Grup 8B membawakan presentasi tentang jenis-jenis sistem pemerintahan yang meliputi: 1. Kerajaan Islam Daulah Khilafah, otoriter, demokrasi, demokrasi terpimpin, komunisme, totalitarian, parlemen, dan presidensial. 2. Setiap sistem dibahas kelebihan dan kekurangannya secara singkat. 3. Presentasi memberikan penjelasan yang jelas tentang ciri-ciri utama setiap sistem pemerintahan.

1. GROUP 8B OF SOCIAL SCIENCE
- RIFKA HAYATI
- HAARIS MILLAH MUHAMMAD
- AKBAR ARIEF
- PRIMA YOGI LOVINILTRA
- MUHAMMAD AKMAL FIRDAUS ABDULLAH
- LUQMAN HAKIM KHAIRUDDIN
- DEK WAN
-AZRI AMINOR
Social science presentation

2. Definisi
Sistem Pemerintahan:
“Suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen
pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan berpengaruh
dalam mencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.”
Kekuasaan dalam suatu Negara menurut Montesquieu
diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:
 Kekuasaan Eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-
undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan;
 Kekuasaan Legislatif yang berate kekuasaan membentuk undang-
undang;
 Kekuasaan Yudiskatif yang berate kekuasaan mengadili terhadap
pelanggaran atas undang-undang. Komponen-komponen tersebut
secara garis besar meliputi lembaga

3. System of
Governance
 Presidential/Separated republics
 Full presidential systems
 Presidential systems without a prime minister
 Presidential systems with a prime minister
 Semi-presidential systems
 Directorial systems
 Parliamentary republics
 Mixed republican systems
 Constitutional monarchies
 Constitutional monarchies with ceremonial monarchs
 Constitutional monarchies with active monarchs
 Absolute monarchies
 Theocracies
 Single political movement states
 Military junta states
 Transitional

4. MAP
Widescreen Advantages
 Side by side material
fits more naturally.
Legend
green Widescreen adds
orange - parliamentary republics
- presidential republics, executive presidency linked to a parliament
yellow - presidential republics, semi-presidential system
drama to graphics and
blue - presidential republics full presidential system
red - parliamentary constitutional monarchies in which the monarch does not personally exercise power
images.
magenta - constitutional monarchies in which the monarch personally exercises power, often (but not always) alongside a weak parl
purple - absolute monarchies
brown - republics where the dominant role of a single party is codified in the constitution
dark green - countries where constitutional provisions for government have been suspended
gray - countries that does not fit in any of the above listed systems
Note that this chart aims to represent de jure systems of government, not the de facto degree of democracy. Several states constitutio
deemed to be multiparty republics may also be broadly described as authoritarian states

5. Jenis-jenis
Pemerintahan

6. KERAJAAN ISLAM
 Kerajaan Islam Daulah Khilafah
Kerajaan Islam yang terawal merupakan Daulah Islamiyah
yang terletak di Madinah pada tahun 622 Masihi dan
dipimpin oleh Rasulullah (S.A.W) sendiri.
Kerajaan Islam Daulah Khulafah diketuai oleh seorang
pemerintah dengan gelaran Khalifah.
Sistem dan struktur pemerintahan digariskan selari dengan
Al-Quran dan Hadis menjadikan ia satu sistem yang
sempurna lagi menyeluruh.

7. KERAJAAN ISLAM
 [Kelebihan] Kerajaan Islam Daulah Khilafah
 Perlantikan pemerintah dilakukan melalui Majlis Syura
dengan penilaian yang rapi untuk mencari individu yang
betul-betul layak, hebat dari segi agama dan juga
kepimpinan.
 Perundangan pula bersifat tetap dan adil, tidak mengira
darjat atau keturunan, memastikan hukuman setimpal
dijalakan mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan Al-
Quran dan Hadis.
 Islam sebagai gaya hidup yang sempurna disebarkan ke
seluruh pelusuk kerajaan.

8. KERAJAAN ISLAM
 [Kekurangan] Kerajaan Islam Daulah Khilafah
 Masyarakat dunia sukar untuk menerima konsep
pemerintahan Daulah Khulafah kerana mereka telah
diracuni oleh musuh-musuh Islam yang menjaja konsep
Islamophobia.
 Walaupun agama Islam itu sendiri bersifat menyeluruh,
masyarakat dunia bimbang jika perlaksanaan pemerintahan
cara Islam dijalankan, mereka akan menjadi mundur
sedangkan mereka tidak memahami konsep Islam dan tidak
pula ingin mempelajarinya.

9. OTORITER
 Pemerintahan Otoriter
“Bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan
terhadap hak-hak dan kebebasan rakyat.”

10. OTORITE
R
Kelebihan Kekurangan
Penekanan
konflik pendapat
masyrakat
Mudah
Media tidak
mmbentuk
kreatif
integrasi
Pembunuhan
karakter
berfikir

11. OTORITER
 [Kelebihan] Pemerintahan Otoriter
 Konflikdalam masyarakat cenderung berkurang karena
adanya pengawasan hal-hal yang dianggap dapat
menggoncangkan masyarakat
 Mudah membentuk penyeragaman/integritas dan
konsensus yang diharapkan khususnya secara umum
pada negara sedang membangun yang memerlukan
kestabilan

12. OTORITER
 [Kekurangan] Pemerintahan Otoriter
 Adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas
mengemukakan pendangan/ pendapat
 Mudah terjadi pembredelan penerbitan media yang
cenderung menghancurkan kreatifitas.
 Tertutupnya kesempatan untuk berkreasi.

13. DEMOKRASI
 Pemerintahan Demokrasi
“Bentuk/ mekanisme sistem pemerintah suatu
negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan
rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara
untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.”

14. DEMOKRASI

15. DEMOKRASI
 [Kelebihan] Pemerintahan Demokrasi
 Menjamin kendali warganegara terhadap kekuasaan
politik
 Mendorong warganegara meningkatkan kapasitas
pribadinya misalnyameningkatkan kesadaran
politik, meningkatkan pengetahuan pribadi dll
 Membuat warganegara tidak tergantung pada politisi
yang memiliki kepentingan sempit

16. DEMOKRASI
 [Kekurangan] Pemerintahan Demokrasi
 Sulit dioperasikan pada masyarakat yang berukuran
besar
 Sulit menghindari bias kelompok dominan
 Masyarakat lebih dekat dengan (konflik) politik dan
karenanya berpotensi melahirkan kehidupan bersama
yang tidak stabil

17. DEMOKRASI TERPIMPIN
 Pemerintahan Demokrasi Terpimpin
“Bentuk.............”

18. DEMOKRASI
TERPIMPIN
Kesadaran
politik yang
tinggi
Terlibat
dalam proses
pembuat
kebijakan Kepentingan
bersama
Demokrasi
terpimpin

19. DEMOKRASI TERPIMPIN
 [Kelebihan] Pemerintahan Demokrasi Terpimpin
 Memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat
untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan; tanpa
mendekatkan mereka dengan (konflik) politik
 Mendorong warganegara untuk selalu memiliki kesadaran
politik yang tinggi dan selalu memperkaya diri dengan
pengetahuan tentang perkembangan masyaraktnya
 Mendorong warganegara untuk selalu memikirkan
kepentingan bersama

20. DEMOKRASI TERPIMPIN
 [Kekurangan] Pemerintahan Demokrasi
Terpimpin
 Memerlukan masyarakat dengan tingkat pendidikan
yang tinggi dan sarana komunikasi yang modern

21. KOMUNISME
 Pengertian komunisme.
 Tokoh-tokoh komunisme :
 - Karl Marx
 - Friedrich Engels
 Komunisme itu adalah salah satu cabang sosialisme.
 5 Negara yang masih menggunakan ideologi komunis :
 China
 Laos
 Vietnam
 Cuba
 Korea Utara

22. KOMUNISME
 [Kelebihan] Komunisme
 Perekonomian dipegang oleh kerajaan.
 Produksi dipegang oleh kerajaan.
 Mudah dalam distribusi pendapatan.
 Jarang terjadi krisis ekonomi .
 Tidak ada pembahagian kelas.

23. KOMUNISME
 [Kekurangan] Komunisme
 Pers dijadikan alat propagandan.
 Mematikan inisiatif individu untuk maju.
 Sering terjadi monopoli.
 Masyarakat tidak bebas memiliki sumber daya.
 Menghalalkan segala cara.
 Rasuah.
 Nasib masyarakat diatur oleh kerajaan.
 Masyarakat tidak boleh melawan dan berkomentar.
 Manusia tidak dihargai.

24. KERAJAAN TOTALITARIAN
 Kerajaan totalitarian mempunyai enam ciri asas:
 Terdapat satu ideologi yang rasmi.
 Terdapat satu parti massa, yang selalunya di bawah seorang
pemimpin agung.
 Kekerasan dan elemen ugutan / ketakutan(terror) digunakan
untuk mendapatkan kepatuhan.
 Kerajaan mempunyai monopoli ke atas rangkaian komunikasi.
 Kerajaan mempunyai monopoli ke atas senjata.
 Terdapat panduan pusat ke atas ekonomi

25. KERAJAAN TOTALITARIAN
 [Kelebihan] Kerajaan Totalitarian
 Pemerintahan lebih terkawal
 Tiada perebutan kuasa
 Negara mempunyai matlamat tunggal
 Rakyat yang setia kepada pemimpin
 Dasar undang-undang dapat dilaksanakan dengan cepat

26. KERAJAAN TOTALITARIAN
 [Kekurangan] Kerajaan Totalitarian
 Hak kebebasan rakyat terabai
 Kebajikan rakyat terabai
 Pemerintah totalitari sering menggunakan kekerasan
 Kebebasan berpolitik rakyat terhad
 Idea yang tidak berkembang

27. PEMERINTAH PARLEMEN
 Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
 Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan
sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
 Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja
diseleksi
berdasarkan undang-undang.
 Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk
mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin
departemen dan non-departemen.
 Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
 Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
 Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris,
Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura.

28. PEMERINTAH PARLEMEN
 [Kelebihan] Pemerintah Parlemen
 Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah
terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal
ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu
partai atau koalisi partai.
 Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan publik jelas.
 Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet
sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan
pemerintahan.

29. PEMERINTAH PARLEMEN
 [Kekurangan] Pemerintah Parlemen
 Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas
dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan
oleh parlemen.
 Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa
ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-
waktu kabinet dapat bubar.
 Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para
anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai
meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan
partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
 Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif.
Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan
manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif
lainnya..

30. PEMERINTAH PRESIDENSIAL
 Pemerintahan presidensial yaitu:
“Sistem presidensial (presidensial), atau disebut juga
dengan sistem kongresional, merupakan sistem
pemerintahan negara republik di mana kekuasan
eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan
kekuasan legislatif.”

31. PEMERINTAH PRESIDENSIAL
 Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:
 Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus
kepala negara.
 Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat
dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
 Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan
memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-
departemen.
 Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif
(bukan kepada kekuasaan legislatif).
 Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan
legislatif.
 Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

32. PEMERINTAH PRESIDENSIAL
 [Kelebihan] Pemerintah Presidensial
 Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung
pada parlemen.
 Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu
tertentu.
 Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka
waktu masa jabatannya.
 Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif
karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen
sendiri.

33. PEMERINTAH PRESIDENSIAL
 [Kekurangan] Pemerintah Presidensial
 Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif
sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
 Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
 Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil
tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga
dapat terjadi keputusan tidak tegas dan
 Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.