Berikut ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Industri baja nasional Indonesia mengalami kerugian selama bertahun-tahun akibat impor baja murah dari luar negeri. Pemerintah melakukan berbagai intervensi untuk menyelamatkan PT Krakatau Steel seperti restrukturisasi utang dan kerjasama dengan perusahaan asing. Langkah-langkah ini berhasil meningkatkan kinerja PT Krakatau Steel dengan mencatat laba selama tiga t
1. GOVERNMENT INTERVENTION IN
STEEL INDUSTRY
(CASE: PT KRAKATAU STEEL)
“ M O T H E R O F I N D U S T R I E S ”
D A N I E L O B E R N A N D O | N P M 2 2 0 6 1 0 0 7 9 2
3. CASE STUDY OF STEEL INDUSTRY
Berdasarkan data ekspor-impor besi/baja yang diolah Badan Pusat Statistik
(BPS), neraca perdagangan besi/baja Pada tahun 2017 sampai dengan
2019 mengalami defisit yang besar, baik diukur melalui net weight maupun
net value.
NERACA PERDAGANGAN BESI/BAJA MENGALAMI DEFISIT
2 / 1 0
2017 2018 2019
Impor (Ribuan Ton) 13,175.1 14,524.0 16,151.1
Ekspor (Ribuan Ton) 4,368.0 5,424.1 6,309.2
Surplus / (Defisit) -8,807.1 -9,099.9 -9,841.9
Impor (Juta US$) 7,985.2 10,246.7 10,397.0
Ekspor (juta US$) 3,808.8 6,452.1 7,912.3
Surplus / (Defisit) -4,176.4 -3,794.6 -2,484.7
4. INTERVENSI PADA INDUSTRI BAJA
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melakukan pengendalian
terhadap importasi komoditas baja tertentu melalui kewajiban pemenuhan
dokumen Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan dan Laporan
Surveyor oleh Lembaga Surveyor Independen.
01. Pembatasan Impor Baja
Pada tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Keuangan
mengenakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap importasi komoditas Hot
Rolled Coil of Other Alloy (HROC Alloy) asal China untuk melindungi industri
baja dalam negeri dari kerugian.
02. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
Pemerintah melakukan upaya penyelamatan PT Krakatau Steel dengan
Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3 triliun melalui obligasi.
03. Penyertaan Modal Negara
Pemerintah terus mendorong investasi di sektor besi dan baja. Realisasi
investasi sektor industri logam dasar selama Kuartal I tahun 2022 sebesar
Rp40,18 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Asing sebesar Rp 37,5
triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp2,68 triliun. Selain
itu, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman kerja investasi
dalam skala besar oleh POSCO Holdings (Korea Selatan) dengan PT
Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sebesar Rp52,2 triliun.
04. Kemudahan Penanaman Modal
2 / 1 0
5. SEJARAH SINGKAT KRAKATAU STEEL
Penandatanganan kontrak pembangunan Cilegon Steel Mills antara
Republik Indonesia dan Tjazpromex Pert (All Union Export-Import
Corporation) dari Uni Soviet.
1960: PENANDATANGANAN KONTRAK
Peletakan batu pertama Proyek Besi Baja Trikora.
1962: PELETAKAN BATU PERTAMA
Pemerintah mendorong perubahan status Proyek Besi Baja Trikora
menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Keputusan
Presiden (Inpres) nomor 17 tanggal 28 Desember 1967.
1967: PROYEK BESI BAJA TRIKORA
Pengumuman resmi untuk mendirikan PT Krakatau Steel (Persero)
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tanggal 31 Agustus
1970. PT Krakatau Steel (Persero) diberikan mandat yang luas untuk
membangun industr baja di Indonesia.
1970: PENGUMUMAN
Pembangunan PT Krakatau Steel (Persero) tahap I dengan kapasitas
produksi 500 ribu ton per tahun
1975: PEMBANGUNAN
4 / 1 0
6. YANG TERJADI PADA INDUSTRI BAJA DAN KRAKATAU STEEL?
Industri baja nasional terpukul karena impor baja. Produk baja nasional
sulit bersaing dengan produk impor, terutama dari China. Harga baja
impor lebih murah dibanding harga baja lokal. Neraca perdagangan baja
pada tahun 2017 mengalami defisit mencapai US$4,56 miliar dengan
rincian ekspor baja US$3,34 miliar dan impor baja US$7,99 miliar.
01. Iklim Industri Baja Nasional
Pengawasan pemerintah terhadap impor besi dan baja dianggap lemah
dalam melindungi industri baja dalam negeri. Melalui Peraturan Menteri
Perdagangan saat itu, baja impor dapat masuk ke Indonesia dengan
mudah. Pada tahun 2017, dari total kebutuhan konsumsi baja nasional
sebanyak 13,6 juta ton, sebanyak 52% berasal dari baja impor. Sementara
pada tahun 2018, dari kebutuhan konsumsi baja sebesar 14,2 juta ton,
konsumsi baja impor meningkat menjadi 55%.
02. Dukungan Pemerintah
Terjadi kasus korupsi pada proyek pembangunan pabrik blast furnace
complex di PT Krakatau Steel pada tahun 2011. Proyek pabrik tersebut
berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan 2019. Korupsi diduga
mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp6,9 triliun.
03. Kasus Korupsi Pabrik
PT Krakatau Steel mengalami kerugian selama 8 tahun berturut-turut sejak
tahun 2012 sampai dengan 2019. Pada tahun 2018, mencatat kerugian
sebesar US$74,82 juta atau setara dengan Rp1,05 triliun. Lalu pada tahun
2019, total kerugian mencapai US$ 503,65 juta atau sekitar Rp7,2 trilliun.
04. Kerugian 8 tahun berturut-turut
5 / 1 0
7. UPAYA PENYELAMATAN
PT Krakatau Steel melakukan restrukturisasi utang jangka panjang senilai
US$ 2 miliar atau setara Rp29 triliun. Proses restrukturisasi melibatkan 10
bank, yang terdiri dari bank nasional serta bank swasta nasional dan asing.
Proses ini dimulai pada 20 Desember 2018 dan selesai pada 12 Januari
2022.
01. Restrukturisasi Utang
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan, dan Kementerian Keuangan melakukan perbaikan tata niaga
impor baja untuk membatasi importasi baja dalam rangka melindungi
industri baja nasional.
02. Perbaikan Tata Niaga Baja Nasional
Pemerintah melalui Kementerian BUMN melakukan negosiasi dengan
produsen baja asal Korea Selatan, yaitu Pohang Iron an Steel Company
(Posco). Pada tahun 2022 telah dilakukan penandatanganan nota
kesepahaman kerja investasi dalam skala besar oleh POSCO Holdings
(Korea Selatan) dengan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sebesar Rp52,2
triliun.
03. Restrukturisasi Kerjasama
PT Krakatau Steel menerbitkan obligasi sebesar Rp3 triliun yang dibeli
pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka
Pemulihan Ekonomi Nasional dalam 2 termin (Rp 2.2 triliun pada akhir
2020 dan Rp800 miliar pada akhir 2021). PT Krakatau Steel menggunakan
dana dari penerbitan obligasi untuk memperbaiki neraca keuangan dan
memperkuat industri baja nasional dengan menjaga keberlanjutan
pasokan kepada pelanggan domestik.
04. Penyertaan Modal Negara
6 / 1 0
8. DAMPAK INTERVENSI
Melalui restrukturisasi hutang, PT Krakatau Steel dapat menurunkan total
beban bunga hutang selama sembilan tahun dari Rp12,3 triliun menjadi
Rp6,7 triliun sehingga total penghematan yang didapat adalah sebesar
Rp9,9 triliun.
01. Penurunan Beban Bunga Hutang
PT Krakatau Steel membukukan keuntungan selama 3 tahun berturut-
turut. Pada tahun 2020, laba bersih tercatat US$23,68 juta. Pada tahun
2021, mencatatkan laba bersih sebesar US$2,16 miliar. Hingga Kuartal III
tahun 2022, mencatatkan laba bersih sebesar US$1,61 miliar atau setara
dengan Rp1,28 triliun.
03. Profit
PT Krakatau Steel mengoperasikan Hot Strip Mills kedua yang
memproduksi Hot Rolled Coil (HRC Alloy) dengan kapasitas 1,5 juta ton
dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan baja dalam negeri dan
kemandirian industri baja nasional.
02. Scale-up
PT Krakatau Steel bersama dengan Kementerian Investasi
menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama
investasi dengan Posco di Seoul, Korea Selatan pada 28 Juli 2022. Investasi
yang direncanakan sebesar US$3,5 miliar. Selain itu,
04. Kerjasama Dengan Perusahaan Asing
7 / 1 0
10. COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES
Pemerintah China memberikan berbagai jenis subsidi kepada industri baja,
di antaranya energy subsidies, loan interest subsidies, direct financial grants,
tax break, tax rebates, dan land acquisition. Pada tahun 2016, pemerintah
China memberikan subsidi sebesar US$ 4,4 miliar.
01. China
Pemerintah Amerika Serikat menetapkan trade remedies pada 351
komoditas baja impor dalam rangka melindungi industri besi dan baja.
02. Amerika Serikat
Pemerintah India melakukan campur tangan berupa subsidized land, cheap
loan dan tax incentives, pengenaan bea masuk sebesar 15% terhadap
importasi produk baja
03. India
Pemerintah United Kingdom memberikan financial support untuk British
Steel sebesar 300 juta poundsterling dalam rescue package dan 150 juta
poundsterling dalam rangka EU carbon credit payment.
04. United Kingdom
9 / 1 0