Dokumen tersebut membahas tentang faktor-faktor penentuan desain pengelolaan limbah B3, termasuk jenis limbah, jumlah, dan karakteristik limbah; persyaratan fasilitas penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah; serta perizinan yang dibutuhkan. Faktor-faktor kunci yang perlu diperhatikan dalam mendesain pengelolaan limbah B3 antara lain jenis dan karakteristik limbah, standar
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan limbah B3 dan prinsip-prinsip SML (Sistem Manajemen Lingkungan) dalam pengelolaan limbah tersebut, termasuk siklus PDCA (Plan-Do-Check-Action) sebagai kerangka SML."
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganjohnmaking
Modul ini membahas pengelolaan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, mencakup pengelolaan air limbah, emisi sumber tidak bergerak dan bergerak, kebisingan, limbah B3 dan padat, serta kawasan dilarang merokok. Untuk pengelolaan air limbah dan emisi sumber tidak bergerak, dijelaskan dasar hukum, kewajiban, persyaratan teknis, dan pelaksanaannya seperti izin, pengujian, dan pelaporan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), mulai dari definisi, identifikasi, pengendalian, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3. Hal-hal penting yang difokuskan adalah larangan membuang, mengencer, dan mengimpor limbah B3 secara langsung ke lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang perizinan dalam pengelolaan limbah B3 di rumah sakit. Terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan limbah medis seperti pembuangan sembarangan dan pembakaran tanpa izin. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum dan ketentuan pengelolaan limbah B3 serta sistem pengelolaan limbah rumah sakit yang sesuai."
Dokumen tersebut membahas tentang format dan substansi laporan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pengelolaan limbah B3 harus memuat informasi sumber, jenis, jumlah limbah yang dihasilkan, proses pengelolaannya, serta pihak penerima laporan. Substansi laporan meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan limbah B3
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan limbah B3 dan prinsip-prinsip SML (Sistem Manajemen Lingkungan) dalam pengelolaan limbah tersebut, termasuk siklus PDCA (Plan-Do-Check-Action) sebagai kerangka SML."
Modul #2 pembinaan pengelolaan lingkunganjohnmaking
Modul ini membahas pengelolaan lingkungan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, mencakup pengelolaan air limbah, emisi sumber tidak bergerak dan bergerak, kebisingan, limbah B3 dan padat, serta kawasan dilarang merokok. Untuk pengelolaan air limbah dan emisi sumber tidak bergerak, dijelaskan dasar hukum, kewajiban, persyaratan teknis, dan pelaksanaannya seperti izin, pengujian, dan pelaporan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), mulai dari definisi, identifikasi, pengendalian, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, dan penimbunan limbah B3. Hal-hal penting yang difokuskan adalah larangan membuang, mengencer, dan mengimpor limbah B3 secara langsung ke lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang perizinan dalam pengelolaan limbah B3 di rumah sakit. Terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan limbah medis seperti pembuangan sembarangan dan pembakaran tanpa izin. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum dan ketentuan pengelolaan limbah B3 serta sistem pengelolaan limbah rumah sakit yang sesuai."
Dokumen tersebut membahas tentang format dan substansi laporan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pengelolaan limbah B3 harus memuat informasi sumber, jenis, jumlah limbah yang dihasilkan, proses pengelolaannya, serta pihak penerima laporan. Substansi laporan meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, hingga penimbunan limbah B3
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan limbah B3 dan tata cara penanganannya di PT. Aetra Air Tangerang WTP Sepatan. Ia menjelaskan definisi dan jenis limbah B3, serta cara pengolahan dan penyimpanan limbah B3 cair dan padat yang dihasilkan dari kegiatan laboratorium berdasarkan instruksi kerja yang berlaku. Dokumen tersebut juga menyinggung prosedur tanggap darurat untuk kebakaran atau tumpahan limbah B3.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara umum. Ada beberapa poin penting yang diatur dalam 14 peraturan pemerintah dan keputusan menteri, termasuk tentang definisi, klasifikasi, penandaan, kemasan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah B3.
Peraturan dan sumber limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) membahas peraturan terkait B3 seperti UU 23/1997 dan PP 18/1999, 101/2014. Juga menjelaskan perubahan pada PP tersebut, serta sumber limbah B3 berdasarkan survei, seperti industri kimia dan petroleum. Limbah B3 berasal dari kegiatan industri dan rumah tangga."
Peraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) di Indonesia. Limbah B3 dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan bahayanya dan tiga kelompok berdasarkan sumbernya. Peraturan ini juga menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi limbah yang termasuk kategori limbah B3 melalui serangkaian uji karakteristik.
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Instansi
Dokumen tersebut membahas pengelolaan limbah non-B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, mencakup ruang lingkup, jenis limbah non-B3, persyaratan pengelolaan meliputi pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, dan pelaporan limbah non-B3.
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...Rizki Darmawan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang baku mutu emisi usaha atau kegiatan sampah secara termal yang disahkan tahun 2016.
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menetapkan persyaratan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mencakup lokasi, fasilitas, proses pengolahan, dan pemantauan hasil pengolahan limbah B3. Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan peraturan pengelolaan limbah B3 secara aman bagi lingkungan dan masyarakat.
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampahinfosanitasi
Dokumen ini membahas tentang rehabilitasi dan penutupan TPA secara permanen atau revitalisasi. Ia menjelaskan persyaratan umum dan teknis untuk penutupan permanen atau revitalisasi TPA, termasuk evaluasi kondisi fisik dan lingkungan TPA, perencanaan desain penutupan atau revitalisasi, dan prosedur rutin untuk pengelolaan pasca operasi. Dokumen ini bertujuan menyediakan pedoman untuk menutup atau merevitalisasi
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penataan ruang kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) agar dapat dikelola secara terkendali dan tertib serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tentang penetapan kawasan sekitar TPA, penentuan jarak subzona di kawasan tersebut, serta ketentuan teknis penataan ruangnya seperti ketentuan kegiatan, prasarana, dan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Pemrosesan akhir sampah meliputi penimbunan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) secara aman untuk mencegah pencemaran lingkungan.
2. Sebagian besar TPA di Indonesia masih beroperasi dengan sistem penimbunan terbuka yang mencemari lingkungan, padahal perlu ditingkatkan ke sanitary landfill.
3. Gas metana yang dihasilkan dari proses dekomposisi sampah di TPA
Dokumen tersebut membahas penanganan limbah gas dan limbah B3 secara umum. Terdapat beberapa metode untuk menangani limbah gas seperti mengontrol emisi, menghilangkan partikulat, dan memanfaatkan limbah gas. Sedangkan untuk limbah B3, dibahas metode pengolahan secara kimia, fisika, biologi, dan pembuangan seperti sumur dalam, kolam penyimpanan, dan landfill khusus.
TPST merupakan tempat pengolahan sampah secara terpadu yang melakukan pemisahan, pencucian, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang. TPST perlu memiliki fasilitas pre-processing, pemilahan, pengolahan fisik dan kimia, serta pengolahan lain seperti kompos dan RDF. Perancangan TPST meliputi analisis material, identifikasi pemanfaatan, perhitungan akumulasi dan kapasitas, serta penentuan tata letak dan luas lahan
Dokumen tersebut membahas penanganan sampah rumah tangga meliputi 5 tahapan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Ditekankan pentingnya pemilahan sampah sesuai jenisnya di tempat-tempat seperti TPS dan TPS 3R sebelum ditangani lebih lanjut.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan limbah B3 sektor industri, termasuk regulasi yang mengatur pengelolaan limbah B3, proses pengelolaan limbah B3 mulai dari pemilahan, pengemasan, penyimpanan sementara, pengangkutan hingga pengolahan, serta peran PT Arah Environmental Indonesia dalam pengelolaan limbah B3."
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menetapkan persyaratan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mencakup lokasi, fasilitas, proses pengolahan, dan pemantauan hasil pengolahan limbah B3. Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan peraturan pengelolaan limbah B3 secara aman bagi lingkungan dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan limbah B3 dan tata cara penanganannya di PT. Aetra Air Tangerang WTP Sepatan. Ia menjelaskan definisi dan jenis limbah B3, serta cara pengolahan dan penyimpanan limbah B3 cair dan padat yang dihasilkan dari kegiatan laboratorium berdasarkan instruksi kerja yang berlaku. Dokumen tersebut juga menyinggung prosedur tanggap darurat untuk kebakaran atau tumpahan limbah B3.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) secara umum. Ada beberapa poin penting yang diatur dalam 14 peraturan pemerintah dan keputusan menteri, termasuk tentang definisi, klasifikasi, penandaan, kemasan, penyimpanan, dan pengangkutan limbah B3.
Peraturan dan sumber limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) membahas peraturan terkait B3 seperti UU 23/1997 dan PP 18/1999, 101/2014. Juga menjelaskan perubahan pada PP tersebut, serta sumber limbah B3 berdasarkan survei, seperti industri kimia dan petroleum. Limbah B3 berasal dari kegiatan industri dan rumah tangga."
Peraturan Pemerintah ini mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) di Indonesia. Limbah B3 dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan bahayanya dan tiga kelompok berdasarkan sumbernya. Peraturan ini juga menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi limbah yang termasuk kategori limbah B3 melalui serangkaian uji karakteristik.
Sosialisasi pp 22 tahun 2021 pengelolaan limbah non b3Instansi
Dokumen tersebut membahas pengelolaan limbah non-B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, mencakup ruang lingkup, jenis limbah non-B3, persyaratan pengelolaan meliputi pengurangan, penyimpanan, pemanfaatan, penimbunan, dan pelaporan limbah non-B3.
Permen LHK no.70 2016 ttg baku mutu emisi usaha dan atau kegiatan pengolahan ...Rizki Darmawan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang baku mutu emisi usaha atau kegiatan sampah secara termal yang disahkan tahun 2016.
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menetapkan persyaratan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mencakup lokasi, fasilitas, proses pengolahan, dan pemantauan hasil pengolahan limbah B3. Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan peraturan pengelolaan limbah B3 secara aman bagi lingkungan dan masyarakat.
Rehabilitasi dan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampahinfosanitasi
Dokumen ini membahas tentang rehabilitasi dan penutupan TPA secara permanen atau revitalisasi. Ia menjelaskan persyaratan umum dan teknis untuk penutupan permanen atau revitalisasi TPA, termasuk evaluasi kondisi fisik dan lingkungan TPA, perencanaan desain penutupan atau revitalisasi, dan prosedur rutin untuk pengelolaan pasca operasi. Dokumen ini bertujuan menyediakan pedoman untuk menutup atau merevitalisasi
Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar ...Penataan Ruang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penataan ruang kawasan sekitar tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) agar dapat dikelola secara terkendali dan tertib serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tentang penetapan kawasan sekitar TPA, penentuan jarak subzona di kawasan tersebut, serta ketentuan teknis penataan ruangnya seperti ketentuan kegiatan, prasarana, dan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Pemrosesan akhir sampah meliputi penimbunan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) secara aman untuk mencegah pencemaran lingkungan.
2. Sebagian besar TPA di Indonesia masih beroperasi dengan sistem penimbunan terbuka yang mencemari lingkungan, padahal perlu ditingkatkan ke sanitary landfill.
3. Gas metana yang dihasilkan dari proses dekomposisi sampah di TPA
Dokumen tersebut membahas penanganan limbah gas dan limbah B3 secara umum. Terdapat beberapa metode untuk menangani limbah gas seperti mengontrol emisi, menghilangkan partikulat, dan memanfaatkan limbah gas. Sedangkan untuk limbah B3, dibahas metode pengolahan secara kimia, fisika, biologi, dan pembuangan seperti sumur dalam, kolam penyimpanan, dan landfill khusus.
TPST merupakan tempat pengolahan sampah secara terpadu yang melakukan pemisahan, pencucian, pengemasan, dan pengiriman produk daur ulang. TPST perlu memiliki fasilitas pre-processing, pemilahan, pengolahan fisik dan kimia, serta pengolahan lain seperti kompos dan RDF. Perancangan TPST meliputi analisis material, identifikasi pemanfaatan, perhitungan akumulasi dan kapasitas, serta penentuan tata letak dan luas lahan
Dokumen tersebut membahas penanganan sampah rumah tangga meliputi 5 tahapan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Ditekankan pentingnya pemilahan sampah sesuai jenisnya di tempat-tempat seperti TPS dan TPS 3R sebelum ditangani lebih lanjut.
Dokumen tersebut membahas pengelolaan limbah B3 sektor industri, termasuk regulasi yang mengatur pengelolaan limbah B3, proses pengelolaan limbah B3 mulai dari pemilahan, pengemasan, penyimpanan sementara, pengangkutan hingga pengolahan, serta peran PT Arah Environmental Indonesia dalam pengelolaan limbah B3."
Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan menetapkan persyaratan teknis pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mencakup lokasi, fasilitas, proses pengolahan, dan pemantauan hasil pengolahan limbah B3. Keputusan ini bertujuan untuk melaksanakan peraturan pengelolaan limbah B3 secara aman bagi lingkungan dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas sejumlah pertimbangan lingkungan yang perlu diperhatikan dalam proyek pembangunan pelabuhan, termasuk pengelolaan material pengerukan, ekologi laut dan pantai, emisi udara, pengelolaan sampah dan limbah berbahaya, kebisingan, serta dampak terhadap keanekaragaman hayati. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah mitigasi untuk menangani berbagai dampak lingkungan tersebut selama tahap
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) PT. Kusuma Persada Sharia Propertindo merencanakan pembangunan perumahan Grand Kusuma Purbosuman dengan kapasitas 65 unit rumah dan instalasi pengolahan air limbah komunal;
(2) Instalasi pengolahan air limbah akan menggunakan teknologi ABR dengan kapasitas 53,5 m3/hari untuk mengolah 18,2 m3/hari air limbah yang dihasilkan;
(3) Rencana pem
- Supervisor Produksi
- Supervisor Laboratorium
- Supervisor Umum
Pelaksana:
- Teknisi Produksi
- Teknisi Laboratorium
- Teknisi Umum
- Tukang Kebersihan
Pemantauan Lingkungan:
- Tim Teknis Lingkungan
- Tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Kerjasama dengan:
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Kesehatan
- Lembaga Sertifikasi
- Masyarakat Sekitar
Evaluasi Berkala:
- Audit Internal
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan pengelolaan limbah B3 di Indonesia, meliputi struktur perundang-undangan, pengertian limbah B3 dan B3, kewajiban penghasil limbah B3, tata cara pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan terkait pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3) di Indonesia, termasuk Undang-Undang 32/2009, Peraturan Pemerintah 101/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur tentang penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
Persyaratan Teknis Pengoperasian, Penutupan dan Rehabilitasi TPA Sampah dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang:
Rangkuman dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) meliputi penetapan, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dumping, pengecualian, dan perizinan limbah B3.
Ringkasan dokumen Standar Teknis Pembuangan Air Limbah Ke Laut (PERTEK) untuk area kuliner Sunset Quay B oleh KSO Ciputra Yasmin adalah sebagai berikut:
Dokumen ini menjelaskan rencana pengelolaan air limbah dari area kuliner Sunset Quay B yang meliputi desain instalasi pengolahan air limbah (IPAL), kapasitas air limbah, baku mutu air limbah, dan sistem manajemen lingkungan yang dilakukan. Air limbah akan diol
Dokumen tersebut membahas tentang sampah dan pengelolaannya. Ada tiga jenis sampah utama yaitu sampah perkotaan, industri, dan bahan berbahaya. Dokumen juga menjelaskan teknik pengolahan sampah seperti reduksi volume, insinerasi, daur ulang, serta pembuangan akhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
Similar to faktor-faktor penentu design pengelolaan limbah b3 (20)
ANALISIS PENGARUH INDUSTRI BATU BARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA.pdfnarayafiryal8
Industri batu bara telah menjadi salah satu penyumbang utama pencemaran udara global. Proses ekstraksi batu bara, baik melalui penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah, menghasilkan debu dan gas beracun yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas tersebut termasuk sulfur dioksida (SO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikel-partikel halus (PM2.5) yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Selain itu, pembakaran batu bara di pembangkit listrik dan industri menyebabkan emisi karbon dioksida (CO2), yang merupakan penyebab utama perubahan iklim global dan pemanasan global.
Pencemaran udara yang disebabkan oleh industri batu bara juga memiliki dampak lokal yang signifikan. Di sekitar area penambangan, debu batu bara yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Paparan terus-menerus terhadap debu batu bara dapat menyebabkan masalah pernapasan seperti asma dan bronkitis, serta berkontribusi pada penyakit paru-paru yang lebih serius. Selain itu, hujan asam yang disebabkan oleh emisi sulfur dioksida dapat merusak tanaman, air tanah, dan ekosistem sungai, mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar lokasi industri batu bara.
2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat Limbah
B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang
karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup,
dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk
hidup lain.
Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang
mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan
limbah B3.
DEFINISI (PP 18/1999)
3. TUJUAN PENGELOLAAN LIMBAH B3
Mencegah dan menanggulangi
pencemaran atau kerusakan lingkungan
hidup yang diakibatkan oleh limbah B3
serta melakukan pemulihan kualitas
lingkungan yang sudah tercemar sehingga
sesuai dengan fungsinya kembali.
6. IDENTIFIKASI LIMBAH B3
Mencocokan limbah dengan daftar jenis limbah
B3 sebagaimana Lampiran I (Tabel 1, 2 & 3) PP
No. 85 tahun 1999.
Apabila tidak cocok dengan daftar jenis limbah
B3 sebagaimana Lampiran I, diperiksa apakah
limbah tersebut memiliki karakteristik : mudah
terbakar, mudah meledak, bersifat reaktif,
bersifat korosif, infeksius, beracun.
Apabila kedua tahapan tersebut diatas telah di
lakukan dan tidak memenuhi ketentuan Limbah
B3 dilakukan uji toksikologi.
7.
8. Wajib ijin dari KLH untuk penyimpanan, pengumpulan,
pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, ijin operasi alat
(incenerator, tank cleaning)
Rekomendasi KLH untuk :
- Pengangkutan (ijin dari Dephub)
- Pemanfaatan sebagai kegiatan utama (ijin dari
instansi berwenang)
- Lokasi pengolahan/penimbunan (ijin dari BPN)
Tata cara permohonan ijin (SK Ka. Bapedal No. 68/1994)
Wajib AMDAL (kegiatan utama, komersil) kecuali
pengumpul minyak pelumas bekas dan slop oil (cukup
UKL & UPL)
Keputusan ijin selama 45 hari sejak permohonan diterima.
PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH
B3
9. Jenis Perizinan/Rekomendasi yang
diberikan kepada Badan Usaha adalah
sebagai berikut:
Izin penyimpanan sementara
Izin pengumpulan (oli bekas)
Izin pengolahan
Izin penimbunan
Izin pemanfaatan
Rekomendasi Pengangkutan
Rekomendasi dan izin Pemanfaatan
PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3 LANJUTAN :
10. PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN LIMBAH B3
LANJUTAN :
• Penyimpanan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan
limbah B3 wajib memiliki Ijin Operasi dari KLH
• Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan, Penimbunan limbah
B3 sebagai KEGIATAN UTAMA wajib dibuatkan AMDAL
• Pengangkut Limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari
Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari KLH
• Pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki
izin pemanfaatan dari Instansi teknis setelah mendapat
rekomendasi dari KLH
• Pengolahan Limbah B3 yang terintegrasi dengan kegiatan pokok
wajib memiliki Izin Operasional pengolah limbah B3
• Izin lokasi pengolahan dan pembuangan limbah B3 dari Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setelah mendapat
rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup.
11. Keputusan Ka. Bapedal no. 68/Bapedal 105/1994
tentang Tata Cara Memperoleh Izin
Persyaratan untuk memperoleh izin adalah sebagai berikut :
Memiliki akte pendirian
Nama dan alamat Badan Usaha
kegiatan yang akan dilakukan
lokasi tempat kegiatan
nama dan alamat penaggung jawab kegiatan
bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan
spesifikasi alat pengelolaan limbah
jumlah dan karakteristik limbah B3
tata letak saluran limbah dan tempat penampungan sementara limbah
B3 sebelum diolah dan tempat penimbunan setelah diolah
alat pencegah untuk limbah cair, emisi dan pengolah limbah B3
12. PROSEDUR PEMBERIAN IZIN
BADANG USAHA
KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
cq. DEPUTI IV KLH
MEMENUHI
PERSYARATAN
YA
EVALUASI
PENELITIAN LAPANGAN
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
PROSES DITOLAK
DIKELUARKAN IZIN
MENGAJUKAN PERMOHONAN TERTULIS WAKTU 10 HARI
UNTUK
MELENGKAPI
13. PENYIMPANAN LIMBAH B3
Penyimpanan bersifat sementara
Lokasi (bebas banjir, tdk rawan bencana, diluar kawasan lindung)
Kemasan
- sesuai dengan karakteristik limbah
- kondisi baik
- simbol & label (Kepka No. 05/1995)
Rancang bangun tempat penyimpanan
- sesuai dengan karakteristik limbah
- lantai kedap & landai ke arah pit pengumpul
- minimisasi potensi leachate (atap)
- ventilasi memadai
- pit pengumpul
Disesuaikan dengan jumlah & karakteristik limbah B3
Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
Memiliki Emergency Response System (ERS)
Memiliki Izin penyimpanan sementara
14. PENGANGKUTAN LIMBAH B3
Persyaratan Alat Angkut Limbah B3 :
- sesuai dengan karakteristik limbah B3
- kondisi baik
- simbol & label (Kepka No. 05/1995)
Memiliki operator yang memiliki pengetahuan tentang
limbah B3
Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
- bongkar muat
- route
- jadwal
Memiliki Emergency Response System (ERS)
Memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3
16. PERSYARATAN PENIMBUN LIMBAH
B3
Penimbun limbah B3 harus
merupakan suatu badan usaha
Mendapatkan ijin penimbun dari
KLH.
Melaporkan kegiatan penimbunan
limbah B3
17. PERSYARATAN LIMBAH YANG
DITIMBUN
Merupakan alternatif terakhir
Memenuhi baku mutu TCLP (The Toxicity
Characteristic Leaching Procedure)
Telah melalui proses stabilisasi/solidifikasi,
insenerasi, pengolahan lainnya.
Tidak bersifat flammable, explosive,
reactive, infectious.
Tidak mengandung zat organik > 10%.
Tidak mengandung dioksin
Tidak mengandung radioaktif.
Tidak berbentuk cair/lumpur (kandungan air)
18. Persyaratan landfill limbah B3
Pemilihan lokasi landfill (bebas banjir, bukan daerah
resapan air tanah, permeabilitas tanah 10-9 m/detik)
Persyaratan rancang bangun/design landfill limbah B3
landfill (kategori I, II dan III)
Persyaratan konstruksi dan instalasi komponen landfill
Persyaratan peralatan dan perlengkapan fasilitas landfill
(kantor ADM, gudang, peralatan P3K, tempat parkir dll)
Persyaratan untuk sistem pengelolaan lindi
Persyaratan untuk sistem pemantauan air tanah dan air
permukaan
Persyaratan lokasi bekas pengolahan landfill
19. Sistem pelapisan landfill
Standar yang digunakan oleh pemerintah Indonesia melalui
Keputusan Kepala BAPEDAL No.04/BAPEDAL/1995.
1. Sistem pelapisan dasar yang digunakan adalah sbb:
o Sub-base untuk landfill terbuat dari tanah liat yang dipadatkan
dengan konduktivitas hidrolika jenuh maksimum 1 x 10-9 m/det.
Ketebalan lapisan ini paling kurang 1 m
o Secondary Geomembrane adalah berupa lapisan High Density
Polyethylene (HDPE) dengan ketebalan 1,5 mm . Lapisan ini
dirancang untuk menahan segala instalasi, operasi dan
penutupan akhir landfill.
o Primary Soil Liner adalah terdiri dari lapisaan tanah liat
geosintesis (geosynthetic clay liner, GCL). GCL ini tebuat dari
lempung bentonit yang diapit oleh lapisan geotekstil. Dalam
keadaan basah jika terjadi kebocoran, lempung ini mengembag
dan kemudian menyumbat kebocoran lapisan atasnya.
o Primary Geomembrane adalah lapisan yang mempunyai
ketebalan 1,5 mm. Hal ini dirancang untuk menahan segala
tekanan sewaktu instalasi, konstruksi,operasi dan penutupan
akhir landfill.
20. 2. Sistem pelapisan penutup akhir
landfill
Dilaksanakan sebagai berikut:
Intermediate Soil Cover akan ditempatkan diatas timbunan limbah
setelah lapisan terakhir limbah terbentuk. Lapisan ini terbuat dari
tanah setempat dengan ketebalan paling sedikit 25 cm.
Cap soil Barrier adalah lapisan yang ternbentuk dari lempung yang
dipadatkan seperti yang terpasang pada pelapisan dasar landfill.
Cap geomembrane adalah lapisan HDPE dengan ketebalan 1,0 mm.
Cap drainage layer ditempatkan diatas cap geomembrane. Cap
drainage ini terbuat dari HDPE geonet dengan transmissivitas planar
paling rendah 30 cm, dan granular soil dengan konduktivitas
hidrolika minimum 1 x 10-4 m/det. Komponen paling atas dari cap
geomembrane adalah geotekstil yang dirancang untuk meminimisasi
penyumbatan.
Vegetative layer adalah lapisan tanah setempat dengan ketebalan
60 cm yang ditempatkan diatas cap drainege layer.
Vegetation adalah lapisan penutup landfill
21.
22. Kesimpulan
Dalam menentukan desain pengelolaan limbah b3
itu harus mengetahui jumlah limbah yang dihasilkan
setiap harinya, karena untuk menentukan jenis
penyimpanan selama 90 hari kedepannya,
mengidentifikasi terhadap jenis limbahnya dan
karakteristik limbahB3 yang akan di olah, dan juga
menentukan lokasi untuk tempat pengelolaan limbah
B3 tersebut dan menentukan fasilitas
pengelolaannya agar saat pengelolaan tetap terjaga
keamanannya, Memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP), Memiliki Emergency Response
System (ERS), dan Memiliki Izin penyimpanan
sementara.