1. Adopsi anak dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atau orang tunggal berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
2. Proses adopsi memerlukan permohonan ke pengadilan dan pemenuhan syarat tertentu seperti kesiapan material dan moral calon orang tua angkat.
3. Adopsi akan membawa akibat hukum bagi status kewarisan dan kewalihan anak yang diadopsi.
Makalah ini berisi makalah mengenai Pengangkatan anak( adopsi) berdasarkan hukum dan undang undang yang berlaku di Indonesia.
Semoga makalah ini bermanfaat, please visit my website anda share
Makalah ini berisi makalah mengenai Pengangkatan anak( adopsi) berdasarkan hukum dan undang undang yang berlaku di Indonesia.
Semoga makalah ini bermanfaat, please visit my website anda share
Eksploitasi seksual pada anak online adalah sebuah masalah global yang berkembang dengan cepat dan membutuhkan sebuah respon yang komprehensif.
ECPAT bekerja untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun kapasitas para anggotanya dan para pemangku kepentingan lain dalam memerangi isu eksploitasi
seksual pada anak online tersebut. Agar dapat secara efektif bekerja pada sebuah solusi, yang menjadi titik awal adalah agar semua pemangku kepentingan mengenali apa yang menjadi masalah tersebut. Setidaknya, hal ini membutuhkan sebuah
pemahaman dasar tentang berbagai perwujudan eksploitasi seksual pada anak online tersebut dan bagaimana para pelaku menjadikan anak-anak sebagai korban. Disamping itu, penting untuk menggunakan sebuah bahasa bersama ketika
mendiskusikan setiap pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah ini untuk memastikan pemahaman dan mencegah persepsi yang salah tentang sifat dan
seriusnya isu ini. Idealnya, ide-ide bersama ini juga harus ditangkap dalam kerangka kerja hukum nasional dan regional yang mengkriminalkan dan menghukum perbuatan-perbuatan seperti itu dengan sanksi yang sebanding dan disuasif.
Booklet ini berisi 3 seri lembar fakta yang terkait dengan eksploitasi seksual pada
anak online yang memberikan sumber-sumber yang mudah dan siap untuk
dipergunakan oleh setiap orang yang tertarik dengan isu ini. Seri pertama terdiri dari
lembar fakta yang menjelaskan berbagai perwujudan eksploitasi seksual pada anak
online. Seri kedua mencakup 5 kerangka kerja hukum regional dan/atau
internasional yang relevan yang memuat berbagai ketentuan tentang satu
perwujudan eksploitasi seksual pada anak online atau lebih. Terakhir, seri ketiga
terdiri dari lembar fakta Internet dan Teknologi yang menjelaskan berbagai istilah
dan alat yang relevan untuk memahami internet dan bagaimana berbagai teknologi
(berpotensi) untuk digunakan oleh para pelaku kejahatan seks anak atau orang-
orang yang berusaha untuk menghalangi para pelaku tersebut.
Seri buku literasi digital eksploitasi seksual pada anak online, sebuah pem...literasi digital
Eksploitasi seksual pada anak online kini merupakan masalah global yang berkembang dengan
cepat dan butuh respons yang komprehensif. Butuh pemahaman bersama dari seluruh pemangku
kepentingan untuk mencegah banyak persepsi yang salah tentang sifat dan isu ini. Seri lembar fakta ini memberikan sumber-sumber yang mudah dan siap digunakan oleh semua pihak yang tertarik dengan isu ini.
Melibatkan anak dan orang muda sebagai agen perubahan (agent of change) merupakan proses yang sangat kompleks sekaligus menantang karena harus merubah peranan tradisional anak sebagai obyek sosialisasi, elemen yang menurut dan harus tunduk pada kekuasaan dalam sistem keluarga dan masyarakat yang menjadi SUBYEK dalam menentukan hidup mereka. Struktur tradisional yang memposisikan anak sebagai OBYEK tindakan dan keputusan orang dewasa, tidak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Menggalang partisipasi anak dan orang muda berarti mengubah struktur kekuasaan tradisional itu . Oleh karena itu, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) PBB memandang perlu memberikan kewajiban bagi orang dewasa untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan atau pendapat anak. Inilah yang disebut partisipasi. Anak dan orang muda zaman ini mengalami perubahan arus informasi yang sangat berbeda dengan
2. ETIKA PADA KASUS BAYI ADOPSI "EtikaAdopsi" adalahsuatukontradiksiMengapa? Karenaselamaadopsiberisimemalsukancatatankelahiran, pemaksaan, eksploitasireproduksi, pelanggaran HAM, danpenipuan, halinibelumetissedikit pun Tapiseseorangharuskembalikeatasdanmemeriksaelemen-elemen yang merupakanadopsianakuntukmelihat. iniSatu-satunyaalasanbahwakebanyakanorangmenerimaadopsihari modern danbegitusedikittelahmempertanyakanitukarenaatauwaktu yang lama itutelahdisekitarkitasebagaibagian yang diterimadarimasyarakat.
3. ADOPSI ANAK :tatacaradanakibathukumnya Pasangansuamiistri yang tidakmempunyaianakatau yang memutuskanuntuktidakmempunyaianakdapatmengajukanpermohonanpengesahanataupengangkatananak. Demikianjugabagimereka yangmemutuskanuntuktidakmenikahatautidakterikatdalamperkawinan. Apalangkah-langkahtepatyang harusdiambil agar anakangkattersebutmempunyaikekuatanhukum?
4. 1. Pihak yang dapatmengajukanadopsi a. PasanganSuamiIstri b. Orangtuatunggal
5. 1. Staatblaad 1917 No. 129 Staatblaadinimengaturtentangpengangkatananakbagiorang-orangTionghoa yang selainmemungkinkanpengangkatananakolehAnda yang terikatperkawinan, jugabagi yang pernahterikatperkawinan (dudaataujanda). Namunbagijanda yang suaminyatelahmeninggaldan sang suamimeninggalkanwasiat yang isinyatidakmenghendakipengangkatananak, makajandatersebuttidakdapatmelakukannya. PengangkatananakmenurutStaatblaadinihanyadimungkinkanuntukanaklaki-lakidanhanyadapatdilakukandenganAkteNotaris. NamunYurisprudensi (PutusanPengadilanNegeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telahmembolehkanmengangkatanakperempuan.
6. 2. SuratEdaranMahkamahAgung No.6 Tahun1983 SuratEdaranMahkamahAgung No. 6 tahun 1983 inimengaturtentangpengangkatananakantarWarga Negara Indonesia (WNI). Isinyaselainmenetapkanpengangkatan yang langsungdilakukanantaraorangtuakandungdanorangtuaangkat (private adoption), jugatentangpengangkatananak yang dapatdilakukanolehseorangwarganegara Indonesia yang tidakterikatdalamperkawinan yang sah/belummenikah (single parent adoption). Jadi, jikaAndabelummenikahatauAndamemutuskanuntuktidakmenikahdanAndainginmengadopsianak, ketentuaninisangatmemungkinkanAndauntukmelakukannya.
7. 3. Tata caramengadopsi SuratEdaranMahkamahAgung RI No.6/83 yang mengaturtentangcaramengadopsianakmenyatakanbahwauntukmengadopsianakharusterlebihdahulumengajukanpermohonanpengesahan/pengangkatankepadaPengadilanNegeriditempatanak yang akandiangkatituberada. Bentukpermohonanitubisasecaralisanatautertulis, dandiajukankepanitera. Permohonandiajukandanditandatanganiolehpemohonsendiriataukuasanya, dengandibubuhimateraisecukupnyadandialamatkankepadaKetuaPengadilanNegeri yang daerahhukumnyameliputitempattinggal/domisilianak yang akandiangkat .
8. 3. Isipermohonan AdapunisiPermohonan yang dapatdiajukanadalah:- motivasimengangkatanak, yang semata-mataberkaitanataudemimasadepananaktersebut. - penggambarankemungkinankehidupananaktersebutdimasa yang akandatang. Untukitudalamsetiapprosespemeriksaan, Andajugaharusmembawaduaorangsaksi yang mengetahuiselukbelukpengangkatananaktersebut. Duaorangsaksiituharus pula orang yang mengetahuibetultentangkondisianda (baikmorilmaupunmateril) danmemastikanbahwaAndaakanbetul- betulmemeliharaanaktersebutdenganbaik.
9. 4. Yang dilarangdalampermohonan Adabeberapahal yang tidakdiperkenankandicantumkandalampermohonanpengangkatananak, yaitu:- menambahpermohonan lain selainpengesahanataupengangkatananak. - pernyataanbahwaanaktersebutjugaakanmenjadiahliwarisdaripemohon.
10. 5. PencatatandikantorCatatanSipil SetelahpermohonanAndadisetujuiPengadilan, AndaakanmenerimasalinanKeputusanPengadilanmengenaipengadopsiananak. Salinan yang AndaperolehiniharusAndabawakekantorCatatanSipiluntukmenambahkanketerangandalamaktekelahirannya. Dalamaktetersebutdinyatakanbahwaanaktersebuttelahdiadopsidandidalamtambahanitudisebutkan pula namaAndasebagaiorangtuaangkatnya.
11. 6. AkibathukumpengangkatananakPengangkatananakberdampak pula padahalperwaliandanwaris. a. PerwalianDalamhalperwalian, sejakputusandiucapkanolehpengadilan, makaorangtuaangkatmenjadiwalidarianakangkattersebut. Sejaksaatitu pula, segalahakdankewajibanorangtuakandungberalihpadaorangtuaangkat. Kecualibagianakangkatperempuanberagama Islam, biladiaakanmenikahmaka yang bisamenjadiwalinikahnyahanyalahorangtuakandungnyaatausaudarasedarahnya. b. WarisKhazanahhukumkita, baikhukumadat, hukum Islam maupunhukumnasional, memilikiketentuanmengenaihakwaris. Ketiganyamemilikikekuatan yang sama, artinyaseseorangbisamemilihhukummana yang akandipakaiuntukmenentukanpewarisanbagianakangkat.
12. * HukumAdat: Bilamenggunakanlembagaadat, penentuanwarisbagianakangkattergantungkepadahukumadat yang berlaku. Bagikeluarga yang parental, —Jawamisalnya—, pengangkatananaktidakotomatismemutuskantalikeluargaantaraanakitudenganorangtuakandungnya. Olehkarenanya, selainmendapatkanhakwarisdariorangtuaangkatnya, diajugatetapberhakataswarisdariorangtuakandungnya. Berbedadengandi Bali, pengangkatananakmerupakankewajibanhukum yang melepaskananaktersebutdarikeluargaasalnyakedalamkeluargaangkatnya. Anaktersebutmenjadianakkandungdari yang mengangkatnyadanmeneruskankedudukandaribapakangkatnya (M. Buddiarto, S.H, PengangkatanAnakDitinjau Dari SegiHukum, AKAPRESS, 1991).