang hukum negara, negara, dan warga negara di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi hukum negara dan sumber-sumber hukum, unsur-unsur dan bentuk negara, tujuan dan kedaulatan negara, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
Subjek hukum adalah individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban sesuai hukum. Individu dapat menjadi subjek hukum apabila sudah dewasa dan cakap hukum, sedangkan badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki kekayaan dan tujuan yang jelas. Badan hukum dibedakan menjadi publik dan privat, serta korporasi dan yayasan. Unsur-unsur pembentukan badan
Undang-undang ini menetapkan dasar-dasar dan ketentuan pokok hukum agraria nasional Indonesia. Bumi, air, dan ruang angkasa dianggap sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hak atas tanah dapat dimiliki perorangan atau kelompok dengan fungsi sosial. Pemerintah akan mengatur penggunaan sumber daya alam dan merencanakan pembangunan pertanian berdasarkan prinsip kead
Undang-undang ini menetapkan dasar-dasar hukum agraria di Indonesia. Hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat dan menjamin kedaulatan negara atas tanah. Tanah, air, dan ruang angkasa dianggap sebagai kekayaan nasional yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang ini mengatur berbagai hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya
Dokumen tersebut membahas tentang sistem kepemilikan tanah di Indonesia, termasuk definisi land tenure, kategori hak atas tanah menurut UUPA 1960, dan perkembangan kebijakan kepemilikan tanah di Indonesia."
Konsepsi Hukum Agraria Nasional 2021 - DIAH TRIMURTI SALEH,S.E.,S.H., M.Kn. teresa irene
Dokumen tersebut merangkum tentang hukum agraria di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum agraria adalah aturan yang mengatur tentang tanah. Hukum agraria Indonesia didasarkan pada UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang menyatukan hukum tanah nasional berdasarkan hukum adat. Dokumen tersebut juga menjelaskan lembaga-lembaga hukum agraria seperti pendaft
Negara dan warganegara adalah topik utama dokumen ini. Dokumen ini menjelaskan bahwa negara adalah organisasi tertinggi yang mengatur masyarakat di suatu wilayah, sedangkan warganegara adalah penduduk negara yang memiliki hak dan kewajiban sesuai hukum negara tersebut."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pokok dalam sistem hukum yang mencakup subjek hukum, objek hukum, hak, kewajiban, dan kewenangan dalam hukum. Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum, sedangkan objek hukum berupa barang atau hak. Terdapat berbagai jenis hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan undang-undang.
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaRizki Gumilar
Makalah ini membahas mengenai hak warga negara asing terhadap penguasaan tanah di Indonesia. Secara garis besar, subjek hukum yang dapat memiliki hak penguasaan tanah adalah warga negara Indonesia dan badan hukum nasional, meskipun warga negara asing juga dapat memiliki hak penguasaan tanah sementara berdasarkan UUPA dan peraturan terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara dan bangsa, unsur-unsur pokok negara seperti rakyat, wilayah dan pemerintahan berdaulat, serta asas kewarganegaraan di Indonesia yang menerapkan asas darah (ius sanguinis) dan tempat kelahiran (ius soli) secara terbatas.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang analisis karakteristik hukum UU No. 5 Tahun 1960. UU ini merupakan produk hukum pasca kemerdekaan yang belum direvisi dan bersifat responsif karena tujuannya melindungi rakyat dengan menghapus aturan penjajahan dan mencabut asas Domein Verklaring yang menciderai hak rakyat. UU ini juga dibuat secara demokratis tanpa intervensi pihak lain.
Kelompok terdiri dari 5 orang yaitu Atika, Purnamaratri, Bella Rosida, Rifiana Nengtiyas, dan Rizki immadudien. Dokumen membahas pengertian objek hukum sebagai subjek dalam hubungan hukum, baik berwujud maupun tidak berwujud, serta jenis objek hukum menurut KUH Perdata yaitu benda bergerak, tidak bergerak, dan tidak kebendaan.
Instrumen administrasi negara meliputi berbagai instrumen hukum yang digunakan pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Instrumen tersebut antara lain peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara, peraturan kebijakan, rencana, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Semua instrumen tersebut harus dikeluarkan sesuai kewenangan dan pro
Dokumen tersebut membahas tentang hukum negara, negara, dan warga negara di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi hukum negara dan sumber-sumber hukum, unsur-unsur dan bentuk negara, tujuan dan kedaulatan negara, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
Subjek hukum adalah individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban sesuai hukum. Individu dapat menjadi subjek hukum apabila sudah dewasa dan cakap hukum, sedangkan badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti memiliki kekayaan dan tujuan yang jelas. Badan hukum dibedakan menjadi publik dan privat, serta korporasi dan yayasan. Unsur-unsur pembentukan badan
Undang-undang ini menetapkan dasar-dasar dan ketentuan pokok hukum agraria nasional Indonesia. Bumi, air, dan ruang angkasa dianggap sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Hak atas tanah dapat dimiliki perorangan atau kelompok dengan fungsi sosial. Pemerintah akan mengatur penggunaan sumber daya alam dan merencanakan pembangunan pertanian berdasarkan prinsip kead
Undang-undang ini menetapkan dasar-dasar hukum agraria di Indonesia. Hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat dan menjamin kedaulatan negara atas tanah. Tanah, air, dan ruang angkasa dianggap sebagai kekayaan nasional yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Undang-undang ini mengatur berbagai hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya serta kewajiban negara dalam pengelolaan sumber daya
Dokumen tersebut membahas tentang sistem kepemilikan tanah di Indonesia, termasuk definisi land tenure, kategori hak atas tanah menurut UUPA 1960, dan perkembangan kebijakan kepemilikan tanah di Indonesia."
Jual beli tanah hak milik yang bertanda bukti petuk pajak bumiSumardi Arahbani
Jual beli tanah hak milik yang dibuktikan dengan petuk pajak bumi (kutipan letter C) harus memenuhi syarat sah. Syarat sahnya adalah adanya perbuatan hukum jual beli yang dibuktikan dengan akta pejabat pembuat akta tanah, bukan hanya akta di bawah tangan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum agraria di Indonesia yang mengatur tentang tanah, air, dan ruang angkasa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Dokumen ini menjelaskan pengertian agraria, asas-asas hukum agraria, hak-hak atas tanah, serta sejarah terbentuknya hukum agraria di Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang karakter hukum sertifikat hak dan hubungannya dengan status hukum tanah. Ada dua karakter sertifikat hak yaitu deklaratif untuk hak yang telah ada sebelumnya, dan konstitutif untuk hak yang baru diberikan pemerintah melalui penetapan."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan Pemerintah Daerah atas hak penguasaan tanah.
2) Hak penguasaan tanah yang dapat dikuasai Pemerintah Daerah adalah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan.
3) Kewenangan Pemerintah Daerah atas tanah Hak Pakai adalah menggunakan tanah untuk kepentingan tugas, sedangkan atas tanah Hak Pengelolaan
Dokumen tersebut membahas mengenai hak-hak agraria berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, serta ketentuan dan syarat-syarat yang terkait dengan masing-masing hak tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah hukum agraria Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1960. Pada masa kolonial, hukum agraria didasarkan pada hukum barat, adat, dan hukum antar golongan. Pasal pentingnya adalah Pasal 51 tahun 1870 yang memberikan hak atas tanah kepada pemerintah kolonial. Setelah kemerdekaan, UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyatakan bahwa sumber daya alam dipergunakan
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum dalam ekonomi, termasuk subjek dan objek hukum, manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum, jenis benda sebagai objek hukum, serta jenis pelunasan hutang melalui jaminan umum dan khusus.
Hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan hak gebruik
Hk perumahan 3
1. STATUS H.A.T UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN
PENYELENGGARA PERUMAHAN DAPAT BERUPA
WARGA NEGARA INDONESIA
BUMN YANG BERBENTUK PERUM
ATAUPUN PERSEROAN
ORANG ASING YANG
BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
BUMD
BADAN HUKUM YANG DIDIRIKAN DAN
BERKEDUDUKAN DI INDONESIA
BADAN HUKUM ASING YANG
MEMPUNYAI PERWAKILAN DI
INDONESIA
INSTANSI YAITU LEMBAGA
NEGARA, KEMENTRIAN, LEMBAGA
PEMERINTAH NON KEMENTRIAN
2. 2
RUMAH DAPAT DIBANGUN DIATAS TANAH
Rumah dapat dibangun diatas
tanah
Hak Milik
Hak Guna Bangunan atas
Tanah Negara
Hak Guna Bangunan atas
Tanah Hak Pengelolaan
Hak Pakai atas Tanah
Negara
4. BENTUK PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH
BENTUK
PERALIHAN
HAK MILIK
ATAS TANAH
DIALIHKAN
Berpindahnya hak milik atas tanah dari
pemiliknya kepada pihak lain disebabkan oleh
suatu perbuatan hukum
BERALIH
Berpindahnya hak milik atas tanah dari
pemiliknya kepada pihak lain yang disebabkan
oleh adanya peristiwa hukum
5. HAK MILIK DAPAT TERJADI MELALUI 3 CARA :
HAK MILIK
DAPAT
TERJADI
MELALUI 3
CARA
HAK MILIK ATAS TANAH TERJADI KARENA
PENETAPAN PEMERINTAH
Terjadinya hak miik atas tanah ini melalui permohonan
pemberian hak milik atas tanah yang berasal dari tanah negara
HAK MILIK YG TERJADI MENURUT HUKUM ADAT
Hak milik atas tanah terjadi dengan jalan pembukaan tanah
(pembukaan hutan) atau terjadi karena timbulnya lidah tanah
HAK MILIK ATAS TANAH TERJADI KARENA
KETENTUAN UU
Undang-Undanglah yang menetapkan lahirnya hak milik atas
tanah
6. KETENTUAN MENGENAI RUMAH YANG DIBANGUN
DIATAS TANAH HAK MILIK
KETENTUAN RUMAH YANG DIBANGUN DIATAS
TANAH HAK MILIK
Pihak yang menyelenggarakan
perumahan adalah WNI, bank
pemerintah, badan keagamaan dan
badan sosial
Tanah hak milik berasal dari tanah
negara, tanah HPL yang telah dilepaskan
oleh pemegang haknya atau bekas tanah
milik adat yang telah dikonversi menjadi
hak milik
Rumah yang dibangun diatas tanah
hak milik dapat berbentuk rumah
tunggal, rumah deret, dan atau
rumah susun
Pihak yang dapat membeli atau memiliki
rumah yang berdiri diatas tanah hak milik
adalah WNI, bank pemerintah, badan
keagamaan dan badan sosial yang
ditetapkan oleh pemerintah
7. KETENTUAN MENGENAI RUMAH YANG DIBANGUN
DIATAS TANAH HAK MILIK
KETENTUAN RUMAH YANG DIBANGUN DIATAS
TANAH HAK MILIK
Masa penguasaan tanah yang
diatasnya dibangun rumah tidak
dibatasi oleh waktu tertentu
Rumah yang dibangun diatas tanah hak
milik dapat dijadikan jaminan utang
dengan dibebani hak tanggungan
Rumah yang dibangun diatas tanah
hak milik dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain
Rumah yang dibangun diatas tanah hak
milik dapat ditempati oleh orang lain
dengan cara sewa menyewa atau bukan
dengan cara sewa menyewa
8. HAK GUNA BANGUNAN
HAK
GUNA
BANGUNA
N
Hak guna-
bangunan
adalah hak
untuk
mendirikan
dan
mempunyai
bangunan-
bangunan
atas tanah
yang bukan
miliknya
sendiri,
dengan
jangka
waktu
paling lama
30 tahun.
Yang dapat
mempunyai
hak guna-
bangunan
ialah:
a.warga-
negara
Indonesia;
b.badan
hukum yang
didirikan
menurut
hukum
Indonesia
dan
berkeduduk
an di
Indonesia.
9. HAK GUNA BANGUNAN DAPAT TERJADI MELALUI 3 CARA :
HAK GUNA
BANGUNAN
DAPAT
TERJADI
MELALUI 3
CARA
HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH HAK
PENGELOLAAN
Terjadi dengan penetapan Pemerintah dalam bentuk SK
Pemberian Hak yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan
Kabupaten/ Kota
HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA
Terjadi dengan penetapan pemerintah dalam bentuk surat
keputusan pemberian hak yang diterbitkan oleh Kepala BPN
HAK GUNA BANGUNAN ATAS HAK MILIK
Terjadi dengan pemberian HGB diatas hak milik yang
dibuktikan dengan akta pemberian HGB diatas hak milik oleh
PPAT
10. BENTUK PERALIHAN HAK GUNA BANGUNAN
BENTUK
PERALIHAN
HAK GUNA
BANGUNAN
DIALIHKAN
Berpindahnya hak guna bangunan dari
pemegang haknya kepada pihak lain disebabkan
oleh suatu perbuatan hukum
BERALIH
Berpindahnya hak guna bangunan dari pemegang
haknya kepada pihak lain yang disebabkan oleh
adanya peristiwa hukum
11. HAK PAKAI
HAK PAKAI
Hak pakai
adalah hak
untuk
menggunaka
n dan/atau
memungut
hasil dari
tanah yang
dikuasai
langsung oleh
Negara atau
tanah milik
orang lain,
yang
memberi
wewenang
dan
kewajiban
yang
ditentukan
dalam
keputusan
pemberianny
a oleh
pejabat yang
berwenang
memberikan
nya atau
dalam
perjanjian
dengan
pemilik
tanahnya,
yang bukan
perjanjian
sewa-
menyewa
atau
perjanjian
pengolahan
tanah, segala
sesuatu asal
tidak
bertentangan
dengan jiwa
dan
ketentuan-
ketentuan
UU ini
12. HAK PAKAI
HAK PAKAI
Yang dapat
mempunyai hak
pakai menurut
PP 40 Tahun
1996
1. WNI
2. Badan Hukum
yang didirikan
menurut hukum
Indonesia dan
berkedudukan
di Indonesia
3. Departemen,
lembaga
pemerintah non
departemen dan
pemda
4. Badan
keagamaan dan
badan sosial
5. Orang asing
yang
berkedudukan
di Indonesia
6. Badan hukum
asing yang
mempunyai
perwakilan di
Indonesia
7. Perwakilan
negar aasing dan
perwakilan
badan
internasional
13. HAK PAKAI DAPAT TERJADI MELALUI 3 CARA :
HAK PAKAI
DAPAT
TERJADI
MELALUI 3
CARA
HAK PAKAI ATAS TANAH HAK PENGELOLAAN
Terjadi dengan penetapan Pemerintah dalam bentuk SK
Pemberian Hak yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan
Kabupaten/ Kota
HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA
Terjadi dengan penetapan pemerintah dalam bentuk surat
keputusan pemberian hak yang diterbitkan oleh Kepala BPN
HAK PAKAI ATAS HAK MILIK
Terjadi dengan pemberian Hak Pakai diatas hak milik yang
dibuktikan dengan akta pemberian Hak Pakai diatas hak milik
oleh PPAT
14. BENTUK PERALIHAN HAK PAKAI
BENTUK
PERALIHAN
HAK PAKAI
DIALIHKAN
Berpindahnya hak pakai dari pemegang haknya
kepada pihak lain disebabkan oleh suatu
perbuatan hukum
BERALIH
Berpindahnya hak pakai dari pemegang haknya
kepada pihak lain yang disebabkan oleh adanya
peristiwa hukum
