Konsep "Ke-Tuhanan Yang Berkebudayaan" yang diusulkan Ir. Soekarno dalam pidatonya di BPUPKI menekankan persatuan bangsa Indonesia meskipun beragam budaya dan agama, dengan saling menghormati dan menghindari eksklusivisme agama. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman budaya di Indonesia yang diakui dalam UUD 1945.

1. DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN 1
Latar Belakang...................................................................................................... 1
Rumusan Masalah................................................................................................. 1
Tujuan Penulisan .................................................................................................. 1
BAB II ISI
Konsep “Ke-Tuhanan Yang Berkebudayaan” dalam Pidato
Ir. Soekarno dalam Pengusulan Asas Dasar Negara di Sidang BPUPKI ............. 2
Arti Kebudayaan................................................................................................... 3
Keterkaitan antara Ke-Tuhanan Yang Berkebudayaan dengan
Keanekaragaman Budaya di Indonesia................................................................. 3
BAB III KESIMPULAN 7
DAFTAR PUSTAKA 8

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan, setiap pulau mempunyai sejarah
tersendiri dan nenek moyang yang berbeda - beda. Oleh karena itu Indonesia
terdiri dari beranekaragam budaya, ras, suku, dan agama. Walaupun penduduk di
Indonesia beranekaragam tapi mereka hidup berdampingan dengan damai, saling
membantu, dan saling menghargai antara penganut agama yang satu dengan yang
lainnya. Kemudian pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno
berpidato untuk mengemukakan usulan tentang dasar negara dan salah satu dari
usulannya tersebut beliau menyebutkan konsep “Ke-Tuhanan Yang
Berkebudayaan”.
B. Rumusan Masalah
Bagaimana konsep “Ke-Tuhanan Yang Berkebudayaan” yang dikemukakan
oleh Ir. Soekarno pada sidang BPUPKI jika dikaitkan dengan keanekaragaman
budaya di Indonesia?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui kaitan dari
konsep “Ke-Tuhanan Yang Berkebudayaan” dengan keanekaragaman budaya di
Indonesia.

3. BAB II
ISI
A. Konsep “Ke-Tuhanan Yang Berkebudayaan” dalam Pidato Ir. Soekarno
dalam Pengusulan Asas Dasar Negara di Sidang BPUPKI
Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengajukan
lima rancangan dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu :
1. Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan,
3. Mufakat atau Demokrasi,
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
Paham Kebangsaan yang diusulkan oleh Ir. Soekarno mengarah kepada arti
luas yaitu kesatuan Indonesia yang terdiri dari kepulauan. Bangsa Indonesia
merupakan seluruh manusia – manusia yang menurut geo-politik yang telah
ditentukan oleh Allah SWT tinggal di kesatuan semua pulau – pulau di Indonesia
dari ujung Sumatera sampai Irian. Hal tersebut ada dalam pidato Ir. Soekarno
“Saya minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara Islam lainnya :
maafkanlah saya memakai perkataan “kebangsaan” ini! Saya pun orang Islam.
Tetapi saya minta kepada saudara – saudara, janganlah saudara – saudara salah
faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar
kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti sempit, tetapi saya
menghendaki satu Nasionale Staat, seperti yang saya katakan dalam rapat di
Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu Nasionale Staat Indonesia
bukan berarti staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo
katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuan pun
adalah orang Indonesia, nenek tuan pun bangsa Indonesia, datuk – datuk tuan,
nenek-moyang tuan pun orang Indonesia. Diatas satu kebangsaan Indonesia,
dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita
dasarkan negara Indonesia”1
Prinsip kedua yang diusulkan oleh Ir. Soekarno ada dalam pidatonya yang
berbunyi “kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi kita
harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa – bangsa. Justru inilah prinsip
saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua yang saya usulkan
kepada tuan – tuan, yang boleh saya namakan internasionalisme.”2
Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 92 - 93
Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97

4. Prinsip yang ketiga adalah mufakat, dasar perwakilan, dasar dan
permusyawaratan. Menurut Ir. Soekarno, Indonesia bukanlah negara untuk satu orang,
bukan juga untuk satu golongan, walaupun golongan itu kaya. Namun negara Indonesia
didirikan untuk semua kalangan “satu buat semua, semua buat satu”.
Prinsip yang keempat adalah Kesejahteraan, sesuai dalam pidato beliau
“kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi
permusyawaratan dalam mencari hidup, yakni politiek-economische democratie
yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!”3
Prinsip yang kelima menurut Ir. Soekarno adalah Tuhan Yang Maha Esa
yang dalam pidatonya beliau menyampaikan “Segenap rakyat hendaknya ber-
Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme-agama. Dan hendaknya
negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.”4
B. Arti Kebudayaan
Dalam pidato Ir. Soekarno, beliau mengakatakan “ber-Tuhan secara
kebudayaan”. Kebudayaan mempunyai beberapa definisi. Menurut Tylor definisi
budaya adalah “keseluruhan kompleks yang memuat pengetahuan, kepercayaan,
seni, moral, hukum, adat kebiasaan, dan segala kemampuan serta kebiasaan yang
diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.”5
Kebudayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “hasil
kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia, seperti kepercayaan, kesenian,
dan adat istiadat.”6
C. Keterkaitan antara Ke-Tuhanan Yang Berkebudayaan dengan
Keanekaragaman Budaya di Indonesia
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari pulau – pulau. Dengan jumlah
penduduk lebih dari 200 juta orang dimana mereka tinggal tersebar di pulau - pulau
di Indonesia. Mereka juga mendiami dalam wilayah dengan kondisi geografis yang
bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan,
hingga perkotaan.
Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 100
Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 101
Franz – Joseph Eilers, Communicating Between Cultures, Universitas Gregorianas, Roma,
1987, hlm. 16
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, Cetakan ke 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 131

5. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok sukubangsa
dan masyarakat di Indonesia yang berbeda. Karena hal tersebut tidak dapat
dipungkiri adanya keanekaragaman budaya di Indonesia.
Oleh karena itu Ir. Soekarno dalam menentukan dasar negara yang dimana
sebagai kepribadian bangsa Indonesia, berarti bahwa Pancasila mempunyai sifat
atau ciri khas bagi bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu, berkembang
hingga sekarang dan tentu saja pada masa yang akan datang. Sehingga dalam
menyikapi keberanekaragaman kebudayaan khususnya agama, beliau dalam prinsip
yang ke lima mengatakan bahwa “Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia
yang ber-Tuhan, tetapi masing – masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan.
Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih,
yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha
menjalankan ibadatnya menurut kitab – kitab yang ada padanya. Tetapi marilah
kita semuanya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-
agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.” 6
Maksud dari “ber-Tuhan secara kebudayaan” menurut beliau diungkapkan
juga dalam pidatonya yang berbunyi “Marilah kita amalkan, jalan agama, baik
Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadapan. Apakah cara yang
berkeadaban itu? Ialah hormat - menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad
SAW telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang
menghormati agama – agama yang lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan
verdraagzaamheid itu. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun
ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita
ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti yang
luhur, ke-Tuhanan yang hormat – menghotmati satu sama lain. Hatiku akan
berpesta raya, jikalau saudara – saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia
Merdeka berasaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”7
Dalam membetuk negara diperlukan adanya persatuan dari beranekaragam
budaya. “Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya
merupakan peristiwa politik, tetapi juga merupakan peristiwa budaya. Salah satu
aspek budaya adalah perubahan dari kesatuan kesatuan - etnis kepada kesatuan
yang baru, yaitu negara kebangsaan mengimplikasikan perubahan identitas
masyarakat. Individu harus mengidentifikasikan dirinya secara baru dalam suatu
sistem politik yang baru.
Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 101
Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik
Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 101

6. Identitas dengan basis kesukuan, agama, atau sistem budaya tertentu barulah
menjadi identitas berdasarkan nasionalisme.”8
Dengan konsep Ir. Soekarno yang
kelima tersebut maka mempermudah dalam pembentukan persatuan bangsa
Indonesia yang agamanya beranekaragam, meningkatkan dan memantapkan
kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terciptanya suasana kehidupan
yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan.
Dalam upaya mencapai tujuan dari prinsip Ketuhanan Yang Berkebuyaan
itu dicantumkan pada UUD 1945:
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali. **)
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani. **)
Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaan itu.
Di Indonesia ada 5 agama yang diakui oleh negara dan dianut oleh rakyat
Indonesia, agama tersebut antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.
Dengan adanya pasal tersebut telah terlihat bahwa negara sangat menjujung tinggi
adanya keanekaragaman budaya di Indonesia khususnya agama, sehingga
membebaskan warga negaranya untuk memeluk salah satu agama dari kelima
agama yang sesuai dengan kepercayaan yang mereka miliki.
Dalam setiap agama tersebut pastilah ada perintah bagi umatnya untuk
beribadat. Dalam melakukan ibadat pun negara memberi kebebasan, justru malah
melindungi kemerdekaan mereka yang sedang beribadat. Oleh karena itu,
hendaknya umat agama yang satu saling menghormati terhadap umat agama yang
lain, sehingga kerukunan antar umat pun terjaga.
Seperti yang dikatakan Abdurrahman Wahid mengenai Pancasila sebagai
ideologi dalam kaitannya dengan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa “Agama – agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa akan tetap saling berbeda, baik secara kelembagaan maupun orientasi
kehidupannya.
Oetojo Oesman dan Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi : Dalam Berbagai Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Perum Percetakan Negara R.I, Jakarta, 1991, hlm. 149

7. Namun, di balik perbedaan – perbedaan itu, secara keseluruhan agama – agama
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tetap mengembangkan sejumlah
pandangan yang bersifat universal. Tekanan pada kejujuran (baik sikap maupun
perilaku), keikhlasan dan ketulusan dalam sikap dan tindakan, tekanan pada sisi
keakhiratan dan keduniawian dalam porsi cukup seimbang, dan sejumlah hal – hal
lain yang mendasar dapat ditarik dari agama - agama yang ada dan kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini lalu dapat dilakukan inventarisasi
sejumlah etos tertentu yang dianggap disepakati bersama, untuk dijadikan
landasan seterusnya.”9
Oetojo Oesman dan Alfian, Pancasila Sebagai Ideologi : Dalam Berbagai Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, Perum Percetakan Negara R.I, Jakarta, 1991, hlm. 168

8. BAB III
KESIMPULAN
Indonesia terdiri dari beranekaragam budaya yang khususnya agama.
Agama di Indonesia terdiri dari 5 agama, yang diantaranya Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, dan Buddha. Untuk mencapai persatuan negara dibutuhkannya kerukunan
antara umat agama yang satu dengan yang lain. Maka dengan itu Ir. Sokerno dalam
mengemukakan prinsip dasar negara yang kelima adalah Ketuhanan Yang
Berkebudayaan maksudnya yaitu setiap orang bebas memilih dan memeluk agama
yang mereka percayai, bebas melakukan ibadat sesuai dengan perintah agamanya
masing – masing, saling menghormati antara umat agama yang satu dengan umat
agama yang lain, meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat
beragama sehingga terciptanya suasana kehidupan yang harmonis.

9. DAFTAR PUSTAKA
Risalah Sidang BPUPKI – PPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945. Sekretariat Negara
Republik Indonesia Jakarta. 1998
Oesman, Oetojo dan Alfian. Pancasila Sebagai Ideologi : Dalam Berbagai Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Perum Percetakan Negara R.I.
Jakarta. 1991
Daroeso, Bambang dan Suyamo. Filsafat Pancasila. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
1989
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa. Cetakan ke 2. Balai Pustaka. Jakarta. 1989