Dokumen tersebut membahas tentang pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, (2) keterbukaan informasi publik penting untuk menjamin partisipasi masyarakat dan meningkatkan good governance, dan (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang klasifikasi, prosedur per
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikOswar Mungkasa
Undang-undang ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi publik dan mengatur kewaj
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik dan mengajukan permintaan
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPenataan Ruang
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya adalah untuk menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan kebijakan publik serta proses pengambilan keputusan, mendorong partisipasi masyarakat, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik dan mengajuk
Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikOswar Mungkasa
Undang-undang ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan permintaan informasi publik dan mengatur kewaj
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya adalah untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi pemerintah, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik dan mengajukan permintaan
UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikPenataan Ruang
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya adalah untuk menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan kebijakan publik serta proses pengambilan keputusan, mendorong partisipasi masyarakat, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik dan mengajuk
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikMystic333
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang hak masyarakat untuk mengakses informasi publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Badan publik wajib menyediakan berbagai jenis informasi publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya antara lain untuk menjamin hak warga negara mengetahui proses pengambilan kebijakan publik dan alasan keputusan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Badan publik wajib menyediakan informasi tertentu secara berkala dan serta-merta, serta informasi yang tersedia setiap saat seperti keb
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).
Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...
Undang-undang ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan publik dan alasan keputusan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Badan publik wajib menyediakan informasi tertentu secara berkala dan serta merta kepada publik, sedangkan warga negara berhak memperoleh informasi publ
Undang-undang ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan publik dan alasan keputusan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Badan publik wajib menyediakan informasi tertentu secara berkala dan serta merta kepada publik, sedangkan warga negara berhak memperoleh informasi publ
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Sri Rahayu
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di pemerintahan daerah kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik."
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Sri Rahayu
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di pemerintahan daerah kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik."
Undang-undang ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik dan mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik ke
This chapter provides an overview of the global economy and different economic systems. It discusses the increasing economic integration around the world and how production has become unlinked from individual countries. Various economic systems are examined, including market capitalism, centrally planned socialism, and mixed models. Countries and regions are classified based on income levels and stages of market development. The chapter also addresses concepts such as economic freedom rankings, opportunities in developing markets, and issues around a country's balance of payments.
This document provides an overview of branding and product decisions in global marketing. It discusses key concepts like brands, brand equity, local vs global brands, and product design considerations. It also outlines various strategic alternatives companies can take to extend their brands and products globally, such as extension, adaptation, or creation. Lastly, it discusses new product development and testing in international markets.
Uu 2008 nomor 14 keterbukaan informasi publikMystic333
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang hak masyarakat untuk mengakses informasi publik dan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Badan publik wajib menyediakan berbagai jenis informasi publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Tujuannya antara lain untuk menjamin hak warga negara mengetahui proses pengambilan kebijakan publik dan alasan keputusan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Badan publik wajib menyediakan informasi tertentu secara berkala dan serta-merta, serta informasi yang tersedia setiap saat seperti keb
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).
Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...
Undang-undang ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan publik dan alasan keputusan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Badan publik wajib menyediakan informasi tertentu secara berkala dan serta merta kepada publik, sedangkan warga negara berhak memperoleh informasi publ
Undang-undang ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan publik dan alasan keputusan publik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Badan publik wajib menyediakan informasi tertentu secara berkala dan serta merta kepada publik, sedangkan warga negara berhak memperoleh informasi publ
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Sri Rahayu
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di pemerintahan daerah kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik."
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik kab sidoarjo (fix) 2Sri Rahayu
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di pemerintahan daerah kabupaten Sidoarjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik."
Undang-undang ini mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Informasi publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik dan mengatur kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik ke
This chapter provides an overview of the global economy and different economic systems. It discusses the increasing economic integration around the world and how production has become unlinked from individual countries. Various economic systems are examined, including market capitalism, centrally planned socialism, and mixed models. Countries and regions are classified based on income levels and stages of market development. The chapter also addresses concepts such as economic freedom rankings, opportunities in developing markets, and issues around a country's balance of payments.
This document provides an overview of branding and product decisions in global marketing. It discusses key concepts like brands, brand equity, local vs global brands, and product design considerations. It also outlines various strategic alternatives companies can take to extend their brands and products globally, such as extension, adaptation, or creation. Lastly, it discusses new product development and testing in international markets.
This document provides an overview of key concepts in global marketing related to branding and product decisions. It discusses types of brands including local, international, and global brands. It also covers product design considerations, needs hierarchies, country of origin effects, strategic alternatives for products in global markets, and types of product innovation. The document is from a 2013 Pearson Education textbook on global marketing.
This document discusses the analysis of validity and reliability data using PLS-SEM and SEM methods for the Master's program in Management at the FEB UNESA. It outlines the components of research methods, including the scientific approach, data, objectives, and usefulness. The components discussed are sources, data, objectives, and applications of research methods.
PT First State Futures merencanakan program penjualan yang meliputi produk saham, komoditi, valuta asing dan indeks. Mereka mencari calon klien dari komunitas, organisasi, acara dan jaringan. Marketing melakukan pendekatan personal, janji temu, penawaran produk, tindak lanjut dan trial closing dengan mengumpulkan dokumen calon klien.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
2. URGENSI KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
2
2
Hak memperoleh
informasi merupakan
Hak Asasi Manusia
1
Informasi
merupakan
kebutuha pokok
setiap orang
3
Keterbukaan informasi
publik merupakan sarana
dalam mengoptimalksan
pengawasn publik
4
Pengelolaan informasi
publik merupakan salah
satu upaya
mengembangkan
masyarakat informasi
3. Keterbukaan Informasi;
Pasal 28 F UUD 1945
▸ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
3
4. #BukaInformasiPublik
01 02 03 04 05 06
Menjamin hak warga negara mengetahui
rencana pembuatan kebijakan publik,
program kebijakan publik dan proses
pengambilan keputusan publik
Mewujudkan penyelenggaran negara yang
baik (transparan, efektif dan efisien, akuntabel
serta dapat dipertanggungjawabkan)
Mengembangkan ilmu pengetahuan
dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Badan Publik
untuk menghasilkan layanan informasi
yang berkualitas.
Mendorong partisipasi
masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik
Meningkatkan peran aktif
masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelolaan
badan publik yang baik
JaminanHak
PartisipasiMasyarakat
PeranAktif Pengetahuan
GoodGovernment
PelayananInformasi
TUJUANUUKIP
5. INFORMASI PUBLIK
Informasi Publik adalah informasi yang
dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim ,
dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik
yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/ atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan
Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
Undang ini serta inform asi lain yang berkaitan
dengan kepentingan publik.
5
6. BADAN PUBLIK, Ps 1 Angka 3
Badan Publik adalah lembaga eksekutif,
legislatif, yudikatif, dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari APBN/APBD, atau organisasi non-
pemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari
APBN/APBD, sumbangan masyarakat
dan/atau luar negeri.
7. RUANG LINGKUP BADAN PUBLIK
▸ Lembaga Eksekutif
▸ Lembaga Legislatif
▸ Lembaga Yudikatif
▸ Badan lain sepanjang memenuhi syarat, yaitu (i) fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara; (ii) sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
APBN/APBD.
▸ Organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari (i)
APBN/APBD; (ii) sumbangan masyarakat; (iii) sumbangan luar negeri.
▸ Partai Politik
▸ BUMN/BUMD
▸ Badan Hukum Pendidikan
▸ Badan Hukum Milik Negara
7
8. “ PASAL 13 UU KIP
Untuk mewujudkan pelayanan
cepat, tepat, dan sederhana
setiap Badan Publik menunjuk
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID);
8
9. 9
PPID
PPID adalah Pejabat yang
bertanggungjawab di bidang
Penyimpanan, Pendokumentasian,
Penyediaan dan/atau Pelayanan
Informasi di Badan Publik
10. PSL 7; KEWAJIBAN BADAN
PUBLIK
MEMBUAT
PERTIMBANGAN
POLITIK, EKONOMI,
SOSIAL, BUDAYA,
PERTAHANAN
MEMANFAATKAN
SARANA ELEKTRONIK
DAN NON ELEKTRONIK
MEMBUAT
PERTIMBANGAN
TERTULIS SETIAP
KEBIJAKAN
MENYEDIAKAN IP;
BENAR, AKURAT,
TIDAK
MENYESATKAN
MENERBITKAN IP
MEMBANGUN DAN
MENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
11. HAK BADAN PUBLIK
Perlindungan
usaha dari
persaingan usaha
tidak sehat
Belum dikuasai atau
didokumentasikan
Membahayakan
Negara
Hak-hak pribadi
Rahasia Jabatan
Menolak Memberikan
Informasi
12. INFORMASI PUBLIK
12
Pasal 10
Informasi yang Wajib
Diumumkan Secara
Serta Merta
Pasal 9
Informasi yang
Wajib Disediakan
dan Diumumkan
secara Berkala
Pasal 11
Informasi yang Wajib
tersedia Setiap Saat
Pasal 17
Informasi yang
Dikecualikan
13. 1. Permohonan Informasi
Mengajukan Permohonan
Informasi ke PPID
10 HK+7 HK
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK
2. Keberatan
Mengajukan Keberatan ke
Atasan PPID
30 HK
13
3. Sengketa Informasi
Sengketa Informasi di
Komisi Informasi
14 HK
14. KATEGORI INFORMASI
14
BERKALA
Informasi yang rutin, teratur, dan
dalam jangka waktu tertentu
DIKECUALIKAN
Informasi yang tidak dapat diakses
oleh Publik
Informasi yang dihasilkan secara
spontan, pada saat itu juga.
SERTA MERTA
Informasi yang tersedia setiap
saat di Badan Publik
TERSEDIA SETIAP SAAT
15. INFORMASI DIKECUALIKAN
Adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan
Informasi Publik (PP No 61 Tahun 2010)
15
16. AYAT 2
Informasi Publik yang
dikecualikan bersifat Ketat
dan Terbatas
PASAL 2 UU KIP;
AZAS
AYAT 4
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai
dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan
umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi
yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan
saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.
16
17. Pasal 17 UU KIP
17
j.
i.
h.
g.
f.
e.
d.
c.
b.
a.
Menghambat proses
penegakan Hukum
Pertahanan dan
Keamanan Negara
Merugikan Ketahanan
ekonomi Nasional
Mengungkap isi akta
Otentik yang bersifat
pribadi
Memorandum atau surat
antar Badan Publik atau
Intra Badan Publik yang
menurut sifatnya
dirahasiakan
Mengganggu HKI Mengungkap Kekayaan
Alam Inonesia
Merugikan kepentingan
hubungan luar negeri
Mengungkap Rahasia
Pribadi
Informasi lain yang tidak
boleh diungkapkan
berdasarkan UU
18. “
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di setiap Badan Publik
wajib melakukan pengujian tentang
konsekuensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 dengan saksama dan
penuh ketelitian sebelum menyatakan
Informasi Publik tertentu dikecualikan
untuk diakses oleh setiap Orang.
18
20. PENGUJIAN
KONSEKUENSI
1
Menyebutkan secara jelas, dan
terang
2
Dasar Hukum Pengecualian
3
Konsekuensi Dibuka dan Ditutup
4
Mencantumkan
Jangka Waktu
Yaitu Jangka Waktu Pengecualian
Mencantumkan
Konsekuensi
Mencantumkan
Dasar Hukum
Mencantumkan
Informasi
21. LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR........ TAHUN...........
Pada hari ini, Selasa. Tanggal 18.......... bulan.....januari....... tahun....2022........ Bertempat di.......hotel/dinas komifno/dinas
DBMPR............. telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:
Dasar Hukum
Pengecualian
Informasi
Konsekuensi/Pertimbangan
Bagi Publik (berisi uraian
konsekuensi/pertimbangannya)
Jangka Waktu
(disebutkan jangka
waktunya)
Dibuka Ditutup
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:
1 . ….
2. .(Nama)...kepala UPT (Jabatan)..... (Unit Kerja) ..... TTD
2.....dr widi. (Nama)... (Jabatan)...Direktur/coordinator (Unit Kerja) ..... TTD
3...... Dr Dyah Yuni(Nama)... (Jabatan)..... (Unit Kerja) ..... TTD
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.
Menyetujui
TTD + Stempel/CapPPID/BadanPublik
(Pimpinan Badan Publik/Atasan PPID)
22. PENETAPAN PPID ......................
MENIMBANG : a..
b..
MENGINGAT : a..
b..
MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor......... Tahun.........
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan
Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor........ Tahun yang
tercantum dalam lampiran.... merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Penetapan ini.
Ditetapkan di.......Pada tanggal.....
PPID………
(Nama, TTD, Stempel)
23. JANGKA WAKTU
Jangka Waktu Pengecualian adalah
rentang waktu tertentu suatu
Informasi yang Dikecualikan
tidak dapat diakses oleh
Pemohon Informasi Publik.
Jangka Waktu
Pengecualian
ditetapkan
berdasarkan sifat
informasi yang
dikecualikan dan/atau
ketentuan peraturan
perundang-undangan
24. PENYERAHAN INFORMASI DIKECUALIKAN
Dalam hal salinan
dokumen Informasi
Publik akan diberikan
kepada publik, PPID
dapat menghitamkan
atau mengaburkan
materi Informasi yang
Dikecualikan.
1
PPID tidak dapat menjadikan
pengecualian sebagian
informasi dalam suatu salinan
dokumen Informasi Publik
sebagai alasan untuk
mengecualikan akses publik
terhadap keseluruhan salinan
dokumen Informasi Publik
2
PPID wajib menjaga
kerahasian, mengelola dan
menyimpan dokumen
Informasi yang Dikecualikan
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
3